Main Ad

Jumat, 28 Juli 2017

ARTIKEL OPINI: Serigala di Kandang Domba (ADJIE SURADJI)

Jika ada serigala (Canis lupus) di kandang domba, segera bunuh serigala tersebut. Membiarkan serigala di kandang domba adalah konyol. Seekor serigala bisa mencerai-beraikan kawanan domba. Dan, domba yang terpisah dari kelompoknya akan menjadi mangsa serigala.

Ungkapan di atas menggambarkan bahwa dalam mengelola suatu komunitas, faktor keamanan mutlak harus dijaga. Melindungi komunitas dengan melakukan penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan dari segala bentuk ancaman anasir jahat penting dilakukan.

Sayang, dalam bernegara, mengelola komunitas rakyat seperti di Indonesia ternyata adagium better safe than sorrybelum jadi budaya. Politik pembiaran, menganggap sepele permasalahan sosial, atau kurangnya antisipasi masih menjadi epidemi sistem ketatanegaraan kita.

Lebih berbahaya

Kebangkitan gerakan radikal di Indonesia muncul sejak era reformasi ketika semua ideologi "dibiarkan" masuk atas nama demokrasi. Gerakan (radikal) yang di negara asal dilarang, justru menyebar dan mempunyai banyak pengikut di Indonesia (Tajuk Rencana, Kompas, 21/3).

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa penguatan gerakan radikal di Indonesia terjadi tidak tiba-tiba. Keinginan mengganti sistem ketatanegaraan, karena Pancasila "thogut" dan demokrasi "kuffar", sudah dipropagandakan secara masif sejak satu dekade lalu. Kesuksesan penyelenggaraan Konferensi Khilafah Internasional di Jakarta (2007) digunakan sebagai batu pijakan.

Ketika slogan "saatnya khilafah memimpin dunia" yang dipropagandakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) bergema, bangsa Indonesia seakan baru tersadar dari mimpinya. Lantas apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017—senjata untuk mencabut SK badan hukum ormas yang anti-Pancasila—mampu mengeliminasi gerakan radikal di Indonesia?

Membubarkan gerakan radikal sangat mudah, tetapi tidak dengan ideologinya. Ideologi adalah ide atau gagasan manusia yang menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif (Ideology Strictly Defined, Antoine Destutt de Tracy, 1818). Ideologi radikal adalah pemikiran yang mendasarkan pada konsep kekerasan untuk mengubah suatu keadaan. Dengan penjelasan ini bisa dikatakan ideologi radikal memiliki derajat lebih berbahaya.

Ada dua alasan yang melatari kenapa ideologi radikal memiliki derajat lebih berbahaya. Pertama, dalam konteks duniawi, secara fisik (kasatmata) ideologi radikal bisa dijadikan senjata politik mematikan. Segala bentuk kegaduhan gerakan "anarkisme" massa jalanan hingga konflik bersenjata, seperti di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikemas dengan bungkus agama, sesungguhnya hanya mengekspresikan persoalan syahwat atau libido politik manusia.

Kedua, secara psikis, ideologi radikal memiliki dampak buruk bagi kehidupan sosial manusia karena bisa mengubah perilaku. Propaganda manipulatif NIIS lewat sosial media sukses merekrut puluhan ribu kombatan, termasuk dari Indonesia, yang "berjihad" sebagai "war tourism"—turis perang, di Suriah. Tak hanya itu. Taktik siber—nonkonvensional (teknologi internet) yang menyerang korbannya lewat aspek psikologis—juga sukses merekrut jutaan warga Indonesia untuk menjadi simpatisan—sel tidur NIIS yang mematikan.

Tak bisa dimungkiri, ideologi radikal adalah pembangkit gerakan radikal. Egon Bittner, Radicalism and the Organization of Radical Movements(1963),merumuskan bahwa gerakan radikal tetap menjadi ancaman sepanjang ideologi radikal dibiarkan tumbuh dan berkembang.

Jadi, apa gunanya membubarkan gerakan radikal jika ideologi radikal—pemikiran yang mendasarkan pada doktrin atau konsep kekerasan untuk mengubah suatu keadaan—tetap dijadikan sebagai ajaran dan diterapkan serta dipropagandakan dalam kehidupan sosial masyarakat? Bukankah ini masih identik dengan ungkapan membiarkan serigala di kandang domba?

Musuh dalam selimut

Banyaknya warga bangsa yang tidak lagi memandang kehidupan dengan optimistis, tetapi hanya mendambakan kematian yang dianggap syahid dan mulia lewat "bom-jihad-bunuh diri", merupakan bukti tak terbantahkan bahwa ajaran radikal masih menjadi musuh dalam selimut bangsa Indonesia. Mengadopsi strategi perang Sun Tzu (544-496 SM) bahwa dalam perang harus ada strategi untuk memenanginya, lantas apakah hanya dengan membubarkan gerakan radikal secara formal berdasarkan Perppu No 2/2017 sudah menjamin bahwa ideologi radikal akan tereliminasi dari Indonesia?

Dalam sosiologi hukum, ada terminologi mobilisasi hukum. Perppu No 2/2017 hanya huruf-huruf mati dan hanya akan berfungsi apabila ada mobilisasi dari para pemangku kepentingan. Artinya, tanpa implementasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menolak ideologi radikal, Perppu No 2/2017 tersebut tak ada artinya.

