monetize your blog

Sabtu, 10 Desember 2016

CATATAN BUDAYA: Kritik Jurnal(istik) dan Akademisi Seni (ARIS SETIAWAN)

Saat Koran Tempo edisi hari Minggu berhenti terbit, terjadi kegaduhan di kalangan seniman, sastrawan, dan juga budayawan. Hal ini dapat dilihat lewatcurhatan berupa catatan-catatan dalam grup media sosial. Mereka khawatir bahwa Desk Kebudayaan dan Seni akan turut gulung tikar. 

Untunglah, kekhawatiran itu tidak terjadi karena Desk Kebudayaan dan Seni bergeser ke hari Sabtu.

Begitu juga saat rubrik "Bentara" di harian Kompas tak lagi tayang, disambut dengan ratapan dan keprihatinan. Barangkali, pernyataan Putu Fajar Arcana dalam seminar nasional bertajuk "Kritik dan Kuratorial" di Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta (30/9/2016) dapat menjawab alasan itu. Putu menjelaskan, kondisi rubrik kebudayaan dan seni di media massa selalu berada dalam posisi kritis. Halaman budaya dianggap sebagai halaman tambahan yang sewaktu-waktu dapat digusur. Di beberapa media, seperti Kompas danTempo, halaman itu mampu bertahan karena masih memiliki fondasi ideologis yang kuat.

Sementara itu, banyak kemudian dijumpai ulasan-ulasan seni di media yang jatuh pada persoalan reportase (melaporkan) belaka tanpa memberi pemaknaan dan nilai baru, apalagi kritik. Maklum, banyak anekdot jika pengisi rubrik seni adalah wartawan yang "dibuang" dari rubrik lain atau kumpulan wartawan magang. Akibatnya, desk ini dianggap paling prematur, ruang uji coba bagi wartawan baru sebelum mereka menyelami desk lain yang dianggap lebih berbobot.

Kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Namun bagi media tertentu, seperti Kompas dan Tempo(sekadar contoh), halaman itu justru dimanfaatkan dengan baik, tidak saja untuk geladi menulis seni, tetapi juga menjadi penulis yang nyeni. Di media itu, kemudian banyak melahirkan penulis yang budayawan, sebutlah misalnya Bre Redana, Sindhunata, Goenawan Mohamad, Seno Joko Suyono, Bambang Bujono, Efix Mulyadi, Frans Sartono, dan Putu sendiri. Mereka tidak semata melaporkan peristiwa berkesenian, tetapi juga memberi bingkai di setiap tulisan sehingga pesan, nilai, bahkan kritik sering kali dapat kita jumpai dengan jelas.

Lebih jauh, Putu Fajar menambahkan bahwa wartawan yang menulis kritik kemudian menjadi jawaban di kala ruang penulisan itu tidak diambil (dimanfaatkan?) dengan baik oleh akademisi seni yang idealnya memiliki bekal pendidikan lebih mumpuni. Dengan kata lain, terjadi kekosongan penulisan kritik seni jurnalistik oleh para sarjana seni. Bahkan, menurut Rahayu Supanggah, setelah lulus kuliah, para sarjana seni justru lebih disibukkan dengan urusan birokrasi di kampusnya, seperti menjadi pejabat, rektor, kepala lembaga penelitian, dekan, ketua koperasi, ketua jurusan, dan lainnya. Kampus seni pada hari ini dirasa terlalu banyak mencetak seniman dan pejabat dibandingkan dengan pemikir dan kritikus seni.

Alasan inilah yang melatarbelakangi Pascasarjana ISI Surakarta hendak membuka Program Studi Kritik dan Kuratorial pada tahun mendatang. Alih-alih berharap dapat melahirkan kritikus-kritikus seni yang mumpuni, mengambil kembali peran yang selama ini diambil para wartawan. Pertanyaannya kemudian, mungkinkah hal itu bisa terjadi mengingat sejumlah kepentingan (kapital), ruang-ruang (media) publikasi ulasan kritik semakin sedikit? Atau, bagaimana bentuk pertanggungjawaban ulasan kritik sebagai tugas akhir mahasiswa kelak? Apakah dinilai layaknya skripsi, tesis, dan disertasi dengan menempatkan penguji yang ilmuwan atau profesor yang juga pejabat itu? Padahal, sebagaimana pendapat Putu Fajar itu, kebanyakan para ilmuwan, profesor dan pejabat itu tak pernah menulis kritik. Seperti lulusan sarjana sastra yang tak pernah menulis sastra. Hasil tugas akhir itu kemudian beku dan lapuk di perpustakaan kampus tanpa pernah terbaca publik. Tidakkah hal ini bertentangan dengan hakikat kritik, yang harus dapat terkomunikasikan secara luas.

