Bidvertiser

Tutorial Belajar Menyetir Mobil Manual

Senin, 20 November 2017

ARTIKEL OPINI: Milad Ke-105 Muhammadiyah dan Beban Islam Berkemajuan (AHMAD NAJIB BURHANI)

KOMPAS/HANDINING

.

Pada kuliah umumnya di S Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University, Singapura, 26 Oktober 2017, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan alasan Muhammadiyah mengusung slogan "Islam Berkemajuan". Menurut dia, Islam yang ramah, toleran, dan damai sudah menjadi jiwa Muhammadiyah sejak lama.

Itu sudah dipraktikkan dalam gerakan ini sejak dahulu. Yang justru menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu dilakukan selanjutnya?

Apa yang dirancang Muhammadiyah dalam konteks ini adalah menunjukkan Islam yang maju dengan membangun berbagai pusat keunggulan dan terus menjadi "tangan di atas, bukan "tangan di bawah". Inilah cara mengurangi rasa takut, minder, mudah menyalahkan orang lain, memusuhi mereka yang berbeda, daninferiority complex yang kerap diidap oleh sebagian masyarakat Muslim. Meminjam pepatah China, "Luohou Jiuyao Aida" (keterbelakangan itu yang menyebabkan dikalahkan orang lain).

Sebagian umat Islam menganggap agama lain atau kelompok etnis lain sebagai ancaman. Ini di antaranya karena kondisi mereka yang lemah. Mereka memang mayoritas dari segi jumlah, tetapi minoritas dari segi ekonomi. Ketika mereka termarjinalisasi, baik secara nyata maupun imajinasi belaka, dan agama adalah satu-satunya senjata yang dimiliki, maka tak ada alat lain yang bisa dipakai untuk melawan selain dengan agama.

Ketika terjadi persaingan politik, agama digunakan sedemikian rupa untuk bisa menang dalam perebutan kekuasaan. Muhammadiyah meyakini langkah untuk mengatasi penyakit umat Islam ini adalah dengan membuat mereka maju, menawarkan Islam Berkemajuan.

Memang, saat ini gerak dan langkah dari Islam Berkemajuan masih lamban, bahkan terengah- engah. Terlalu banyak beban harus dipikul. Beban dari internal Muhammadiyah ataupun beban dari luar, baik yang sifatnya nasional maupun yang berupa tantangan dan ancaman global.

Paradigma lama

Di dalam Muhammadiyah, beberapa anggotanya dan juga sebagian pengurusnya sulit diajak berpikir dengan semangat berkemajuan atau progresif. Mereka masih berkutat dengan paradigma lama tentang TBC (takhayul, bidah, danchurafat), berpikir eksklusif, dan bahkan cenderung sektarian. Meminjam istilah Mitsuo Nakamura (2017), peneliti Jepang yang sudah puluhan tahun mengkaji gerakan ini, sebagian warga Muhammadiyah kurang peduli terhadap persoalan common good atau kemaslahatan bersama sebagai bangsa.

Belum lagi dengan tarikan konservatisme yang secara mesra berpasangan dengan kapitalisme dan berusaha mengelabui kita bahwa ia seolah-olah seperti peradaban berkemajuan, padahal sesungguhnya adalah kemunduran. Isu isbal dan non-isbal dalam bercelana, memanjangkan atau memotong jenggot, dan masalah kepemimpinan negara adalah beberapa contohnya.

Beban eksternal tentu saja lebih berat lagi. Berbagai tuduhan dialamatkan ke Muhammadiyah, terutama terkait konstelasi politik nasional. Alih-alih mendukung BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus 88, misalnya, dalam beberapa kasus Muhammadiyah dituduh berpihak kepada teroris. Dalam hal Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Muhammadiyah dianggap mendukung ormas dan gerakan anti-Pancasila.

Muhammadiyah juga tak jarang dituduh melindungi para aktor gerakan "NKRI Bersyariah". Di Aceh, Muhammadiyah tidak dianggap sebagai bagian dari Islam Suni atau ahlus sunnah wal jamaah.Muhamadiyah dituduh sebagai Wahabi dan antek Yahudi, seperti tertulis dalam beberapa coretan di mushala Muhammadiyah di sana. Masjid At-Taqwa Samalanga, Bireuen, dilarang berdiri dan bahkan tiangnya dibakar oleh kelompok yang benci terhadap organisasi ini.

Posisi Muhammadiyah dalam beberapa isu memang dilematis. Keinginan Muhammadiyah mencegah negara berlaku sewenang-wenang terhadap teroris dianggap melawan BNPT dan Densus 88. Padahal, Muhammadiyah hanya tak setuju dengan cara-cara yang ditempuh BNPT dan Densus yang kadang justru melahirkan dendam kesumat dari keluarga dan anak teroris yang pada gilirannya malah melahirkan teroris-teroris baru. Hanya Muhammadiyah yang bisa jadi jembatan antara kelompok radikal-teroris dan pemerintah. Kelompok Islam lain sudah tak didengar oleh mereka karena dianggap selalu pro-pemerintah, apa pun kebijakannya.

Dalam konteks perppu, semangat Muhammadiyah terus mengawal penegakan hukum yang merupakan bagian dari ciri kehidupan demokratis kadang diartikan sebagai keberpihakan kepada Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal, keputusan resmi Muhammadiyah pada Muktamar 2015 menyebutkan, "Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah". Indonesia adalah rumah bersama, sebagai hasil dari konsensus bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, daerah, dan warna kulit. Tidak hanya sebagai rumah tempat mengukir perjanjian dan kesepakatan bersama, Indonesia adalah tempat mengabdi dan menunjukkan karya-karya terbaik.

Muhammadiyah hanya menuntut agar pengadilan dan pembubaran suatu ormas bisa jadi pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat tentang demokrasi yang baik. Muhammadiyah tak menginginkan sejarah buruk masa lampau terulang lagi; ketika partai politik dan ormas tertentu mendukung kebijakan-kebijakan antidemokrasi dari pemerintah, seperti dalam kasus pembubaran Partai Masyumi dan Murba pada zaman Orde Lama. Langkah yang pada ujungnya menghancurkan rezim itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan NKRI, Muhammadiyah sebetulnya sudah selesai dengan urusan ini. Sebagai bagian dari pendiri bangsa dan kelompok yang menumpahkan darah untuk berdirinya republik ini, Muhammadiyah sudah menunjukkan loyalitas dan darma baktinya kepada bangsa. Bukan hanya dalam slogan, meme, atau kata-kata, melainkan dalam langkah nyata, kerja, dan amal usaha. Memang, saat ini perlu upaya lebih keras lagi untuk menunjukkan nasionalisme dan keislaman kita yang moderat.

