Selasa, 17 Januari 2017

ANALISIS POLITIK AZYUMARDI AZRA: Mayoritas Diam

Adanya mayoritas diam (silent majority) telah cukup lama menjadi perhatian sekaligus sasaran kritik kalangan aktivis dan Indonesianis. Fenomena ini terkait dengan kenyataan, diamnya warga mayoritas menimbulkan banyak dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks itu, pernyataan Megawati Soekarnoputri tentang silent majoritydalam peringatan hari lahir ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Selasa (10/1) pekan lalu, sangat tepat waktu dan perlu. Megawati dalam pidatonya yang oratoris mengimbau, sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Megawati melihat, NKRI dalam kesulitan. Salah satu kesulitan itu adalah memelihara keutuhan eksistensi negara-bangsa (nation- state) Indonesia. Dengan mengisyaratkan bahaya diamnya mayoritas, Megawati percaya, "mayoritas rakyat Indonesia mencintai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika".

Di sini, bagi rakyat mayoritas, mencintai saja tak cukup. Cinta rakyat mayoritas kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika mesti diekspresikan secara terbuka, khususnya ketika empat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia ini mendapat tantangan serius yang bisa mengancam persatuan, kesatuan, dan keutuhan Indonesia.

Siapa sebenarnya yang dimaksud Megawati dengan rakyat mayoritas yang diam itu? Dari sudut politik, tampaknya yang dimaksudkan adalah mayoritas absolut dari totalitas warga yang memiliki kecintaan dan komitmen sepenuhnya kepada negara-bangsa Indonesia dengan empat prinsip dasar UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di luar kumpulan mayoritas ini adalah minoritas yang menolak atau skeptis terhadap negara-bangsa Indonesia lengkap dengan keempat prinsip dasarnya. Mereka punya orientasi ideologi transnasional dengan tujuan menciptakan negara dalam bentuk lain, misal khilafah atau daulah Islamiyah.

Sebagai gejala sosiologis-politis sekaligus religio-politis, kelompok minoritas ini cenderung agresif dan militan. Berkat demokrasi, mereka dapat secara bebas menggunakan ruang publik untuk menegaskan diri, lengkap dengan tujuan yang ingin mereka capai yang tidak sejalan dengan keempat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia.

Berhadapan dengan fenomena ini, warga mayoritas sebaliknya lebih banyak bersikap pasif. Meski tidak setuju dengan ekspresi dan agenda minoritas yang kian menguasai panggung, mereka bersikap berdiam diri.

Sikap membisu mayoritas memunculkan banyak dampak negatif. Kebisuan mayoritas, misalnya, terlihat dalam hal korupsi yang mengakibatkan penyakit ini tetap menjadi salah satu masalah besar dan serius. Selama berpuluh tahun, rakyat umumnya hanya diam melihat dan mengalami korupsi yang merajalela sejak tingkat paling bawah sampai tingkat atas birokrasi.

Alih-alih bersuara lantang menentang, mayoritas warga memilih diam dan permisif atau merestui (condoning) serta menerima korupsi dalam berbagai bentuknya. Hasilnya, korupsi seolah menjadi budaya yang sangat sulit diberantas. Dampak negatif lain juga terlihat dalam kehidupan keagamaan. Banyak bukti historis dan empiris yang memperlihatkan, kaum Muslim yang merupakan penduduk mayoritas Indonesia adalah umat beriman yang inklusif akomodatif.

Namun, berbagai perkembangan hampir dua dasawarsa ini menunjukkan meningkatnya sikap tidak toleran di sebagian warga atas nama agama. Intoleransi itu meruyak, baik intra-agama maupun antar-agama.

Menghadapi gejala tidak menguntungkan ini, mayoritas umat beragama—khususnya pemimpin arus utama—lebih banyak berdiam diri. Jika ada yang bersuara, nadanya tidak cukup tegas dan lantang sebagai peringatan (warning) untuk mencegah keadaan lebih buruk. Problemnya adalah mayoritas warga yang diam menghadapi masalah dan kendala yang membuat mereka tidak bisa menembus kebisuan. Akibatnya, mereka sering menjadi buih, terombang-ambing terseret arus.

Banyak faktor yang membuat mayoritas lebih banyak berdiam diri. Umumnya rakyat mayoritas lebih sibuk dengan urusan dan kegiatan sehari-hari yang bukan tidak sering bersifat eksistensial bagi masing-masing.

Lagi pula, kebanyakan rakyat mayoritas tidak berorientasi politis dan juga bukan aktivis politis-ideologis transnasional. Boleh jadi juga mereka tidak terlalu paham tentang ideologi dan praksis ideologi religio-politik transnasional. Jika cukup paham, dalam diam mereka lebih nyaman dengan realitas politik kebangsaan yang bersifat indigenous.

Sementara di lingkungan elite kepemimpinan politik mayoritas, sikap diam lebih banyak didasarkan pertimbangan pragmatis tentang dukungan konstituen. Bukan tidak jarang di antara mereka malah berpihak dan merestui pemahaman serta praksis religio- politik yang tidak sesuai dengan keempat prinsip dasar negara-bangsa Indonesia.