Sebagaimana disampaikan Sun Tzu bahwa mengetahui pasukan dapat menggempur, tetapi tak mengetahui bahwa musuh tak dapat digempur berarti separuh kemenangan telah diperoleh. Mengetahui bahwa musuh dapat digempur, tetapi tak mengetahui bahwa pasukan tak dapat menggempur juga memperoleh separuh kemenangan. Mengetahui bahwa musuh dapat digempur, mengetahui bahwa pasukan dapat menggempur, tetapi tak mengetahui bahwa bentuk bumi tak dapat digunakan untuk bertempur juga hanya memperoleh separuh kemenangan.

Di sini muncul logika seni berperang: bahwa perang dengan setengah hati tak mungkin bisa menang. Mengenali musuh, menyadari kemampuan sendiri, mengetahui di mana kita berada, memahami apa yang sedang terjadi, dan berperang dengan sepenuh hati adalah kunci memenangi pertempuran.

Jika ada serigala di kandang domba, ada dua cara bertindak: memindahkan kandang domba atau membunuh serigalanya. Alternatif pertama, memindahkan kandang domba, yang bisa diartikan "memindahkan rakyat" adalah mustahil dilakukan. Maka, untuk mewujudkan social equilibrium—tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis—tak ada cara lain kecuali membunuh serigalanya.

Dan, Sun Tzu juga mengatakan, tempuh jarak seribu li dan bunuhlah jenderalnya. Meminjam istilah Presiden Joko Widodo, bisa dibaca, "gebuk" para inspiratornya—tokoh radikalis atau tokoh pemilik pemikiran radikal—niscaya gerakan radikal di Indonesia dapat dieliminasi.

Ideologi radikal, pembangkit gerakan radikal yang sering mewujud ke dalam bentuk sikap intoleran, ujaran kebencian, hingga anarkisme dan terorisme bersifat destruktif: mengganggu keamanan, memecah belah kesatuan dan persatuan. Tak hanya itu. Gerakan radikal juga mengancam tatanan negara, terutama tiga aspek kehidupan, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.

Maka, jangan biarkan serigala berada di kandang domba. Jika ada, segera bunuh. Kemudian, jangan pernah lagi memberi ruang atau kesempatan ideologi radikal untuk tumbuh berkembang dan tampil mengeksploitasi diri.

ADJIE SURADJI

Alumnus Fakultas Sains Universitas Karachi, Pakistan

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 7 dengan judul "Serigala di Kandang Domba".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Pemberhentian Ketua DPR (HIFDZIL ALIM)

Rapat pleno Partai Golkar memutuskan tidak menggelar musyawarah luar biasa setelah ketua umumnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik.

Yang menarik, secara tersirat Partai Golkar menegaskan, Setya Novanto tak perlu mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Alasannya, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepadanya.

Sebagian publik berpendapat, semestinya Setya Novanto mengundurkan diri karena tidak etis memimpin parlemen dengan status sebagai tersangka. Lagi pula, Setya Novanto memiliki pengalaman mengundurkan diri sebagai ketua DPR akibat skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal dengan kasus "Papa Minta Saham". Bagaimana sebenarnya UU mengatur pemberhentian unsur pimpinan DPR?

Soal pemberhentian pimpinan DPR dapat dirunut dalam UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 87 UU No 17/2014 menentukan, pimpinan Dewan berhenti dari jabatannya karena satu dari tiga sebab. Pertama, meninggal dunia. Kedua, mengundurkan diri. Ketiga, diberhentikan. Sebab pertama dan kedua berasal dari inisiatif pimpinan bersangkutan. Sebab ketiga bermula dari inisiatif eksternal.

Hanya, ketentuan berikutnya dalam UU tidak banyak mengungkap pemberhentian karena inisiatif pribadi dari pimpinan, tetapi lebih banyak keterangan tentang sebab ketiga. Pemberhentian karena diberhentikan dipicu oleh satu dari tujuh hal.

Pertama, tidak menjalankan tugas sebagai anggota DPR tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan. Kedua, melanggar sumpah jabatan atau kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ketiga, diputus bersalah oleh pengadilan (inkracht) karena melakukan pidana yang diancam penjara minimal lima tahun. Keempat, diusulkan partai. Kelima, keanggotaannya sebagai anggota DPR ditarik oleh partai. Keenam, melanggar larangan yang diatur di UU No 17/2014. Ketujuh, diberhentikan sebagai anggota partai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sepertinya ketujuh pemicu pemberhentian pimpinan DPR karena diberhentikan itu mengikutsertakan pihak lain dalam penentuannya. Misalnya, menentukan pimpinan yang suka bolos harus mengikutsertakan kesekjenan DPR. Memeriksa pelanggaran sumpah jabatan atau kode etik perlu menyelenggarakan sidang MKD. Putusan bersalah di majelis hakim harus di pengadilan. Diusulkan pemberhentian atau ditarik keanggotaannya serta diberhentikan sebagai anggota partai butuh peran partai.

