Bidvertiser

TUTORIAL MENYETIR

TUTORIAL MENYETIR
Pormadi Channel

Rabu, 25 April 2018

ARTIKEL OPINI: Keadilan Restoratif Kasus Pertamina (SUDJITO ATMOREDJO)

Pemberhentian Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mendapat apresiasi banyak pihak. Pencopotan jabatan diumumkan oleh Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN (Jumat, 20/4/2018).

Pemberhentian itu dilatarbelakangi oleh dua masalah serius, yakni: (1) terjadinya kasus Balikpapan, yaitu: peristiwa patahnya pipa kilang minyak; dan (2) kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis premium—disertai naiknya harga jenis BBM lain—sejak beberapa waktu lalu.

Dari hasil investigasi diketahui bahwa kasus Balikpapan terjadi karena kelalaian, terkait standar gawat darurat sementara di internal Pertamina. Peristiwa berawal ditemukannya tumpahan minyak. Lalu petugas berpatroli mencari penyebabnya. Melintasnya kapal pengangkut batubara, Ever Judger, memicu terbakarnya tumpahan minyak hingga akhirnya melahap korban jiwa dan kapal itu sendiri. Pipa sudah berumur 20 tahun, tetapi tidak disertai teknologi shut down, yakni teknologi pemberhentian otomatis aliran minyak manakala terjadi kebocoran.

Masyarakat jadi korban

Ihwal kelangkaan premium terjadi masif, mulai dari Sabang sampai Merauke. Atas dasar pencermatan BPH Migas, kelangkaan premium dinyatakan valid. Kelangkaan premium bukan karena terbatasnya stok dan kendala distribusi, melainkan karena Pertamina mematok harga premium mestinya Rp 8.600 per liter. Itulah makanya, Pertamina  memilih menjual pertalite ketimbang premium.

Di lapangan terindikasikan terjadi dua skenario pemasokan, yakni, pertama, beberapa wilayah yang dikhawatirkan tidak cukup stok sampai akhir tahun, maka pasokan dikurangi. Kedua, pada setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), margin premium lebih kecil daripada pertalite ataupun pertamax. Skenario Pertamina ini nyata-nyata bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang dengan tegas tidak akan menaikkan harga BBM (dan tarif listrik) karena mempertimbangkan daya beli masyarakat (27/12/2017).

Dua kasus di atas menambah bukti bahwa pengelolaan BBM di negeri ini "semrawut". Kesemrawutan ini menyimpan potensi destruktif bagi kesejahteraan bangsa. Potensi destruktif itu meluas sedemikian rupa. Tak urung, pihak-pihak paling menderita karena kasus Pertamina adalah masyarakat (jasa angkutan, nelayan, dan industri kecil).

Karena itu, demi keadilan restoratif (restoratif justice), penyelesaian kasus Pertamina mestinya tidak berhenti pada pemecatan Dirut Pertamina dan beberapa jajarannya, serta menggantinya dengan person-person baru. Kebijakan internal Pertamina tersebut, betapapun bagus—diambil cepat dan tegas—tetapi menyisakan ketidakadilan bagi masyarakat pengguna premium dan rusaknya lingkungan hidup. Sebagai korban kasus Pertamina, mereka tidak memperoleh imbalan apa pun dengan kebijakan pemecataan dan pergantian Dirut Pertamina. Kerugian-kerugian mereka itu perlu dipikirkan lebih lanjut.

Bukanlah hal baru bahwa dalam rangka pemulihan hak-hak korban dan pemulihan ekosistem, yang terjadi karena kebijakan buruk dan/atau kejahatan, dikenal keadilan restoratif, yakni keadilan memperhatikan secara utuh dan menyeluruh tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Keadilan restoratif mencakup: tanggung jawab pelaku kejahatan, hak-hak korban mala-kebijakan dan/atau kejahatan, hak-hak masyarakat, dan lingkungan hidup terkait. Keadilan restoratif itu melampaui keadilan retributif (menekankan pada pembalasan), dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi).

Bertolak dari UUD 1945 adalah kewajiban pemerintah untuk: "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dst".  Dalam perspektif konstitusi, perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dapat diderivasikan menjadi upaya perwujudan keadilan restoratif bagi korban- korban kelangkaan premium dan kerusakan lingkungan hidup akibat kasus Balikpapan.

