Rabu, 22 Februari 2017

Hujan di Bulan Februari (PAULUS AGUS WINARSO)

Cuaca dan iklim bumi terus berkembang seiring berbagai kondisi yang terjadi hingga kini. Di antaranya aktivitas bintik matahari dan pemanasan global sebagai pemicunya.

Tingkat keragaman mulai terjadi era 1980-an, diawali dengan hadirnya gejala alam El Nino yang berdampak global dan berdurasi 12-18 bulan kegiatannya.

Tingkat keragaman sedikit meningkat di era 1990-an kala muncul periode El Nino dengan durasi terpanjang-sejak awal catatan hingga kini-selama empat tahun. Di sisi lain, ada kondisi ekstrem lain: cuaca dengan kegiatan pertumbuhan awan yang menghasilkan badai, yaitu hujan sangat lebat dengan intensitas curah hujan 1 milimeter per detik, angin kencang dengan kecepatan angin badai minimal 32 knot atau 65 kilometer per jam, dan petir yang bersahutan seperti perang.

Awan yang menghasilkan badai dikenal kalangan penerbangan dan pelayaran sebagai awan kumulonimbus (Cb). Kehadiran awan Cb menambah keragaman cuaca dengan konsekuensi badai di suatu lokasi.

Perkembangan keragaman cuaca dan iklim dengan hadirnya gejala alam El Nino pada suatu kurun waktu dan gejala alam La Nina pada kurun waktu lain datang silih berganti. Namun, gejala alam El Nino lebih dominan.

Kita bisa periksa dari data bahwa kondisi gejala alam El Nino sangat mendominasi kegiatannya jika dibandingkan dengan kejadian gejala alam La Nina. Seperti yang kita cermati, dampak El Nino adalah musim kemarau kering dan berkepanjangan dengan kebakaran lahan dan hutan yang mulai terjadi tahun 1982 dan 1987 dan kemudian meluas lagi tahun 1991 hingga 2009. Kita tahu bahwa pada 1997 terjadi bencana nasional kebakaran lahan dan hutan yang berlanjut dengan kejadian bencana asap lintas batas negara.

Situasi dan perkembangan ini kemudian berbalik dengan kondisi 1980-2010 di mana kejadian gejala alam La Nina mendominasi dan bertahan selama 30 tahun. Dengan kata lain, kondisi keragaman yang berkembang sejak 2010 hingga awal 2017 adalah dampak gejala alam La Nina yang mendominasi keragaman cuaca dan iklim Bumi dan berdampak di Indonesia.

Kegiatan matahari

Pertimbangan itu didasarkan pada perkembangan kegiatan matahari yang ditunjukkan dengan jumlah bintik matahari. Bintik matahari adalah bentuk proses fisis yang hasil akhirnya berupa pancaran gelombang radiasi matahari atau energi yang bermanfaat dalam proses alami seluruh galaksi termasuk bumi.

Jika jumlah bintik tinggi di atas 150 bintik matahari (sunspot) per bulan, menurut saya, berarti cukup giat. Jika bintiknya kurang dari 150 sunspot per bulan berarti kurang giat. Dari perkembangan kegiatan bintik matahari sejak pertengahan 1970, tampak kegiatan fluktuasi/keragaman sunspot giat 1980-1990 sebagai siklus sunspot nomor 21, siklus nomor 22 periode 1990-2000, siklus nomor 23 periode 2000-2010, dan kini siklus nomor 24 yang berjalan hingga tahun 2020.

Berdasarkan siklus nomor 21, 22, dan 23, puncak kegiatan matahari siklus 150-200sunspot dampaknya adalah gejala alam global El Nino dengan kekeringan di Indonesia. Berawal tahun 2010 yang minimum dan memuncak dengan kegiatan bintik 50-130 sunspot yang berarti menurun kegiatan sunspot.

Tahun 2016, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) mengumumkan mulainya periode dingin: udara terasa dingin bahkan di dataran rendah. Catatan tersebut menghantar kita pada situasi keragaman cuaca dengan episode dingin dengan kegiatan gejala alam La Nina mendominasi. Inilah yang tampak pada periode 2010 hingga awal 2017 yang mungkin akan terus berlanjut.

Periode bumi yang mendingin (global cooling) ini masih akan berlanjut. Dari data curah hujan periode 1960-1990 dari stasiun penakar hujan kawasan Jabodetabek, tampak bahwa awal Januari sampai awal Februari merupakan puncak curah hujan untuk kawasan Jabodetabek.

Kejadian hujan tinggi berdampak terhadap kejadian banjir di kawasan Jabodetabek. Apalagi kini puncak curah hujan bergeser mundur 1-3 dasarian. Pergeseran puncak hujan musim hujan 2016/2017 di dasarian III bulan Februari 2017 untuk kawasan Jabodetabek semata karena posisi angin yang bertiup dan hadirnya beberapa tekanan rendah yang terbentuk sejak akhir 2016 hingga akhir Januari 2017.

Kondisi angin dan pusat tekanan rendah di kawasan belahan utara sekitar Laut China Selatan dan perairan barat Banda Aceh menjadi hambatan perkembangan awan dan hujan saat itu hingga Januari 2017.