Kecenderungan sama juga ada di lingkungan kepemimpinan sosial, budaya, dan agama. Kepemimpinan agama, khususnya di lingkungan ormas arus utama yang besar, sering lebih sibuk dengan rutinitas pengelolaan organisasi dan berbagai lembaganya.

Kepemimpinan ormas bersifat kolektif dan kolegial juga sering membuat tidak mudah bagi pemimpin puncak memberikan respons memadai dan tepat terhadap dinamika dan eskalasi sosial, politik, dan agama yang dimunculkan minoritas militan intoleran.

Dalam keadaan seperti itu, organisasi dan kelompok masyarakat madani (civil society) menjadi sangat penting. Indonesia kaya dengan organisasi, kelompok, dan lembaga civil society(LSM) yang bergerak dalam advokasi demokrasi, jender, HAM, perdamaian, dan toleransi. LSM masyarakat sipil sepatutnya kian memperkuat perannya sebagai salah satu lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong mayoritas dari kebisuan.

AZYUMARDI AZRA, GURU BESAR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA; ANGGOTA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (AIPI)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 15 dengan judul "Mayoritas Diam".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tantangan Diplomasi Ekonomi (MAKMUR KELIAT)

Identifikasi yang dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump kemungkinan besar akan memperkuat ketidakpastian perekonomian dunia, termasuk perekonomian negara berkembang seperti Indonesia.
DIDIE SW

Setidaknya penilaian tentang ketidakpastian itu terpolakan melalui dua arus besar. Arus besar pertama, AS diyakini akan lebih memprioritaskan pendekatan unilateral (sepihak) dalam merancang kesepakatan-kesepakatan terhadap pihak luar. Kritik dan pernyataan Trump dalam masa kampanye menunjukkan itikad kebijakan yang sangat jelas untuk menganut pendekatan sepihak itu.

Dalam berbagai kesempatan, Trump telah menyatakan bahwa AS merupakan pihak yang dirugikan dalam berbagai kesepakatan regional dan internasional, termasuk pandangan negatifnya terhadap kerja sama regional Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP). Walau telah ditandatangani Februari tahun lalu dan kini sebenarnya tinggalmenunggu proses politik ratifikasi dari 12 negara anggotanya (termasuk AS), Trump menegaskan bahwa salah satu agenda kebijakannya ketika memimpin AS adalah menghilangkan TPP.

Ini tak berarti bahwa AS secara total akan meninggalkan komitmen pendekatan banyak pihak (multilateral) yang diimplementasikan melalui pembentukan institusi dan pembangunan norma-norma bersama, baik di tataran regional maupun internasional. Hal ini hanya untuk menyatakan bahwa AS akan lebih memprioritaskan instrumen-instrumen realpolitik, seperti ancaman sanksi dan tindakan proteksionis lain secara sepihak sebelum berusaha mewujudkan kepentingan ekonominya melalui tataran negosiasi serta kesepakatan regional dan internasional.

Konsekuensi dari pendekatan sepihak sepertiini sangat nyata. Interaksi melalui mekanisme pertemuan dua pihak (bilateral) menjadi sangat strategis untuk menyembunyikan tekanan-tekanan realpolitik itu. AS diperkirakan akan memiliki keleluasaan dan ruang manuver kebijakan yang jauh lebih luas untuk menerapkan pendekatan sepihak itu melalui mekanisme bilateral dibandingkan dengan, misalnya, melalui mekanisme multilateral.

Arus besar kedua melalui lalu lintas modal (capital flow). Janji kampanye Trump untuk memotong pajak, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan memacu industri pertahanan diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi negeri itu. Platform kebijakan melalui insentif fiskal seperti ini sekaligus diperkirakan akan mendorong investor untuk menjadikan AS sebagai wilayah investasi baru yang menjanjikan.

Dorongan arus masuk modal yang semakin menguat ini membawa dua konsekuensi khas bagi negara berkembang.

Pertama, nilai tukar dollar AS akan semakin menguat. Bagi negara berkembang yang menghadapi masalah ketidakseimbangandalam neraca perdagangannya, situasi ini akan membuat beban biaya impor mereka semakin tinggi dalam mata uang nasionalnya.

Kedua, kebijakan guna menarik arus modal internasional untuk kebutuhan pembangunan dan akselerasi industri akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan sebelumnya. Kesulitan ini bahkan semakin membesar karena kebijakan peningkatan tingkat bunga dari bank sentral AS. Dirancang untuk meredam kemungkinan dampak inflasi sebagai akibat platform kebijakan ekonomi Trump, peningkatan tingkat bunga itu tentu saja akan menciptakan efek peningkatan tingkat bunga di tempat lain, termasuk di negara berkembang. Para pelaku bisnis akan menanggung beban biaya modal (cost of capital) yang lebih tinggi ketika melakukan investasi.

AS dalam peta ekonomi Indonesia

Apa yang harus dilakukan? Tanggapan kebijakan tentu saja pertama-tama harus didasarkan pada gambaran makro tentang peran penting AS dalam peta ekonomi Indonesia. Data Kementerian Perdagangan, misalnya, menyebutkan, hubungan perdagangan Indonesia dengan AS untuk komoditas nonmigas terus meningkat. Di sisi ekspor, pasar dalam negeri AS pada 2015 menyerap sekitar 15,3 miliar dollar AS komoditas nonmigas Indonesia. Ini berarti AS telah menggantikan posisi Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar untuk nonmigas.