Seperti dikatakan Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Muslim moderat saat ini masih terlalu banyak diam dan karena itu "Kita harus menjadi moderat yang radikal". Ini terutama karena kelompok intoleran semakin lantang dan berani.

Dalam beberapa aspek, terkait kasus Aceh, keislaman Muhammadiyah memang berbeda dari kelompok Islam lain. Sebagai gerakan Islam non-mazhab, Muhammadiyah tentu berbeda dari gerakan Islam lain yang memilih untuk bermazhab. Namun, Muhammadiyah bukanlah Wahabi. Muhammadiyah menggabungkan purifikasi dan dinamisasi. Ini yang menyebabkan gerakan ini disebut reformis dan modernis.

Ahmad Najib Burhani

Wakil Ketua Majelis Pustaka PP Muhammadiyah; Peneliti Senior LIPI

Kompas, 20 November 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Arah Kebijakan Pajak (YUSTINUS PRASTOWO)

KOMPAS/DIDIE SW

credit="Istimewa

Bulan lalu pemerintahan Presiden Joko Widodo genap berusia tiga tahun. Periode kepemimpinannya ditandai pergeseran paradigma kebijakan fiskal, yakni peralihan dari isu pengeluaran ke penerimaan.

Jika sebelumnya kita selalu berjibaku untuk menjaga subsidi agar tak membengkak, kini tantangannya adalah kemampuan kita menghimpun pendapatan negara untuk memastikan ketercukupan sumber pembiayaan pembangunan. Di tengah harapan besar terhadap kinerja perpajakan pasca program amnesti pajak, justru muncul kesimpangsiuran arah kebijakan pajak. Lalu, apa saja yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi, tantangan yang masih menghadang, dan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan?

Pergeseran paradigma fiskal

Kepemimpinan Presiden Jokowi menandai babak baru kebijakan fiskal Indonesia. Meski APBN sendiri merupakan sebuahcontinuum yang tak memungkinkan adanya suatu patahan radikal, keberanian mengubah haluan kebijakan layak diapresiasi. Pencabutan subsidi BBM pada saat harga minyak dunia jatuh di titik nadir dan realokasi belanja ke sektor yang lebih produktif, terutama infrastruktur, merupakan dua terobosan penting.

Upaya mengatasi ketertinggalan di bidang infrastruktur diambil untuk menyediakan konektivitas sebagai prasyarat perekonomian yang efisien dan produktif. Sayangnya, pembalikan orientasi pembangunan ini belum ditopang kemampuan pembiayaan yang memadai. Amnesti pajak tak cukup ampuh merepatriasi dana dari luar negeri dan pajak yang diharapkan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan masih jalan di tempat.

Tiga tahun APBN di bawah Presiden Jokowi, pencapaian penerimaan pajak memang kurang menggembirakan. Tentu saja hal ini harus dilihat secara obyektif, yakni pertumbuhan target pajak yang naik signifikan dan ketergantungan tradisional pada harga komoditas. Meski tingginya kenaikan target cukup masuk akal karenatax gap masih sangat lebar, mengungkit penerimaan secara drastis di tengah kelesuan perekonomian global dan domestik bukanlah hal yang mudah.

Kebutuhan akan insentif dan stimulus untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga daya beli rumah tangga yang dihadapkan dengan tuntutan pencapaian target ambisius berpotensi mengontraksi perekonomian. Hal ini akibat terbatasnya pilihan-pilihan jangka pendek selain intensifikasi, yang pada akhirnya justru menciptakan ketidakadilan baru. Maka, penyediaan prasyarat-prasyarat yang memungkinkan otoritas pajak dapat memungut pajak secara efektif dan adil mutlak menjadi kebutuhan.

Keputusan Presiden Jokowi mengimplementasikan program amnesti pajak menjadi titik balik penting. Ada hawa segar yang memberikan kelonggaran napas pada perekonomian nasional. Program yang banyak diapresiasi sebagai yang paling sukses ini menangguk setidaknya Rp 4.865 triliun harta yang dideklarasikan dan Rp 135 triliun uang tebusan. Sayangnya, program ini hanya diikuti tak lebih dari satu juta wajib pajak dan hanya Rp 147 triliun dana yang berhasil direpatriasi. Amnesti pajak berhasil memupuk modal sosial yang penting, yaitu tumbuhnya semangat gotong royong dan sikap saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak. Sayangnya, bulan madu pajak ini tak berlangsung lama.

Pemerintah masih terkesan gamang menapaki periode pasca amnesti sehingga menimbulkan persepsi justru yang telah ikut amnesti tak merasakan kelegaan dan yang belum patuh pajak, bahkan tak ikut program amnesti, tidak menjadi sasaran. Kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan memenuhi rasa keadilan publik perlu segera dirumuskan dengan baik.

Tantangan reformasi pajak

Reformasi pajak kini sedang berjalan dan jadi harapan. Proyek lama yang tak tuntas dan kerap terseok ini perlu dirancang secara komprehensif-menyentuh dimensi kebijakan, regulasi, dan administrasi sekaligus-agar sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian segera terwujud. Beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, alih-alih sekadar melakukan tambal sulam aspek teknis-administratif, reformasi pajak pertama-tama adalah perubahan paradigma secara radikal.

Di dunia yang berubah sangat cepat ini, dibutuhkan cara berpikir yang lebih terbuka. Ini tecermin dari cara memperlakukan ekosistem perpajakan sebagai ruang perjumpaan yang kompleks, dinamis, egaliter, dan saling percaya (mutual trust). Prinsip "jangan potong ayamnya, tetapi ambil telurnya" harus betul-betul menjadi landasan pikir dan kerja. Contoh konkretnya adalah perlunya kehati-hatian dalam memajaki ekonomi digital.