Jurnal(istik)

Karya kritik adalah katalisator atau jembatan yang menghubungkan karya seni dengan masyarakat. Idealnya, penguji karya kritik bukanlah ilmuwan, profesor, atau pejabat, melainkan masyarakat. Pertanyaan yang tak kalah menarik, bagaimana dan seperti apa wujud media atau ruang yang menghubungkan karya kritik akademis itu kepada masyarakat? Jawaban yang paling mudah ditebak adalah: jurnal-jurnal seni ilmiah. Benarkah demikian? Bukan satu hal yang aneh, hampir setiap jurusan di kampus seni memiliki jurnal ilmiah, tempat menulis bagi kaum sarjana. Namun, siapa yang membaca jurnal itu? Bukankah sering kali jurnal-jurnal di kampus seni hanya digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat oleh dosen. Terlebih, membaca jurnal ilmiah sering kali membuat dahi berkerut dan sesekali harus menggelengkan kepala karena bingung, sulit dimengerti, dengan bahasa yang njlimet (kata lain dari sok ilmiah), berisi rumus-rumus yang tak membumi. Jika demikian, siapakah pembaca jurnal itu? Kebanyakan jurnal seni ditulis kalangan intelektual, disebarkan di kalangan sendiri, dan dibaca sendiri.

Sebenarnya, persoalan tersebut dapat terjawab dengan posisi media massa lewat ulasan kritik jurnalistik. Media massa adalah jembatan yang paling memungkinkan untuk menghubungkan karya seni, kritikus, dan publik. Oleh karena itu, Halim HD (networkerkebudayaan) menekankan pentingnya menulis kreatif (creative writing). Menulis kreatif menjadi upaya memecah kebekuan dan kekakuan dalam tulisan-tulisan ilmiah. Menulis kreatif bukan berisi perkara-perkara dan rumus teknis, melainkan menciptakan ruang imajinasi yang lebih segar. Membaca tulisan yang demikian, pembaca serasa berkomunikasi langsung dengan penulisnya, lewat gaya yang lebih lincah dan akrab. Halim kemudian menyayangkan bagaimana menulis esai kritik di media massa tidak dianggap penting dalam tembok pendidikan-kampus-seni. Tidak ada penghargaan untuk itu, apalagi tak memiliki kontribusi besar untuk kenaikan pangkat. Indikasinya, coba hitung berapa jumlah sarjana atau dosen seni yang menulis kritik di media massa?

Kerja kritik jurnalistik memiliki posisi tawar yang tinggi. Lewat kritik jurnalistik, karya seni dapat terkomunikasikan secara lebih terbuka dibandingkan menulis di jurnal ilmiah yang cenderung eksklusif. Masalahnya kemudian, rubrik seni dan budaya semakin tak mendapat tempat. Kalah oleh berbagai kepentingan dan tirani modal. Kita bisa saja memberi jawaban dengan menghadirkan media sosial (serta blog dan web) sebagai solusi alternatif. Akan tetapi, media sosial tak memiliki sisi kurasi dan seleksi yang ketat. Pada berbagai titik permasalahan itulah, program studi kritik seni hendak didirikan. Di satu sisi serasa menjadi menara gading, tetapi di sisi lain patut diapresiasi guna membuka secercah harapan bagi munculnya kritikus-kritikus seni yang kompeten. Kita tunggu saja lima atau sepuluh tahun lagi, siapa kritikus seni yang dilahirkan di lembaga formal itu? Semoga tidak turut larut, lulus kuliah kemudian menjadi pejabat dan birokrat. Aduh!

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 26 dengan judul "Kritik Jurnal(istik) dan Akademisi Seni".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Pensiun Ke-14 Terus Berlalu//Rekening Dikuras//Supremasi Hukum (Surat Pembaca Kompas)

Pensiun Ke-14 Terus Berlalu

Saya membaca banyak surat pembaca para pensiunan pegawai negeri sipil yang menanyakan pembayaran pensiun ke-14 tahun 2016. Surat-surat itu dimuat di sejumlah media, termasuk di harian Kompas.

Namun, hingga surat ini dikirim (1/12/2016), "induk semang" kami, yaitu PT Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Taspen), tetap bergeming. Surat-surat itu tidak ada tanggapannya, apalagi membayarkan pensiun ke-14.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Yuddy Chrisnandi, dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa gaji ke-14 adalah pengganti kenaikan gaji PNS tahun 2016 untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat saat merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah. Dari beberapa penjelasan yang kami pahami, mekanisme pencairan dan besaran gaji ke-14 sama persis dengan mekanisme pencairan gaji ke-13, satu kali gaji pokok.

Demikian pula dengan Menteri Keuangan saat itu, Bambang PS Brodjonegoro, dalam rapat pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016 dengan DPR tanggal 14 Agustus 2015 di DPR, mengungkapkan bahwa PNS dan pensiunan pegawai negeri sipil akan mendapat gaji ke-14.