Tiongkok kini menempati posisi kedua, senilai 13,3 miliar dollar AS diikuti Jepang (13,1 miliar dollar AS), India (11,6 miliar dollar AS), Singapura (8,7 miliar dollar AS), Malaysia (6,2 miliar dollar AS), Korea Selatan (5,4 miliar dollar AS), dan Thailand (4,6 miliar dollar AS). Pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS diperkirakan 11,6 persen dari total nilai ekspor, sedangkan ke Tiongkok 10,1 persen.

Di sisi impor, angkanya sedikit berbeda. AS masih tertinggal dibandingkan dengan Tiongkok. Negara terbesar asal impor nonmigas Indonesia masih Tiongkok.Persentase Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan impor Indonesia tercatat 24,7 persen pada 2015. AS beradapadaposisi kelima dengan persentase 6,4 persen, disusul Jepang (11,2 persen), Singapura (7,6 persen), dan Thailand (6,8 persen).

Sebagai negara asal impor terbesar, nilai impor Tiongkok ke Indonesia pada 2015 tercatat 29,2 miliar dollar AS, sedikit menurun dari tahun 2014 sebesar 30,5 miliar dollar AS. Dibandingkan dengan Tiongkok, nilai impor dari AS menunjukkan tren menurun sejak 2011. Dari 10,7 miliar dollar ASpada 2011 menjadi 7,5 miliardollar AS pada 2015.

Di sisi investasi asing, AS menempati posisi keenam terbesar dalam realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2016, nilai total realisasi investasi AS di Indonesia tercatat 893 juta dollar AS.Sebagai pembanding, investasi dari Tiongkok di posisi pertama dengan nilai 5,9 miliar dollar AS. Meski angka investasi dari AS tidak sebesar Tiongkok,layak dicatat bahwa AS adalah sumber arus modal keluar (capital outflow) terbesar di dunia. Data UNCTAD tahun 2015 menyebutkan, pada 2014 total nilaicapital outlow yang berasal dari AS sebesar 336,9 miliar dollar AS. AS hingga kini masih merupakan salah satu poros utama dalam pergerakan modal global.

Tantangan diplomasi ekonomi

Dari gambaran makro di atas, diplomasi ekonomi Indonesia tengah menghadapi tantangan-tantangan besar yang akan memaksanya untuk melakukan perubahan. Tantangan pertama terkait dengan keyakinan terhadap pembangunan norma bersama (norms building activities). Gaya pembangunan norma bersama yang berasal dari kalangan institusionalis-liberal kemungkinan besar tidak lagi dapat diharapkan terlalu banyak dalam meningkatkan ekspor. Tidak hanya ke pasar nasional AS, tetapi juga ke pasar internasional secara umum.

Kecuali konsesi-konsesi tertentu diberikan, semangat realpolitik dan pendekatan sepihak Trump akan memaksa banyak negara untuk juga berperilaku transaksional serta meninggalkan semangat dan norma-norma kolektif. Intinya adalah mengapa harus mengikuti aturan main ketika pihak lain tidak melakukannya.

Demikian juga halnya di sisi investasi, tidak terlalu tinggi harapan untuk tetap menarik arus modal internasional yang lebih besar. Kecuali perbaikan atmosfer investasi dilanjutkan terus melalui deregulasi dan debirokratisasi, justru fenomena arus balik modal ke AS akan terus semakin menguat.

Tantangan kedua terkait dengan ketidakpastian masa depan TPP. Penolakan Trump terhadap TPP justru dapat memberikan ruang dan momen emas untuk mempercepat kerangka Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP). Namun, seperti yang disebutkan, semangat realpolitik haruslah juga mewarnai realisasi lebih segera dari RCEP. Ia dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengutamakanleverage dari ASEAN guna menghadapi semangat realpolitik, sepihak, dan proteksionisme AS.

Realisasi RCEP, misalnya, dapat menyampaikan sinyal yang kuat bagi Trump bahwa Indonesia dan ASEAN tidak sendirian berhadapan dengan AS, tetapi juga bersama dengan negara besar lainnya, seperti Tiongkok, sehingga menjadi suatu kekuatan geo-ekonomi tersendiri.

Tantangan ketiga terkait dengan kemungkinan terwujudnya perjanjian perdagangan bebas (FTA) bilateral dengan AS. Indonesia hingga kini memang belum memiliki kerangka FTA bilateral dengan AS, tetapi Indonesia memiliki kerangka kerja sama Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia (US-Indonesia Comprehensive Partnership) yang ditandatangani pada 2010.

Kerangka kemitraan ini tentu saja dapat dijadikan ruang dan titik masuk bagi pemerintahan Trump untuk menggunakaninstrumen realpolitiknyasehingga menciptakan kerangka FTA yang menguntungkan AS. Kecuali terdapat konsesi-konsesi politik dan ekonomi yang jelas yang dapat dipetik Indonesia, perlu kehati-hatian ekstra untuk mengembangkan FTA dengan AS di bawah Trump.