Setelah memasuki dasarian II Februari 2017 pusat tekanan rendah di kawasan belahan utara berubah menjadi tekanan tinggi seiring naiknya tekanan udara belahan utara khususnya daratan Asia. Namun, dasarian II Februari 2017 masih bertiup angin dari arah barat-barat daya yang membentuk keseringan awan dan hujan kawasan selatan dan timur Jabodetabek. Dengan demikian, kawasan hujan masih terkonsentrasi di kawasan selatan Jabodetabek khususnya Bogor dan timur kawasan Bekasi.

Memasuki awal dasarian III Februari 2017 angin arah barat- barat laut mendominasi dan mulailah pergeseran curah hujan ke  arah barat, utara, dan timur Jabodetabek. Kemudian mengapa hujan terjadi cukup lama seperti hujan yang terjadi Minggu-Selasa (tanggal 19, 20, dan 21 Februari 2017), seharusnya tidak terjadi awan badai yang menghasilkan hujan lebat dan badai petir. Sepertinya hujan berkepanjangan, diselingi peningkatan hujan dan hadirnya awan badai lebih dari satu atau multicelldalam istilah meteorologi, adalah yang sedang terjadi saat ini.

Mekanisme terjadinya proses adveksi tersebut seperti yang umum terjadi dengan adanya aliran udara dingin dari belahan utara akibat hadirnya tekanan tinggi, sedangkan kawasan selatan dengan udara meski dingin namun lebih hangat. Kondisi inilah yang umumnya terjadi bersamaan dengan adanya daerah pertemuan angin belahan bumi utara dan bumi selatan yang disebut daerah pertemuan angin antar tropis (inter tropical convergence zone/ITCZ).

Daerah awan

ITCZ menjadi daerah pertumbuhan awan badai potensial yang dapat berkembang secara mekanis dengan konvergensinya dan secara thermis dengan konveksi jika ada panas matahari atau adveksi jika kondisi awan menutup kawasan yang bersangkutan. 

Keragaman cuaca dan iklim yang terjadi dan berkembang sepertinya akan didominasi dengan kondisi yang akan sering tertutup awan yang berlanjut dengan hujan. Jika kondisi ini berlanjut ada peluang udara dingin seperti kawasan pegunungan terjadi di dataran rendah. Peluang kekeringan sepertinya kecil terjadi.

Dengan kondisi siklus matahari nomor 24 yang kini berkembang dengan bintik matahari kurang dari 50 hingga 2020, memberi petunjuk dan arah kecenderungan pendinginan lebih dominan dari kondisi hangat.

Maka, peluang keragaman cuaca dan iklim yang telah berkembang sejak 2010 hingga awal 2017 menunjukkan kondisi awan dan hujan berkelanjutan yang terkadang diikuti udara dingin.

Seyogianya kita dapat lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan keragaman cuaca dan iklim yang terjadi khususnya dampak melimpahnya air berupa bencana banjir, banjir bandang, dan longsor.

PAULUS AGUS WINARSO

Dosen Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi & Geofisika

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Hujan di Bulan Februari".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pidana Tambahan Korupsi (Kompas)

Vonis hakim mencabut hak politik terpidana korupsi sedang menjadi tren. Terakhir, hakim mencabut hak politik mantan Ketua DPD Irman Gusman.
TOTO S

Irman dinyatakan terbukti menerima uang Rp 100 juta dari Memi dan Xaveriandy Sutanto. Selain menjatuhkan pidana pokok empat tahun dan enam bulan penjara, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah pidana pokok dijalani. Hak politik yang dimaksud adalah hak untuk dipilih.

KPK memang aktif mengintroduksi pencabutan hak politik. Sejumlah tokoh dan pemimpin lembaga seperti mantan Ketua MK Akil Mochtar, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah juga dicabut hak politiknya. Kita mendukung pencabutan hak politik agar pejabat publik dipimpin orang yang betul-betul bersih dari praktik korupsi.

Namun, juga harus disadari realitas sosiologis di sejumlah tempat menunjukkan masih permisifnya masyarakat terhadap korupsi. Menangnya kepala daerah yang berada dalam status tersangka atau ditahan oleh KPK mempertontonkan bagaimana permisifnya masyarakat terhadap suap atau korupsi. Karena alasan politik pragmatis, koruptor, penyuap, bukanlah menjadi masalah. Karena itulah, langkah KPK dan hakim yang terus mengintroduksi pidana tambahan pencabutan hak politik patut didukung.

Ibarat perang, korupsi yang memiskinkan bangsa adalah perang yang belum berhasil kita menangi. Namun, realitas sosiologis kontemporer juga mempertontonkan bahwa perang melawan korupsi tidaklah semasif pembelaan terhadap isu lain yang terkait dengan kekuasaan. Korupsi dimusuhi jika dilakukan bukan oleh kelompok atau golongannya. Sebaliknya, jika pelaku korupsi yang tertangkap berasal dari kelompoknya, reaksi yang muncul adalah tebang pilih, penjebakan, atau malah konspirasi.

Situasi psikologis masyarakat demikian jelas tidak menolong bangsa ini untuk berperang melawan korupsi. Karena itulah, penegakan hukum progresif dibutuhkan untuk menjadikan vonis korupsi memberikan efek jera, membuat orang untuk berpikir ribuan kali untuk melakukan korupsi.