Kedua, kebijakan yang berfokus pada upaya membangun kepatuhan melalui pemilahan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko. Pemerintah perlu memberikan kelonggaran kepada mereka yang telah mengikuti amnesti pajak dan relatif sudah patuh seraya di saat bersamaan menyasar kelompok yang berada di luar sistem perpajakan dan secara sengaja menolak untuk patuh dan tak membayar pajak. Audit pajak dan instrumen penegakan hukum lain seyogianya diarahkan kepada kelompok tak patuh agar mendorong kepatuhan pajak secara efektif dan masif. Misalnya, tindak lanjut yang serius terhadap mereka yang "tak terjangkau dan tak tersentuh" di Panama Papers dan Paradise Papers dapat memenuhi dahaga publik akan keadilan.

Ketiga, merancang skema insentif dan stimulus yang berdampak nyata pada perekonomian nasional, terutama arus kas perusahaan dan daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, percepatan restitusi, perubahan aturan tentang wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk grup usaha BUMN, pemberian pengurangan angsuran pajak, pemeriksaan pajak yang fair dan obyektif, transparansi penyelesaian sengketa pajak, modifikasi struktur penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan perluasan allowance bagi rumah tangga, perluasan pembebasan temporer PPN terhadap barang yang dibutuhkan masyarakat, serta perbaikan struktur tarif dan administrasi perpajakan untuk UKM dan profesional.

Keempat, kaji ulang terhadap kebijakan dan aturan yang tumpang tindih serta cenderung menciptakan ketidakpastian dan hambatan. Termasuk di sini kesediaan mengerem hasrat untuk memajaki yang terlampau kuat. Otoritas pajak perlu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mengurai kerumitan aturan perpajakan agar lebih berkepastian dan dapat diimplementasikan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini adalah membangun sistem akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan pertukaran informasi keuangan otomatis.

Kelima, simplifikasi administrasi dan prosedur perpajakan. Administrasi perpajakan Indonesia belum sederhana. Tak sekadar otomasi dan pengembangan sistem berbasis teknologi informasi, penyederhanaan mencakup proses bisnis-daftar, setor, lapor, hapus-yang masih rumit agar lebih murah dan mudah dijalankan. Keenam, memperbaiki komunikasi publik dengan lebih berfokus pada tindakan simbolik yang terukur dan menjamin kepastian arah yang jelas. Letupan-letupan serta simpang siur kebijakan dan tindakan yang berpotensi menciptakan kegaduhan perlu dikurangi demi merawat persepsi dan menjaga kepercayaan publik.

Tentu saja keenam hal itu merupakanquick win untuk meraih kembali simpati demi terciptanya situasi yang kondusif. Agenda-agenda penting dan bersifat jangka menengah tetap harus disiapkan dan dikerjakan secara paralel. Di antaranya revisi UU Perpajakan, termasuk UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyimpan banyak lubang kelemahan, desain ulang arsitektur fiskal pusat-daerah, implementasi single identification number, persiapan transformasi kelembagaan menuju badan penerimaan perpajakan yang mandiri, pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang canggih, reformasi pengadilan pajak, dan kerja sama perpajakan internasional.

Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus dimanfaatkan sebagai momentum membangun sistem perpajakan yang kredibel dan akuntabel. Di saat kita terengah-engah dan berjibaku memenuhi target APBN, apresiasi layak disampaikan kepada jajaran Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai yang berkomitmen mereformasi diri.

Kepemimpinan pajak

Moderasi target pajak sejak APBN Perubahan 2017 harus dilanjutkan demi membangun fondasi yang kokoh. Jangan sampai kerja keras membangun sistem yang baik jadi sia-sia tersapu badai ketakpercayaan publik. Perlu disiplin dan komitmen tinggi dari seluruh pejabat dan aparatur pajak. Otoritas pajak perlu terus ditantang untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi lembaga pemungut yang mandiri. Pimpinan perlu memastikan manajemen, kontrol, dan panduan yang efektif untuk menghindari tindakan yang berpotensi menggerus kepercayaan.

Pemahaman dan kepekaan terhadap situasi konkret perekonomian yang butuh kelonggaran dan kepastian di satu sisi dan penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan publik perlu dijaga takarannya. Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani perlu memimpin langsung demi memastikan program reformasi perpajakan berjalan dengan baik. Tiga fungsi utama-harmonisasi,debottlenecking, dan breakthrough-harus berjalan efektif. Tugas dirigen adalah memastikan semua pemain mengikuti panduan agar tersaji alunan musik yang rancak nan merdu.

Kepemimpinan di semua lini harus dipastikan mengacu pada visi besar tunggal. Peringatan Aristides-Bapak Keadilan Pajak-tetap bergema nyaring: memungut pajak yang adil bukan sekadar bebas korupsi, melainkan harus membuat bahagia semua pihak. Dengan kata lain, pajak harus menjadi seni dan ikhtiar berkontribusi bagi kemajuan bangsa dengan cara- cara membahagiakan. Jangan sampai Minerva telanjur datang di rembang petang dan sesal kemudian tiada guna.

Yustinus Prastowo

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Jakarta

Kompas, 20 November 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Melawan Hoaks (AGUS SUDIBYO)

Kampanye penanggulangan hoaks tampaknya tidak dapat lagi bersandar pada seruan semacam "Hindari Hoaks" atau "Jangan Baca Hoaks". Semakin keras seruan itu, sepertinya justru semakin tinggi rasa penasaran masyarakat.

Seruan tersebut membuat hoaks memiliki daya magnetik di tengah-tengah masyarakat yang sedang haus akan informasi, sensasi, dan kontroversi. Dengan pemahaman yang sesungguhnya masih abstrak tentang definisi dan ciri-ciri hoaks, masyarakat justru terdorong memburu informasi yang sedang hangat diperbincangkan sebagai hoaks. Seperti pornografi, hoaks diam-diam memikat banyak orang.

Menghindarkan masyarakat dari terpaan hoaks juga terbentur oleh persoalan epistemologi. Bagaimana pengetahuan kita tentang hoaks terbentuk? Bagaimana prosesnya hingga suatu informasi dapat dinyatakan sebagai hoaks? Kita sesungguhnya baru dapat mengetahui suatu informasi benar atau bohong setelah kita membaca, mempelajari, dan mendiskusikannya.

