Rabu, 20 September 2017

TAJJUK RENCAN: Sorotan pada Sidang PBB (Kompas)

Ada sejumlah isu yang akan menjadi sorotan dalam Sidang Umum PBB pekan ini. Di antaranya isi pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pidato itu terutama menyangkut ancaman rudal Korea Utara dan pengungsi Rohingya yang eksodus dari Myanmar ke Banglades. Bagi Trump, ini merupakan pidato pertamanya di lembaga yang sering diejeknya sebagai lembaga yang "kurang kerjaan" dan "hanya untuk kumpul- kumpul". Tak mengherankan jika pidatonya, Selasa (19/9) waktu New York, akan disimak banyak kalangan.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia di awal persidangan, ucapan Trump tidaklah segarang ketika masa kampanye pemilu. Ia, misalnya, memuji peran PBB, juga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Trump tetap meminta agar lembaga itu melakukan reformasi, antara lain dengan memangkas birokrasi dan memastikan tak ada negara yang menanggung beban finansial lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Selama ini Trump menggugat ketidakadilan PBB terhadap AS karena AS harus memberikan kontribusi lebih besar daripada negara-negara lain. Trump sebelumnya bahkan sempat mengancam akan memangkas iuran AS kepada PBB.

Selain isu reformasi, Trump juga akan meminta PBB untuk berperan lebih besar dalam menangani ancaman Korea Utara dan masalah kesepakatan nuklir Iran.

Persoalan pengungsi Rohingya juga akan menjadi sorotan penting. Beberapa waktu lalu PBB telah menyatakan apa yang terjadi pada warga Rohingya sebagai tindakan keji yang mengarah pada "pembersihan etnis".

Kondisi mengenaskan lebih dari 400.000 pengungsi, juga pernyataan otoritas Banglades bahwa mereka telah kewalahan menghadapi pengungsi, akan membuat isu ini menjadi prioritas untuk dibahas dan disepakati solusinya.

Bagi Indonesia, Sidang Umum PBB kali ini juga bermakna khusus karena Indonesia akan kembali mencari dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Upaya mencari dukungan ini sudah dimulai sejak Indonesia mendeklarasikan keinginannya pada tahun lalu. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi merasa yakin, Indonesia bisa meraih dukungan minimal 129 dari 193 negara untuk mengalahkan kompetitor lain dari Asia, yaitu Maladewa.

Penting bagi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena posisi ini akan menjadi pengakuan dunia internasional terhadap kiprah Indonesia di tingkat global.

Posisi ini juga akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menyampaikan visinya dalam menyikapi sejumlah isu yang selama ini dikampanyekan oleh Indonesia, antara lain isu perwujudan negara Palestina merdeka, penyelesaian pengungsi Rohingya, dan isu terorisme global.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Sorotan pada Sidang PBB".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Agama dan Kebangsaan (ASEP SALAHUDIN)

Tentu saja agama dan kebangsaan tidak perlu diperlawankan. Agama tanpa kebangsaan sama naifnya dengan kebangsaan yang tidak diacukan pada spirit keagamaan.

Kebangsaan itu adalah payung agama yang bikin agama "terlindungi" dan berpijak di bumi. Kebangsaan itu adalah akar yang membuat setiap agama dan umat beragama dapat menjalankan dan menghayati agamanya sesuai kepercayaan masing-masing dengan tenang dan nyaman.

Ideologi yang mampu menjembatani dua kutub itu tidak lain adalah Pancasila. Dalam Pancasila, agama ditarik satu helaan napas dengan kebangsaan. Setiap silanya melambangkan satu upaya penuh bagaimana warga bangsa punya kemampuan menyelami nilai-nilai agama dan merasuk dalam pengalaman kebangsaan secara utuh. Ketuhanan yang dipadupadankan dengan persatuan Indonesia lewat metode kemanusiaan yang beradab (sila kedua) dan musyawarah mufakat (sila keempat) dan trajektorinya adalah sila kelima: terdistribusikannya rasa keadilan merata kepada khalayak.

Kebangsaan justru  menjadi "perkakas Tuhan", hal mana kehidupan menjadi menemukan rohnya yang asasi. Dalam "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" (Di Bawah Bendera Revolusi), Bung Karno menulis,  "Nasionalisme di dalam kelebaran dan keluasannya mengasih tempat cinta pada lain bangsa, sebagai lebar dan luasnya udara, yang mengasih tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup . nasionalisme yang membuat kita menjadi 'perkakasnya Tuhan' dan membuat kita menjadi 'hidup dalam roh' .".