Namun, ada satu pemicu yang ternyata diatur UU yang tak butuh pihak lain sebagai penentuannya, yakni melanggar larangan yang diatur dalam UU No 17/2014.Ketentuan itu diatur dalam pasal tersendiri. Pasal 236 membagi tiga jenis larangan bagi anggota DPR. Larangan rangkap jabatan, larangan melakukan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta larangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mati rasa

Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 236 UU No 17/2014, terdapat setidaknya dua tafsir atas pemberhentian pimpinan DPR. Pertama, jika pimpinan melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g, pemberhentiannya harus menunggu peran dan/atau putusan lembaga lain (misalnya, kesekjenan, MKD, pengadilan, atau partai politik). Kedua, apabila yang dilanggar adalah Pasal 87 ayat (2) huruf fjuncto Pasal 236 UU 17/2014, pemberhentian pimpinan DPR tidak membutuhkan lembaga lain.

Sayangnya, tafsir Pasal 87 ayat (2) huruf fjuncto Pasal 236 UU 17/2014 sangat sulit diterapkan karena terbentur Pasal 88 UU 17/2014 yang mengamanatkan tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR agar diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Peraturan DPR yang dimaksud adalah Peraturan DPR No 1/2014. Dalam Pasal 40 huruf a Peraturan DPR No 1/2014 dinyatakan, "pimpinan DPR diberhentikan setelah mendapat keputusan dari MKD dan diumumkan dalam rapat paripurna DPR".

Dengan demikian, sulit meminta Setya Novanto menanggalkan jabatannya sebagai ketua DPR jika mengacu ke UU. Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 236 UU No 17/2014, baik secara langsung maupun tak langsung, menginginkan adanya tindakan lembaga lain terlebih dulu. Tanpa tindakan alternatif—entah keputusan partai, keputusan MKD, atau putusan pengadilan—demi hukum, Setya Novanto tidak dapat diberhentikan sebagai ketua DPR.

Kesempatan demi hukum yang dapat memaksa Setya Novanto meletakkan jabatan adalah penetapan status dia sebagai terdakwa (vide Pasal 87 ayat (5) UU 17/2014).

Fakta sulitnya UU mengakomodasi peletakan jabatan pimpinan legislatif yang menjadi tersangka korupsi harus diakui sebagai sebuah tantangan dalam membongkar korupsi. Hal itu urusan penegak hukum. Namun, sejatinya bukan di bagian ini masalahnya. Soal utamanya adalah mati rasanya harga diri pejabat.

Pada soal harga diri, jauh sekali membandingkan kondisi di negara ini dengan negara lain. Sebagai contoh, di Jepang Menteri Ekonomi Akira Amari, seorang perunding utama bisnis pemerintah, mengundurkan diri atas tuduhan suap yang diterima oleh stafnya (28/2/2016). Bayangkan, stafnya yang menerima suap, tetapi dirinya yang dengan tegas menyatakan mengambil tanggung jawab. Akari menilai dia telah lalai membina staf.

Bahkan, di Romania Wali Kota Bucharest Cristian Popescu Piedone mundur dari kursinya atas kebakaran yang terjadi di sebuah kelab malam. Jejak ini juga diikuti oleh Perdana Menteri Romania Victor Ponta (November 2015). Padahal, pengurusan kelab malam tidak masuk dalam tugas dan kewenangan wali kota, apalagi perdana menteri.

Akhirnya, ketika UU tidak menyediakan prosedur untuk pemberhentian pimpinan DPR yang terkena skandal korupsi KTP elektronik sebelum statusnya ditetapkan sebagai terdakwa, serta telah mati rasanya harga diri di sanubari pejabat, usaha yang tersedia hanyalah mendukung dan mendesak KPK supaya lekas memeriksa kasus korupsi KTP elektronik. Publik harus lebih bersabar untuk itu.

HIFDZIL ALIM,

PENELITI DI PUSAT KAJIAN ANTIKORUPSI FH UGM

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 7 dengan judul "Pemberhentian Ketua DPR".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Capaian dan Tantangan 50 Tahun ASEAN (BEGINDA PAKPAHAN)

Pada 2017, ASEAN genap berusia 50 tahun. Saat ini Filipina memegang kepemimpinan di organisasi regional tersebut.

Sekretariat ASEAN meluncurkan ASEAN in 2016, yang menjelaskan capaian dari Masyarakat ASEAN. Namun, ASEAN juga dibayang-bayangi persaingan pengaruh dari negara-negara besar di Asia Tenggara dan Asia Timur, krisis Semenanjung Korea, serta peningkatan terorisme global.

Capaian 50 tahun ASEAN

Bagi masyarakat politik dan keamanan ASEAN, ASEAN memiliki instrumen norma dan hukum di tingkat regional yang disepakati semua anggota dan mitra eksternalnya, seperti The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) dan Declaration on Conduct of Parties in South China Sea (DOC). TAC telah disepakati dan diadopsi oleh 35 negara, termasuk semua anggota ASEAN dan para mitra eksternalnya. Semua negara yang meratifikasi TAC diharapkan aktif menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara.

Platform kerja sama politik dan keamanan lainnya dibuat ASEAN dalam rangka menjawab pelbagai isu nonkeamanan tradisional, yaitu kejahatan transnasional, bencana alam, pengungsi, danperdagangan manusia.

Untuk masyarakat ekonomi ASEAN, ekonomi ASEAN tumbuh 4,5 persen tahun 2016 dan akan menjadi 4,6 persen tahun 2017 karena konsumsi publik dan investasi di sektor infrastruktur Asia Tenggara. Pada 2015, ASEAN berada di posisi keempat dari total perdagangannya setelah China, AS, dan Jerman, dengan jumlah 2,3 triliun dollar AS. Pada tahun yang sama, jumlah investasi asing langsung yang masuk ke ASEAN 121 miliar dollar AS, atau setara 7 persen dari jumlah investasi di seluruh dunia. Sebagai salah satu pemain penting di rantai pasok global, ASEAN terus meningkatkan posisi dan peranannya di jaringan perdagangan tingkat regional, inter-regional, dan global.