Ungkapan lama tentang interaksi antarnegara di tataran internasional barangkali perlu diingatkan kembali. "Biasanya pihaklemahsenang mengutip aturan-aturan. Sementara pihak kuat biasanya cenderung untuk menekankan adanya pengecualian-pengecualian (exceptions) dalam setiap aturan".

MAKMUR KELIAT, PENGAJAR HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNIVERSITAS INDONESIA DAN ANALIS SENIOR PADA KENTA INSTITUTE JAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Tantangan Diplomasi Ekonomi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Menjadi Manusia Sejati (HERRY TJAHJONO)

Kehidupan itu secara sederhana terdiri atas dua elemen, yakni isi dan bungkus, esensi dan sensasi, inti dan perifer, sejati dan konsekuensi logis.

Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas kehidupan manusia sesungguhnya bagaimana menjadi isi, esensi, inti, atau sejati. Bukan sebaliknya. Jadi, tujuan hidup manusia sesungguhnya terus-menerus berjuang jadi "manusia isi, manusia esensi, manusia inti, manusia sejati". Jika ini dilakukan, bungkus, sensasi, perifer, atau konsekuensi logis akan hadir dengan sendirinya di hidup kita.

Pemutarbalikan prinsip

Namun, dalam kehidupan modern—khususnya di negeri kita—prinsip kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu bungkus, sensasi, perifer atau konsekuensi logis kehidupan.

Seorang pelajar, misalnya, seharusnya dia lebih dahulu berjuang untuk menjadi "pelajar berisi, pelajar esensial, pelajar inti, atau pelajar sejati" (bukan hanya cerdas otak, melainkan juga karakter, kepribadian, bahkan spiritual). Sebab, jika ia sudah menjadi pelajar sejati, maka konsekuensi logis akan datang sendirinya, seperti masalah nilai, peringkat yang baik, atau bahkan juara. Menjadi pelajar sejati otomatis menjadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Tapi, pada kenyataannya, dunia pendidikan sekarang (orangtua, sekolah, dan bahkan mungkin lingkungan serta pemerintah) menuntut anak atau pelajar lebih dahulu mengejar nilai, peringkat, predikat juara, yang semuanya disebut sebagai "bungkus, sensasi, perifer, konsekuensi logis".Itu sebabnya di dunia pendidikan banyak terjadi penyimpangan. Demi berbagai konsekuensi logis itu segala cara digunakan, mulai dari nyontek, beli ijazah, joki, plagiat, dan lainnya.

Contoh lain ada dalam dunia olahraga. Misalnya, atlet lebih dahulu mengejar piala, hadiah, dan uang, bukannya jadi atlet sejati.

Pemutarbalikan prinsip itu nyaris melanda segenap dimensi kehidupan di sekitar kita. Pemutarbalikan itu mendapatkan resultante sempurna di dimensi ekonomi dan politik. Hal ini yang membuat dinamika kehidupan ekonomi dan politik kita sering mengalami gonjang-ganjing.

Pertama, pemutarbalikan prinsip kehidupan dalam dimensi ekonomi (dan bisnis). Para pengusaha relatif lebih mengejar konsekuensi logis, bungkus, sensasi dibandingkan lebih dulu berjuang menjadi pengusaha sejati. Dan, kita paham, konsekuensi logis paling riil bagi pengusaha adalah profit. Merujuk Elkington (dalam Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business, 1997) yang menyinggung bahwa tanggung jawab dunia usaha sesungguhnya mencakup "3P": profit,people, planet,di mana ketiganya mencakup para pemangku kepentingan.

Namun, dari ketiga P itu, profit lebih mudah tergelincir ke wilayah konsekuensi logis. Profit tentu penting dan menjadi tanggung jawab pengusaha demi para pemangku kepentingan keseluruhan. Namun, secara faktual- psikologis, keuntungan ini lebih diperlakukan sebagai konsekuensi logis yang dikejar lebih dahulu. Bahkan, yang sering terjadi, kedua P lainnya, peopledan planet, dieksploitasi sedemikian rupa demi sebuah profit. Maka, lupakan soal menjadi pengusaha sejati. Itu sebabnya, penyelewengan dunia usaha—baik yang terjadi di level dunia maupun level nasional— semuanya karena pemutarbalikan ini.

Seperti halnya pelajar yang lebih dahulu mengejar nilai, atau atlet mengejar hadiah, demikian pula pengusaha: lebih dahulu mengejar profit. Salah satu fenomena menarik adalah kaitannya dengan amnesti pajak.

Program ini dilakukan karena dunia usaha Indonesia membabi buta mengejar profit sebanyak-banyaknya, lalu mengamankannya meski untuk itu harus menutupi pajak. Padahal, kepatuhan memenuhi pajak adalah salah satu syarat menjadi pengusaha sejati.Maka, fenomena "amnesti pajak" di negeri kita menjadi paradoks. Di satu sisi, kita gembira dengan perkembangan amnesti pajak dan berharap agar amnesti pajak sukses. Namun, pada saat yang sama, hal itu juga memprihatinkan karena semakin sukses amnesti pajak maka sesungguhnya menjadi refleksi betapa langkanya pengusaha sejati di Indonesia.