Defisit imajinasi

Kalau hari ini masih juga ada kelompok yang mempertentangkan agama dengan kebangsaan, mazhab seperti ini bukan hanya tidak paham makna ontologis agama dan hakikat kebangsaan, malah tidak menutup kemungkinan kelompok seperti ini mengalami rabun sejarah. Buta terhadap masa silam leluhurnya. Harus ditegaskan bahwa Pancasila itu "digali" dari agama dan kekayaan kultur masyarakat. Pancasila dihadirkan untuk menjawab persoalan kebangsaan yang multikultural.

Justru di sanalah letaknya kenyataan agung bagaimana para pendiri bangsa selepas terlepas dari kaum penjajah mereka tidak begitu lama bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan itu relatif diamini semua kelompok yang datang dari berbagai kutub dan semua membawa pikirannya masing-masing.

Dalam sidang-sidang Konstituante, perdebatan itu berlangsung tajam. Namun, ketika sudah sampai pada titik kesepakatan, mereka haram untuk mengkhianatinya.

Itulah ekspresi berpolitik dengan jiwa  lapang, mendahulukan kepentingan bersama, menjadikan  akal sehat sebagai daulat utama. Berpolitik yang mampu melucuti sikap eksklusif, partisan, diskriminatif, dan mau menang sendiri. Bagi mereka  menyelamatkan bangsa harus lebih didahulukan ketimbang meloloskan kepentingan kelompok, agama, etnik, apalagi kepentingan partainya. Ya, politik yang melambangkan pribadi-pribadi yang  akrab dengan bacaan, terbiasa dengan diskusi dan olah nalar. Tentu tidak ada keputusan yang memuaskan semua kalangan. Namun, ketika keputusan tersebut sudah diambil, maka semua tunduk, mematuhi, dan melaksanakannya.

Dalam sebuah ilustrasi yang dinyatakan Bung Karno tahun 1945:  "Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun adalah orang Islam-maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna-tetapi kalau Saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tak lain tidak bukan hati Islam. Dan, hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau pun permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan rakyat."

Mereka telah berhasil menjadikan sidang di majelis Konstituante itu sebagai ruang publik tempat di mana  argumentasi deliberatif disampaikan dengan berpegang teguh pada kepentingan bersama lewat bahasa yang disepakati dan dapat dipahami semuanya. Maka, tidak heran kalau produknya UUD 1945 dan Pancasila masih terpakai sampai hari ini, tidak lekang oleh waktu dan tidak juga ketinggalan zaman. Tema-tema universalnya terwadahi dan hal-hal partikular-teknisnya diberi kesempatan untuk kelak ketika memungkinkan diamandemen.

Kebangsaan multikultural

Kalau dalam bangsa (nation) melekat penghargaan tinggi terhadap multikulturalisme sebagai fakta sosial dan hukum alam dan semuanya diposisikan pada kedudukan setara, maka dalam agama hal yang sama telah diguratkan. Pilihan yang berbeda bukan alasan untuk saling menistakan, melainkan kesempatan untuk  berlomba melakukan tindakan kebaikan.

 Multikulturalisme  hanya bisa diselesaikan tidak lewat cara diseragamkan, apalagi melalui kekerasan, tetapi lewat upaya laten saling belajar, mengenali, dan memahami dengan penuh empati (taaruf)Taaruf, seperti sering ditating Tuhan, adalah proses membuka diri demi terlaksananya proses dialog terbuka. Atau, meminjam  istilah Levinas, taarufadalah satu rute  eksistensial tentang perjumpaan  banyak wajah. Wajah bukan sekadar bagian dari tubuh fisikal, melainkan mencerminkan tentang ikhtiar saling menatap dengan tulus, tersenyum secara ikhlas dan menyapa penuh keakraban. Pertemuan dengan lyan itu berkesan atau tidak, pintu masuknya bisa dilihat dari tampilan wajahnya. Maka, dalam bahasa kita wajah sering kali disebut muka. Muka sebagai halaman terdepan yang mampu mendefinisikan konsep kita baik sebagai umat maupun bagian dari bangsa. Mukalah yang bisa menanamkan kesan pertama sekaligus dapat menyimpulkan apakah persahabatan itu dapat diteruskan atau tidak. Keikhlasan atau kemunafikan salah satunya dapat dideteksi dari raut muka. 

Maka, dalam konsep Islam, wajah itu harus dibasuh lima kali sehari ketika wudu. Makna simboliknya, kata seorang sufi, Ibnu Arabi, karena wajah bisa memancarkan keagungan Tuhan. Wajah sebagai epifani Sang Ilahi.

Itulah barangkali yang dibilang filsuf religius neo-socratisme, Gabriel Marcel, betapa hubungan kemanusiaan itu harus dijangkarkan di atas garis kudus ketuhanan, Toi Absolu. Tuhan sebagai landasan metafisis dari persekutuan manusia. Itu juga yang dimaksudkan mengapa Tuhan sering kali mengidentifikasi diri-Nya dengan "wajah" dan kita bisa menemukan wajah-Nya di setiap penjuru agama, keyakinan dan mazhab yang beragam. Faainama tuwallu fa tsamma wajah Allah, "Ke mana pun kalian menghadap akan kalian temui wajah Tuhan".