Saya mengimbau PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun untuk tak menelantarkan kami, "anak semang"-nya, sesuai yang diatur Peraturan Pemerintah No 25/1981.

Jika gaji ke-14 itu menjadi hak kami, salurkanlah. Jika tidak ada, katakanlah sejujurnya berikut alasannya.

ZULKIFLY SH

Pondok Pekayon Indah, Bekasi Barat, 17148

Rekening Dikuras

Pada 8 Oktober 2016 pukul 20.46 Wita, kartu SIM Indosat saya hilang sinyal (no service).

Pada 10 Oktober, saat saya hendak menarik uang di ATM CIMB Niaga, saldo tidak mencukupi. Padahal, pada 8 Oktober saldo masih Rp 37.498.000.

Saya langsung ke CIMB Niaga di Tragia Nusa 2 pukul 12.30. Dari petugas layanan pelanggan, saya mendapatkan rekaman transaksi. Uang diambil pada malam kartu SIM Indosat saya hilang sinyal.

Saya pun menuju ke gerai Indosat di Kuta. Petugas layanan pelanggan dan manajer bernama Syarif menunjukkan, didatabase ada penggantian kartu di gerai Kayoon Surabaya atas nama Renaldo yang dilayani Zulafif pada 8 Oktober pukul 19.01.

Setelah kartu SIM didapat, Renaldo langsung bertransaksi lewat CIMB Cliks. Ia mentransfer Rp 7,5 juta ke Bank Sumsel pukul 20.39 dan Rp 5 juta ke Bank BRI pukul 20.46. Transfer Rp 4,95 juta ke Bank Mandiri pukul 20.49, Rp 4,9 juta ke Bank Mandiri pukul 20.53, dan Rp 4,97 juta lagi ke Bank Mandiri pukul 20.57. Ada juga pembelian pulsa Rp 50.000 ke nomor 0823092001550 pukul 20.59 dan pulsa Rp 25.000 ke 0823092001450 pukul 20.59. Total Rp 37.437.000.

Saya melapor ke Polda Bali pada 14 Oktober 2016 dengan nomor LP/360/X/2016/Bali/ SPKT. Selanjutnya saya melaporkan kasus ini ke YLKI pada 14 Oktober 2016.

Mediasi pertama, 27 Oktober, gagal karena para pihak tidak lengkap. Mediasi kedua, 10 November 2016, dihadiri tim legal Indosat dan CIMB Niaga. Dalam mediasi, pihak Indosat dan bank mengakui ada kelalaian dan kebocoran data nasabah.

YLKI telah memberikan waktu sampai 21 November 2016 untuk kejelasan penggantian, tetapi tidak ada kelanjutannya.

INDAH ARI

Jalan Tealagi Basur, Jimbaran, Badung, Bali

Supremasi Hukum

Tulisan Todung Mulya Lubis, "Potret Negara Hukum" (Kompas, 25/11), patut diapresiasi mengingat isinya yang mencerdaskan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum. Maka, semua perangkat hukum di negara ini: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara, wajib tunduk kepada asas hukum yang paling mendasar, yaitu asas praduga tak bersalah.

Namun, dalam kenyataannya, proses hukum yang menimpa gubernur petahana DKI Jakarta sudah di bawah tekanan massa sehingga proses hukum yang dijalani oleh terduga tersangka menjadi tidak lazim, seperti gelar perkara terbuka dan dihadiri oleh saksi-saksi ahli tafsir agama, ahli bahasa, dan lain-lain.

Meski para ahli terbelah kesimpulannya, Saudara Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan sebagai tersangka. Proses hukum dengan gelar perkara terbuka seperti itu baru pertama terjadi.

Artikel tersebut menjelaskan, persoalan hukum ini sarat tekanan opini publik. Asas praduga tak bersalah sebagai asas fundamental prinsip hukum yang universal telah dibajak.

MAJU HUTAJULU

Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Trump dan Politik LN Bebas Aktif (ALEKSIUS JEMADU)

Di tengah berbagai ketidakpastian setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, muncul pertanyaan tentang masa depan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Apakah penggunaan prinsip ini bisa membantu Indonesia mengoptimalkan pencapaian tujuan kepentingan nasionalnya di tengah konstelasi politik dan ekonomi baru tingkat regional ataupun global?

Sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, sampai saat ini Indonesia masih memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sikap ini dianggap sebagai pilihan paling rasional demi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, dan skala ekonomi, Indonesia sadar bahwa negara-negara besar, seperti AS dan Tiongkok, akan terus berusaha menarik Indonesia masuk ke dalam wilayah pengaruh masing- masing kedua negara.