Selain pencabutan hak politik, dari sisi data kependudukan perlu juga dicantumkan misalnya data eks koruptor atau mantan terpidana korupsi dalam data kependudukan. Boleh jadi hukuman tambahan itu memicu kontroversi karena melanggar hak asasi manusia. Namun, langkah terobosan perlu dilakukan agar bangsa ini bisa keluar dari kubangan korupsi berkepanjangan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Pidana Tambahan Korupsi".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Konflik Seharusnya Bisa Dihindarkan (Kompas)

Tewasnya seorang pria warga Korea Utara yang diduga adalah Kim Jong Nam di Malaysia berbuntut panjang. Hubungan kedua negara itu memburuk.

Kim diduga diracun di Bandara Internasional Kuala Lumpur, awal pekan lalu, dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Polis Diraja Malaysia telah menahan empat tersangka, masing-masing warga negara Malaysia, Korut, Vietnam, dan Indonesia. Polisi mencari empat warga Korut lain yang diduga terlibat pembunuhan tersebut.

Kasus ini menarik perhatian karena Kim Jong Nam adalah putra tertua mendiang pemimpin Korut Kim Jong Il dan kakak tiri pemimpin Korut saat ini, Kim Jong Un. Korea Selatan langsung menuduh Korut berada di balik peristiwa ini dan menyebutnya kekejaman terhadap kemanusiaan dan aksi teroris.

Polisi Malaysia hingga kemarin belum bisa memastikan penyebab kematian. Mereka juga meminta keluarga terdekat korban datang ke Malaysia untuk menjalani tes DNA dan memastikan identitas korban. Namun, Duta Besar Korut untuk Malaysia Kang Chol bereaksi keras dan menyebut investigasi polisi Malaysia bermotif politik.

Dia menuntut jenazah dikembalikan ke Korut dan pemerintahnya dilibatkan dalam penyelidikan. Otopsi dinilai mencurigakan karena setelah sepekan penyebab kematian belum diketahui. Kang Chol juga mengatakan tak percaya pada proses penyelidikan. Belakangan, Kedubes Korut menyatakan keraguan bahwa korban adalah Kim Jong Nam. Mereka mengkritik otoritas Malaysia yang mensyaratkan kehadiran keluarga dekat korban sebelum jenazah bisa dibawa pulang.

Wajar jika pernyataan keras Kang Chol membuat berang. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut pernyataan itu kasar dan tak diperlukan. Kementerian Luar Negeri Malaysia pun memanggil pulang Dubes Mohamad Nizan Mohamad dari Pyongyang.

Hubungan Malaysia dan Korut terbilang cukup dekat sejak Malaysia membuka kedutaan besar di Pyongyang pada 2003. Bahkan, Malaysia menjadi negara pertama yang warganya dibebaskan dari visa masuk ke Korut sejak 2009 untuk mendorong pariwisata negeri itu.

Melihat kedekatan kedua negara, menjadi pertanyaan mengapa Korut ngotot tidak mengakui penyelidikan yang dilakukan Malaysia. Sikap Korut seolah menegaskan tuduhan Korsel dan dugaan komunitas internasional bahwa Pemerintah Korut bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut dan tidak ingin kasus tersebut terbongkar.

Malaysia bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini karena pembunuhan itu terjadi di Malaysia. Akan lebih baik apabila Korut menghormati otoritas Malaysia untuk menginvestigasi kasus tersebut, termasuk dengan memfasilitasi kedatangan keluarga terdekat korban ke Kuala Lumpur untuk mempercepat identifikasi korban.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Konflik Seharusnya Bisa Dihindarkan".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Birokrasi Jadul di BPN Yogya//Tanggapan RS Pelni (Surat Pembaca Kompas)

Birokrasi Jadul di BPN Yogya

Ini perihal revolusi mental yang belum menyentuh birokrasi di kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta dalam hal pengurusan roya/ bebas tanggungan atas sertifikat rumah saya.

Sebelum mengurus roya, saya mencari informasi persyaratan yang dibutuhkan ke petugas front office/informasi di kantor BPN kota Yogyakarta. Selain penjelasan, saya juga mendapatkanleaflet resmi yang berisi informasi persyaratan yang dikeluarkan oleh BPN Kota Yogyakarta.

Setelah melengkapi semua persyaratan, Kamis, 9 Februari 2017, saya menghadap petugas bagian roya bertemu dengan Ibu N untuk memasukkan dokumen. Namun, saya sangat kecewa karena ada banyak hal tambahan ia minta yang tidak ada dileaflet resmi BPN. Ia mengharuskan saya merombak dokumen yang sudah saya siapkan. Saya disalahkan karena tidak menanyakan informasi persyaratan pengurusan roya kepadanya, juga menyalahkan petugas front office yang tidak mengarahkan saya untuk menemui Ibu N.

Berikut adalah hal-hal yang ia tambahkan. Pertama, fotokopi sertifikat kurang banyak. Menurut dia, yang asli dikembalikan ke pemilik dan fotokopi diambil untuk arsip BPN. Hal ini tidak disebutkan oleh petugas front office dan tidak ada dalam leaflet resmi.

Kedua, perlu fotokopi KTP pimpinan bank pemberi kredit. Padahal, sebelumnya dokumen-dokumen dari bank tidak perlu dilengkapi dengan fotokopi yang dimaksud.