Kita juga sering baru mengetahui suatu informasi itu bohong setelah menjadikannya sebagai referensi tindakan untuk menghindari kerugian tertentu. Inilah yang terjadi pada hoaks tentang registrasi ulang kartu prabayar beberapa saat lalu.

Dengan kata lain, hoaks adalah selalu merupakan ketelanjuran membaca informasi yang belum diketahui kebenarannya. Pada bacaan pertama, yang kita temukan sebenarnya belum merupakan hoaks, melainkan informasi berpotensi hoaks. Hanya melalui proses verifikasi kita kemudian dapat memastikan apakah informasi itu benar-benar hoaks atau bukan. Persoalannya, verifikasi sering dilakukan secara terlambat, justru setelah suatu tindakan diambil untuk merespons suatu informasi. Dalam konteks inilah persinggungan pengguna internet dengan hoaks atau setidak-tidaknya potensi hoaks adalah sesuatu yang sulit dihindari.

Apalagi, akses ke dunia maya adalah sesuatu yang sangat personal. Kita dapat mengakses internet melalui telepon pintar kapan pun di mana pun. Tak ada yang secara langsung dapat mengintervensi keputusan kita menggunakan internet untuk mengakses informasi, pesan, dan ujaran dari mana pun. Tak ada yang secara segera mampu menangguhkan terpaan informasi hoaks kepada masyarakat, seperti pada kasus registrasi kartu prabayar itu.

Mentalitas baru

Persoalan berikutnya, produksi dan persebaran hoaks akan terus terjadi. Ada pihak-pihak yang menjadikannya sebagai industri. Penegakan hukum atas hal ini secara global juga belum menemukan model penanganan yang komprehensif. Jika kita menengok agenda politik 2019 di mana terjadi suksesi kepemimpinan nasional, kompleksitas persoalan hoaks hampir pasti juga akan mengemuka lagi.

Hoaks akan menjadi bagian integral dari strategi pemenangan pemilu. Sementara di sisi lain, perusahaan media sosial cenderung bersifat instrumentalistik menghadapi persoalan hoaks dan politik. Seperti digambarkan Evgeny Morozov dalam tulisan berjudul "Moral panic over fake news hides the real enemy-the digital giants" (The Guardian, 8/1/2017), bagi perusahaan media sosial tidak penting apa dampak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan apa dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Minat utama mereka adalah bagaimana kontroversi yang mewarnai dua peristiwa itu dapat meningkatkan kunjungan ke media sosial yang mereka kelola sehingga menghasilkan rekaman data-perilaku lebih banyak dan potensi ekonomi lebih besar.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa persentuhan masyarakat dengan hoaks atau potensi hoaks adalah suatu keniscayaan.

Maka, yang perlu dilakukan bukan meminta masyarakat menghindari hoaks karena hal ini tidak realistis dilakukan. Hal yang lebih realistis untuk dilakukan adalah mengondisikan masyarakat untuk lebih rileks, tidak reaktif, dan tidak mudah panik menghadapi segala rupa informasi di dunia maya.

Terintegrasi dengan lanskap digital merupakan keniscayaan dan hoaks adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap digital itu. Maka, yang dibutuhkan di sini adalah mentalitas baru yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan hoaks dengan kedewasaan tertentu, atau yang memungkinkan masyarakat menghadapi hoaks dengan kewaspadaan dan kecurigaan yang semestinya.

Masyarakat perlu diarahkan untuk senantiasa bersikap selidik terhadap semua informasi yang berseliweran di dunia maya. Kemampuan verifikasi yang sebelumnya identik dengan kemampuan wartawan mesti digalakkan ke khalayak luas. Setidak-tidaknya masyarakat perlu dibiasakan untuk membandingkan apa yang muncul di media sosial dengan apa yang diberitakan media massa konvensional. Jika media massa belum memberitakan informasi yang berkembang di media sosial, kita patut mencurigai kebenaran informasi itu.

Jurnalisme bermartabat

Industri hoaks hadir bukan hanya untuk menyebarkan informasi bohong, melainkan terutama untuk memengaruhi perilaku atau keputusan masyarakat. Industri hoaks tumbuh dengan asumsi bahwa masyarakat mudah panik dan terpengaruh.

Oleh karena itu, jika lahir mentalitas baru yang membuat masyarakat bersikap rileks, tidak mudah terpengaruh, bahkan mampu mempertanyakan kebenaran informasi, dengan sendirinya industri hoaks akan kehilangan signifikansi.

Daya tahan masyarakat terhadap hoaks sangat ditentukan oleh keberadaan sumber informasi yang lebih baik. Dalam kaitan ini, keberadaan media massa konvensional sangat menentukan. Media massa mesti mengimbangi arus informasi media sosial dengan jurnalisme yang bermartabat.

Di era yang penuh anomali dan gejolak seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan kehadiran pers dengan ciri distingtifnya: kemampuan menyajikan informasi yang proporsional dan berkualitas. Seperti yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa belakangan ini, masyarakat yang mulai jenuh dengan media sosial yang konfliktual dan memecah belah sebenarnya mulai melirik kembali media konvensional sebagai sumber informasi.

Sayangnya, media consumption reborntersebut tidak berjalan mulus karena pemberitaan media massa ternyata juga tidak berbeda jauh dengan media sosial dalam hal menyajikan informasi yang spekulatif, konfliktual, dan bermuatan kebencian. Bagaimana bisa menarik kembali minat masyarakat jika media massa cenderung menjadi follower media sosial dalam hal karakter memecah belah dan mengintensifkan konflik?

Rasa frustrasi masyarakat terhadap media sosial menyiratkan kerinduan akan sumber informasi yang berkualitas. Maka, yang perlu dilakukan media massa jelas bukan mengikuti kecenderungan media sosial, melainkan justru sebaliknya, menampilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti dikatakan para pakar, strategi untuk mempertahankan diri di era digital adalah kembali pada esensi jurnalisme yang bermartabat dan mencerahkan masyarakat.