Hari ini, diakui  atau tidak, baik wajah agama ataupun bangsa, sedang mengalami tantangan berat terutama dengan munculnya kebangkitan kaum puritan.  Mereka lebih berminat menampilkan wajah  beragama yang tidak simpatik bahkan juga tidak ramah terhadap capaian manusia pergerakan. Beragama dengan wajah marah, bukan ramah. Tragis!

ASEP SALAHUDIN

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK IAILM PESANTREN SURYALAYA, TASIKMALAYA; KETUA LAKPESDAM  PWNU JAWA BARAT

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Agama dan Kebangsaan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

RUU yang Melayani Industri Penyiaran (ROY THANIAGO)

Partisipasi masyarakat adalah istilah yang lekat dengan konsep good governance. Pemerintah daerah dan pusat, misalnya, berlomba-lomba mengajak warga turut serta dalam menentukan arah kebijakan publik demi dinilai sudah menjalankan ide good governance. Namun, apa itu makna "partisipasi masyarakat", kekuasaanlah yang menentukan.

 Periksalah bagaimana Badan Legislatif (Baleg) DPR menentukan makna "partisipasi masyarakat" lewat rancangan revisi UU Penyiaran versi mereka. Pada Bab XII tentang Partisipasi Masyarakat, tepatnya pada Pasal 148 dan 149, diciptakanlah sebuah entitas yang tidak pernah dikenal dalam UU sebelumnya: Organisasi Lembaga Penyiaran (OLP).

Kepentingan perusahaan

Apa yang dimaksud dengan OLP tidaklah jelas. Yang dibuat jelas hanyalah tujuan keberadaannya. Begini tulis Baleg DPR tentang tujuan didirikannya OLP: "menyalurkan aspirasi dan kepentingan Lembaga Penyiaran (Pasal 149 Ayat 2 Butir c)".

Agar tidak tampak brutal, maka tujuan itu mesti dibarengi tujuan-tujuan normatif nan mulia, seperti "mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan identitas dan kebudayaan nasional" (Butir a); "meningkatkan kualitas penyiaran" (Butir b); "meningkatkan partisipasi lembaga penyiaran dalam mencapai tujuan pembangunan nasional" (Butir d).

Tujuan "mulia" macam demikian, buat saya, tidaklah lebih dari sekadar strategi retorika yang dirancang untuk menyilaukan; untuk mematut-matut diri dan untuk mengaburkan persoalan utamanya. Seolah atas nama "tujuan mulia", kehadiran OLP tidak bermasalah dan tidak perlu disoal.

Lewat pasal-pasal tersebut, saya memahami OLP sebagai lembaga yang secara terang-terangan dibuat untuk secara total melayani kepentingan perusahaan penyiaran. Keberadaannya secara khusus dirancang untuk melindungi dan melancarkan agenda- agenda industri di dalam bisnis penyiaran.

Lewat OLP, Baleg seolah ingin memfasilitasi minat ekonomi-politik industri penyiaran secara resmi dan legal. Untuk memudahkan fasilitasi tersebut, susunan organisasi OLP mesti "ditetapkan oleh para Lembaga Penyiaran" (Pasal 149 Ayat 3) sendiri.

Dengan diformulasikan dalam sebuah produk hukum, keberpihakan terhadap industri ingin dikondisikan sebagai amanat UU. Maka, jangan disalahkan apabila publik berpendapat bahwa revisi UU Penyiaran sebenarnya dirancang untuk memfasilitasi kepentingan industri semata.

Tentu saja penulis bukan berpendapat bahwa perusahaan penyiaran tidak boleh memiliki kepentingan. Namun, bukankah industri televisi sudah punya asosiasi di mana kepentingannya sudah terwadahi? Salah satunya, misalnya, adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).

Bukankah selama ini ATVSI sudah mewadahi dan menyalurkan kepentingan perusahaan TV swasta? Bukankah selama ini mereka bisa menyampaikan aspirasinya, baik ke pemerintah, DPR, media, dan masyarakat secara umum?

Kepentingan publik diabaikan

 Lantas untuk apa keberadaan OLP? Apakah OLP adalah upaya memformalkan satu kelompok kepentingan, seperti ATVSI, sebagai satu badan resmi yang diamanatkan dan dilindungi UU? Mengapa justru bukan publiklah yang kepentingannya dilayani melalui, misalnya, semacam dewan penyiaran di mana perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan, duduk bersama untuk merumuskan aspirasinya? Atau malah, oleh Baleg, publik dianggap tidak memiliki kepentingan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sayangnya, sulit dijawab dan hanya bisa membuat publik menduga-duga. Pasalnya, selama ini proses revisi UU Penyiaran ini sangat tertutup.