Selanjutnya, ketiga, surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 oleh istri saya selaku pemberi kuasa harus diperbaiki dengan tanda tangan mengetahui dari RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Padahal, tidak ada informasi ini baik oleh petugasfront office maupun di leaflet resmi. Contoh surat kuasa format BPN tidak diberikan sehingga tidak adanya kata: "kuasa untuk mengambil sertifikat" menjadi masalah. Lucu juga kalau RT dan RW (bukan pejabat publik), juga lurah dan camat dilibatkan untuk mengetahui surat kuasa pengurusan roya dari istri kepada suami sendiri.

Surat permohonan yang sudah saya tanda tangani di atas meterai Rp 6.000 disalahkan karena tidak ada nomor surat kuasa dari kecamatan. Saya diharuskan membuat ulang.

Demikian birokrasi aneh yang saya alami. Dari peristiwa ini, wajar saja banyak calo pengurusan dokumen di Indonesia karena informasi resmi ternyata juga tidak bisa dipercaya. Saya masih menunggu emosi stabil untuk menjalankan birokrasi personal Ibu N tersebut.

DJOKO MADURIANTO SUNARTO

Jalan Pugeran Barat, Yogyakarta

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan Ny Yulia Pratiwi dari Althia Park, Bintaro, yang dimuat di Surat kepada Redaksi Harian Kompas (Senin, 13/2). Hal-hal yang disampaikan menjadi masukan berharga untuk terus memperbaiki kinerja agar menjadi tempat terbaik dalam pelayanan kesehatan.

Mengenai pembatasan jumlah pasien BPJS, sebenarnya RS Pelni tidak menjalankan hal seperti itu. Kami menyediakan lebih dari satu dokter untuk setiap spesialisasi yang jadwalnya dipublikasikan melalui poster, TV internal, brosur, dan situs web. Pasien bebas memilih dokter sesuai jadwal yang diinginkan. Hal ini berlaku untuk semua pasien, baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien lainnya.

Instalasi Rawat Jalan RS Pelni melayani peserta BPJS Kesehatan/Askes, jaminan perusahaan, asuransi swasta, dan lainnya, Senin sampai Jumat, pukul 06.30 hingga pukul 21.00, dan Sabtu pukul 06.30 hingga 13.30.

Kami menyediakan loket khusus perjanjian dan pendaftaran via telepon (021-5306901 ext 1242) dari pukul 07.30 sampai pukul 15.00 agar pasien lebih nyaman dan bisa menyesuaikan kedatangannya. Pasien yang telah terdaftar tidak perlu datang di luar jam yang telah ditentukan. Kami mengimbau agar para peserta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan layanan rawat jalan di sore dan malam hari saat antrean relatif berkurang.

Kami memohon maaf jika pelayanan kami masih menimbulkan ketidaknyamanan. RS Pelni terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua pasien demi menjalankan amanat undang-undang dan peraturan menteri kesehatan.

Demikian surat jawaban ini kami buat demi memenuhi hak dan kewajiban kami dalam berperilaku melalui media massa.

FATHEMA DJAN RACHMAT

Direktur Utama RS Pelni, Petamburan, Jakarta Barat

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi"

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Menakar Putaran Kedua (DJAYADI HANAN)

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan hasil real count yang ditayangkan laman Komisi Pemilihan Umum, putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 tinggal menunggu penghitungan dan pengumuman resmi saja.

Tidak ada satu pasangan calon pun yang berhasil memperoleh suara lebih dari 50 persen. Pasangan calon nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, hampir pasti berada di posisi ketiga. Putaran kedua akan diikuti pasangan calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Perhatian kini tertuju pada dinamika kompetisi putaran kedua. Pertanyaan utamanya ada dua: ke manakah partai-partai pendukung Agus-Sylvi akan mengalihkan dukungannya dan ke manakah pemilih pasangan calon ini akan berlabuh? Dua pertanyaan ini disebut utama dengan asumsi pemilih pasangan calon nomor urut dua dan tiga akan tetap solid mendukung mereka di putaran kedua.

Jika melihat karakteristik pemilih dan partai pendukung pasangan calon nomor urut satu, pasangan calon nomor urut tiga memang punya peluang lebih besar untuk memperoleh limpahan suara karena karakteristik pemilihnya mirip. Namun, putaran kedua baru akan berlangsung sekitar dua bulan lagi, yakni 19 April 2017. Banyak hal bisa terjadi selama dua bulan tersebut. Sejumlah kejutan bisa saja muncul.

Maka, untuk sementara kita harus mengatakan putaran kedua akan berlangsung sangat ketat, bahkan sengit. Kedua pasangan calon memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di atas kertas, kedua hal ini bisa membuat pertarungan pasangan calon nomor urut dua melawan pasangan calon nomor urut tiga berimbang, seperti pada putaran pertama.

Koalisi partai

Meski pergerakan di tingkat elite belum tentu diikuti oleh pendukungnya di kalangan pemilih, dukungan partai tetap penting sebagai simbol, sebagai tambahan potensi mesin politik, dan untuk tambahan suara dari pendukung partai yang masih punya kedekatan emosional dengan partai atau elite partai. Sekecil apa pun tambahan dukungan diperoleh tetap akan penting mengingat putaran kedua diasumsikan berlangsung ketat dan sengit.