Untuk masyarakat sosial-budaya ASEAN, semua anggota ASEAN berupaya agar ASEAN berorientasi kepada seluruh rakyatnya. Mereka membangun pusat penilaian risiko atas keamanan makanan regional, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengatasi pandemik kesehatan di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN juga menyetujui petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan dan buruh. Mereka juga mengaitkan Visi ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Dalam kepemimpinannya di 2017, Filipina mengusung tema "Kemitraan untuk Perubahan dan Keterkaitan dengan Dunia". Enam prioritas dari ASEAN 2017 adalah: (1) berorientasi dan berpusat pada masyarakat ASEAN; (2) perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara; (3) kerja sama maritim dan keamanan; (4) pertumbuhan yang inklusif dan berinovasi; (5) ketahanan ASEAN; dan (6) ASEAN sebagai model regionalisme dan pemain global.

Pelbagai tantangan

Masyarakat ASEAN akan terhambat karena situasi kompleks dari lingkungan sekitar, khususnya isu Laut China Selatan, meningkatnya persaingan pengaruh dari negara-negara besar di Asia Tenggara, eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea, dan meningkatnya terorisme global di Asia Tenggara.

Laut China Selatan jadi perairan dan kawasan yang disengketakan kedaulatannya antara China dengan Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Isu Laut China Selatan menghangat karena kehadiran China dengan klaim sepihak atas kedaulatannya di Laut China Selatan meningkat, khususnya setelah keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional 2016 yang menghilangkan hak penguasaan China atas perairan itu.

Pada April 2017 ada peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan AS. Di satu sisi, AS bersama Korea Selatan dan Jepang mendesak Korut supaya menghentikan program nuklir dan rudalnya. AS mengirimkan kapal induk, kapal selam, dan rombongan kapal perangnya ke Semenanjung Korea. Dis sisi lain, Korut tidak mau tunduk pada desakan itu dan mempersiapkan kekuatan militernya dalam merespons situasi yang berkembang.

Kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump mengedepankan kebijakan America First dengan pendekatan unilateral dan transaksional bagi dunia (termasuk Asia). Situasi itu akan meningkatkan persaingan pengaruh antara negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara dan memengaruhi perubahan peta kekuatan aliansi di Asia.

Ditambah lagi, grup ekstremis Maute, yang berafiliasi dengan NIIS, menduduki kota Marawi di Pulau Mindanao, Filipina selatan, pada 23 Mei 2017 dan melakukan serangan terhadap militer Filipina dan para warga sipil. Konflik bersenjata antara militer Filipina dan ekstremis Maute mengakibatkan 240.000 warga sipil mengungsi dari Marawi. Menurut laporan Pemerintah Filipina, jumlah korban yang tewas sebanyak 20 orang dan 2.000 orang jadi benteng hidup oleh Maute di kota tersebut. Maute dan ISIS jadi ancaman nyata terorisme bagi ASEAN dan para mitranya.

Menyikapi hal itu, persatuan dan sentralitas ASEAN di bawah kepemimpinan Filipina perlu terus diupayakan oleh semua anggota ASEAN demi menjaga penghormatan norma regional dan hukum internasional, yang mengedepankan pelaksanaan TAC dan DOC sebagai fondasi interaksi antar-ASEAN dan para mitra eksternalnya. ASEAN perlu terus membangun dialog dan konsultasi serta mendorong terciptanya kode etik, code of conduct(CoC), di Laut China Selatan. Lalu, ASEAN perlu mendorong agar Asia Tenggara jadi kawasan damai, netral, serta bebas senjata nuklir dan intervensi militer. Tujuannya adalah memelihara perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan Timur.

Situasi ASEAN di persimpangan jalan antara capaian ASEAN memasuki usia emasnya ke-50 tahun dan tantangan yang dihadapi sebagaimana uraian di atas. Dengan tantangan seperti itu, negara-negara ASEAN perlu mengupayakan perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan berdasarkan norma regional dan hukum internasional, meredakan upaya militerisasi di perairan tersebut, menjaga persatuan ASEAN dari persaingan pengaruh negara-negara besar, mendorong Asia Tenggara bebas senjata nuklir dan intervensi militer, pemberantasan terorisme yang efektif di Asia Tenggara dan subkawasannya, serta mempertahankan peranan ASEAN dalam arsitektur regional di Asia.

BEGINDA PAKPAHAN

Analis Politik dan Ekonomi Urusan Global dari UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 6 dengan judul "Capaian dan Tantangan 50 Tahun ASEAN".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Demografi Indonesia 2045 (SURYA CHANDRA SURAPATY)

Hari Kependudukan Sedunia 11 Juli 2017 diperingati dengan tema "Keluarga Berencana, Memberdayakan Penduduk, dan Membangun Bangsa". Tema ini seiring dengan Hari Keluarga Nasional XXIV pada 29 Juni 2017, "Dengan Hari Keluarga Nasional, Kita Bangun Karakter Bangsa Melalui Keluarga yang Berketahanan".