Permintaan audiensi ke DPR dari kelompok akademisi dan masyarakat sipil tidak pernah digubris. Jadwal rapat pembahasan UU tidak pernah dikabarkan secara terbuka, seolah menghindari pantauan publik. RUU versi Baleg DPR yang saya pakai dalam pembahasan tulisan ini pun saya dapat bukan melalui jalur yang resmi.

Di luar pasal mengenai OLP ini, banyak pasal lain yang juga bermasalah. Hal itu terbentang dari isu digitalisasi, pelenyapan ayat iklan rokok, wacana pengalokasian frekuensi radio untuk TV pemerintah dan DPR, penambahan porsi persentase iklan, hingga pemidanaan narasumber dan pengisi acara di TV.

Diani Citra pada opininya di Kompas(2/9), selain memproblematisasi isu digitalisasi secara khusus, juga berpandangan bahwa naskah RUU Penyiaran versi Baleg "sarat masalah".

Secara garis besar, revisi UU Penyiaran versi Baleg DPR ini harus dikatakan abai terhadap kepentingan publik. Sebaliknya, kepentingan privatlah yang diakomodasi. Aspirasi elite ekonomi dan politik secara kuat mewarnai corak naskah revisi tersebut. Pasal mengenai OLP, misalnya, bisa dibaca sebagai representasi semangat Baleg yang melayani kepentingan privat tersebut.

Lantas, apa makna partisipasi masyarakat ketika undangan berpartisipasi dikirim secara khusus hanya kepada perusahaan penyiaran? Lebih jauh, apa makna partisipasi masyarakat dalam sebuah proses yang justru menghindari partisipasi masyarakat?

Dari sini kita bisa melihat bagaimana kekuasaan menentukan makna dari partisipasi masyarakat: cukup diwakili kepentingan privat!

ROY THANIAGO

PENELITI MEDIA DI REMOTIVI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 6 dengan judul "RUU yang Melayani Industri Penyiaran".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Hijrah dan Transformasi Kebangsaan (A HELMY FAISHAL ZAINI)

Tidak bisa dimungkiri, ikon ajaran Islam adalah hijrah. Hijrah adalah ajaran paling "fundamen" dan ikonik bagi umat Islam. Maka, hijrah diabadikan jadi sistem penanggalan.

Dalam sebuah kesempatan, Khalil Abdul Karim (2008) mengatakan bahwa seluruh aspek kehidupan ini sejatinya gerak positifnya adalah dalam rangka untuk menunaikan sunnatullah bernama "hijrah". Berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Beralih dari satu "fenomena", "lokus" atau apa pun saja dari satu "kondisi" ke "kondisi" yang lebih baik.

Bukan dinamakan hijrah jika gerak perpindahan itu tak menghasilkan perubahan yang baik. Tidak bisa dikategorikan hijrah jika perpindahan itu tidak transformatif. Inti ajaran hijrah adalah transformasi. Tentu saja transformasi di bidang apa pun. Jika gerak yang dihasilkan adalah gerak regresif, maka gerakan tersebut tidak bisa dikatakan dan dinamakan sebagai hijrah.

Gerak kehidupan

Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekkah ke Madinah dalam rangka mentransformasikan gerakan-gerakan dakwahnya. Perpindahan dari satu lokus (Mekkah) ke lokus yang lain (Madinah) memberi pelajaran, perspektif, dan spirit baru dalam berdakwah.

Semua gerak kehidupan sejatinya menuju ke arah fitrah makna hijrah itu sendiri. Dalam bahasa yang idiomatik, hijrah dapat dirangkai dalam kerangkaminadz dzulumati ilannur, dari kegelapan menuju kondisi yang terang benderang.

Dalam konteks apa pun, pada hemat saya, kerangka dan spirit hijrah bisa kita terapkan. Dalam konteks pribadi, kerangka hijrah bisa digunakan sebagai pembingkaian untuk memperbaiki diri. Tentu saja sebagai elemen terkecil dan sekaligus terpenting dalam sebuah struktur sosial, pribadi yang baik akan melahirkan tata sosial yang baik.

Hijrah dalam konteks pribadi bisa berupa merevisi pandangan- pandangan yang ternyata selama ini keliru, tetapi kita yakini kebenarannya. Pandangan-pandangan yang terbukti salah dalam konteks pribadi-seperti meyakini bahwa puncak keberagamaan itu jika kita larut dan masyuk siang malam di tempat ibadah dengan mengabaikan aspek sosial-harus kita koreksi dan kita revisi.

Dalam konteks sosial keagamaan, saya menduga bahwa jangan-jangan keberagamaan kita selama ini berhenti hanya di dalam mesjid. Agama itu tiba-tiba saja "lenyap" entah ke mana seiring kita keluar dari masjid.