Yang juga penting, meraih dukungan partai minimal mengurangi potensi partai tersebut untuk membantu pihak lawan. Dengan kata lain, partai-partai yang mendukung pasangan calon nomor urut satu jelas akan menjadi rebutan pasangan calon nomor urut dua dan nomor urut tiga.

Di atas kertas, ada tiga partai yang paling mungkin bergabung dengan pasangan calon nomor urut dua: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketiga partai ini bagian dari koalisi besar pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Nasdem, dan Hanura. Atas dasar itu, ketiga partai pengusung pasangan calon nomor urut satu lebih masuk akal diprioritaskan oleh pasangan calon nomor urut dua yang diusung dan didukung keempat partai pendukung pemerintah tersebut.

Namun, jika benar ketiga partai berpindah ke pasangan calon nomor urut dua, tantangan besarnya adalah bagaimana mentransformasi sikap elite partai menjadi sikap para pemilih pendukung partai. Mengingat kecenderungan pemilih Jakarta yang lebih independen dan biasanya ketokohan figur lebih penting bagi pemilih dalam pilkada, sangat tidak mudah melakukan transformasi ini. Misalnya, menurut berbagai survei SMRC sepanjang 2016 hingga awal 2017, lebih dari 75 persen pemilih Jakarta memutuskan sendiri pilihannya.

PKB secara tradisional mungkin menunjukkan kaitan emosional yang cukup dekat antara elite dan para pendukungnya. Ini bisa menjadi peluang bagi pasangan calon nomor urut dua. Dengan menggandeng PKB, warga Nahdlatul Ulama (NU) yang biasanya cenderung memilih PKB diharapkan juga akan mengikuti pergerakan elite partai. Tantangannya adalah sejumlah tokoh NU, seperti Kiai Ma'ruf Amin, kelihatan cenderung kurang berpihak kepada pasangan Basuki-Djarot. Sampai tingkat tertentu hal yang sama bisa juga terjadi pada PPP, yang sebagian pemilihnya mirip dengan pemilih PKB.

Yang juga sangat mungkin, partai-partai pendukung pasangan calon nomor urut satu akan menentukan sikap berdasarkan kecenderungan pilihan pendukungnya di putaran pertama. Data untuk ini pasti tersedia di partai masing-masing. Dalamexit poll SMRC pada hari pemungutan suara lalu, sekitar 70 persen pemilih PAN, 60 persen pemilih PKB, dan 50 persen pemilih PPP memilih pasangan calon tiga.

Ini artinya pemilih ketiga partai tersebut punya kecenderungan memilih Anies-Sandi. Kalau kecenderungan ini yang dipakai, maka ketiga partai ini juga sangat mungkin bergabung dengan pasangan calon nomor urut tiga. Dengan kata lain, tarik-menarik terhadap dukungan tiga partai pendukung Agus-Sylvi ini akan berlangsung sengit.

Menurut logika politik konvensional, Partai Demokrat adalah yang paling sulit diajak bergabung ke pasangan calon nomor urut dua. Selain bukan bagian dari koalisi pendukung pemerintah yang dimotori PDI-P, hubungan ketua umum partai ini dengan Ketua Umum PDI-P masih belum mulus. Beberapa peristiwa politik menjelang hari pemungutan suara 15 Februari makin menguatkan ketegangan antara Partai Demokrat dan PDI-P beserta pendukung masing-masing, bahkan antara Ketua Umum Partai Demokrat dan pihak Istana.

Apakah ini berarti Partai Demokrat akan lebih mudah ke Anies-Sandi? Mungkin saja, tapi belum tentu. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum biasanya sangat memperhatikan kecenderungan pilihan politik publik, yang dalam hal ini berarti pemilih partainya. Di antara pendukung pasangan calon nomor urut satu, pemilih Demokrat adalah yang paling solid. Menurut data exit poll SMRC, sekitar 64 persen pemilih Demokrat mendukung Agus-Sylvi, 24 persen mendukung Anies-Sandi, dan 12 persen mendukung Basuki-Djarot.

Soliditas pendukung Demokrat memang mungkin terjadi karena ketokohan SBY yang masih mendominasi. Pergerakan SBY berpotensi untuk diikuti pendukungnya. Mengingat dukungan elektoral partai ini ada di kisaran 10 persen, maka posisi Demokrat, dan SBY, kembali penting, mungkin juga seksi.

Memahami pemilih dan pergerakannya

Exit poll SMRC menemukan lima alasan utama masyarakat memilih pasangan calon nomor urut satu. Kelimanya secara berurutan adalah karena program yang meyakinkan (27,4 persen), alasan terkait agama (17,7 persen), karena pilihan keluarga (16,5 persen), karena dianggap memperjuangkan rakyat kecil (13,4 persen), dan karena kampanyenya paling diingat (11 persen). Ada sejumlah alasan lain dengan persentase yang jauh lebih kecil.

Alasan agama tampaknya langsung dapat kita gunakan sebagai alat prediksi. Perolehan suara pasangan calon satu ada di kisaran 17 persen. Ini berarti, ada sekitar 3 persen pemilih pasangan calon satu memilih karena alasan agama. Di putaran kedua, sangat besar kemungkinan pasangan calon tiga memperoleh tambahan 3 persen dari pergerakan pemilih ini. Jika analisis ini benar, tersisa 14 persen pemilih Agus-Sylvi yang masih bisa diperebutkan.