Menggaet Indonesia

Setelah keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang menolak klaim kedaulatan sepihak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dikeluarkan, AS sesungguhnya mengharapkan Indonesia mengeluarkan pernyataan tegas dan eksplisit terkait penolakan Tiongkok yang dianggap melecehkan wibawa hukum laut internasional. Nyatanya Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan yang bersifat umum dan normatif agar tidak menyudutkan pemerintahan Beijing. Sikap lunak yang sama terhadap Tiongkok juga tampak dalam komunike bersama yang dikeluarkan setelah KTT ASEAN di Vientiane, Laos, pada September lalu.

Tiongkok juga, dengan caranya, berusaha untuk menarik Indonesia ke dalam wilayah pengaruhnya. Meskipun Tiongkok mendeklarasikan cakupan sembilan garis putus (nine-dash line) di LTS yang menjangkau wilayah sekitar Kepulauan Natuna, Tiongkok tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna dan status Indonesia sebagai negara non-claimant.

Menariknya pada saat yang sama Tiongkok juga berusaha menggerogoti kepemimpinan Indonesia di ASEAN dengan mengajak Kamboja dan Laos untuk lebih mengutamakan dukungan terhadap Beijing daripada solidaritas ASEAN dalam menyikapi konflik di LTS.

Sikap agresif Tiongkok di LTS yang berbarengan dengan sikap Trump yang terkesan ingin "mundur" dari Asia membuat sekutu-sekutu AS di wilayah ini, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, mulai khawatir tentang isu kebebasan berlayar (freedom of navigation) di LTS. Kawasan laut itu merupakan jalur perdagangan strategis bagi ketiga negara tersebut.

Mengingat pola konflik teritorial dan historis di Asia Timur, Jepang juga cemas terhadap implikasi jangka panjang kebijakan inward-looking Trump. Pada saat yang sama, Korsel juga masih membutuhkan perlindungan AS terhadap ancaman nuklir Korut.

Memang masih terlalu dini untuk memastikan apa yang akan dilakukan oleh Trump dengan politik luar negeri AS di Asia Pasifik. Namun, tanda-tandanya sudah terlihat. TPP (Trans-Pacific Partnership) yang tadinya diandalkan oleh Presiden Barack Obama sebagai pilar perdagangan dan investasi AS dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Asia telah ditinggalkan Trump.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) sebagai kerja sama perdagangan yang lebih longgar dan akomodatif diperkirakan akan terus dipromosikan. Tiongkok bahkan tampil sebagai pendukung utamarencana yang lebih luas dan inklusif, yaitu FTAAP atau Free Trade Area of the Asia Pacific.

Navigasi bebas aktif

Mencermati perubahan lingkungan strategis di atas, apa yang harus dilakukan Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif?

Jelas terlihat daya tarik Indonesia tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga strategis keamanan. Posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) di kawasan menjadi sangat penting (indispensable) karena berpeluang tampil sebagai inisiator pemeliharaan stabilitas keamanan regional yang dibutuhkan semua pihak.

Dalam konteks itu, Indonesia yang berprinsip menjaga jarak yang sama (equal distance) dengan kekuatan-kekuatan besar memiliki soft poweruntuk memainkan peran yang konstruktif di tengah kegalauan negara-negara tetangganya.

Dalam kaitan ini, doktrin keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) yang pernah dilontarkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tetap relevan untuk digunakan.

Ada beberapa catatan penting yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menavigasikan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Pertama, konsistensi Indonesia dengan prinsip ini justru menjadikannya sebagai mitra tepercaya (credible partner) dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kedua, dalam konteks kekinian, prinsip bebas aktif tidak lagi dibingkai dalam pertentangan ideologis kapitalisme versus komunisme, tetapi kombinasi yang cerdas antara kekayaan imajinatif tradisi politik luar negeri warisan Mohammad Hatta dan optimalisasi pencapaian kepentingan nasional.

Ketiga, melalui rangkaian pertemuannya dengan pimpinan Beijing dan Washington DC, tampaknya Presiden Joko Widodo telah cukup piawai mengelola politik luar negeri bebas aktif sambil mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi.

Keempat, meskipun ada upaya memecah belah ASEAN, Indonesia harus tetap mempertahankan kompatibilitas antara politik luar negeri bebas aktif dan kapitalisasi platform regional ASEAN demi meningkatkan daya tawar terhadap kekuatan-kekuatan besar di kawasan ini.

Akhirnya, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah Donald Trump di Asia Pasifik justru bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang konstruktif sambil mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Semoga.

ALEKSIUS JEMADU

Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 7 dengan judul "Trump dan Politik LN Bebas Aktif".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Apabila Prajurit TNI Korup (DEDI HARYADI)

Angin segar berembus dari peradilan militer kita jelang selebrasi hari anti korupsi sedunia yang jatuh setiap 9 Desember.

