Bidvertiser

Tutorial Belajar Menyetir Mobil Manual

Sabtu, 20 Januari 2018

ARTIKEL OPINI: Pasangan Calon Pilkada 2018 (ADITYA PERDANA)

HANDINING

credit="handining

Pada 10 Januari 2018, semua provinsi dan kabupaten/kota yang akan melak- sanakan pemilihan kepala daerah langsung telah menyelesaikan tahap pendaftaran calon secara serentak.

Berdasarkan data yang tercantum dalam laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 10 Januari malam, tercatat sebanyak 573 pasangan calon (paslon) mendaftar untuk bertarung di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dari data yang sudah dapat diakses oleh publik dengan baik, ada beberapa isu menarik yang diperhatikan, di antaranya jumlah paslon di setiap daerah, status pekerjaan, aspek jender, dan pola koalisi yang terbangun. Tulisan singkat ini ingin memberikan alasan dan argumen politik dari isu-isu tersebut.

2-3 paslon

Berdasarkan data sementara pencalonan, diperkirakan hanya ada 2-3 paslon yang berkompetisi di pilkada setiap wilayah pada Juni mendatang. Sebanyak 18 persen wilayah memiliki dua pasangan, 34 persen wilayah memiliki tiga paslon, dan 25 persen memiliki empat paslon. Sebanyak 7,6 persen wilayah, untuk sementara, akan diikuti oleh satu paslon alias calon tunggal. Apabila dibandingkan dengan periode pilkada sebelumnya (2017 dan 2015), terjadi peningkatan jumlah paslon tunggal, terjadi penurunan jumlah dua paslon, dan terjadi peningkatan jumlah tiga dan empat paslon.

Calon tunggal meningkat dikarenakan partai politik ingin mencalonkan kandidat yang populer dan disukai pemilih, seperti petahana. Sebaliknya, 3-4 calon yang diajukan di rata-rata wilayah belum tentu memiliki potensi kemenangan yang berbeda jika dibandingkan dalam pencalonan tunggal. Meski demikian, bagi elite partai politik, terutama di pusat, berkompetisi di setiap daerah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka persiapan Pemilu 2019 untuk melihat kesiapan mesin partai.

Sementara dalam pilihan jender, data tersebut menyatakan bahwa sebanyak 8,8 persen perempuan akan terlibat dalam pilkada pada tahun 2018. Sebanyak 6,1 persen perempuan terlibat di pemilihan gubernur, 7,4 persen perempuan mengikuti pemilihan bupati, dan 12,1 persen mengikuti pemilihan wali kota. Apabila dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, Pilkada 2018 mengalami peningkatan jumlah perempuan lebih sedikit (tahun 2017 sebanyak 7,4 persen dan 2015 sebanyak 7,3 persen).

Meskipun dalam pemilu legislatif telah ditetapkan adanya langkah afirmatif terhadap kandidat perempuan dalam pencalonan, hal yang sama sulit diterapkan dalam pilkada. Artinya, kandidat perempuan di pilkada masih dianggap sebelah mata oleh elite partai politik laki-laki karena kurang modal finansial dalam kampanye dan juga potensi keterpilihannya rendah. Oleh karena itu, elite partai merasa bahwa kandidat perempuan dianggap bukan prioritas utama dalam pilkada saat ini.

Petahana, anggota Dewan, atau jenderal?

Sejumlah 1.102 orang mencalonkan diri di 167 wilayah. Dari angka tersebut, sebanyak 19 persen adalah petahana yang mencalonkan diri dalam posisi yang sama ataupun posisi yang berbeda dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Sementara para anggota DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 20 persen juga ikut mencalonkan dengan posisi yang beragam.

Sisanya adalah PNS dan swasta yang ikut terlibat dalam pencalonan ini. Lalu bagaimana aparat TNI/Polri? Di tahun ini, ada delapan perwira TNI dan tujuh aparat Polri yang mengikuti pilkada. Hal ini menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan pada tahun lalu, hanya sebanyak dua orang dari TNI dan dua orang dari Polri.