Menarik apa yang dinyatakan David Levy, Direktur The Reuters Institute for the Study of Journalism Universitas Oxford. "Ruang publik" dengan standar moralitas yang tipis sehingga ujaran kebencian, apatisme, dan sikap apriori diberi ruang sedemikian rupa adalah habibat alamiah media sosial. Jika terpancing untuk menurunkan standar etika jurnalistik dan memaksakan diri memasuki ruang publik yang demikian itu, menurut Levy, media konvensional sebenarnya justru sedang memasuki perangkap kompetitor barunya tersebut.

Media konvensional akan semakin kehilangan relevansi dan semakin ditinggalkan oleh khalayaknya.

Agus Sudibyo

Direktur Indonesia New Media Watch

Kompas, 20 November 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Ruang Pembayaran Pajak (Kompas)

Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan untuk meningkatkan kepatuhan.

Revisi Peraturan Menteri Keuangan memberikan peluang kepada peserta program pengampunan pajak maupun yang tidak mengikuti pengampunan pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Jika pengungkapan itu dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak dikenai pembayaran pajak penghasilan final.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengampunan Pajak, semua wajib pajak dikenai sanksi pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif apabila kedapatan ada harta yang belum dilaporkan sampai saat program pengampunan selesai. Peraturan Menteri Keuangan yang baru meniadakan sanksi itu.

Meskipun terkesan pemerintah melangkah mundur, kebijakan tersebut layak diapresiasi. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak sangat penting karena seperti laiknya negara maju, pembangunan dibiayai melalui pajak.

Kebijakan ini lahir pada saat sebagian wajib pajak merasa diperlakukan petugas pajak seolah mereka tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Juga sering terdengar ungkapan "berburu di kebun binatang", yaitu hanya memburu wajib pajak yang sudah membayar pajak. Padahal, salah satu sasaran pengampunan pajak adalah memperluas basis wajib pajak.

Langkah pemerintah ini akan lebih baik jika disertai perencanaan sistematis dan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat. Masyarakat ingin ada penjelasan tentang tujuan memungut pajak, pemanfaatan yang terukur, dan pelayanan yang baik dalam memungut pajak.

Jangan sampai muncul kekhawatiran atau keengganan di masyarakat membayar pajak. Akibatnya dapat berupa penghindaran membayar pajak hingga yang tak terduga, seperti enggan memperbesar usaha.

Kita menyadari pemerintah sangat membutuhkan pemasukan dari pajak untuk membiayai pembangunan, tetapi perlu juga dipertimbangkan melalui mekanisme pajak memberi ruang bagi usaha untuk tumbuh pada saat konsumsi masyarakat menurun.

Para ekonom menggunakan model matematika untuk memudahkan memahami bekerjanya ekonomi di masyarakat. Akan tetapi, kita tahu dan sudah dibuktikan oleh penerima penghargaan Nobel Bidang Ekonomi 2017, Richard H Thaler, bahwa keputusan seseorang juga ditentukan oleh pilihan sosial, keputusan impulsif, dan pilihan yang kurang masuk akal.

Hal tersebut tidak dapat diabaikan apabila pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah perasaan di masyarakat bahwa pemerintah berlaku adil dalam pemungutan maupun pemanfaatan pajak.

Kompas, 20 November 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA:Kudeta Militer Bukan Jawaban (Kompas)

Kudeta militer di Zimbabwe- yang oleh militer dikatakan bukan sebuah kudeta-bukanlah jawaban terwujudnya sebuah pemerintahan untuk rakyat.

Memang, kudeta militer pada Selasa pekan lalu-yang oleh militer disebut sebagai pembersihan orang-orang kriminal di sekitar presiden-mengakhiri pemerintahan otoriter Presiden Robert Mugabe yang sudah berjalan selama 37 tahun.

Mugabe berkuasa sejak tahun 1980 dengan menjadi perdana menteri dan mulai tahun 1987 menjadi presiden eksekutif dengan kekuasaan penuh. Dan, kantor perdana menteri dimasukkan ke dalam kantor kepresidenan. Artinya ada di bawah presiden. Sebelumnya, jabatan presiden adalah jabatan kehormatan.

Sejak saat itu, Mugabe menjadi penguasa tunggal di negerinya. Rakyat, memang, tidak memungkiri jasanya bagi Zimbabwe dalam perjuangan melepaskan diri dari penjajahan Inggris. Akan tetapi, ketika kekuasaan semakin memusat pada dirinya, Mugabe semakin pula lupa daratan.

Pada akhirnya, pekan lalu, militer bertindak. Akan tetapi, muncul pertanyaan: apakah tindakan militer itu benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat? Pertanyaan ini muncul berangkat dari berbagai kenyataan bahwa sebelum kudeta telah terjadi konflik di dalam tubuh partai yang berkuasa, partainya Mugabe, yakni Front Patriotik-Uni Nasional Afrika Zimbabwe (ZANU-PF).

Mengingat Mugabe sudah uzur, muncul spekulasi politik siapa yang akan menggantikannya. Muncul nama-nama antara lain Emmerson Mnangagwa dan istri Mugabe, Grace. Pertarungan di antara kedua tokoh ini yang pada akhirnya mendorong militer turun tangan, dengan menyingkirkan Mugabe.

Sekarang kekuasaan sudah di tangan militer. Pertanyaannya, sampai kapan militer akan memegang kekuasaan tersebut? Apakah-setelah Mugabe benar-benar diakhiri kekuasaannya-akan segera digelar pemilu yang benar-benar demokratis; memberikan peluang yang sama kepada semua partai yang ada? Ataukah pemilu akan diselenggarakan sesuai dengan kepentingan militer, seperti yang terjadi di banyak negara, katakanlah seperti yang terjadi di Thailand, juga Pakistan, di mana militer sangat sulit melepaskan diri dari jerat kekuasaan?

Jika demikian yang terjadi, sebenarnya bukan hanya Mugabe yang telah mengakhiri jalan demokrasi Zimbabwe, melainkan juga militer. Persoalan akan berbeda jika militer dengan sukarela menghormati supremasi sipil, otoritas sipil, dan segera menggelar pemilu multipartai yang adil, jujur, dan fair.

Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, kudeta militer memang jawaban masalah Zimbabwe

Kompas, 20 November 2017 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Program Qlue, Apa Kabar?//Tanggapan BPJS//Surat Sanggahan//Listrik Padam (Surat Pembaca Kompas)

Program Qlue, Apa Kabar?