Kedua peringatan ini menandakan pentingnya isu kependudukan dan keluarga di Indonesia. Menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus 2017, isu kependudukan dan keluarga perlu direnungkan transformasinya saat 100 tahun Indonesia merdeka, 2045. Adakah perubahan sosial yang bermakna? Manakah capaian yang baik? Mana pula yang masih perlu dibenahi?

Indonesia merupakan negara peringkat keempat penduduk terbanyak sedunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menembus 265 juta jiwa, lebih besar ketimbang negara berkembang lain. Menurut data BPS, Indonesia mengalami stagnasi angka kelahiran total sejak 2002 hingga 2012 pada angka 2,6 anak per wanita. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun juga lebih tinggi dari harapan, 1,49 persen per tahun, dari perkiraan 1,45 persen per tahun. Oleh karena itu, pemerintah terus berjuang menurunkan angka kelahiran penduduk total (total fertility rate) melalui program KB.

Kepadatan penduduk memengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fenomena alih fungsi lahan makin gencar terjadi, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Lahan sawah atau kebun terdesak oleh makin banyaknya jumlah penduduk, perlahan menjadi permukiman warga. Dampaknya, kawasan hutan pun dirambah untuk lahan garapan baru.

Data menunjukkan laju degradasi hutan tropis di Kalimantan sejak 1950 hingga sekarang telah memusnahkan 65 persen lahan hutan di sana. Dengan tingginya laju perusakan lingkungan ini, tidak heran apabila banyak musibah bencana alam, seperti tanah longsor di Ponorogo, Jawa Timur, atau banjir bandang di Sumatera Barat pada awal tahun ini. Semua akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali yang merusak ekosistem alami.

Kondisi kependudukan

Bagaimana perbedaan kondisi kependudukan saat ini dan 2045? Tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan 318 juta jiwa dengan asumsi angka kelahiran dapat ditekan moderat. Angka kelahiran total penduduk diproyeksikan 1,93 anak per wanita, menandakan slogan "2 anak cukup" sudah berhasil diterima oleh masyarakat. Indeks kesetaraan jender mencapai angka yang baik karena masyarakat tidak membedakan anak lelaki dan perempuan, yang penting mempersiapkan masa depannya dengan baik.

Proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun pada 2045 sebagai modal prasyarat bonus demografi tercapai 66,6 persen. Meskipun angka tahun 2045 sebetulnya telah melewati tahapan era jendela kesempatan (window of opportunity) sebagai titik puncak bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif tertinggi terjadi pada era sebelumnya, 2028-2031, sebesar 67,9 persen. Puncak bonus demografi ini masih memerlukan prasyarat penyediaan lapangan kerja bagi proporsi angkatan kerja yang besar itu, jangan sampai timbul angka pengangguran yang tinggi.

Gambaran penduduk tahun 2045 tidak hanya dilihat secara kuantitas belaka, tetapi juga kualitas. Selain status kesehatan yang semakin membaik, ditandai usia harapan hidup sejak lahir yang meningkat sekitar 71,0 tahun untuk pria dan 74,8 tahun bagi wanita, serta terus meningkatnya proporsi lansia usia 60 tahun ke atas: 15 persen dari total populasi 2045.

Dengan semakin rendahnya tingkat kelahiran penduduk, perhatian terhadap kualitas penduduk juga makin meningkat. Era Indonesia Emas tahun 2045 tinggal 28 tahun. Apakah artinya ini? Berdasarkan pendekatan siklus kehidupan (life cycle), janin yang akan lahir tahun ini (termasuk bayi dan anak balita) adalah kohor penduduk berusia 28-33 tahun pada 2045 menjadi penduduk usia kerja produktif. Mereka harus dipersiapkan kesehatan dan gizinya dengan baik sejak sekarang melalui pengasuhan tumbuh kembang anak yang memadai.

Anak usia sekolah 7-19 tahun pada 2017 ini akan menjadi kohor penduduk usia 35 sampai 47 tahun pada 2045, yaitu kelompok yang menguasai pasar kerja Indonesia. Kelompok usia inilah yang berada pada puncak kinerja yang tertinggi saat itu sesuai tahapan usia manusia. Berarti terhadap kelompok kohor ini dari sekarang harus dibekali pendidikan pengetahuan dan keterampilan yang andal, ditanamkan jiwa kewirausahaan agar kelak dapat mencetak lapangan kerja secara mandiri, serta penanaman ajaran budi pekerti melalui revolusi mental. Di samping pendidikan akademis untuk penguasaan iptek, semangat wirausaha harus dilecut agar kelak menjadi tenaga kerja mandiri.

Penduduk dewasa atau angkatan kerja produktif tahun 2017, berusia 25-60 tahun, adalah juga para orangtua yang saat ini sedang mendidik dan membesarkan putra-putrinya. Penduduk ini juga nantinya akan menjadi kohor penduduk lansia 2045. Di pundak para orangtua inilah tanggung jawab mengajarkan dan menanamkan nilai luhur Pancasila. Berhasil tidaknya mencetak generasi penerus Indonesia 2045 ditentukan oleh para orangtua pada masa sekarang. Apabila saat ini mereka masih berperilaku tidak jujur, berbohong, atau ingkar janji, tidak usah heran jika kelak, 2045, masih dijumpai kasus korupsi.