Di luar masjid tampaknya agama kita tidak tampak, itu pun kalau tidak ingin disebut tidak ada sama sekali. Di jalan-jalan raya, misalnya, saya mengamati kecenderungan melanggar lalu lintas masyarakat kita sangat tinggi. Kecenderungan untuk tidak taat aturan di jalan raya barangkali bisa kita saksikan setiap hari. Di jalan-jalan raya, bukan hal yang susah ditemukan seorang yang melawan arus, menerobos lampu lalu lintas, memasuki jalur terlarang, dan juga menerobos marka jalan.

Perilaku seperti itu, hemat saya, tak mencerminkan manusia- manusia yang beragama. Pada posisi ini saya menjadi teringat apa yang dikatakan Muhammad Abduh (1990). Abduh mengatakan, "Di Eropa aku melihat Islam, tetapi tidak melihat Muslim. Sebaliknya, di Timur Tengah aku melihat banyak orang Islam, tetapi tak ada Islam di sana." Artinya, perilaku keislaman itu tidak tecermin dalam perilaku sehari-hari.

Maka, dalam konteks sosial keagamaan, dalam hemat saya, kita harus bisa bertransformasi dari pribadi yang berhijrah menuju masyarakat berhijrah. Transformasi dari hijrah pribadi menjadi hijrah society ini, dalam pandangan saya, merupakan dua komponen yang saling terkait paut. Keduanya tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

Masyarakat yang transformatif tersebut pada gilirannya akan melahirkan-dalam konteks berbangsa dan bernegara-bangsa yang transformatif pula. Ini merupakan fase ketiga dalam transformasi hijrah: pribadi, sosial, kebangsaan.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, spirit hijrah bisa dijadikan alas untuk memproduksi kebijakan-kebijakan yang transformatif. Muara pembangunan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana prinsip dasar kaidah fikih tasharruful imam alar raiyyah manuthun bil maslahah.

Meminjam istilah Rais Aam PBNU Kiai Ma'ruf Amin (2015) bahwa jikalau ada sebuah amalan ajaran atau kebijakan yang tak ditemukan di rujukan tekstualnya, tetapi ia terbukti membawa kebaikan di tengah masyarakat, hal tersebut haruslah dilestarikan. Idza wujidan nash fa tsamma maslahah. Idza wujida mashlahah fa tsamma syar'ullah. Artinya, jika ditemukan teks, maka di sanalah kebaikan, dan jika ditemukan kebaikan, maka di sanalah hukum Allah.

Dalam soal pemerintahan, kita mengenal kaidah fikih-sebagimana saya kutip di atas: tasharruful imam alar raiyyah manuthun bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus sepenuhnya bermuara pada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Kaidah ini mendedahkan kepada kita bahwa kemaslahatan rakyat adalah tujuan akhir dari segala produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

Polusi birokrasi

Fungsi pemerintah sejatinya mengambil kebijakan dalam banyak hal yang basisnya adalah kemaslahatan dan aspirasi dari masyarakat. Kebijakan yang tidak mendatangkan kemaslahatan maka ia harus dikaji ulang. Jika terbukti memang benar tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya mendatangkan kemudaratan dan kerusakan, ia harus ditolak. Kebijakan yang demikian ini sejatinya disebut dengan-meminjam istilah Lawrence J Peter (2007)-polusi birokrasi.

Apa itu polusi birokrasi? Sebuah polusi yang dilahirkan dari macam-macam produk kebijakan yang tidak ramah kepada rakyat yang tidak mendatangkan maslahat, malah justru memantik kehebohan, keriuhan, perdebatan, dan juga cenderung menguras energi. Polusi yang demikian ini kadar bahayanya lebih dahsyat mengingat ia akan berimbas langsung pada mekanisme jalannya stabilitas tatanan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Kebijakan-kebijakan yang tak transformatif hanya akan melahirkan apa yang dalam istilah Lawrence J Peter disebutnya dengan polusi birokrasi di atas. Dan, tentu saja hal tersebut harus dihindari dan diminimalisasi semaksimal mungkin.

Ala kullihal, pada momentum tahun baru, 1 Muharram 1439 H, kali ini sangat tepat bagi kita merenungkan dalam-dalam sekaligus mengimplementasikan makna hijrah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Agama harus kita maknai sebagai ajaran yang transformatif sehingga kita bisa terus beradaptasi dan selalu siap dengan tantangan zaman yang kian hari kian kompleks. Wallahua'lam bis showab.

A HELMY FAISHAL ZAINI

SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 7 dengan judul "Hijrah dan Transformasi Kebangsaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Membahas Perberasan (ANNA ASTRID SUSANTI)

Harian Kompas telah berulang kali memberitakan petani dan pertanian. Hal ini telah berkontribusi positif dalam membuka wawasan publik dan sekaligus menjadi pertimbangan dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Salah satu penyumbang pemikiran bagi kemajuan pembangunan pertanian adalah Bustanul Arifin, Guru Besar Unila dan Ekonom Senior Indef. Ia juga menjadi Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS).