Jika menggunakan agama sebagaipredictor, kemungkinan besar cara berpikir pemilih di putaran pertama dilakukan secara dua tingkat. Pemilih Muslim yang banyak dipengaruhi agama dalam keputusan memilih pertama-tama memilah ketiga pasangan calon menjadi dua bagian: calon gubernur Muslim dan calon gubernur non-Muslim. Selanjutnya, karena ada dua calon gubernur Muslim, maka pilihan dijatuhkan atas pertimbangan faktor-faktor di luar agama.

Menurut exit poll yang sama, Anies- Sandi dipilih karena alasan memiliki program yang meyakinkan (39 persen), alasan agama (20,3 persen), pilihan keluarga (11,2 persen), kampanyenya paling diingat (10 persen), memperjuangkan rakyat kecil (9 persen), dan sejumlah alasan lain. Jadi, kalau kita bandingkan alasan memilih pasangan calon nomor urut satu versus pasangan calon nomor urut tiga, tampak faktor agama tidak begitu menonjol.

Akan tetapi, kalau kita rinci distribusi pemilih berdasarkan agama kepada ketiga pasangan calon, di kalangan Muslim, menurut exit poll itu, 47 persen memilih Anies-Sandi, 34 persen memilih Basuki- Djarot, dan 19 persen memilih Agus-Sylvi. Dengan kata lain, 66 persen pemilih Muslim memilih calon gubernur Muslim. Jumlah pemilih Muslim di Jakarta ada sekitar 86 persen.

Dengan asumsi angka partisipasi pemilih secara demografi terdistribusi secara proporsional dibandingkan yang tidak memilih, ini berarti ada sekitar 56,7 persen pemilih Muslim (di antara 86 persen) yang memilih atas dasar keyakinan agama. Angka ini dikonfirmasi oleh data lain dari exit poll yang menemukan bahwa sekitar 56 persen pemilih Jakarta setuju bahwa orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang bukan Islam. Kesimpulannya, faktor agama menjadi faktor yang penting dalam pilkada DKI putaran pertama.

Sementara itu, kekuatan utama pasangan calon nomor urut dua adalah posisinya sebagai petahana. Alasan utama Basuki-Djarot dipilih adalah karena program yang paling meyakinkan (67,4 persen), paling memperjuangkan rakyat kecil (15,6 persen), pilihan keluarga (8,8 persen), kampanyenya paling diingat (5 persen), dan sejumlah alasan lain. Data exit polljuga menemukan hal yang konsisten dengan data berbagai survei sebelum pilkada soal tingkat kepuasan publik kepada petahana, yaitu di kisaran 70 persen.

Inilah alasan mengapa petahana masih bisa unggul tipis dari lawan-lawannya. Namun, keunggulan sebagai petahana ini memperoleh tantangan serius, antara lain, dari faktor sosiologis.

Kalau kita sederhanakan, ada dua faktor utama yang bertarung dalam pilkada DKI putaran pertama: faktor sosiologis dan faktor ekonomi-politik (evaluasi terhadap petahana). Tentu saja kedua faktor ini dalam kenyataannya bukan faktor tunggal. Keduanya berjalin berkelindan dengan faktor lain.

Pada putaran kedua nanti, kedua faktor utama ini tetap akan berpengaruh. Namun, seberapa besar pengaruhnya, masih bergantung pada banyak hal lainnya. Faktor personalitas atau kualitas personal kandidat, baik dari segi kapasitas maupun emosional, juga memengaruhi sikap pemilih. Faktor pengaruh agama, menurut temuan berbagai survei hingga exit poll, tidak bersifat tetap. Sebelum akhir Oktober atau November, jumlah pemilih Jakarta yang meyakini orang Islam tidak boleh dipimpin non-Muslim ada di kisaran maksimal 30-35 persen.

Namun, berbagai peristiwa, seperti dugaan penodaan agama, membuat sentimen ini meningkat, hingga ke angka 50-an persen. Ia sempat turun lagi setelah pertengahan Desember ketika suasana panas politik mulai turun. Menjelang hari pemungutan suara, faktor ini kembali menguat. Sejumlah faktor lain juga mungkin berpengaruh: manajemen isu di kedua pasangan calon (termasuk di dalamnya sidang dugaan penodaan agama), intensitas proses sosialisasi selama dua bulan ke depan, dan peristiwa-peristiwa yang muncul secara tidak terduga. Maka, belum ada kandidat yang bisa ongkang-ongkang kaki menuju 19 April 2017. Putaran kedua is still anybody's game!

DJAYADI HANAN

Direktur Eksekutif SMRC; Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Menakar Putaran Kedua".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Restorasi Kerukunan Bangsa (AB SUSANTO)

Kemenangan Donald Trump, dan kegaduhan yang ditimbulkannya, seolah menggoyang sistem demokrasi AS yang telah berumur dua abad lebih.
TOTO S

Penolakan sebagian rakyat AS terhadap kemenangan Trump berlanjut terhadap ketidaksepakatan atas berbagai kebijakannya. Mekanisme penyelesaian konflik dalam sistem demokrasi AS yang telah mapan seolah tak mampu menyerap konflik pilpres dan pasca-pilpres dan telah membelah rakyat  AS.