Kedua, pemutarbalikan prinsip kehidupan dalam dimensi politik. Dunia politik kita tak kalah parah kalau tidak boleh disebut malah yang paling parah. Panggung politik beserta para aktornya sama sekali jauh dari prinsip menjadi "politisi berisi, politisi esensi, politisi inti, atau politisi sejati". Mereka membabi buta lebih dahulu mengejar bungkus, sensasi, perifer, atau konsekuensi logisnya, yaitu kekuasaan.

Padahal, jika becermin pada Victor Frankl, bahwasannya kekuasaan itu hanyalah konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi "pemimpin sejati". Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin atau politisi sejati.

Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin sejati (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat), maka kekuasaan beserta segenap kenikmatanhidup akan datang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi adalah sebongkah nafsu dan pertanyaan: "Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu?" Itu sebabnya kita berlimpah politisi pengejar kekuasaan dibandingkan politisi sejati ataunegarawan.

Bagi mereka yang sedang mengejar kekuasaan cenderung melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Selanjutnya, jika sudah berkuasa, mereka juga akan melakukan segala cara (termasuk maling dan korupsi) untuk mempertahankan, mengompensasi, dan mengeksploitasi habis-habisan kekuasaan yang ada di genggamannya.

Jika sudah tiba masa meletakkan kekuasaannya, mereka juga menggunakan segala cara agar bisa "merebut" kembali kekuasaan yang pernah digenggamnya. Merebut kembali kekuasaannya lewat orang, kroni, famili yang dimobilisasi untuk memegang kekuasaan.

Tanggung jawab bersama

Dominasi pola hidup konsekuensi logis, khususnya profit dan kekuasaan, kini bersimaharajalela. Semua berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagaimana "pengusaha dengan syahwat profitnya dan politisi dengan syahwat kekuasaannya". Sedemikian hebatnya sehingga wilayah yang seharusnya sakral, yakni agama, juga tak luput dari dominasikonsekuensi logis ini. Alhasil, di masa kini sudah tak mudah menemukan para pelaku agama yang sejati. Mereka lebih banyak pelaku agama sensasi, bungkus, dan seterusnya.

Meluruskan kembali prinsip hidup agar lebih dahulu mengejar isi, esensi, dan kesejatian ini menjadi tanggung jawab kita semua. Baik itu pelajar, atlet, orangtua, pemimpin, menteri, wakil rakyat, presiden, pejuang LSM, agamawan; pendek kata kita semua, tanpa terkecuali. Sebab, ini sesungguhnya menjadi tugas kehidupan individual sekaligus spiritual kita masing-masing.

Pemutarbalikan prinsip hidup ini akan "menular" secara generasional dan akan sangat membahayakan generasi masa depan. Kita tak bisa membayangkan kehancuran peradaban seperti apa yang terjadi sepuluh, dua puluh, atau beberapa puluh tahun ke depan tatkala generasi penerus mutlak dijajah oleh pola hidup konsekuensi logis. Sebab, pada waktu itu, mereka tidak hanya amnesia, tetapi juga tak peduli bahwa tugas kehidupan terpenting dan luhur itu salah satunya adalah lebih dahulu menjadi manusia sejati.

HERRY TJAHJONO, TERAPIS BUDAYA PERUSAHAAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Menjadi Manusia Sejati".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Kejahatan Digital (TODUNG MULYA LUBIS)

Digitalisasi adalah keseharian yang semakin menguasai kehidupan manusia di mana-mana. Meski belum semua orang punya akses terhadap kehidupan digital, bisa dikatakan ini hanya soal waktu.

Mayoritas orang di dunia ini sudah tak bisa menghindar dari digitalisasi. Kita sekarang hidup dalam demokrasi digital, belajar digital, ekonomi digital, dan sebagainya yang datang dalam berbagai istilah, seperti e-commerce, e-banking, e-learning, e-democracy, dan e-governance. Anak-cucu kita sudah mulai tenggelam dalam berbagai gadget yang membuat mereka tidak sama dengan kita. Mereka lebih sadar dan mengerti mengenai kehidupan digital di masa depan.

Digitalisasi adalah ruang publik yang menjadi tempat buat kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, dan kebebasan bertindak. Di sana ada "pasar ide" yang berkompetisi satu sama lain, di sana ada kontestasi ideologi, di sana ada penularan ilmu pengetahuan dan budaya, di sana ada transaksi serba cepat, dan di sana ada kebencian serta kejahatan.

Urgensi regulasi

Kita mengenal apa yang disebut hate speech dan hate crimes. Kita mengenalcyber harassment dan cyberstalking. Kita tak bisa menghindar karena memang digitalisasi itu menghadirkan ruang publik yang memang tak menghendaki regulasi karena setiap regulasi akan mengancam kebebasan berpendapat, berkreasi, dan berdemokrasi.

Namun, apakah regulasi memang tak dibutuhkan sama sekali? Kalaupun dibutuhkan, sejauh mana regulasi itu dibuat?