Saya termasuk warga DKI Jakarta yang puas terhadap program Qlue, suatu sistem aplikasi terintegrasi dengan Jakarta Smart City, yang mengakomodasi partisipasi masyarakat. Dengan Qlue, saya bisa berkontribusi memberikan informasi hal-hal yang terjadi di sekitar saya kepada Pemprov DKI dan biasanya ditindaklanjuti.

Di bawah ini saya contohkan beberapa hal yang telah saya laporkan ke Qlue. Dalam hitungan hari, tim Oranye sudah menyelesaikan pekerjaannya. Salah satunya pohon yang menjorok ke jalan sehingga banyak terjadi kecelakaan. Laporan saya ditindaklanjuti dan pohon yang menjorok ini segera diatasi.

Saya juga pernah melaporkan air got yang meluap saat hujan karena got tersumbat. Kali ini saya lapor sampai dua kali karena sesudah perbaikan pertama, air got masih meluap. Namun, sesudah laporan kedua, sampai saat ini tidak ada lagi banjir di jalanan.

Berikutnya tentang rambu dilarang belok kanan, tetapi masih dilanggar. Sesudah pelaporan, pemisah jalan dibangun sehingga orang tidak bisa lagi belok ke kanan.

Namun, beberapa minggu terakhir, ketika saya mencoba untuk melaporkan masalah lewat Qlue, ternyata program Qlue itu sudah berubah formatnya. Kemudian, saat hendak mengirimkan laporan, tidak berhasil terdaftar karena waktu loading-nya lama sekali. Sampai saya akhirnya putus asa dan berhenti mencoba. Upaya ini saya lakukan tidak hanya satu kali, tetapi berkali-kali dalam waktu yang berbeda-beda.

Mohon perhatian Pemprov DKI untuk meningkatkan koneksi dan terus mempertahankan program Qlue.

Felicia

Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat

Tanggapan BPJS

Dengan dimuatnya surat pembaca kiriman Bapak Arif Febriyanto berjudul "Stok Obat Kosong" di harian Kompas (Jumat, 10/11), bersama ini kami sampaikan tanggapan berikut.

Pertama, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami lbu Nasih, orangtua Bapak Arif. Terkait masalah tersebut, kami telah berkoordinasi dengan unit kerja yang berwenang.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2013, obat termasuk dalam paket INA CBGs yang dijamin BPJS Kesehatan dan disediakan oleh pihak fasilitas kesehatan. Pihak RSUD Tarakan menyatakan bahwa stok obat masih dalam proses pendistribusian saat lbu Nasih berobat ke RSUD Tarakan. Saat ini, obat telah tersedia di RSUD Tarakan dan siap disalurkan kepada lbu Nasih dan pasien lain.

Dapat kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit telah mengunjungi lbu Nasih. Beliau telah menerima dan memahami penjelasan yang kami sampaikan.

Dengan demikian, masalah lbu Nasih telah diselesaikan dengan baik. Besar harapan kami Bapak/lbu Pimpinan Redaksi dapat menayangkan hak jawab tersebut dalam kesempatan pertama.

Afrizayanti

Sekretaris UtamaBPJS Kesehatan

Surat Sanggahan

Terkait Surat kepada Redaksi yang dibuat Sdr Hamdan Ruswandy (Ketua Yayasan WCL) di harian Kompas (Rabu, 8/11), dengan ini kami sampaikan bahwa kasus ini sudah masuk ke ranah hukum dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung pada 13 September 2011. Isinya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Herman Z dan Ramli yang bertindak mewakili Kelompok Tani Usaha Bersama (Kelompok 440 KK).

Kami berharap semua pihak dapat menghormati keputusan hukum yang berlaku. PT Bahari Gembira Ria selalu taat dan berkomitmen penuh untuk mematuhi dan memenuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Elly Mahesa Jenar

Head Corporate Communications PT Bahari Gembira Ria

Listrik Padam

Sudah dua bulan ini sering terjadi listrik padam. Pada hari Sabtu (11/11) di rumah saya di Jalan Kana 1, Solo, listrik padam pada pukul 14.00-04.00. Sejak itu sampai hari ini, listrik menyala dan padam setiap hari. Pernah listrik padam sampai tiga kali hanya dalam sehari saja.

Peristiwa ini hanya terjadi di daerah Jalan Kana 1, sedangkan di daerah lain tetap menyala.

Saya sudah menelepon ke pengaduan PLN 123, tetapi mereka hanya sebatas mendengarkan keluhan. Saya bingung terhadap kondisi ini, entah ada apa, apalagi ada bayi di rumah.

Akibat listrik menyala dan mati terus-menerus setiap hari, peralatan elektronik menjadi rusak.

N Dicky Sumarsono

Jalan Kana 1, Mangkubumen, Banjarsari, Solo

Kompas, 20 November 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Minggu, 19 November 2017

ARTIKEL OPINI: Momen Kritikal Kaum Milenial (RADHAR PANCA DAHANA)

KOMPAS/HANDINING

.

Sesungguhnya betapa indah dan melegakan optimisme yang meruyak di masyarakat kita, dari akar rumput hingga elite, bahkan pimpinan tertinggi, terutama tentang bangkitnya generasi baru bangsa. Generasi yang kita sebut milenial alias mereka yang lahir sebagai bagian dari generasi Y (lahir tahun 1980-an) dan Z (lahir tahun 2000-an). Sesungguhnya, jika optimisme itu berbasis pada realitas yang juga sesungguhnya.

Namun, baiklah, kita berefleksi sejenak tentang optimisme yang sesungguhnya. Mengingat belakangan hari ini, negeri kita justru dilanda pelbagai gangguan, dalam dimensi sosial, politik, hukum, agama, hingga kultural. Harus diakui, gangguan-gangguan itu dalam praksisnya menciptakan kerepotan serius dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga hampir semua kalangan-jujur saja-mengalami semacam kecemasan yang hampir tak ada presedennya dalam sejarah negeri ini. Apakah republik ini dapat dilanjutkan, kesatuan bangsa juga apakah dapat dipertahankan? Demikian antara lain kecemasan itu.