Data berbasiskan latar belakang pekerjaan ini menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, para petahana adalah peserta yang dinantikan dan ditunggu oleh pemilih. Dengan demikian, wajar apabila para petahana ini memutuskan lanjut dalam kompetisi pilkada baik dalam mempertahankan posisinya saat ini maupun bergeser ke posisi yang lebih tinggi seperti gubernur.

Kedua, para politisi yang duduk di lembaga legislatif pun juga calon-calon yang diyakini akan mengikuti pertarungan pilkada. Selain memiliki ikatan batin dengan pemilih di daerah-daerah pemilihannya, pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola pemerintahan adalah modal penting yang sudah mereka kuasai.

Ketiga, para aparat pemerintah, baik militer maupun sipil, juga memutuskan untuk berkompetisi di pilkada ini. Sayangnya, para jenderal TNI/Polri yang masih aktif tersebut diyakini sudah bergerilya dalam memperkenalkan namanya di daerah beberapa bulan sebelum proses pencalonan di KPU berakhir.

Menguatnya poros koalisi

Banyak orang berpendapat bahwa pola koalisi dalam pilkada saat ini akan relatif sama dengan Pemilu 2014 dan juga bagian dari persiapan Pemilu 2019. Saya melihat terjadi penguatan poros koalisi yang dipimpin oleh PDI-P dan Gerindra di 24 provinsi yang sudah dan sedang melaksanakan pilkada. Sayangnya, poros koalisi di provinsi tersebut tidaklah konsisten.

Misalnya, Gerindra tidak selalu melakukan koalisi dengan PKS di semua provinsi yang ada; PDI-P pun juga demikian, tidak selalu dengan Hanura, Nasdem, PPP, ataupun Golkar. Delapan poros PDI-P dan lima poros Gerindra yang terbentuk dalam pilkada provinsi di 2015 dan 2017 hanya berhasil menang di tiga dan empat provinsi.

Pembentukan koalisi sebenarnya lebih mengedepankan hal yang pragmatis, yaitu soal kecukupan suara atau jumlah kursi yang disyaratkan oleh KPUD. Meskipun elite parpol mengedepankan aspek kedekatan program atau ideologis dalam interaksi awal pembentukan koalisi, pada akhirnya pembentukan itu hanya ingin memperhitungkan suara sebagai syarat tersebut.

Di luar isu-isu yang sebenarnya dapat dilihat dalam data dan angka statistik di sistem informasi pilkada dalam laman KPU RI tersebut, ada hal yang juga relevan dibicarakan, yaitu masih menguatnya calon dari dinasti politik dan orang kuat lokal. Siapa yang dimaksud dinasti politik? Paling tidak, saya mereferensikan mereka yang memiliki ikatan emosional dan kekerabatan dengan pejabat saat ini ataupun sebelumnya.

Sementara "orang kuat lokal" (local strongmen) adalah kandidat yang memiliki afiliasi ataupun kedekatan politik dengan tokoh informal, klan, keluarga, ataupun komunitas tertentu di tingkat lokal. Paling tidak, ada 12 calon yang diidentifikasi dari dinasti dan 10 orang yang berafiliasi dengan orang kuat lokal. Fenomena ini, tampaknya, terus berlanjut dan dipelihara oleh elite politik nasional dan lokal karena memiliki potensi dalam kemenangan pilkada.

Inilah kiranya profil para paslon yang akan bertarung dalam Pilkada 2018. Kita akan terus memantau kiprah mereka dalam masa kampanye yang akan segera dimulai.

Aditya Perdana

Direktur Pusat Kajian Politik FISIP UI

Kompas, 20 Januari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Idealisme Reunifikasi dan Realitasnya (Kompas)

Persiapan keikutsertaan Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan menyuguhkan perkembangan menarik yang tidak terduga.