Pertanyaan inilah yang mesti dijawab karena memang kita tengah dihadapkan pada banyak sekali berita, video, ceramah, gambar, meme, dan cuitan yang diunggah di media sosial, praktis tanpa sensor. Lebih jelek lagi banyak yang diunggah sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga sekarang dikenal pula istilah hoax.

Gubernur DKI (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluhkan editan terhadap video pidatonya di Kepulauan Seribu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja memblokir 11 situs yang ditengarai menyebarkan radikalisme. Menko Polhukam Wiranto mengatakan bahwa ekonomi dan perbankan kita terancam kejahatan siber. Di Amerika Serikat, pemilihan presiden dinodai oleh berita-berita palsu dan hacking oleh pihak Rusia.

Beberapa protes terhadap banyaknya ujaran kebencian, fitnah, dan manipulasi berita di media sosial memang memprihatinkan, juga mengancam kohesi dan fabrik sosial kita sebagai bangsa. Ketika ada ceramah yang mengobarkan sentimen rasialis dan sektarianis, maka pada saat itu kita goyah. Celakanya, ujaran kebencian itu diunggah berulang-ulang di berbagai media sosial, seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Youtube. Tiba-tiba kita tak lagi melihat Indonesia yang dulu kita kenal, tiba-tiba kita melihat Indonesia yang sesak napas karena kebencian, kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Ke mana Indonesia melangkah?

Kita bukannya tak memiliki peraturan perundangan untuk menangani semua kasus ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran digital tersebut. Pasal 310-321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa dijadikan dasar untuk mengejar mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran.

Lalu, ada juga Pasal 27-28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terhadap Basuki dikenakan Pasal 156a KUHP (walau saya tak setuju karena keberadaan pasal ini sudah dinyatakan tak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi). Yang mau dikatakan di sini adalah sebetulnya ada basis peraturan perundangan untuk menangkal ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran yang termasuk pada apa yang disebut sebagaihate crimes atau kejahatan digital.

Implementasi dari peraturan perundangan itu terlihat tidak efektif. Aparat penegak hukum menghendaki basis hukum yang lebih kuat dan rinci mengenai kewenangannya untuk menindak situs, akun, termasuk akun anonim, percakapan digital, dan sebagainya. Hal ini terlihat dari kegamangan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap berbagai situs, pemilik akun, dan mereka yang mengunggah ulang berita, ceramah, video di Youtube, meme, dan gambar yang bernada ujaran kebencian, permusuhan rasial, sektarianisme, radikalisme, dan SARA.

Aparat penegak hukum tak mau dipersalahkan melanggar HAM serta diminta bertanggung jawab di muka pengadilan dan kehilangan kesempatan untuk promosi jabatan. Karena itu, ada kesan pembiaran (omission). Dapat dimengerti kalau aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema karena secara akademik dan juga kalau ditilik dari kacamata demokrasi, "kebebasan berpendapat" itu sesuatu yang conditio sine qua non. Tidak perlu ada regulasi. Regulasi akan membuahkan chilling effects.

Merusak sendi bernegara

Prasyarat demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Karena itu pula hakim Louis Brandeis mengatakan, "The freedom to think as you will and to speak as you think are means indispensable to the discovery and spread of political truth, that, without free speech and assembly, discussion would be futile" (kebebasan untuk berpikir seperti yang Anda inginkan dan berbicara seperti yang Anda pikirkan adalah sarana yang sangat diperlukan untuk menemukan dan menyebarkan kebenaran politik, di mana tanpa kebebasan berbicara dan berserikat, diskusi akan sia-sia).

Lanjutnya, adalah warga negara, bukan pemerintah, yang mesti menentukan subyek yang perlu diperdebatkan. John Stuart Mill dalam bukunya, On Liberty,mengatakan bahwa proteksi paling tangguh terhadap kebencian dan kecurigaan adalah debat terbuka dan kontra-argumen. Dalam alam berpikir seperti inilah aparat penegak hukum bekerja. Mereka tak berani menginterupsi kebebasan berpendapat, tetapi mereka tahu bahwa kebebasan berpendapat sekarang ini berpotensi merusak sendi-sendi bernegara, kemajemukan bangsa, dan harmoni sosial yang selama ini kita banggakan.

Idealnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan digital, dalam media sosial, diatur oleh masyarakat digital itu sendiri. Merekalah yang harus membentuk self-governance, bukan melalui regulasi yang dibuat oleh negara. Pertanyaannya: apakah masyarakat digital kita peduli dengan self-governance dan siapa yang akan merumuskannya?

Sementara itu, ujaran kebencian, fitnah, rasialisme, SARA, dan sebagainya menggerus kemajemukan kita, melemahkan fabrik sosial kita. Negara ini berada dalam ambang bahaya kalau tak ada pengawasan dan tindakan terhadap semua kejahatan digital dalam berbagai bentuknya ini.

Namun, perlu dibuat batasan yang jelas sejauh mana negara bisa mengintervensi kehidupan digital, situs, dan media sosial. Pemblokiran, penindakan, penangkapan, dan proses hukum mesti dilakukan dengan sangat selektif dan kalau mungkin bersifat sebagai upaya terakhir.