Pada 11 November lalu, majelis hakim pengadilan militer tingkat II memvonis Brigadir Jenderal TNI Teddy Hermayadi (TH) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsidalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

TH dihukumsangat berat: penjara seumur hidup, harus mengembalikan kerugian keuangan negara senilai sekitar 12 juta dollar AS atau sekitar Rp 162 miliar, dan dipecat dari TNI.Korupsi sebesar dan setragis ini—pengadaan alutsista seperti pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache—yang dilakukan seorang prajurit menunjukkan masih lemahnya kontrol internal dalam tubuh TNI.

Dalam lima tahun terakhir, ini keduakali peradilan militer mengadili kasus korupsi yang melibatkan perwira militer. Jauh hari sebelumnya (2014), Jenderal Djadja Suparman (DS) juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset (lahan) TNI. DS pun dihukum 4 tahun penjara.

Untuk sementara, dua kasus ini menunjukkan bahwa pertama, prajurit TNI tidak imun, tidak kebal terhadap tuntutan publik tentang keadilan. Kedua, peradilan militer tampaknya masih fungsional untuk mengadili kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI.

Dua pertanyaan segera mengemuka: apa implikasiputusan itu terhadap a) pengendalian risiko korupsi di tubuh militer, b) agenda advokasi organisasi masyarakat sipil yang menginginkan reformasi peradilan militer.

Tentu saja perkembangan baru ini menyentak kesadaran aktivis (HAM dan anti korupsi) yang selama ini menuntut supaya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan sipil/umum. Selama ini mereka meyakini peradilan militer tidak mungkin bebas dan independen dalam mengadili prajurit yang melakukan kejahatan korupsi, kejahatan finansial lainnya, dan pelanggaran HAM.

Indeks korupsi militer

Putusan itu akan memengaruhi persepsi peneliti, pengamat, dan publik secara umum bahwa ada kemajuan dan perbaikan dalam tubuh peradilan militer. Mungkin tumbuh perasaan di benak publik bahwa peradilan militer kita bisa lebih bebas dan mandiri dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI.

Melihat hukumannya yang sangat berat, bisa jadi akan menimbulkan ketakutan bagi prajurit TNI lain untuk melakukan korupsi. Kalau betul dua keadaan itu—peradilan militer yang bebas dan mandiri plus ketakutan prajuritTNI melakukan tindak korupsi—eksis, risiko korupsi di tubuh TNI akan mengecil dan bisa dikendalikan.

Risiko korupsi di tubuh militer dicerminkan dengan baik oleh Indeks Anti Korupsi Militer (IAKM). Dalam dua tahun terakhir ini(2013-2015), IAKM kita membaik dari E (sangat tinggi) ke D (tinggi). IAKM terdiri dari sejumlah kategori risiko korupsi, yaitu A (sangat rendah), B (rendah), C (moderat), D (tinggi), E (sangat tinggi), dan F (kritis).

Kita harus terus mendorong supaya IAKM kita sampai ke B atau ke A sekalian. Kalau sudah sampai ke B atau A, itu menunjukkan TNI makin bisa diandalkan untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan keselamatan prajuritnya sendiri. Mudah-mudahan rilis pada tahun 2017 nanti IAKM kita bergeser ke kategori C.

Reformasi peradilan militer

Satu dua putusan hakim peradilan militer yang baik mungkin tidak akan cukup menggoyahkan dan memalingkan agenda advokasi masyarakat sipil untuk tetap menuntut reformasi peradilan militer. Karena ini menyangkut prinsip yang sangat penting dan fundamental dalam berdemokrasi: eksisnya supremasi sipil.

Tuntutan perlunya reformasi peradilan militer itu sendiri mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan dan konstelasi politik dalam masyarakat.

Selain itu, mungkin kalangan organisasi masyarakat sipil jugamasih menunggu perkembangan lebih lanjut apakah munculnya kebebasan dan kemandirian peradilan militer dalam kasus TH ini asli (genuine), serius, dan berjangka panjang ataukah gejala sementara, impulsif, dan kasuistik.

Batu ujian penting untuk melihat apakah kebebasan dan kemandirian peradilan militer itu bukan impulsif, sementara dan kasuistik adalah rangkaian pertanyaan berikut: apakah peradilan militer kita tajam ke pelaku tunggal (sendirian)dan tumpul ke pelaku berjemaah? Adakah korupsi berjemaah (kolektif) di TNI?

Ketika kontrol politik dari parlemen masih lemah, penegak hukum(kejaksaan, kepolisian, dan KPK) enggan mengeksekusi kewenangannyadankontrol publik juga belum memadai, maka jawaban atas pertanyaan tersebut, mesti datang dari komunitas prajurit TNI sendiri.