Optimisme lahir sebagai jawaban abstrak-jika tidak absurd-atau panasea dari kecemasan yang dalam beberapa tingkatan bersifat akut, bahkan kronis, itu. Tentu saja refleksi dibutuhkan agar jawaban tersebut tidak menjadi semacam pelarian (escaping) dari kondisi psiko-sosial kita yang menderita semacam neurotika keadaban. Katakanlah, seperti dinyatakan Voltaire, optimisme itu tidak lain semacam kegilaan yang meyakini "kita baik-baik saja" walau kenyataan sesungguhnya memilukan. "Optimism is the opium of the people," kata novelis Milan Kundera yang seperti mengingatkan adanya bahaya lain di balik optimisme, apalagi jika ia berlebihan.

Boleh jadi. Optimisme belakangan ini menjadi semacam social (lebih tepatnyapoliticalbubble, yang digelembungkan dalam suasana di mana kita bersama sering bicara tentang kelebihan, potensi, hingga keajaiban bangsa dan negeri ini, hampir tanpa argumentasi atau penjelasan historik dan akademik yang kuat.

Jika tidak persepsi, ia imajinasi, bahkan ilusi. Soal kejayaan Majapahit, Sriwijaya, Atlantis yang tersembunyi, "bangsa yang luar biasa kebudayaannya", masyarakat yang santun dan gotong royong, manusianya yang jujur, toleran dan multikulturalistik, dan sebagainya.

Namun, siapakah pihak yang memiliki kemampuan, apalagi otoritas, menjelaskan latar dari semua pernyataan indah yang kian lama terasa menjadi slogan di atas? Dari akar faktual apa kita ini bangsa yang, katakanlah, "santun" dan "gotong royong", dan lain-lain? Kecuali dengan beberapa penjelasan "ideologis" yang kita mafhum-sebagaimana umumnya ideologi-didesain untuk menciptakan mimpi bahkan ilusi tentang masa kini dan masa nanti.

Mengapa kita begitu mudahnya menciptakan frasa-frasa indah dalam diksi, bahkan ajaib dalam persepsi, seolah kita begitu bernafsunya hendak menutupi kenyataan buruk dan bobroknya dari diri kita, secara eksistensial juga aktual.

Situasi ini menjadi momen yang sangat kritikal, bukan hanya pada umumnya kita seluruh bangsa, namun terutama pada generasi milenial, pihak di mana kita bebankan berat dan tingginya harapan kita pada pundak mereka. Apakah benar mereka, kaum milenial itu, adalahingredient utama dari gelembung optimisme itu?

Adakah mereka sadar, menerima, dan merasa mampu untuk membawa beban yang dengan "seenak udelnya" kita kalungkan di leher mereka? Tidakkah sesungguhnya realitas mutakhir malah menunjukkan bukti-bukti sebaliknya, dan dalam waktu lama akan membuat balon-balon slogan itu meletus, menciptakan bencana yang lebih tak terduga?

Tragedi pendidikan

Seperti pernah saya tulis di harian ini, sebuah film dokumenter produksi CNN International, Ivory Tower, melukiskan dengan gamblang bagaimana bobroknya dunia perguruan tinggi di Amerika, di mana hampir semua mahasiswanya terjerat dalam kredit pendidikan yang sebagian besar tak dapat dilunasi, bahkan hingga mereka bekerja dua kali seumur hidupnya. Bagaimana universitas-universitas ternama menawarkan jasa pendidikannya seperti menawarkan jasa wisata berbiaya sangat tinggi karena dilengkapi dengan fasilitas atau fitur-fitur mewah yang membuat iri lembaga pendidikan mana pun di dunia.

Kenyataannya, mereka yang akhirnya lulus, bahkan dari pelbagai perguruan tinggi ternama, tidak mendapatkan pekerjaan yang pantas, kecuali menjadi pelayan restoran, juru tik, atau tenagasales dari produk rumahan. Beberapa artikel di media ternama, termasuk buku-buku dari sarjana terkemuka, belakangan hari bahkan menihilkan fungsi dari ijazah berbagai universitas top sebagai modal mencari kerja. Berkat banyak perusahaan multinasional terkemuka justru membuka peluang lowongan kerja eksekutif tanpa syarat ijazah atau gelar kesarjanaan apa pun.

Dan kita sama-sama tahu info leaksterbaru, hasil investigasi wartawan The Guardian dan teman-teman jurnalisnya dari sekitar 100 media dan kemudian dikenal sebagai Paradise Papers, juga menunjukkan bagaimana busuknya praktik keuangan dan para perilaku elite pengurus perguruan tinggi di AS. Bisa Anda bayangkan sendiri, menurut laporan itu, tak kurang dari 104 universitas ternama di AS telah menanamkan uangnya-tentu hasil dari memeras orangtua mahasiswa atau lembaga donor-di lembaga-lembaga keuangan off-shoreyang merupakan tempat persembunyian para pengemplang pajak (tax haven) di mana mereka dapat sedikit saja atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak secara "legal".

Di antara universitas itu termasuk lembaga-lembaga yang tergabung dalam Ivy League, seperti universitas di Princeton atau universitas-universitas negara macam Rutgers di New Jersey dan Ohio. Atau katakanlah beberapa nama yang penuh prestise dan gengsi juga jadi acuan mahasiswa kita dan seluruh dunia, semacam universitas Columbia, Stanford, Pennsylvania, dan lainnya. Dan dana yang mereka simpan atau putar di luar negeri itu ada dalam jumlah yang tak terbayangkan hingga memosisikan mereka sebagai pemain utama dalam kriminalitas keuangan terbaru ini, yakni 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp 6.500 triliun-lebih dari tiga tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 250 juta manusia di negara kita.

Fakta ini seperti membakar hangus persepsi, imaji, hingga mimpi-mimpi kita tentang kedigdayaan perguruan tinggi di AS. Lembaga yang menghasilkan mayoritas penerima Nobel, karya ilmiah utama dunia lebih dari seabad terakhir, hingga program, fasilitas, studi-studi hebat tentang lingkungan, kenaikan air laut, atau perubahan iklim. Ternyata sebagian cukup besar dari dana yang dihimpun dari kaum pemuda milenial AS itu ditanamkan pada beberapa lembaga lindung nilai (hedge fund) utama dunia untuk diinvestasikan pada pelbagai perusahaan global yang mengurus energi fosil dan industri-industri penghasil polutan.