Sebagaimana diberitakan harian ini pada Jumat, Korsel dan Korut sepakat berparade bersama saat berlangsungnya upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin, bulan depan. Selain itu, sebelumnya, mereka juga sepakat membentuk tim hoki es putri gabungan yang akan berlaga dalam Olimpiade tersebut.

Kesepakatan ini merupakan hasil sejumlah pembicaraan kedua belah pihak. Pertemuan di antara mereka terwujud setelah pada awal 2018 Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mulai membuka diri dengan menyatakan keinginannya mengirim kontingen ke Olimpiade Musim Dingin.

Negara-negara di dunia umumnya menyambut baik dialog Korsel-Korut. Mereka berharap pertemuan kedua negara dapat menjadikan Semenanjung Korea damai dan tidak lagi menyuguhkan ketegangan. Namun, Amerika Serikat dan Jepang mengingatkan bahwa kesediaan Korut bertemu Korsel sangat mungkin bertujuan agar sanksi atas Pyongyang diperingan. Dengan kata lain, sejumlah negara melihat pertemuan Korut-Korsel tak bisa dijadikan indikasi bahwa Pyongyang mau menghentikan pengembangan senjata, khususnya nuklir.

Terlepas dari pandangan dunia internasional terhadap pembicaraan Korut-Korsel menjelang Olimpiade Musim Dingin, menarik bagi kita untuk mencermati respons publik Korsel terhadap rencana parade bersama dan pembentukan tim gabungan hoki es putri. Ternyata rencana parade bersama kurang mendapat sambutan positif dari warga Korsel. Padahal, sebelumnya, diperkirakan parade bersama kedua negara dalam pembukaan Olimpiade Musim Dingin akan memunculkan antusiasme luas, sebagaimana terjadi saat Korut-Korsel berparade bersama dalam Olimpiade Sydney 2000.

Dalam sebuah survei, hanya empat dari 10 warga Korsel yang mendukung rencana delegasi kedua negara berbaris bersama pada pembukaan Olimpiade. Pemberian kesempatan kepada delegasi Korut untuk berparade dengan kontingen Korsel dinilai sangat berlebihan. Setelah Korut terus-menerus melakukan uji coba nuklir dan rudal, publik Korsel merasa Korut tidak pantas diberi keistimewaan berparade bersama.

Rencana pembentukan tim gabungan hoki es juga mendapat kritik. Upaya memasukkan begitu saja atlet Korut merupakan bentuk "ketidakadilan" terhadap atlet Korsel yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan tempat di dalam tim.

Ada analisis menyebutkan, banyaknya sentimen negatif terhadap inisiatif parade bersama mengindikasikan terjadinya kesenjangan generasi. Warga Korsel sekarang tak pernah merasakan romantisme hidup bersama masyarakat Korut, seperti sebelum Perang Korea pecah. Kondisi masyarakat Korsel yang berubah ini memberikan tantangan tersendiri bagi idealisme reunifikasi Korea. Pemisahan terlalu lama Korea bersaudara itu rupanya berdampak sangat berat. Seiring berjalannya waktu, kian tidak mudah mewujudkan persatuan di antara mereka

Kompas, 20 Januari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Melimpahnya Calon Guru (Kompas)

Melimpahnya jumlah sarjana pendidikan sudah diprediksi sebelumnya. Ini disebabkan minat untuk jadi guru melonjak drastis setelah ada tunjangan sertifikasi.

Pencari kerja memburu kesempatan yang ditawarkan berbagai perusahaan melalui bursa kerja yang setiap waktu dilakukan seperti di Gedung Ronggowarsito, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/11). Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah membuat persaingan semakin ketat dengan berbagai macam kompetensi.
P RADITYA MAHENDRA YASA

Pencari kerja memburu kesempatan yang ditawarkan berbagai perusahaan melalui bursa kerja yang setiap waktu dilakukan seperti di Gedung Ronggowarsito, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/11). Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah membuat persaingan semakin ketat dengan berbagai macam kompetensi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mencatat, pada 2016 ada sekitar 254.669 lulusan program strata 1 pendidikan. Padahal, seperti diberitakan harian ini, kemarin, kebutuhan tenaga guru pada 2017 hanya sekitar 27.000 orang. Artinya, hanya sekitar 11 persen yang terserap.