DEDI HARYADI

Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Apabila Prajurit TNI Korup".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tantangan Mitigasi Gempa (ABDUL MUHARI)

Alam kembali mencari kesetimbangannya di "Tanah Rencong". Rabu, 7 Desember 2016, pergeseran sesar aktif di Kabupaten Pidie Jaya menimbulkan gempa dengan kekuatan M 6,5 (menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat/USGS). Gempa ini berakibat pada 105 unit toko roboh, 106 unit rumah rusak berat, 13 masjid hancur dan 100 orang kehilangan nyawa (data per Jumat, 9 Desember 2016, pukul 17.00 WIB).

Sebelumnya, tiga tahun lalu tepatnya 2 Juli 2013, gempa dengan kekuatan M 6,1 mengguncang daerah Bener Meriah, kabupaten yang hanya berjarak 100 kilometer dari lokasi gempa dua hari yang lalu. Saat itu, 42 orang tewas, 400 orang luka-luka, dan tidak kurang dari 3.000 rumah hancur.

Dalam tiga tahun, dua gempa di kawasan yang tidak berjauhan dengan karakter kerusakan yang sama, yakni bangunan yang roboh, rusak struktur, dan ambruk yang berujung pada jatuhnya korban jiwa akibat terperangkap pada bangunan yang rusak.

Apakah ini kejadian pertama? Tidak. Melihat lebih jauh ke belakang, pada 30 September 2009, gempa dengan kekuatan M 7,6 menghantam Padang, Sumatera Barat, yang berakibat pada hancurnya tidak kurang dari 135.000 rumah dan menewaskan 1.117 jiwa.

Tahun 2006, gempa dengan kekuatan M 6,4 meluluhlantakkan Bantul, Yogyakarta, yang menelan hingga 5.700 korban jiwa. Pola kerusakan yang menyebabkan korban juga sama, struktur bangunan tidak mampu menahan guncangan gempa sehingga menimbulkan kerusakan pada tiang, dinding, atap atau robohnya bangunan secara keseluruhan yang kemudian menjadi penyebab utama jatuhnya korban jiwa yang terperangkap dalam bangunan yang ambruk.

Pertanyaannya, apa saja yang kita sudah lakukan 10 tahun terakhir sejak gempa Bantul, Yogyakarta, untuk benar-benar berupaya mengurangi kerusakan dan korban jiwa akibat gempa?

Satu hal yang perlu dipahami adalah bukan gempa yang membunuh, melainkan bangunan dan infrastruktur lain yang dibangun tidak tahan gempa yang membawa korban jiwa. Beranjak dari pemahaman ini, sebenarnya upaya mitigasi gempa yang paling mendasar sudah sangat jelas, yaitu bangunan dan infrastruktur apa pun di kawasan rawan gempa harus dibangun dengan memperhatikan ketahanan bangunan tersebut terhadap gempa.

Aturan-aturan yang diperlukan untuk melaksanakan hal ini juga sudah tersedia. Sejak tahun 2002, kita telah memiliki Standar Nasional Indonesia, yakni SNI 1726-2002 tentang standar perencanaan ketahanan gempa, Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Tahan Gempa tahun 2006, dan terakhir SNI 1726-2012 tentang perencanaan gedung dan nongedung tahan gempa.

Akan tetapi, tantangan sebenarnya adalah bagaimana agar aturan-aturan tersebut bisa dilaksanakan dan terimplementasi di masyarakat? Di luar negeri, pekerja bangunan harus memiliki sertifikasi dan izin mendirikan bangunan berdasarkan desain disesuaikan dengan kondisi daerah di mana bangunan akan didirikan.

Akan tetapi, di Indonesia kondisinya berbeda. Rumah tinggal biasanya dibangun oleh pekerja bangunan setempat dan kaidah-kaidah pendirian bangunan yang diterapkan biasanya hanya mengacu pada ketersediaan dana yang ada dan bukan pada aturan dan standar pendirian bangunan yang resmi. Akibatnya, struktur bangunan sudah pasti tidak ideal untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti gempa dan bencana alam lainnya.

Keharusan di masa depan

Upaya sistematis dan persuasif harus dilakukan agar implementasi aturan mengenai standar bangunan tahan gempa dapat terimplementasi. Pemerintah harus mengambil peran upaya sistematis yang secara cepat dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah mengintegrasikan standar bangunan tahan gempa ke dalam persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Agar upaya ini terlaksana, revisi peta gempa nasional yang kemudian diturunkan dan didetailkan dalam peta mikrozonasi kegempaan di tingkat kabupaten dan kota mutlak diperlukan. Hal ini supaya implementasi dari standar perencanaan bangunan tahan gempa tersebut bisa mengakomodasi karakteristik potensi dampak gempa dalam skala lokal.