Apa yang terjadi di AS jadi pelajaran berharga bagi kita karena kegaduhan juga menyertai pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, yang kali ini terasa berbeda. Pusaran konflik yang menyertai pilkada kali ini cukup tinggi sehingga representasi partai politik  di parlemen sudah tak mampu mengartikulasi aspirasi politik yang ada dan meluber ke jalanan.

Pertanyaannya: apakah semua konflik ini terkubur setelah pilkada atau masih menyisakan bara seperti kondisi di AS? Kuat dugaan kondisinya akan tetap membara. Jika ini terjadi, tujuan pilkada untuk memilih pemimpin tidak tercapai. Efektivitas kepemimpinan terjerat oleh bara ketidakstabilan. Pengotakan yang terjadi pada saat pilkada akan semakin mengeras dan menjadi tembok pemisah yang permanen, tersekat saling curiga dan benci.

Pilkada DKI akan memikul biaya sosial yang tinggi, baranya akan berlanjut dan membesar sampai pilpres mendatang. Kerukunan bangsa berada dalam posisi genting ketika konflik dimanifestasikan dengan tak saling bicara, penghinaan, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya pribadi, penebaran berita-berita bohong (hoaks), sektarian, mempermalukan orang di muka umum, hingga demonstrasi yang berujung pada bentrokan.

Demi masa depan

Kita tidak bisa berpangku tangan sampai semuanya terlambat. Harus ada terobosan untuk memecah kebuntuan ini. Perlu wadah dalam mengupayakan mediasi dan rekonsiliasi, menjembatani para elite politik yang "mati langkah".

Wadah ini  tidak hanya bertindak sebagai pengurai masalah yang telah terjadi, juga melakukan tindakan preventif agar tidak timbul masalah yang mengancam kerukunan bangsa. Wadah ini perlu dilembagakan, bukan hanya bersifat ad hoc yang hanya terbentuk tatkala ada masalah.  Perlu diwacanakan dalam bentuk "Dewan Kerukunan Nasional", yang anggotanya berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan golongan. Tupoksinya dijabarkan secara lugas sebagai penjabaran dari mediasi dan rekonsiliasi.

Dalam mediasi, tugas utamanya adalah  mendorong elite politik agar bersepakat menggeser ekspektasi dan "sepakat untuk tidak sepakat". Mediasi merupakan sebuah cara demokratis untuk memecahkan konflik lantaran semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pendapatnya.

Melalui mediasi, permasalahan diselesaikan tanpa terkungkung hierarki dan tanpa sikap otoriter. Mediasi jadi sebagai sarana rekonsiliasi pragmatis, yang tidak terlalu dalam merunut akar historis pihak-pihak yang berseteru. Orientasinya bersifat jangka pendek, serta jika mau jujur lebih merupakan permasalahan di lingkungan elite. Penyelesaian yang melandasi rekonsiliasi ini lebih menekankan bagaimana agar pesta demokrasi yang berlangsung ini tidak menjadi zero sum conflict.

Namun, Dewan Kerukunan  Nasional tidak hanya menangani rekonsiliasi pragmatis belaka yang bersifat temporer, tetapi rekonsiliasi historis yang menelusuri  sumber konflik yang mengakar. Selama akarnya belum ditangani secara tuntas, sewaktu- waktu dapat  "digoreng" untuk kepentingan tertentu.

Konflik nilai dan ketimpangan ekonomi acap menjadi penyebabnya. Pendekatan ini tentu memerlukan energi yang besar, berkesinambungan, memerlukan waktu yang lama dan perhatian yang sangat serius. Alhasil, lembaga permanen diperlukan kehadirannya.

Pelembagaan penting untuk dilakukan karena rekonsiliasi merupakan sebuah proses. Sebagaimana proses munculnya konflik yang acap berlangsung lama,  rekonsiliasi juga merupakan proses yang kelangsungan tetap harus dijaga. Pelembagaan ini bertujuan untuk membantu hadirnya struktur organisasi yang mempromosikan dan menangani resolusi konflik secara efektif

Dewan Kerukunan Nasional akan menjadi  pihak ketiga yang berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dalam kerangka penyelesaian konflik sehingga harus memelihara citra sebagai pihak yang netral dan non-partisan. Citra ini sangat penting karena kedua belah pihak sedang dipenuhi oleh rasa saling curiga yang sangat tinggi. Sekali citra memihak dilontarkan oleh salah satu pihak, maka fungsi mediasi tidak akan efektif lagi.

Peran Dewan Kerukunan Nasional adalah sebagai pihak ketiga yang dipandang netral, dengan tujuan utamanya menemukan solusi "menang-menang", yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Dewan Kerukunan Nasional tidak diperkenankan untuk menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar karena sesungguhnya tugasnya adalah "tugas untuk menghadapi masa depan" dan bukan "menjadi wasit" terhadap kesalahan tiap-tiap pihak dengan mengorek masa silam.  

AB SUSANTO

PENDIRI THE JAKARTA CONSULTING GROUP; MEDIATOR PROFESIONAL BERSERTIFIKAT

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Restorasi Kerukunan Bangsa".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Perjanjian Batal karena Bahasa (HUALA ADOLF)

Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi. Bahasa juga adalah sarana untuk menyampaikan hasrat, pendapat, dan argumentasi kepada pihak lainnya. Karena itu, bahasa memiliki peran sosial penting di dalam hubungan bermasyarakat.