Namun, dalam opini yang dimuat diKompas Prof Bustanul Arifin judul "Membenahi Ekonomi Perberasan", Selasa (12/9), perlu ada alternatif pemikiran agar informasi lebih berimbang.

Produksi beras

Menyitir hasil kajian tahun 2014, Bustanul mengatakan, subsidi pupuk sudah tidak efektif lagi meningkatkan produksi. Di banyak tempat penggunaan pupuk berlebih dan kelangkaannya merisaukan. Hasil kajian 2014 tentu sudah tidak relevan lagi menggambarkan kondisi sekarang.

Untuk diketahui, besarnya subsidi pupuk relatif konstan dari tahun ke tahun dan hasilnya telah berkontribusi pada produksi. Volume pupuk bersubsidi rerata 9,55 juta ton per tahun itu dimaksudkan untuk meringankan beban biaya petani dan sekaligus untuk transfer teknologi. Dengan demikian, petani mampu menggunakan pupuk secara tepat dan berimbang. Menurut hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, apabila subsidi pupuk dikurangi akan menaikkan harga pupuk dan menurunkan produktivitas padi.

Berdasarkan evaluasi penyaluran pupuk, masukan BPK dan berbagai pihak, Kementan sejak 2015 hingga sekarang aktif mengembangkan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok.  Selanjutnya Kementerian BUMN bersama pemda dan perbankan BUMN mengembangkan kartu tani. Saat ini sudah ada 3,5 juta penerima kartu tani. Targetnya, tahun 2018 diterapkan secara penuh di Pulau Jawa dan selanjutnya di seluruh Indonesia.

Sejak 2016 relatif tidak ada keluhan petani mengenai pupuk. Pengendalian dilakukan ketat, termasuk pengawalan TNI dan Satgas Pangan. Lebih dari 40 kasus pengoplos dan mafia pupuk telah diproses hukum.

Selanjutnya, sejumlah kebijakan dan program Upsus sejak 2015, seperti membangun infrastruktur irigasi, mekanisasi, bantuan dan subsidi benih, pupuk, serta asuransi, telah meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Produksi padi 2016 mencapai 79,2 juta ton atau naik 4,96 persen dibandingkan tahun 2015.  Produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4  juta ton setara Rp 38,5 triliun. Demikian juga produksi jagung meningkat.

Terdapat peningkatan produksi pada 24 komoditas pertanian selama dua tahun terakhir, dengan nilai tambah Rp 171 triliun. Kinerja produksi pangan menjadi domain Kementerian Pertanian. Apabila meragukan angka produksi, sesungguhnya angka itu terkonfirmasi pada angka PDB pertanian yang tiap tahun tumbuh dan meningkat.

Data impor pangan yang ditulis Prof Bustanul juga perlu diperbaiki. Pada 2016 dan 2017 Indonesia tidak impor beras medium.. Sejak tahun 2016 pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras medium. Apabila tidak percaya, silakan dicek sendiri ke Kementerian Perdagangan. Impor beras medium pada awal tahun 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog tahun 2015.

Sesuai data BPS, impor beras Januari-Juli 2017 sebesar 188,6 ribu ton, tetapi itu bukan beras medium, melainkan beras pecah 100 persen menir sebesar 185.000 ton dan sisanya berupa benih dan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri.  Dalam hal perdagangan luar negeri, ekspor-impor adalah hal yang wajar apabila produknya tak diproduksi di dalam negeri.

Jadi, sejak 2016 hingga sekarang, Indonesia tidak impor beras sehingga faktanya sudah swasembada beras. Kenyataannya, kondisi luas tanam Oktober 2016 hingga Juli 2017 surplus 728.000 ton dus luas panen dan produksi 2017 lebih tinggi dibandingkan 2016 sehingga pasokan beras lebih besar serta kebijakan HET dan keberadaan Satgas Pangan bisa menjadi garansi harga beras akan stabil sehingga Indonesia tidak akan impor beras medium.

Kesejahteraan petani

Program Upsus yang berhasil meningkatkan produksi pangan dan diikuti dengan pengendalian impor akan berdampak pada kesejahteraan petani.

Pada era pemerintahan Jokowi-Kalla ini sejak 2016 juga tidak impor cabai segar dan bawang merah, dan pada 2017 tidak ada impor jagung pakan ternak.  Bahkan pada 2017 Indonesia ekspor bawang merah ke Thailand, Singapura, dan lainnya.

Terkait dengan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Perdagangan No 57/2017 yang mengatur penetapan HET Beras serta Peraturan Menteri Pertanian No 31/2017 yang mengatur kelas mutu beras. Peraturan menteri tersebut berlaku mulai 1 September 2017 dan kini sedang intensif sosialisasi.