Penduduk usia produktif saat ini, yang akan menjadi lansia tahun 2045, juga perlu meningkatkan kualitas diri. Menjadi lansia tangguh adalah harapan semua orang, yaitu sehat, bermartabat, berkontribusi, dan memberi arti bagi masyarakat sekitar, serta berdaya secara mandiri. Apabila lansia secara umum masih mampu berkontribusi secara ekonomi, bukan tidak mungkin Indonesia kembali mengalami bonus demografi tahap kedua (second phase of demographic dividend).

Tingkat keluarga

Gambaran kependudukan Indonesia tersebut perlu ditelaah secara lebih mendalam pada unit masyarakat yang lebih mikro, yakni tingkat keluarga. Pemanfaatan hasil pendataan keluarga di Indonesia sangat penting untuk memberikan gambaran dinamika kependudukan pada tingkat keluarga, terutama apabila dikaitkan pendekatan siklus kehidupan (life cycle) antar-anggota keluarga itu sendiri. Banyak informasi berharga dari pendataan keluarga yang akan membandingkan situasi keluarga Indonesia saat ini dengan tahun 2045, di samping bermanfaat bagi perencanaan program intervensi.

Selain pendidikan formal, generasi kita tetap harus dibentengi tatanan budi pekerti sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam hidup sehari-hari. Hal ini dapat dituangkan dalam semangat revolusi mental, yang oleh Bung Karno diartikan sebagai "gerakan menggembleng manusia Indonesia dengan cara mengubah nilai, keyakinan, pola pikir, tingkah laku dan budaya, agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala".

Revolusi mental dijabarkan dalam tiga nilai utama karakter manusia Indonesia, yang dapat diaplikasikan dalam keseharian, yaitu nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Integritas dikaitkan dengan perilaku jujur, dapat dipercaya, konsisten antara pikiran dan perkataan serta perbuatan, dan bertanggung jawab. Adapun etos kerja berkaitan dengan sifat pekerja keras, kerja cerdas, inovatif, produktif, tahan banting, dan selalu optimistis. Sementara nilai gotong royong dikonotasikan dengan kemampuan bekerja sama, solidaritas komunal, serta mengutamakan kemaslahatan umum.

Harus diakui, pada tingkat paling mikro, nilai-nilai itu terbukti paling efektif diterapkan di lingkungan keluarga. Sebagai contoh yang paling marak saat ini, seperti nilai kejujuran dalam menangkal bibit perilaku korupsi, harus ditanamkan sejak usia dini dan paling efektif jika orangtua di dalam keluarga memberikan contoh teladan kejujuran secara nyata. Peran keluarga sangat menentukan sebagai wahana pertama dan utama dalam menyemai nilai dan norma yang baik dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

Kontribusi dalam pembangunan itu harus secara merata dan berkeadilan agar hasilnya juga dapat dinikmati oleh seluruh penduduk NKRI, dari Sabang hingga Merauke. Dari segi mobilitas, saat ini persebaran penduduk Indonesia masih timpang. Pulau Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari wilayah Indonesia didiami oleh 58 persen penduduk Indonesia.

Dari sisi kepadatan penduduk, negeri kita mengalami disparitas distribusi, dari provinsi Papua yang hanya 8 jiwa manusia per kilometer persegi hingga provinsi DKI Jakarta yang mencapai 17.000 jiwa manusia per kilometer persegi. Pola distribusi penduduk antarpulau besar di Indonesia cenderung tidak banyak berubah.

Data Sensus Penduduk yang terakhir tahun 2010, sebesar 1 persen penduduk di Pulau Jawa "berpindah" ke Sumatera yang menjadi 21 persen. Selebihnya, persentase distribusi penduduk di pulau yang lain tetap sama. Sulawesi 7 persen, Kalimantan 5 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5 persen, serta Maluku dan Papua 2 persen.

Kondisi distribusi penduduk yang timpang ini sedang dicarikan solusinya. Pemerintah saat ini giat membangun jalur transportasi yang membelah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jalur tol laut juga sedang digarap untuk membangun konektivitas antarwilayah dan kepulauan sehingga arus mobilitas manusia serta komoditas barang dan jasa lebih lancar. Dengan demikian, denyut nadi perekonomian tidak hanya didominasi Jawa. Apabila pertumbuhan ekonomi telah merata se-Indonesia, pada 2045 distribusi penduduk antarpulau besar di Indonesia diharapkan semakin merata.

Dengan wacana kontemplasi memperingati tiga momentum besar: Hari Keluarga Nasional 29 Juni, Hari Kependudukan Sedunia 11 Juli, dan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, apa sajakah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan? Pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri, tetapi harus bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, elemen masyarakat dan sektor swasta, serta akademisi demi mencapai target harapan yang diinginkan tentang penduduk Indonesia ideal tahun 2045.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun dituntut peran dan tanggung jawabnya secara kolektif bahwa terwujudnya generasi penerus bangsa yang bersih dan andal sangat ditentukan oleh pola asuh dan perhatian dari para orangtua di setiap keluarga melalui pembentukan karakter manusia dengan revolusi mental. Bahwa segala investasi dan peneladanan para orangtua saat ini, akan memetik hasil saat generasi penerus kita tahun 2045 nanti, menampilkan karakter dan kualitas mereka, demi membawa negeri ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Semoga.