Maka, bukan lagi ironi, tetapi segera menjadi tragedi, ketika ideal-ideal yang ada dalam kepala kita, termasuk generasi milenial dan lembaga-lembaga pendidikan (termasuk milik negara) kita, diajukan dan diacukan pada realitas idealistik yang tidak lain adalah gelembung akademik (academic bubble) yang diciptakan dengan kesengajaan mengerikan di atas. Pendidikan, dunia akademik, mungkin keilmuan sejak mula awal di sistem pendidikan kita harus diperhitungkan lagi sebagai sumber modalitas perkembangan, kemajuan, atau kejayaan masa depan seorang anak.

Dengan itu, sesungguhnya satu dari tiga pilar utama, selain aksesibilitas pada internet dan energi usia muda, yang mengonstruksi bangunan harapan atau optimisme pada generasi terbaru kita sudah runtuh seperti Menara Babel.

Masa depan katastrofi

Maka, kemudian dengan modal pengetahuan skolastik yang invalid dalam menciptakan hubungan antara abstraksi kognitif dan realitas empiris itu, kaum milenial masuk dalam kehidupan nyata yang sulit diprediksikan dan penuh tantangan keras ini. Begitu memasuki ruang-ruang aktualisasi, hampir di semua dimensi kehidupan, mereka harus berhadapan dengan taipan-taipan (bisnis, politik, akademik, hingga budaya) yang kaki-kakinya begitu besar sehingga mereka harus jadi kurcaci yang hanya bisa mengikuti angin langkah kaki para taipan itu.

Relasi sosio-kultural yang paternalistik atau patron-klienistik di negeri ini tidak hanya harus dipahami dalam hubungan moral dan perilaku saja, tetapi juga sebagai bentuk dominasi, penaklukan, atau pengerdilan mereka yang menjadi "klien", kelas bawah, rakyat kecil dan menengah. Itu kenyataan di mana-mana, sebenarnya, terlebih ketika negara tidak menjadi pengawal atau moral canopy dari para klien alias rakyatnya yang jelata.

Di saat bersamaan, kenyataan kehidupan yang terus bergerak dalam rezim pembangunan yang represif, kemajuan teknologi dan geopolitik yang kian mencengkeram hingga tingkat personal, tak peduli keterbatasan posisional yang dialami klien, kaum milenial dalam hal ini. Kaum ini sesungguhnya cukup belingsatan saat harus menerima, sekali lagi, secara represif, tsunami perubahan yang memaksa mereka tidak hanya membuka ruang-ruang privat mereka, tetapi menekan mereka untuk melakukan perubahan-dari identitas hingga tradisi mereka-sebagai satu hal yang seakan taken for granted.

Mereka tak tahu, karena tak sama sekali memiliki bekal, nilai-nilai, moralitas, hingga standar etika dan estetika, apa cara terbaik menghadapi represi perubahan itu ketika sumber-sumber tradisional yang selama ini mengisi jiwa dan batin kita, seperti adat, agama, dan hukum formal, jika tak jadi pecundang juga jadi korban dari zaman itu. Betapa sesungguhnya bukan optimisme yang pantas kita gelembungkan di dada dan kepala mereka, melainkan keprihatinan dan kewajiban yang berlipat kuat untuk membantu mereka mengatasi kondisi kritikal yang memilukan, yang membuat mereka menjadi generasi yang sesungguhnya lostalias lenyap itu.

Di saat itulah, kaum milenial ini menemukan sebuah "dunia baru", di mana mereka seperti bisa bermain bebas, termasuk bebas nilai, bahkan seolah bisa dan bebas mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan, mimpi, hingga imajinasi mereka, yakni dunia virtual dari platform internet. Mereka mungkin tak sadar, dunia baru yang bebas itu sebenarnya memang kebebasan sesungguhnya, yang bukan hanya tanpa preseden, melainkan juga tanpa demarkasi apa pun, tanpa hukum, tanpa agen atau lembaga yang mendukung atau melindungi. Dunia yang tak lain adalah hutan selebat dan seganas rimba purba, di mana survival of the fittestadalah hukum utama, sebagaimana zaman primitif dulu.

Di dalamnya, pertarungan bebas yang lebih kejam dari free fighting terjadi di hampir tiap detiknya. Entah berapa banyak yang menjadi korban, tewas tidak hanya secara eksistensial, tetapi juga bahkan finansial hingga fisikal. Para pemenang besar pun bermunculan menjadi pohon-pohon besar yang menguasai rimba itu, yang akan segera melahap pohon kecil mana pun yang sedang tumbuh memperkuat akarnya. Itulah nasib, katakanlah, bisnis start-up yang kini menjadi andalan kaum milenial. Nasib para pejuang mula yang harus berhadapan dengan gergasi macam Facebook, Apple, Google, atau Alibaba, kekuatan gigantik yang siap menelan mereka dengan akuisisi triliunan rupiah, uang receh bagi mereka.

Dan apa yang terjadi pada generasi sisanya dari bangsa ini, para eksponen generasi X dan sebelumnya? Bukannya menjadi pasukan pengawal atau pemberi modal-baik modal sosial, kultural, politis, maupun yuridis-yang memproteksi atau melindungi penjelajahan penuh tantangan kaum milenial itu, kita justru memundakkan gelembung karung optimisme pada langkah mereka yang sudah berat itu. Ini akan menjadi tidak hanya kesesatan (fallacy) bagi para penanggung jawab negeri ini, tetapi juga menjadi dosa besar karena sesungguhnya dengan itu kita telah memperkuat ancaman atau membuat sumbu bom waktu itu kian pendek: meledakkan katastrofi generasi milenial kita.

Maka, berhentilah kita bercanda dengan senyum-senyum penuh dusta itu. Marilah bekerja keras untuk kaum milenial itu, bukan sebaliknya, mendesak mereka bekerja keras untuk rasa nyaman kita. Rasa nyaman koruptif yang mengorosi justru bangunan kebangsaan kita.

Radhar Panca Dahana

Budayawan

Kompas, 18 November 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Main Ad

hati berbicara