Tunjangan sertifikasi yang besarnya satu kali gaji pokok telah mengubah persepsi lulusan SMA/SMK. Jika sebelumnya mereka melirik sebelah mata program studi pendidikan, setelah ada tunjangan sertifikasi, justru program studi pendidikan yang paling diminati.

Merespons tingginya minat lulusan sekolah menengah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang "mencetak" calon guru juga tumbuh subur. Sebelumnya, ada 12 LPTK eks IKIP serta 24 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di perguruan tinggi negeri ditambah LPTK swasta. Setelah itu, menjamur LPTK swasta yang jumlahnya lebih dari 410 lembaga.

Pada Pangkalan Data Pendidikan, terdaftar 5.579 program studi pendidikan negeri dan swasta. Jumlah mahasiswanya sekitar 1,18 juta orang dan lulusannya lebih dari 100.000 orang per tahun.

Selain jumlahnya yang melimpah, kualitas LPTK juga sangat beragam. Tidak semua LPTK memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kurikulum yang ketat, dan tenaga pengajar yang berkualitas.

Padahal, untuk membenahi kualitas pendidikan di Tanah Air, pembenahan harus dilakukan secara komprehensif. Pemerintah harus menghitung jumlah guru yang dibutuhkan untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat. Dihitung pula kualifikasi guru yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan masa mendatang berdasarkan bidangnya. Pemetaan ini disertai pula peningkatan kompetensi guru serta pelatihan secara rutin dan berkesinambungan.

Tidak boleh diabaikan pula peningkatan kualitas LPTK yang ada. Jika perlu dilakukan moratorium izin baru disertai persyaratan-persyaratan yang ketat dan standar tinggi untuk mengelola LPTK.

Dalam persyaratan ini, termasuk pula pembenahan pola seleksi calon mahasiswa LPTK. Saat ini, untuk menjadi mahasiswa LPTK, tidak ada persyaratan khusus. Proses seleksinya sama dengan mahasiswa bidang lainnya. Padahal, di negara lain yang kualitas pendidikannya baik, untuk menjadi guru, hanya dipilih dari siswa-siswa terbaik yang memiliki nilai akademis tinggi dan lolos tes psikologi dengan standar tinggi.

Profesi guru adalah profesi yang serius dan berwibawa karena mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Karena itu, pembenahan mutu pendidikan harus dimulai dari seleksi yang ketat calon guru serta pembenahan lembaga pendidik calon guru.

Pembenahan seperti ini sudah mendesak dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan bangsa ini. Di sisi lain, tidak akan terjadi lagi kelebihan pasokan calon guru karena semuanya terencana dengan matang

Kompas, 20 Januari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Memaknai Angka Kemiskinan (TASMILAH)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 10,70 persen pada Maret 2017 menjadi 10,12 persen pada September 2017. Bagong Suyanto dalam artikelnya, "Penurunan (Semu) Kemiskinan" (Kompas, 5/1), menilai penurunan kemiskinan tersebut merupakan keberhasilan semu. Hal ini disebabkan batasan kemiskinan yang dihitung BPS dinilai terlalu rendah sehingga jumlah penduduk miskin yang sebenarnya bisa lebih besar.

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep dan metode standar yang digunakan banyak negara di dunia. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Penggunaan pendekatan pengeluaran dengan kebutuhan dasar kalori dan kebutuhan dasar nonmakanan sudah lama diadopsi oleh banyak negara. Pengukuhan yang lebih kuat penggunaan metode ini didasarkan rekomendasi PBB setelah pertemuan yang diprakarsai oleh FAO dan WHO dalam Human Energy Requirement: Expert Consultation, yang dilaksanakan di Roma, Italia, tahun 2001 dan 2005.