SURYA CHANDRA SURAPATY

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 6 dengan judul "Demografi Indonesia 2045".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Garam yang Tidak Asin (Kompas)

Hari-hari ini konsumen merasakan tingginya harga garam. Situasi ini terasa ironis karena kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Sejak bulan lalu harga garam konsumsi tinggi, belakangan bahkan tiga kali lipat dari harga normal. Hal ini terjadi karena kurangnya pasokan sejak 2016. Padahal, Juli hingga awal Desember seharusnya musim panen garam.

Tahun lalu, musim kemarau yang basah menyebabkan produksi garam rakyat turun drastis. Produksi garam konsumsi hanya 137.600 ton atau hanya sekitar 4 persen dari target 3 juta ton. Sebagian besar garam konsumsi dipasok garam rakyat yang berasal dari pengeringan air laut. Di beberapa negara, garam berasal dari tambang.

Pasokan dan harga garam konsumsi berfluktuasi karena produksinya tergantung cuaca. Saat musim kemarau yang basah tahun lalu dan tahun ini juga masih turun hujan pada bulan Juli di sejumlah tempat, pasokan pun terganggu.

Garam konsumsi diproduksi di 44 kabupaten. Meskipun menjadi kebutuhan esensial sehari-hari masyarakat dan kebutuhan vital sejumlah industri, produksi garam terkesan belum mendapat cukup perhatian.

Jika kita berjalan di sepanjang pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur pada musim kemarau, akan terlihat petani garam menimba air ke dalam kolam-kolam pengeringan. Mereka mengandalkan panas matahari untuk menguapkan air. Akibat lain, kualitas garam rakyat, yaitu kadar natrium klorida (NaCl) dan kebersihannya, rendah.

Meskipun telah ada teknologi untuk menyaring air laut dan meningkatkan kemampuan pengeringan saat cuaca tidak bersahabat, teknologi itu baru menjangkau sebagian kecil petani garam.

Di sisi lain, ada kebutuhan garam industri untuk pengasinan, penyamakan, kosmetik, dan farmasi yang memerlukan kandungan NaCl tinggi sampai 100 persen.

Banyak saran dan pendapat telah disampaikan untuk memperbaiki produksi dan kualitas garam kita, termasuk kesejahteraan petani garam.

Satu hal perlu segera dilakukan adalah memastikan akurasi data produksi dan konsumsi. Pemerintah tak ingin mengimpor garam konsumsi karena Juli memasuki masa panen garam rakyat. Meski bertujuan melindungi produsen, kepentingan konsumen tak boleh diabaikan.

Kita ingin pemerintah segera meningkatkan kemampuan petani mengadopsi teknologi dan menjaga tata niaga garam. Pemerintah telah mendorong petani menggunakan sistem resi gudang agar dapat menyimpan garamnya sampai harga membaik saat panen raya.

Mendorong petani membentuk koperasi layak dipertimbangkan sebagai jalan keluar karena akan memudahkan petani mengadopsi teknologi pembuatan dan pemurnian garam untuk niLAI TAMBAH, PENYALURAN KREDIT, SERTA PEMASARAN.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 6 dengan judul "Garam yang Tidak Asin".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Butuh Kerja Lebih Keras (Kompas)

Radikalisasi pekerja Indonesia di luar negeri pernah dilaporkan terjadi di Singapura tahun lalu dan sekarang dikabarkan sudah menyebar di Hongkong.

Akhir tahun lalu, Singapura memaparkan sedikitnya ada lima pekerja asing terpapar radikalisme dan terorisme meskipun mereka belum menimbulkan ancaman keamanan. Kelimanya adalah bagian dari 70 pekerja asing yang diawasi Pemerintah Singapura.

Pernyataan Pemerintah Singapura itu keluar setelah Detasemen Khusus 88 menangkap empat perempuan yang diduga terkait dengan terorisme. Seorang dari empat perempuan itu, Dia Yulia Novi (27), pernah bekerja di Singapura pada 2008-2009.

Institut Analisis Kebijakan dan Konflik (IPAC) dalam laporan terakhir 26 Juli 2017 memaparkan, lusinan pekerja asal Indonesia yang bekerja di negara Asia Timur, seperti Hongkong dan Taiwan, terlibat dalam beragam aktivitas Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Menurut IPAC, dari 150.000 pekerja Indonesia di Hongkong, setidaknya 45 orang diduga terlibat dalam gerakan NIIS. Masuknya NIIS ke Hongkong setelah terjadi perang saudara di Suriah.

Mengapa mereka bisa terpapar radikalisme dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Dr Rohan Gunaratna, Kepala Pusat Riset Internasional Terorisme dan Kekerasan Politik (ICPVTR) di Singapura, mengatakan, NIIS menginvestasikan banyak dana untuk merekrut anggota lewat media sosial. Namun, ada juga yang bergabung dengan NIIS karena mengalami gejolak kehidupan pribadi.

Untuk kasus Hongkong, perkembangan jumlah pekerja asal Indonesia yang pesat membuat orang berlomba, termasuk menyebarkan ajaran salafi dan radikalisme. Di samping itu, pemantauan oleh Konsulat Jenderal RI dan aparat keamanan setempat dianggap lemah.

Sebenarnya, selain pekerja, pelajar atau mahasiswa asal Indonesia juga tidak sedikit yang tertarik pada paham dan gerakan radikalisme. Namun, butuh kerja keras semua pihak agar para pekerja dan pelajar kita tidak ikut-ikutan kelompok itu, baik di dalam negeri maupun di tempat mereka bekerja atau belajar.