Perlu langkah progresif

Langkah-langkah progresif mesti dilakukan pemerintah, antara lain, pertama, sistem pengelolaan BBM yang cenderung memberikan otoritas berlebihan kepada Pertamina perlu dikaji ulang agar tidak terjadi perilaku sejumlah kecil orang mengakibatkan penderitaan orang banyak. Wewenang Pertamina mesti disinkronkan dengan: (1) Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. PUU: 002/PUU-I/ 2003, bahwa pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara yang luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, perlu langkah-langkah afirmatif, yakni penegakan hukum secara kolektif terhadap segala bentuk kebijakan buruk dan/atau kejahatan yang berseberangan dengan upaya penyejahteraan rakyat. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan pihak-pihak terkait kasus Pertamina berkolaborasi melakukan investigasi sekaligus menghitung kerugian korban kelangkaan BBM dan rusaknya lingkungan hidup Balikpapan dan sekitarnya.

Ketiga, upaya mewujudkan keadilan restoratif senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip: (1) pelibatan partisipasi semua pihak melalui pendekatan musyawarah-mufakat; (2) berorientasi demi pemenuhan hak-hak korban, serta restorasi lingkungan hidup; (3) pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan keseimbangan ekosistem dilakukan secara akuntabel, transparan, dan konkret; (4) secara simultan ada upaya memperbarui kebijakan agar  kasus serupa tidak terulang lagi.

Ciri menonjol keadilan restoratif bahwa terwujudnya kebijakan yang akuntabel dipandang sebagai kesatuan antara masalah sosial, masalah lingkungan, dan karena itu menjadi tanggung jawab bersama. Secara futuristis, keadilan restoratif dapat menjadi pembelajaran agar pemerintah lebih hati-hati dalam membuat kebijakan dan menyelesaikan kasus hukum terkait kebijakan tersebut.

Kita tunggu realisasinya.

Sudjito Atmoredjo, Guru Besar Ilmu Hukum UGM


Kompas, 25 April 2018


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Lingkaran Setan ”Generasi Pendek” (ALI KHOMSAN)

Kata atau istilah setan bisa jadi sedang sensitif akhir-akhir ini. Namun, tulisan ini tidak membahas partai atau politik, tetapi membahas generasi pendek (stunting) di negara ini.

Stunting baru-baru ini mendapat perhatian dari Kepala Bappenas dan bahkan Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana Negara, yang secara khusus membahas masalah ini.

Data kesehatan terakhir menunjukkan, dari 24,5 juta anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia, sekitar 9 juta atau 37 persen menderita stunting. Populasi stunting terbesar di Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.

Kondisi pemicu

Kalau kita menelaah stunting, pertama-tama yang harus kita cermati adalah tentang kondisi kehamilan kaum perempuan Indonesia. Dalam periode sembilan bulan yang sangat genting, ibu hamil harus mendapat asupan gizi cukup sehingga terhindar dari anemia ataupun KEK (kurang energi kronis). Tragisnya, ibu hamil penderita anemia di Indonesia masih cukup tinggi dan ini berpotensi pada rendahnya kualitas output kelahiran, yaitu berat bayi lahir rendah (<2,5 kg). Bayi lahir kurang berat akan memunculkan berbagai gangguan pertumbuhan.

Selanjutnya, periode anak balita yang disebut golden age. Periode ini ternyata menjadi titik rawan seorang anak karena mudah mengalami gangguan gizi. Problem kemiskinan, yang mendera 27 juta penduduk Indonesia, akan menekan akses pangan keluarga. Korban utamanya adalah anak balita. Anak balita termasuk kelompok rawan (vulnerable group) karena tumbuh kembangnya mudah dipengaruhi lingkungan sekitar, terutama ketersediaan pangan di tingkat keluarga.

Memasuki periode remaja, ancaman gizi yang mereka hadapi adalah anemia. Anemia hingga kini masih menjadi problem gizi yang paling sulit diatasi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan pangan hewani di Indonesia. Konsumsi ikan, telur, daging, dan susu yang rendah merupakan cermin daya beli kita. Jadi, kalau saat remaja mereka sudah anemia, pada periode selanjutnya, yakni dewasa muda hingga jenjang pernikahan, mereka akan senantiasa dibayangi problem gizi.

Dampak "stunting"

Generasi stunting akan terbatas wawasannya karena secara intelektual mereka akan kalah dibandingkan dengan anak-anak yang pertumbuhannya normal. Kemampuan kognitif yang rendah akan mengancam daya saing generasi mendatang. Oleh sebab itu, memerangi stunting harus mendapat perhatian serius pemerintah yang konon baru menggenjot pembangunan SDM pada tahun 2019.

Posyandu sebagai ujung tombak program gizi di lapangan harus didongkrak kinerjanya. Image bahwa posyandu hanya sekadar tempat penimbangan anak balita dan pembagian bubur kacang hijau sudah saatnya diperbaiki.  Berbagai intervensi gizi seperti pemberian makanan pendamping ASI untuk anak balita, kalau hanya berupa biskuit, daya ungkitnya sungguh tidak kelihatan.