Memang, menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan berpendapat dengan keamanan nasional serta kelangsungan kemajemukan bukanlah pekerjaan mudah. Namun, itu tetap mesti menjadi agenda pemerintahan.

TODUNG MULYA LUBIS, KETUA UMUM IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Kejahatan Digital".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Saatnya Trump Dengarkan Dunia (Kompas)

Konferensi di Perancis menegaskan pentingnya penyelesaian konflik Timur Tengah, sekaligus mengirimkan sinyal reaksi dunia terhadap Donald Trump.

Seperti kita ketahui, sejak awal, presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, telah menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan garis keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bahkan, ia menyebut tak ada seorang pun yang demikian peduli kepada Israel seperti dirinya. Trump juga mengungkapkan rencana kontroversial untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Padahal, kita tahu status legal Jerusalem menjadi salah satu syarat utama terciptanya perdamaian di kawasan tersebut.

Isyarat bahwa era Trump bakal mempersulit atau bahkan menghancurkan perdamaian di Timur Tengah telah ditangkap oleh negara-negara yang selama ini bersusah payah mendorong terwujudnya perundingan damai antara Israel dan Palestina. Mereka pun tak mau membuang waktu dan memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan Presiden Barack Obama untuk membuat sejumlah keputusan penting yang melibatkan AS.

Disahkannya Resolusi DK PBB 2334 pada 23 Desember 2016 yang mengecam dan menyerukan penghentian ekspansi permukiman ilegal oleh Israel di wilayah Palestina merupakan salah satu wujudnya. Resolusi ini berhasil disepakati karena AS bersikap abstain, langkah yang jarang terjadi untuk keputusan terkait kepentingan Israel.

Untuk kelanjutan pelaksanaan resolusi itu, Perancis memprakarsai konferensi perdamaian yang menekankan penyelesaian konflik atas dasar solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara berdaulat. Netanyahu mengecam pertemuan ini sebagai sia-sia karena "masa depan akan datang beberapa hari lagi". Netanyahu merujuk pada pelantikan Trump, 20 Januari 2017.

Namun, justru di situlah pentingnya pertemuan ini. Pesan paling kuat dari Paris memang ditujukan untuk Trump. Bahwa mayoritas negara di dunia menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Dan, cara terbaik untuk mencapai itu tetaplah dengan pendekatan solusi dua negara. Langkah Trump yang ingin memindahkan Kedubes AS ke Jerusalem jelas-jelas akan menghancurkan perdamaian dan mengobarkan kekerasan kembali.

Di tengah semakin intensnya persaingan pengaruh antara Obama dan Trump, di mana pada hari-hari terakhirnya Obama mengesahkan sederet kebijakan baru, sementara Trump berjanji akan "menghapus" semua warisan Obama, maka dunia menanti dengan harap-harap cemas apa yang akan terjadi.

Kini, saatnya bagi Trump untuk mendengarkan dunia. Saatnya untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan, bukan lagi selebritas televisi.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Saatnya Trump Dengarkan Dunia".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Kerja Sama RI-Jepang ke Depan (Kompas)

Lawatan Perdana Menteri Shinzo Abe menegaskan pentingnya hubungan kedua negara. Selain kesepakatan yang ditandatangani, kita ingin menerawang jauh.

Seperti kita baca kemarin, setelah bertemu di Istana Bogor, Minggu (15/1), Presiden Joko Widodo bersama tamunya mengatakan, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi. Di antara kesepakatan itu adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan pengembangan Blok Masela.

Yang juga ikut dibahas adalah rencana pembangunan jalur kereta api semicepat Jakarta-Surabaya serta sentra kelautan dan perikanan di pulau-pulau terdepan di Indonesia. Pemerintah Jepang menyiapkan investasi 74 miliar yen untuk pembangunan irigasi dan konservasi pantai. Diharapkan, dengan pelbagai proyek di atas akan banyak tercipta kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Pertemuan Minggu kemarin merupakan pertemuan ke- enam di antara kedua pemimpin dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan hubungan kedua negara baik dan menggarisbawahi adanya kondisi saling membutuhkan.

Sempat diredupkan oleh bangkitnya raksasa Tiongkok, tetapi tak diragukan lagi Jepang masih merupakan kuasa ekonomi dan teknologi penting di dunia. Kita menyaksikan, dalam produk elektronik, konsumen kejayaan Jepang telah direbut oleh Korea Selatan. Bisa dikatakan keunggulan kompetitif Jepang yang mudah diamati kini tinggal di bidang otomotif, yang mungkin disusul Korea.

Sejauh ini, baik untuk produk otomotif maupun elektronik, Indonesia tetap sebagai pasar. Semestinya selain proyek khusus seperti yang sejauh ini disepakati, Indonesia baik juga meminta alih teknologi untuk produk komersial yang banyak diperdagangkan di sini.

Kita ingin memaknai lebih jauh bahwa kerja sama bukan semata investasi proyek, melainkan juga ada nilai penguatan kemampuan nasional. Setelah bertahun-tahun, menjadi terlalu simpel jika Indonesia berhenti hanya sebagai penerima bantuan dan pasar. Jika ini terus terjadi, tekad Indonesia untuk mentransformasikan perekonomian dari berbasis sumber daya (alam) ke ilmu pengetahuan hanya berhenti di tekad. Mestinya yang diperoleh dari Jepang tak sebatas yen, tetapi alih teknologi, inovasi, dan kulturnya.