Selanjutnya, upaya-upaya persuasif juga harus dilakukan. Jika melihat proses yang dilakukan di Jepang setelah tsunami tahun 2011, pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif untuk merelokasi penduduk yang masih ingin tetap bertahan di kawasan terdampak tsunami.

Mereka yang tidak mau pindah ke lokasi yang lebih aman dari tsunami tidak akan mendapatkan insentif asuransi perumahan, sedangkan mereka yang mau pindah dan membangun rumah di lokasi yang lebih aman akan mendapatkan asuransi perumahan.

Hal yang sama juga bisa dilakukan di Indonesia. Insentif asuransi dapat menjadi salah satu faktor penarik bagi masyarakat untuk memasukkan komponen standar bangunan tahan gempa ke dalam desain bangunan sebelum pengurusan IMB. Untuk bangunan yang sudah dibangun, inisiatifretrofitting atau penguatan struktur bangunan agar tahan gempa juga bisa diganjar dengan insentif asuransi properti. Dengan demikian, ada penghargaan kepada masyarakat yang mau dan berinisiatif untuk mengurangi risiko kerusakan akibat gempa di masa depan.

Untuk gedung-gedung pemerintah dan sekolah, harus ada alokasi khusus untuk penguatan struktur bangunan tersebut agar bisa tahan gempa. Pada 2008, Pemerintah Jepang mengalokasikan dana sangat besar untuk me-retrofitting18.240 bangunan sekolah setelah melakukan audit terhadap 48.000 bangunan sekolah dan menemukan bahwa 38 persen dari jumlah tersebut tidak tahan gempa.

Tidak heran kalau pada saat gempa besar tahun 2011, tidak ada satu bangunan sekolah pun yang roboh akibat gempa, malahan sebagian besar sekolah tersebut digunakan sebagai tempat evakuasi dari tsunami.

Asuransi bencana

Khusus untuk asuransi bencana, kiranya pemerintah sudah harus serius menyiapkan skema asuransi untuk bencana. Hal ini tidak hanya diperlukan agar upaya pemulihan setelah bencana dapat berlangsung lebih cepat karena properti yang diasuransikan bisa segera dapat dibangun kembali tanpa harus menunggu bantuan pemerintah, tetapi juga untuk memunculkan kesadaran masyarakat guna ikut mengurangi risiko mereka sendiri dengan jalan mengalihkan risiko tersebut ke pihak asuransi.

Pada saat gempa besar Jepang tahun 2011, kerugian akibat kerusakan bangunan mencapai 10,4 triliun yen, tetapi 1,3 triliun yen di antaranya merupakan bangunan yang berasuransi dan klaim asuransi tersebut sudah didapatkan oleh masyarakat dua bulan setelah gempa.

Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa memulai hidup dan kehidupan mereka kembali dengan cepat setelah bencana.

Dengan demikian, kegiatan penanggulangan bencana bisa secara bersama-sama dilakukan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain itu, dengan implementasi standar bangunan tahan gempa secara konsisten kita bisa berharap ke depan, kerugian dan korban jiwa akibat gempa berkurang secara signifikan.

ABDUL MUHARI

Pakar Gempa dan Tsunami Kementerian dan Kelautan; Chairman Tsunami Working Group, Sentinel Asia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Tantangan Mitigasi Gempa".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: UN dan Evaluasi Pendidikan (Kompas)

Ujian nasional masih diperlukan dan pemerintah akan mengevaluasi. Artinya, pada April-Mei 2017 tetap ada UN, yang tak menentukan kelulusan.

Tiada kebijakan pemerintah yang tak melibatkan perhatian, kesibukan, dan emosi banyak pihak, seperti kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan ujian nasional (UN) ibarat "menu penutup" tahun ajaran dan kerepotan penerimaan murid baru sebagai "menu pembuka".

Dengan keputusan Presiden Joko Widodo itu, orangtua, sekolah, guru, dan peserta didik yang tahun ini jumlahnya sekitar 8,5 juta terbebas dari kebingungan. Bagi mereka, membalikkan perhatian dan emosi dari UN jalan terus ke moratorium UN secara mendadak, tinggal empat bulan, tak semudah yang dialami birokrat kementerian atau ahli pendidikan.

UN telanjur salah kaprah, yang salah dianggap benar. Padahal, dengan kondisi kemajemukan, apalagi dengan satuan pendidikan (sekolah) yang beragam, UN tidak layak secara konseptual sebagai alat ukur yang memvonis keberhasilan dan kegagalan proses pendidikan. Sebagai pemetaan oke, tetapi begitu dikaitkan dengan nasib peserta didik, maksud baik serba nasional, termasuk menjadi pemersatu keindonesiaan, pun gagal.