Kebijakan HET merupakan langkah berani dan bukti kehadiran pemerintah yang sudah bertahun-tahun ditunggu publik. Dampaknya, konsumen akan memperoleh beras dengan harga wajar. Dapat dipastikan, harga beras stabil dan tidak menekan harga petani karena petani sudah dilindungi dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Terkait dengan kesejahteraan petani, terdapat kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode mengukur kesejahteraan petani.  Indikator NTP, NTUP, dan upah buruh petani lebih tepat untuk mengukur kemampuan daya beli petani. Mengingat sebagian besar petani tinggal di perdesaan, maka analisis kesejahteraan petani sebaiknya didekati dengan indikator kemiskinan di pedesaan.

Indikator kemiskinan di perdesaan lebih praktis karena tersedia di BPS. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di perdesaan turun 842.000 orang atau -4,7 persen. Semula  penduduk miskin di perdesaan Maret 2015 ada 17,94 juta jiwa, Maret 2017 turun jadi 17,10 juta jiwa.

Kecermatan dan akurasi data perberasan sangat penting agar tak meresahkan publik, sekaligus lebih konstruktif untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

DR ANNA ASTRID SUSANTI

Kepala Bidang Data Komoditas, Pusdatin, Kementan

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 7 dengan judul "Membahas Perberasan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Etika Akademik Pendidikan (Kompas)

Tiga kasus pelanggaran etika pendidikan tinggi belakangan ini mengingatkan kita tentang tercorengnya nilai-nilai luhur lembaga pendidikan.

Kita angkat tiga kasus yang terkuak ke permukaan pada Juli-September 2017. Akhir Juli, tim Ombudsman menemukan kasus dugaan plagiasi oleh Rektor Universitas Halu Oleo, Kendari. Tanggal 7 September, Tim Evaluasi Kinerja Akademis Kemristek dan Dikti menemukan keganjilan dalam jenjang pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Tanggal 15 September, Ombudsman merekomendasikan peninjauan kembali jabatan Rektor Universitas Negeri Manado terkait kasus mala-administrasi.

Dalam kehidupan yang serba pragmatis dan mendahulukan hasil, tiga jenis pelanggaran di atas mungkin dianggap biasa. Itulah bagian dari memenangi perang. Namun, dalam lembaga pendidikan yang (seharusnya) menjunjung tinggi etika akademik, pelanggaran ketiganya merupakan aib. Pendidikan karakter yang disuarakan pemerintah belakangan ini ibarat teriakan di padang gurun.

Etika akademik tidak hanya kejujuran, integritas, dan administrasi yang baik, tetapi masih banyak yang lain. Namun, ketiganya merupakan tiga materi pokok etika akademik. Ketiganya merupakan aturan main, rule of conduct masyarakat ilmiah yang pasang-surutnya bergantung pada seberapa jauh ditaati para pengampunya.

 
KOMPAS NEWSPAPERTiga kasus pelanggaran etika pendidikan tinggi belakangan ini mengingatkan kita tentang tercorengnya nilai-nilai luhur lembaga pendidikan.

Andaikan plagiarisme dibiarkan dan pelakunya dibiarkan atau dimaklumi, dampak kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan juga integritas keilmuan. Plagiarisme merugikan dua pihak: lembaga pendidikan dan disiplin ilmu. Pengurangan jam kuliah menjadi 40 menit per SKS dengan istilah "pemadatan" mengorupsi (membuat lapuk) makna doktor. Serupa pula dalam kasus kesalahan administrasi.

Upaya memperlambat pemberantasan korupsi dengan berbagai kiat, termasuk niat "menumpulkan taring" Komisi Pemberantasan Korupsi, jangan sampai mengarus ke masalah penegakan etika akademik. Ketika seolah-olah berbagai pelanggaran merebak dalam masyarakat, sikap permisif perlu dijauhkan dari praksis lembaga pendidikan.

Saran tindak lanjut disertai niat baik dan hati bersih ini jauh dari pesan sponsor, tetapi semata-mata demi tegaknya etika akademik. Catatan ini demi tegaknya rule of conduct yang perlu dihidupi sivitas akademika, tidak oleh masyarakat umum.

Kita dukung Kemristek dan Dikti terus mengembangkan praksis pendidikan tinggi yang berproses benar, bermutu, dan menjunjung tinggi kejujuran. Testcase yang dibiarkan lewat, ditangani dengan sikap permisif, diselesaikan secara internal-damai, atau dibereskan secara kesatria dan adil demi keluhuran nilai-nilai etika akademik sekaligus membangun kepercayaan publik.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Etika Akademik Pendidikan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Antisipasi Krisis Penulis//Iklan Rokok//Tanggapan CPI//PDAM Mati (Surat Pembaca Kompas)

Antisipasi Krisis Penulis

Survei minat baca dunia menunjukkan, perbandingan buku dengan manusia di Indonesia adalah 1 : 1.000, sedangkan di Singapura 2 : 1 (Kompas, 15/9/2017). Padahal, penulis Mesir Sayib Quthub mengatakan, "Satu peluru bisa menembus satu kepala, satu buku bisa menembus ribuan, bahkan jutaan kepala."