Anak balita tidak memerlukan makanan khusus karena mereka umumnya makan seperti anggota keluarga lainnya. Mereka minum susu, makan telur, makan daging ayam, makan ikan, dan sebagainya. Jadi, kalau pendekatan food-based akan menjadi strategi pemberantasan stunting, berikan saja akses pangan bagi keluarga miskin yang di dalamnya terdapat anak balita, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Salah satu program yang bisa ditiru adalah bantuan pangan Pemerintah AS.

Metode kupon pangan sudah lama diterapkan di AS untuk membantu keluarga miskin di sana. Program Food Stamp atau program WIC (Women, Infants, and Children) adalah program yang sangat populer di AS.

Untuk program Food Stamp, orang miskin di AS memperoleh kupon senilai uang tertentu yang dapat digunakan untuk membeli makanan apa saja di setiap toko swalayan yang ada.

Sementara program WIC memberikan kupon yang di dalamnya sudah tercantum jenis makanan tertentu sebatas sereal, susu, telur, orange juice, dan peanut butter karena program WIC sasarannya adalah anak balita, ibu hamil dan menyusui dari keluarga miskin. Jenis makanan sengaja ditetapkan supaya dapat memenuhi gizi kelompok khusus ini.

Serupa subsidi pangan

Kalau saya perhatikan, penyelenggaraan program Food Stamp atau program WIC setali tiga uang dengan program subsidi pangan. Makanan yang dibeli dengan kupon sama persis dengan makanan yang tersedia sehari-hari di toko swalayan. Jadi, dalam hal ini orang miskin mendapatkan bantuan pangan gratis, sementara toko swalayan mendapat penggantian dari pemerintah sesuai harga yang berlaku di pasaran.

Dalam implementasi program kupon pangan ini sesungguhnya bukan hanya orang miskin yang diuntungkan, melainkan juga menciptakan pasar sehingga ekonomi atau perdagangan bahan pangan menggeliat.

Kebijakan raskin (kini disebut rastra) dulu diberikan kepada masyarakat miskin berupa beras. Mulai tahun 2017 telah diujicobakan bantuan pangan nontunai (BPNT) langsung kepada keluarga miskin senilai Rp 120.000 per keluarga per bulan. Komoditas pangan yang dapat dibeli dengan kartu BPNT masih sangat terbatas, dan belum sepenuhnya berorientasi pada penanganan masalah gizi atau pengurangan stunting.

Semoga model ini  semakin disempurnakan mendekati bantuan pangan seperti di Amerika Serikat sehingga problem stunting dapat segera diatasi.

Ali Khomsan, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB

Kompas, 25 April 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Ihwal Cuci Otak//Tanggapan PLN//Tanggapan PT Pos (Surat Pembaca Kompas)


Ihwal Cuci Otak

Karya ilmiah Mayjen dr Dr Terawan Putranto, Sp Rad telah melewati sidang penguji dan memberinya gelar doktor. Metode diagnosis DSA (digital subtraction angiography) itu kemudian dipraktikan dalam terapi.

Penelitian itu telah menghasilkan enam doktor dan 12 makalah di jurnal ilmiah internasional. Juga sudah dipatenkan di Jerman dan diterimakasihi banyak pasien yang telah sembuh berkat terapi penggelontoran di dalam arteri dengan heparin tersebut.

Apakah itu sudah cukup? Menurut Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), belum. Bahkan dr Terawan disebut sebagai pelanggar etik-kedokteran, meski kemudian IDI menyerahkan kasus ini kepada Kementerian Kesehatan.

Sikap MKEK/IDI dapat dimengerti. MKEK/IDI memang otoritas penjaga marwah profesi dokter dan harus menegakkan rambu-rambu etika kedokteran. Syukurlah, Kementerian Kesehatan bersedia memfasilitasi kasus ini dengan metode ilmiah kedokteran.

Kalau "cuci otak ala Terawan" secara ilmiah diragukan kebenarannya, sebaiknya memang diuji saja (lagi), dengan melibatkan para ahli yang berkepentingan, termasuk promotor dan kopromotor dr Terawan beserta dewan penguji dalam promosi doktor dr Terawan di PDIK Unhas. Tentu hasilnya tidak akan benar sempurna secara mutlak. Maka, lalu perlu ditimbang, lebih besar mana risiko mudaratnya dibandingkan dengan potensi manfaatnya.