Paradigma kebijakan UN yang pragmatis di lapangan tercampur aduk dengan evaluasi proses pendidikan. Ahli pendidikan benar. Evaluasi pendidikan harus dilakukan, dan sudah ditabalkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi bukan dengan standardisasi sejumlah mata pelajaran secara nasional. Merujuk pada cara berpikir pragmatis kita, UN dalam konteks minimum standardisasi kurikulum bisa dijadikan salah satu parameter evaluasi pendidikan.

Hasil UN bisa dijadikan pelengkap hasil evaluasi terstruktur guru dan sekolah. UN tak digelar di setiap akhir tahun ajaran, tetapi in between, tak berdampak ke individu peserta didik, tetapi pada perbaikan mutu praksis pendidikan. Hasil UN dan evaluasi rutin yang dilakukan sekolah dan guru jadi kesatuan evaluasi Badan Standar Nasional Pendidikan, selain untuk pemetaan juga perbaikan mutu.

UN sebagai salah satu parameter evaluasi, dengan berbagai kekurangannya dari sisi logika praksis pendidikan, tentu menjadi bagian dari pengkajian eksistensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tempatkan kepentingan orangtua, sekolah, guru, dan peserta didik sebagai rujukan serta pertimbangkan kemajemukan di negeri ini.

Selain membenahi UN sebagai pekerjaan rumah dalam tahun ajaran sesudah 2016/2017, perlu dibenahi pula permasalahan strategis lain, seperti masalah guru, sarana, dan upaya pengembangan karakter peserta didik. Praksis pendidikan adalah humanisasi, bukan dehumanisasi.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "UN dan Evaluasi Pendidikan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pluralisme, Menghargai Perbedaan (Kompas)

Pernyataan mantan Sekjen PBB Kofi Annan di Forum Demo- krasi Bali tentang pluralisme terasa sangat bermakna, sung- guh-sungguh berarti di saat ini.

Kofi Annan mengatakan, pluralisme adalah sebuah konsep yang tidak saja menghormati perbedaan, tetapi juga menilai dan merayakan perbedaan itu karena hal itu memberi aneka nilai lebih bagi masyarakat secara umum.

Mengapa demikian? Karena arti dasar kata pluralisme sendiri mengandaikan keragaman dan perbedaan. Menghargai perbedaan, bukan memaksakan kesamaan menjadi satu hal yang sangat penting tidak hanya untuk dipahami, tetapi lebih-lebih dilakukan, dihayati sepenuh hati.

Oleh karena pluralisme dalam dirinya terkandung keragaman dan perbedaan, konsep pluralisme adalah sebuah taruhan menghadapi kemungkinan konflik-konflik yang tak terhindarkan. Namun, dengan pluralisme itulah kita tertantang menjadikannya potensi kreatif, bukan serta-merta menghindar, apalagi melenyapkannya dengan alasan ancaman bagi kesatuan.

Bagi kita bangsa Indonesia, pluralisme adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi bangsa ini. Sejak dari semula kita plural, kita heterogen dalam banyak hal. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan itu. Hanya saja, ini harus kita akui, anugerah Sang Pencipta yang sungguh indah itu terkadang kita lupakan, bahkan tidak kita syukuri.

Dalam konteks demokrasi, keragaman tak hanya berhenti menjadi fakta pluralitas. Akan tetapi, fakta pluralitas itu ditingkatkan atau barangkali lebih tepatnya dipermuliakan menjadi pluralisme, yakni kesadaran menerima perbedaan, mengakui keragaman secara sadar untuk mencapai tataran kebersamaan lebih baik. Dengan demikian, demokrasi pun memberi tekanan bagi penghargaan pada perbedaan untuk mewujudkan kebersamaan.

Hal tersebut harus terus dipupuk, ditumbuhkembangkan, dan dipelihara. Sebab, kalau tidak, yang akan muncul adalah fanatisme kelompok, golongan, etnis, ras, dan agama. Dan, hasilnya adalah konflik dan kehancuran. Fanatisme merupakan bentuk penolakan terhadap yang berbeda. Hal itu akan menjadi lahan subur bagi para pelaku kekerasan yang tidak merasa bersalah.

Di sini pentingnya etika timbal balik: berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain perbuat untuk Anda. Jangan berbuat kepada orang lain yang Anda tak ingin orang lain perbuat kepada Anda.

Etika timbal balik ini amat penting bagi negeri yang plural seperti Indonesia demi kelanggengan bangsa-negara. Banyak negara terjerumus dalam perang saudara, kekerasan, menjadi ladang tumbuh suburnya fanatisme dan radikalisme karena mengabaikan etika timbal balik itu. Maka, muncul tragedi kemanusiaan, seperti di Suriah. Libya, Irak, Nigeria, atau Myanmar. Suatu hal yang sangat tidak kita kehendaki bersama.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Desember 2016, di halaman 6 dengan judul "Pluralisme, Menghargai Perbedaan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.