Akan tetapi, jika bahasa dikaitkan dengan hukum berupa perjanjian atau kontrak, bahasa bisa jadi petaka. Petaka timbul karena di negeri ini jika perjanjian dengan pihak asing tidak menggunakan bahasa Indonesia, perjanjian itu menjadi batal. Itulah esensi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun lalu dalam sengketa antara pihak swasta Indonesia dan swasta asing.

Kedua pengusaha mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian yang ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam pelaksanaannya, kerja sama melahirkan sengketa. Pihak swasta nasional membawa keabsahan perjanjian berbahasa asing ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan pengadilan cukup mengejutkan. Pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena melanggar UU.

Dasar hukum pengadilan adalah UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa). UU Bahasa ini mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan WNI (Pasal 31).

Putusan pengadilan tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (putusan nomor 601 K/PDT/2015) menguatkan putusan PN Jakarta Barat. Menyusul putusan ini, menurut seorang pejabat pengadilan, terdapat dua kasus serupa yang memintakan pembatalan perjanjian dagang berbahasa asing ini ke PN Jakarta Pusat. Dikhawatirkan akan muncul pula permintaan serupa di PN lainnya di Tanah Air. Jika keadaan ini terus berkembang, ketidakpastian hukum dan usaha di Tanah Air akan sangat terganggu.

Ketentuan Pasal 31 UU Bahasa cukup kontroversial. Putusan pengadilan mengenai keabsahan perjanjian berbahasa asing menimbulkan rasa waswas di kalangan pengusaha, termasuk investor asing. Juga di kalangan masyarakat, ketentuan yang mewajibkan bahasa Indonesia dalam perjanjian melahirkan pro dan kontra cukup panas.

Menabrak prinsip hukum

Posisi tulisan ini adalah kontra terhadap pasal tersebut. Alasannya, terdapat prinsip-prinsip hukum yang tertabrak. Pertama, prinsip sahnya perjanjian. Pandangan umum mengenai syarat sahnya perjanjian tidak bergantung pada syarat bahasa. Sahnya perjanjian selama ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) syarat kecakapan para pihak; (3) obyek tertentu; dan (4) kausa atau obyek perjanjian yang halal.

Kedua, hukum perdagangan atau hukum perjanjian mengakui prinsip kebebasan berkontrak. Termasuk di dalam prinsip ini adalah kebebasan para pihak memilih hukum yang berlaku untuk perjanjian, memilih forum yang menyelesaikan sengketa, atau memilih bahasa yang digunakan dalam perjanjian. Prinsip kebebasan memilih bahasa mencakup apakah bahasa yang akan digunakan dan apakah kesepakatan bahasa yang ini diwujudkan secara tertulis atau lisan.

Ketiga, dalam transaksi dagang atau investasi, bahasa Inggris sudah dipandang sebagai lingua franca, suatu bahasa pergaulan atau pengantar di dunia. Bahasa Inggris sudah diakui sebagai salah satu bahasa resmi PBB. ASEAN telah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan di antara anggota ASEAN.

Bahasa Inggris juga sudah diterima sebagai bahasa perdagangan. Suatu bahasa yang sudah dipandang lingua franca, berlaku umum, tidaklah tepat jika dibatalkan karena adanya persyaratan bahasa nasional tertentu.

Untuk menghindari atau meredam keresahan yang lahir karena adanya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, peran pengadilan jadi penting. Sistem hukum kita tidak mengenal preseden. Hal ini ada baiknya untuk isu sekarang ini. Mahkamah Agung dapat membuat petunjuk teknis kepada jajaran pengadilan di bawahnya mengenai tidak dikenal lembaga preseden ini.

MA dapat pula membuat petunjuk teknis mengenai syarat bahasa ini sebagai suatu syarat wajib yang soft-law. Dalam UU Bahasa tidak disebutkan sanksi apa akan dijatuhkan jika syarat bahasa ini tidak dilaksanakan.

Soft law dalam arti kewajiban yang sifatnya tidak memaksa terdapat dalam norma hukum lainnya. Contoh ketentuan seperti ini adalah Pasal 12 UU No 24/2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 12 mensyaratkan adanya terjemahan teks perjanjian internasional ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam praktik cukup banyak perjanjian internasional yang belum diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia.

Tidak dilaksanakannya terjemahan ini tidak menjadi alasan terlanggarnya perjanjian internasional. Tidak ada atau belum adanya terjemahan tidak menyebabkan cacat hukum bagi perjanjian internasional yang pemerintah ratifikasi.

Karena terkait dengan pelaksanaan UU, peran MA sangat penting. MA tidak perlu segan mengeluarkan petunjuk teknis tentang sifat soft law ini. Peran pemerintah dan DPR juga sangat penting. Kedua lembaga tinggi negara ini dapat bersama-sama mengamandemen bunyi ketentuan Pasal 31 UU Bahasa. Kata wajib dalam pasal tersebut perlu dicabut.

Bantuan MA, presiden, dan DPR sangat dinantikan. Masyarakat dan dunia usaha sangat menantikan peran ketiga lembaga tinggi negara ini agar suasana ketidakpastian hukum mengenai bahasa perjanjian dapat segera terobati.

HUALA ADOLF

Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Perjanjian Batal karena Bahasa".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.