Dalam ekofilosofinya, Henryk Skolimowsky (Universitas Michigan, Ann Arbor) menganjurkan untuk menenggang gejala transfisis, artinya bersikap toleran terhadap fenomena baru yang belum sepenuhnya dimengerti. Toleran tak berarti menelan begitu saja, tetapi bersikap terbuka: memeriksa dan mempertimbangkan.

Semoga MKEK/IDI dan kita semua mengindahkan Skolimowski itu. Jangan ekstrem. Bersikap ugaharilah. Kalau secara ilmiah tak ada masalah, tetapi untuk diterapkan dalam terapi sumbatan saluran darah ke otak harus lulus uji klinik dulu, sebaiknya dr Terawan bersedia metode "cuci otak"-nya diuji klinis. Bila layak diterapkan, tentunya perlu mengikuti prosedur yang berlaku.

L Wilardjo
Guru Besar Fisika
dan Eks Anggota Komisi Bioetika Nasional

 

Tanggapan PLN

Kami telah mendatangi Ibu Wirda Saleh yang menulis surat di Kompas (7/4/2018), "Ketika Kebijakan PLN Menyetrum".

Ibu Wirda selaku pelanggan PLN terkena tagihan susulan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) karena memodifikasi alat pembatas dan pengukur, terdiri dari kWh-meter dan MCB yang berakibat wiring APP terbalik sehingga piringan kWh-meter berputar mundur.

Dalam hal ini pelanggan melanggar pengukuran energi (pelanggaran golongan PII) sehingga sambungan listrik pelanggan harus diputus sementara dan terkena tagihan susulan. Besar tagihan susulan diatur oleh Keputusan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 304 K/20/DJL 3/2016.

Sesuai peraturan, PLN tidak dapat mengurangi tagihan susulan P2TL. Meski demikian, pelanggan dapat mengajukan keringanan berupa cicilan.

Dini Sulistyawati
Deputi Manajer Komunikasi
dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Jakarta Raya

Tanggapan PT Pos

Menanggapi surat pembaca edisi Kamis, 12 April 2014 "Perubahan Kultur Pos", maksud petugas kami adalah menawarkan jenis layanan dengan fitur yang lebih baik, meliputi waktu tempuh dan pelacakan melalui situs www.posindonesia.co.id

Kami sudah berusaha bertemu Saudara Miduk Hutabarat untuk menjelaskan pokok permasalahan. Kepada petugas, kami terus mengupayakan pembinaan supaya lebih baik lagi.

Kepada Saudara Miduk Hutabarat, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Tita Puspitasari
Manajer Public Relations
and Media Comunication


Kompas, 28 April 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Menu Tambahan Vonis (Kompas)

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Mantan Ketua DPR Setya Novanto berdiskusi dengan penasehat hukumnya setelah divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (24/4/2018). Novanto juga diwajibkan pula membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, Novanto terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. Hakim juga menjatuhkan menu tambahan mencabut hak Novanto dipilih sebagai pejabat publik.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dinyatakan hakim terbukti bersalah dalam kasus pengadaan korupsi KTP elektronik yang mengakibatkan kerugian negara. Permohonan justice collaborator yang diajukan Novanto pun ditolak majelis hakim.

Vonis hakim itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 16 tahun penjara. Selain pidana pokok hukuman badan dan keharusan membayar uang pengganti 7 juta dollar AS, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Novanto, selama lima tahun.

Sebagai politisi, Novanto memang sudah beberapa kali tersangkut kasus hukum. Namun, dia selalu bisa lolos atau meloloskan diri. Baru di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepak terjang Novanto terungkap serta dia kemudian ditahan dan dihukum.

Di Indonesia, ibaratnya tiada hari tanpa berita korupsi. Karena itulah kita mengapresiasi langkah KPK dan hakim yang mengabulkan pencabutan hak politik Novanto selama lima tahun. Sejumlah terdakwa kasus korupsi juga dicabut hak politiknya, setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi. Langkah progresif dalam pemberantasan korupsi patutlah didukung.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terus merajalela di bumi Indonesia karena setengah hatinya kita memberantas korupsi. Kini saatnya dibutuhkan langkah radikal untuk menjatuhkan vonis berat terhadap terdakwa korupsi. Hukuman badan terbukti tidak membuat jera. Jika masih dikurangi remisi yang menjadi domain pemerintah, hukuman badan tanpa perampasan kekayaan itu sama sekali tidak menggentarkan.

Apa yang terjadi pada Novanto hanyalah mengukuhkan pandangan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Demokrasi yang memberikan ruang kepada pemegang kekuasaan yang korup akan menghancurkan sistem politik dan sistem ekonomi. Korupsi politik dan korupsi kebijakan dampaknya akan lebih menyengsarakan rakyat.