Kita juga menyadari, soal yang kita bahas bukan semata bergantung pada kemauan Jepang, melainkan hasrat bangsa Indonesia menjadi negara maju yang memiliki kemampuan teknologi dan inovasi. Kita tetap menghargai Jepang yang telah memberikan banyak bantuan kepada negeri ini. Namun, jika pola kerja sama yang ada tak beranjak dari biasanya, sulit bagi kita untuk melihat kemajuan sejati. Kunjungan PM Jepang selain sebagai simbol datangnya bantuan, semestinya juga menjadi saat yang tepat untuk menyampaikan niat menjadi bangsa yang ingin maju.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 6 dengan judul "Kerja Sama RI-Jepang ke Depan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Jalan Rusak di Simprug Poris//Batas Kena Pajak Penghasilan (Surat Pembaca Kompas)

Jalan Rusak di Simprug Poris

Kami tinggal di Perumahan Simprug Poris, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Sebagian besar rumah di kompleks kami berpenghuni, tetapi jalan rusak parah sejak 1998-an.

Pada musim hujan seperti sekarang, lubang penuh genangan bertebaran di mana-mana, bergelombang hampir di setiap titik, terutama di jalan lingkungan tiap blok dan jalan utama kompleks. Pada musim kemarau, debu beterbangan masuk ke rumah-rumah. Saluran got yang aslinya dangkal bertambah dangkal karena banjir sering mengendapkan lumpur di sepanjang saluran. Akibatnya, air semakin meluap ke jalan. Banyak warga pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang terperosok ke dalam genangan.

Setelah warga demo tahun 2014 dan diliput beberapa stasiun TV swasta, pengembang memperbaiki kerusakan. Namun, perbaikan itu sekadarnya, tanpa pendalaman got. Dalam dua minggu, jalan kembali hancur.

Para penghuni bukannya tidak berusaha secara swadaya karena kelompok paguyuban warga Simprug Poris telah mengupayakan perbaikan jalan sejak 2016. Namun, keterbatasan dana mengakibatkan perbaikan juga terbatas. Bahkan, jalan yang telah diperbaiki itu sudah rusak lagi.

RT dan RW juga cukup sering mengerahkan warga untuk kerja bakti membersihkan saluran got dan jalan dari lumpur yang mengendap, tetapi masih belum cukup efektif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Menurut informasi, perbaikan jalan dan saluran got secara permanen akan dilakukan setelah ada serah terima dari developer kepada pemda. Petugas pemerintah telah melakukan pengukuran sejak awal 2015 terkait proses tersebut. Terakhir kami mendapatkan info bahwa serah terima tersebut masih diproses di BPN Kota Tangerang.

Maka melalui surat ini, izinkanlah kami mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang di pemerintahan Kota Tangerang, sampai berapa lama lagi warga Simprug Poris harus menunggu? Hal ini penting supaya kami juga bisa mendapat sedikit harapan bahwa jalanan dan saluran got di kompleks kami diperbaiki.

Adalah mengherankan jika melihat kenyataan bahwa proses serah terima tersebut bisa berlangsung sedemikian lama, mengingat kantor Kelurahan Poris Jaya berlokasi di kompleks kami. Bahkan, dalam waktu dekat akan dibangun SMP Negeri Batu Ceper di salah satu lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum kompleks kami.

PARDI, SIMPRUG PORIS

Batas Kena Pajak Penghasilan

Menanggapi surat di Kompas (24/11), "Batas Kena Pajak", yang disampaikan SaudaraHeri Batubara tentang batas penghasilan tidak kena pajak, dengan ini disampaikan bahwa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus merupakan nilai tunai atas penghasilan yang dibayarkan secara berkala untuk jangka waktu yang cukup lama.

Penghasilan yang diterima sekaligus itu pada dasarnya merupakan penghasilan yang seharusnya diterima untuk beberapa tahun pajak. Atas penghasilan ini, yang melebihi jumlah Rp 50 juta hingga tak terbatas hanya dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif terendah (5 persen).

Perlakuan tersebut tentu lebih ringan dibandingkan dengan penghasilan wajib pajak pada umumnya yang dikenai tarif pajak progresif antara 5 persen dan 30 persen atas penghasilan kena pajak dalam setahun.

Batas penghasilan yang tidak dikenai pajak adalah sebesar Rp 50 juta bagi penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus ditetapkan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan penerima uang pesangon.

Pertimbangan perlakuan pajak yang tepat bukan semata-mata didasarkan pada penentuan besarnya batas penghasilan tidak kena pajak, melainkan juga besaran tarif dan sejumlah faktor lainnya.

Tujuannya adalah agar ketentuan ini dapat memberikan keadilan, kemudahan, kesederhanaan, dan sekaligus kepastian hukum bagi penerima pensiun yang sudah masuk dalam usia tidak produktif.

HESTU YOGA SAKSAMA, DIREKTUR PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.