Bisa dibayangkan betapa hebatnya buku. Selain sebagai perwakilan peradaban suatu bangsa, buku menjadi garda terdepan pembangunan fisik dan mental negara. Ketika gerakan pena membahas kejahatan yang mengancam kedaulatan negara, pemerintah merancang UU Terorisme. Ketika menyeruak tulisan tentang korupsi, pemerintah memacu program pemberantasan korupsi.

Siapa di balik kontributor buku? Tidak lain adalah penulis. Namun, sosok di balik layar yang jujur menggoreskan pena ini malah tercekik masalah klasik. Dari mahalnya biaya cetak sampai pajak penulis yang kian tinggi. Ini memunculkan kekhawatiran Indonesia krisis penulis. Padahal, penulis melalui bukunya yang bermutu mampu membuka wawasan pembaca untuk melawan teroris sampai korupsi. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyatakan, masyarakat berhak memperoleh buku bermutu.

Oleh karena itu, buku yang bermutu harus tetap ada di rak perpustakaan. Agar penulis semakin bermutu, perlu program residensi penulis daerah di perpustakaan desa. Gunakan dana pembangunan desa yang mencapai Rp 120 triliun tahun 2018. Alokasi 5 persen saja sesuai UU No 43/2007, membuat dana program residensi penulis untuk memperkaya karya bisa mencapai Rp 6 triliun.

Apabila program ini direalisasikan, kekhawatiran Indonesia krisis penulis dan krisis buku bermutu bisa dicegah. Nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia akan terus terekam dalam buku melalui karya penulis.

DICKI AGUS NUGROHO

Pustakawan, UPT Perpustakaan Universitas Tidar, Jalan Kapten Suparman 39, Magelang 56116

Iklan Rokok

Mungkinkah narkoba pasang iklan dan boleh mensponsori olahraga anak-anak? Sudah pasti tidak mungkin.

Sebenarnya, mana yang lebih berbahaya: narkoba atau rokok? Narkoba mematikan kira-kira 12.000 orang Indonesia per tahun, rokok membunuh 300..000 orang pada interval sama.

Kalau begitu, kenapa yang berwenang mengizinkan perusahaan rokok mensponsori olahraga anak-anak, termasuk untuk beasiswa bulu tangkis? (Kompas, 8 September). Anak-anak kita semestinya dilindungi dari pengaruh perusahaan rokok.

GRANT MORGAN

Kubu Santi, Jalan Tirta Tawar, Kutuh Kaja, Ubud, Bali

Tanggapan CPI

Berikut tanggapan kami atas "Guru Pensiunan Menggugat PT CPI" yang dimuat dalam Surat Kepada RedaksiKompas (12/9).

Yang terhormat Bapak Syaiful Pandu. Terima kasih atas sumbangsih dan dedikasi Bapak selama menjadi tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Cendana (YPC) Riau.

YPC merupakan yayasan mandiri dan memiliki badan hukum yang terpisah dari PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI). Namun, kami menyadari bahwa sekolah di bawah YPC menjadi tempat bagi anak-anak karyawan kami menimba ilmu. Jasa tenaga pengajar di YPC akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup anak-anak kami.

Kami berharap masalah YPC dan pensiunan guru segera menemukan solusi terbaik dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami yakin kedua pihak memiliki semangat yang sama untuk membangun negeri ini melalui bidang pendidikan.

DANYA DEWANTI

Manajer Komunikasi Perusahaan, PT CPI, Jakarta

PDAM Mati

Kami warga Perumahan Bukit Cemara Residence, kluster Cemara Hijau, Semarang, sejak Mei 2017 tidak cukup mendapatkan suplai air PDAM. Antrean air hanya dibuka dari pukul 02.00 sampai 03.30, itu pun kecil sekali debitnya.

Masalah sudah dilaporkan kepada PDAM Jatingaleh, surat pengaduan kepada wali kota, dan juga ke portal Lapor Gubernur Jateng. Namun, air hanya keluar 2 hari, 2-3 September 2017 saja.

Melalui surat pembaca ini, kami mohon solusinya. Kami tidak diperbolehkan membuat sumur bor, tetapi PDAM tidak bisa mencukupi kebutuhan kami.

AGUS PRAMONO

Bukit Cemara Residence, Jalan Bulusan Cemara Residence, Tembalang Semarang

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Main Ad