Pencabutan hak politik adalah ikhtiar untuk menutup peluang para koruptor untuk duduk di jabatan publik baik dalam pemerintahan atau lembaga legislatif. Putusan hakim itu sejalan dengan niat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melarang bekas napi korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif.

Kita yakin jika memang partai politik punya komitmen serius memberantas korupsi di negeri, langkah KPU melarang bekas napi korupsi menjadi calon anggota legislatif akan didukung. Itu semua adalah upaya bersama untuk mengurangi dan mencegah korupsi kian merajalela di negeri ini.

Kembali pada vonis Novanto, kita mendorong KPK juga untuk menuntaskan siapa pun yang terlibat dalam kasus itu. Jika memang ada bukti dan saksi yang sangat kuat dan meyakinkan, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menindaklanjutinya. Pencabutan hak politik haruslah selalu menjadi menu tambahan, selain hukuman badan dan membayar uang pengganti untuk setiap terdakwa kasus korupsi

Kompas, 28 April 2018
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Babak Baru Semenanjung Korea (Kompas)

GOOGLE MAPS

Peta Korea Selatan dan Korea Utara.

Dua hari lagi, pertemuan puncak Korea Selatan-Korea Utara berlangsung. Pertemuan ini berkaitan erat dengan pertemuan puncak Korut-AS, Mei atau Juni.

Bukan baru kali ini diadakan pertemuan tingkat tinggi Korea. Sebelum Presiden Korsel Moon Jae-in melakukan pembicaraan dengan Pemimpin Korut Kim Jong Un, Jumat lusa, pertemuan puncak kedua negara pernah digelar pada tahun 2000 dan tahun 2007.

Yang membuat pertemuan puncak kali ini istimewa ialah adanya kelanjutan rencana pertemuan Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Mei atau Juni. Sebagai bagian dari persiapan pembicaraan Trump-Jong Un, Washington mengirim direktur CIA Mike Pompeo, calon menteri luar negeri, pergi ke Pyongyang untuk berbicara dengan Jong Un.

Berbagai kalangan khawatir bahwa pertemuan puncak Korea tahun ini hanya akan menambah panjang daftar pembicaraan antarpemimpin kedua negara sepanjang sejarah, tanpa hasil konkret apa pun. Dua pertemuan puncak Korea sebelum ini tidak berlanjut karena pihak Pyongyang menghentikan implementasinya.

Namun, hasil pembicaraan pertemuan puncak kali ini mungkin akan bertahan lama. Dikutip oleh CNN, sebuah sumber dari Korut menyebutkan bahwa Jong Un telah memutuskan untuk membuka lembaran baru bagi negaranya. Ia berkomitmen pada upaya denuklirisasi dan fokus pada pertumbuhan ekonomi serta pengembangan ekonomi nasional. Dengan kata lain, pemimpin Korea Utara itu tampak hendak membawa negaranya pada arah yang berbeda.

Dalam pertemuan Moon dan Jong Un pada Jumat mendatang, diperkirakan ada tiga materi pokok pembahasan, yakni perjanjian damai Korsel-Korut, denuklirisasi, serta intensifikasi hubungan Pyongyang-Seoul. Isu perjanjian damai antara kedua negara merupakan isu lama. Sejak bertahun-tahun lalu, berbagai pihak mendorong terwujudnya perjanjian perdamaian yang permanen antara Seoul-Pyongyang.

Secara teknis, Perang Korea (1950-1953) memang belum berakhir. Tembak-menembak berhenti hanya karena ditandatanganinya kesepakatan gencatan senjata yang bersifat sementara. Untuk memastikan perdamaian sejati di Semenanjung Korea, perlu ditandatangani Pakta Perdamaian. Pihak Korsel tidak berharap pertemuan pada Jumat nanti langsung menghasilkan kesepakatan bagi terwujudnya Pakta Perdamaian. Namun, setidaknya pertemuan Moon-Jong Un akan memberi dasar bagi rangkaian diskusi lebih lanjut untuk membahas kerangka Pakta Perdamaian.

Seandainya pertemuan Moon-Jong Un benar-benar menghasilkan dasar kokoh bagi upaya pembentukan Pakta Perdamaian, babak baru di Semenanjung Korea sudah di depan mata. Penyebabnya, Pakta Perdamaian akan mendorong banyak pihak memikirkan ulang berbagai hal, mulai dari signifikansi kehadiran pasukan AS di Korsel hingga kemungkinan pengurangan secara drastis ketergantungan Korut terhadap China

Kompas, 25 April 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.