Upaya pencegahan untuk pekerja dapat dimulai ketika mereka mendaftar di daerah setempat. Di tingkat nasional, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bisa mengambil peran lebih tegas dan jelas.

Pemantauan juga diperlukan bagi pelajar atau mahasiswa Indonesia di luar negeri, khususnya di negara yang mempunyai organisasi atau kelompok radikal cukup berkembang. Ada banyak motif yang melatari mengapa mereka bergabung dengan kelompok radikal sehingga penanganannya pun tidak mungkin seragam.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 6 dengan judul "Butuh Kerja Lebih Keras".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kilas Balik Belajar Tematik//HET dan Harga Obat di Apotek//Tanggapan CIMB Niaga (Surat Kepada Redaksi Kompas)

Kilas Balik Belajar Tematik

Mulai tahun pelajaran 2017/2018, semua sekolah secara bertahap melaksanakan Kurikulum 2013 Revisi 2016. Banyak perbedaan kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 ketimbang Kurikulum 2013 Revisi 2016. Sejak 2013 terjadi tiga kali pergantian kurikulum, masing-masing berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, 2014, dan 2016.

Khusus di SD, yang terjadi sejak 2013 tak hanya kurikulum yang berubah-ubah, tapi juga sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran tematik. Perubahan yang terlalu sering dalam waktu singkatmenunjukkan betapa kementerian masih mencari bentuk pembelajaran tematik. Dampak perubahan itu luar biasa sebab menyangkut lebih dari 26 juta siswa SD dan lebih dari 1,5 juta guru SD di seluruh Indonesia.

Pembelajaran tematik di SD—dikenal sebagai KBK—pertama kali direkomendasikan pada Kurikulum 2004 khusus untuk kelas I dan II. Pelaksanaan pembelajaran tematik dipertegas pada 2006, dikenal sebagai KTSP, untuk kelas I-III. Dalam Kurikulum 2006tidak diatur tema ataupun silabus. Kementerian menerbitkan panduan merancang pembelajaran tematik.

Saat sekolah mau meninggalkan pembelajaran tematik, terbit peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 2013 yang mencabut Kurikulum 2006. Pada Kurikulum 2013, pelaksanaan pendekatan tematik diperluas untuk semua jenjang SD, kelas I-VI. Semua perangkat pembelajaran disiapkan kementerian, seperti silabus, buku siswa, dan buku guru. Untuk mengatasi kebingungan masyarakat atas pembelajaran tematik, disediakan Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu.

Belum genap enam bulan, pelaksanaan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 dihentikan dengan penerbitan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014. Dua tahun kemudian terbit Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang menandakan pemberlakuan Kurikulum 2013 Revisi 2016 dan pencabutanPermendikbud Nomor 57 Tahun 2014.

Pada kurikulum baru ini,SD tetap menerapkan pembelajaran tematik. Namun, pada kurikulum tersebut tidak diatur tentang tema dan silabus, sama seperti pada Kurikulum 2006.

Apakah konsep pembelajaran tematik kurikulum baru ini sama dengan konsep pembelajaran tematik Kurikulum 2006? Kilas balik yang masih menyisakan pertanyaan!

COSMAS SUPRIYADI

Pemerhati Pendidikan; Aktif pada Pengembangan Pembelajaran Tematik

HET dan Harga Obat di Apotek

Pada awal Juli lalu, saya membeli satu kotak (14 butir) obat Pariet 20 mg dan 20 butir Norvask 5 mg di salah satu Apotek Kimia Farma di bilangan Jakarta Timur.

Harga eceran tertinggi (HET) Pariet yang masa kedaluwarsanya 2 Januari 2020 adalah Rp 350.050. HET tiga blisterNorvask 5 mg Rp 278.607.

Akan tetapi, apotek tersebut mematok harga Pariet Rp 381.024. Norvask yang 20 butir dihargai Rp 197.040 (semestinya dua blister sesuai dengan HET adalah Rp 185.738).

Ketika saya tanyakan mengapa harga apotek boleh di atas HET, karyawan apotek itu mengatakan bahwa harga itulah yang tertera pada sistem mereka. "Kami tidak tahu-menahu mengapa bisa di atas HET," katanya.

Pertanyaan saya kepada yang berwenang di negeri ini menjelaskan HET: apakah apotek bisa sesuka-sukanya menentukan harga jual obat di atas HET?

LUSI

Cipinang, Jakarta Timur

Tanggapan CIMB Niaga

Sehubungan dengan surat Bapak Ifvan Setia Fauzi, "Kartu Dibobol", di Kompas(12/7), dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah menghubungi Bapak Ifvan Setia Fauzi guna menjelaskan permasalahan yang terjadi. Bapak Ifvan Setia Fauzi telah menerima penjelasan yang disampaikan oleh CIMB Niaga.

Dapat kami sampaikan juga bahwa untuk masukan dan keluhan atas pelayanan CIMB Niaga, kami dapat dihubungi di telepon perbankan 14041 atau melalui surel 14041@cimbniaga.co.id.

SLAMET SUDIJONO

Kepala Pemasaran, Brand, dan Komunikasi PT Bank CIMB Niaga Tbk

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juli 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.