Berdasarkan penghitungan BPS, garis kemiskinan Indonesia pada September 2017 sebesar Rp 387.160. Artinya, penduduk Indonesia dengan pengeluaran per bulan di bawah Rp 387.160 tergolong penduduk miskin. Garis kemiskinan ini nilainya bervariasi untuk setiap daerah di Indonesia. Garis kemiskinan tertinggi terdapat di Bangka Belitung dengan nilai Rp 607.927 dan paling rendah di Sulawesi Selatan dengan nilai Rp 294.358.

Tak tepat pembanding

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan merupakan tujuan pertama dari Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Program tersebut merupakan kelanjutan dariMillennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada 2015. Untuk mengevaluasi program internasional tersebut, tentu dibutuhkan alat ukur yang seragam di seluruh dunia agar bisa dibandingkan antarwaktu dan antarnegara.

Oleh karena itu, berdasarkan penghitungan oleh Bank Dunia, ditetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,9 dollar AS PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per kapita per hari. Artinya, yang dianggap miskin di dunia adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari 1,9 dollar AS PPP per hari.

Angka paritas daya beli menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa seharga 1 dollar di AS. Dengan demikian, konversi garis kemiskinan menurut Bank Dunia sebesar 1,9 dollar AS per kapita per hari bukan dinilai dengan kurs rupiah saat ini. Sebagai contoh, pada 2012 nilai 1 dollar AS PPP ekuivalen dengan Rp 5.704,67 di Indonesia, padahal pada tahun tersebut rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.384 per dollar AS.

Apabila menggunakan batasan Bank Dunia, justru persentase penduduk miskin di Indonesia jadi lebih sedikit. Tidak ada yang salah dengan kedua data tersebut karena tujuan penggunaan datanya berbeda.

Bagi pemerintah, tentu angka kemiskinan yang dihitung oleh BPS lebih menggambarkan kondisi Indonesia secara riil. BPS telah melakukan penghitungan garis kemiskinan dengan metode yang sama sejak 1984 sehingga angkanya dapat dibandingkan antarwaktu sebagai bahan evaluasi pembangunan.

Demikian juga kurang tepat jika menyandingkan garis kemiskinan dengan upah minimum regional (UMR). Hal ini karena UMR dihitung berdasarkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang. Komponen tersebut tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan papan yang layak, tetapi juga mencakup kebutuhan komunikasi, hiburan/rekreasi, bahkan tabungan. Tentu saja komponen itu melebihi kebutuhan dasar untuk hidup pada penghitungan garis kemiskinan.

Faktor penyebab

Tingkat kemiskinan yang masih bertengger di sekitar angka 10 persen dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia tidak mudah. Persentase jumlah penduduk miskin sebesar 10 persen memang dikenal sebagai batas kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis memiliki ciri utama derajat kapabilitas yang rendah pada tingkat pendidikan dan kesehatan. Hal ini mengakibatkan program pengentasan rakyat miskin yang bersifat pemberdayaan tidak akan berpengaruh banyak dalam mendorong mereka keluar dari kemiskinan.

Meski pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan partisipasi kerja, kesempatan kerja yang tersedia belum menciptakan pekerjaan yang layak dan memihak orang miskin. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan jadi tumpuan hidup bagi masyarakat miskin, seperti sektor yang bisa diperdagangkan.

Sektor ini terdiri atas sektor primer, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian serta industri pengolahan. Pada periode 2010-2016, sektor ini memiliki pertumbuhan ekonomi selalu di bawah rata-rata. Hal ini mengakibatkan distribusi hasil pembangunan yang kurang menguntungkan bagi 46,27 persen penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur. Meski berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ia belum signifikan dalam menyediakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Karena itu, pemerataan infrastruktur yang selama ini digalakkan pemerintah harus mengutamakan daerah pinggiran dan pedesaan mengingat kemiskinan lebih banyak terjadi di pedesaan. Program padat karya tunai dengan pemanfaatan dana desa bisa menjadi pendorong dalam mengurangi kemiskinan, terutama di pedesaan.

Tasmilah Statistisi pada Badan Pusat Statistik

Kompas, 19 Januari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Pulang ke Rumah (DONI KOESOEMA A)

Ibarat ada keluarga yang telah lama merantau dan pulang ke rumah, hal yang sama saya lihat dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, sang pamong bangsa. Gagasan-gagasan penting pedagog kritis itu telah kembali ke rumah pendidikan nasional kita. Namun, eksekusi terhadapnya ternyata masih setengah hati.

Muhadjir Effendy begitu diangkat sebagai Mendikbud langsung menyadari bahwa roh pendidikan yang ada di Kemdikbud sebenarnya tinggal sepertiga. Bayangkan saja, dari tiga konsep penting pendidikan Ki Hajar, hanya satu yang secara eksplisit menjadi spirit Kemdikbud, yaitu tut wuri handayani. Lantas, ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangun karsaselama ini dikemanakan?

Tak heran jika Muhadjir pernah mengungkap keinginannya mengubah nomenklatur Kemdikbud sehingga logonya lengkap mencerminkan pemikiran Ki Hajar. Usulan mengubah nomenklatur ini tentu saja memiliki banyak dampak, bukan hanya dari sisi penamaan, melainkan juga dari sisi pembiayaan, seperti penggantian logo, kop surat resmi, dan papan nama di lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah kita. Namun, lebih dari sekadar keinginan mengganti nomenklatur, saya melihat usulan unik Mendikbud ini sebagai pemantik kesadaran publik bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kinerja Kemdikbud selama ini.

Kinerja Kemdikbud sebenarnya mulai mengalami proses transisi menjadi lebih baik sejak kepemimpinan Anies Baswedan. Ia menggemakan dua kata kunci penting, yaitu ekosistem pendidikan dan pelibatan publik. Sayangnya, ide cemerlang ini kurang sistematis diimplementasikan. Pelibatan publik akhirnya hanya dipahami sebagai terbentuknya panitia seleksi untuk memilih jabatan penting di kementerian. Atau di tingkat sekolah, bahkan jatuh pada anekdot sekadar kebijakan orangtua mengantar anak ke sekolah pada hari pertama, tetapi lupa menjemput.

Ketika Muhadjir mendapat mandat melanjutkan kepemimpinan Anies, pelibatan publik ini lebih diperkuat lagi secara sistematis melalui penguatan peranan komite sekolah. Munculnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pelibatan publik di tingkat satuan pendidikan, yaitu orangtua, terutama melalui struktur komite sekolah sebagai salah satu mitra penting pendidikan.

Bukan hanya itu, peranan orangtua dalam pendidikan anak juga ingin dikuatkan melalui kebijakan tentang hari sekolah melalui Permendikbud No 23/2017. Sayangnya, niat baik ini tidak ditangkap publik dengan baik, terutama media massa, sehingga yang dipahami publik melalui media adalah konsep full day school (FDS)Padahal, Kemdikbud tidak pernah sama sekali mengeluarkan kebijakan FDS.

Revolusi kopernikan

Keluarnya Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di satu sisi menghentikan polemik FDS yang menyita waktu, perhatian, dan tenaga, tetapi juga sekaligus merupakan kesungguhan pemerintah dalam rangka memulangkan gagasan-gagasan pendidikan genial Ki Hajar yang selama ini terabaikan di rumah sendiri.

Pasal-pasal dalam Perpres tentang PPK secara eksplisit menyebutkan kekhasan pedagogi pendidikan yang selama ini menjadi trade mark Ki Hajar, seperti konsep trisakti jiwa manusia, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan (cipta-rasa-karsa) dan kodrat "dasar" (dimensi biologis individu) dan "ajar" (dimensi sosial pembentukan karakter) dalam pendidikan. Pendidikan yang utuh semestinya mengintegrasikan empat dimensi pengolahan hidup manusia, yaitu oleh hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. PPK juga secara eksplisit menggemakan kembali konsep tripusat pendidikan Ki Hajar, yaitu sinergi antara keluarga (orangtua), sekolah (alam perguruan), dan masyarakat (alam pergerakan).

Konsep Ki Hajar secara eksplisit tecermin dalam definisi PPK sebagai "gerakan pendidikan di bawah satuan pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dalam kerja sama antara orangtua, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)".

Era di mana Ki Hajar hidup dalam literatur sejarah pedagogi sering disebut sebagai revolusi kopernikan pendidikan. Zaman itu ditandai ditemukannya kesadaran akan pentingnya sang anak. Apabila Copernicus membalik pandangan umum bahwa bukan Matahari yang mengitari Bumi, melainkan sebaliknya, revolusi kopernikan dalam dunia pendidikan ditandai dengan pembalikan pusat pembelajaran: dari sang guru ke sang anak. Sang anaklah yang kini menjadi pusat dalam keseluruhan proses pemelajaran.

Pandangan bahwa pusat pendidikan ini ada dalam diri anak tampil dari para pemikir sezamannya, seperti Maria Montessori, Ovide Decroly, Karl Groos, John Dewey, dan Friedrich FrÖebel. Pusat seluruh proses pendidikan adalah sang anak, bukan guru. Revolusi kopernikan pendidikan ini mengubah struktur filosofi pendidikan sehingga mengakibatkan perubahan dalam konsep pendidikan, peran dan cara mengajar guru, pemilihan materi pemelajaran dan metode evaluasi, serta penilaian. Gagasan Ki Hajar sangat dipengaruhi oleh revolusi kopernikan pendidikan pada zamannya.

Setengah hati

Ironisnya, gagasan Ki Hajar tampaknya ditanggapi dan diterapkan setengah hati. Ini tecermin dari struktur Kurikulum 2013 dan implementasi beberapa kebijakan yang kurang tepat.

Pertama, pendidikan utuh dan menyeluruh. Salah satu gagasan genial Ki Hajar adalah pendidikan sebagai proses pembentukan watak anak Indonesia yang merdeka, berpusat pada sang anak, membebaskan kreativitas agar diri anak-anak bertumbuh dalam keseluruhan dimensinya, baik secara fisik, psikologis, sosial, estetis, intelektual, etis, maupun spiritual melalui pendekatan kepamongan.

Faktanya, struktur kurikulum kita membebani peserta didik dengan banyak mata pelajaran, padat isi, dan ketat dalam sistem evaluasi. Beratnya materi pelajaran ini membuat proses pendidikan akhirnya hanya fokus pada kemampuan akademis peserta didik, sementara mengabaikan dimensi pendidikan yang lain, terutama pembentukan karakter. Mendikbud pernah menyampaikan usulan untuk menyederhanakan mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar. Namun, gagasan ini berhenti dalam ide. Jumlah mata pelajaran untuk jenjang pendidikan dasar perlu lebih disederhanakan sehingga pendidikan bisa fokus pada pembentukan karakter peserta didik.

Kedua, banyaknya isi kurikulum yang harus diajarkan membuat guru sibuk pada persiapan tugas-tugas administrasi. Ini belum ditambah dengan sistem penilaian yang menguras tenaga, pikiran, dan energi; mulai dari penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apalagi, dalam setiap penilaian ini guru harus membuat penjelasan deskriptif tentangnya. Alih-alih memberi ruang bagi guru untuk menjadi pamong bagi peserta didik, seperti ideal pemikiran Ki Hajar, guru menjadi semacam robot. Ia sibuk mengajarkan pengetahuan yang kering dan tidak menarik.

Ketiga, sistem evaluasi kita masih fokus untuk memotret kemampuan akademis peserta didik melalui berbagai macam ujian, mulai dari penilaian harian, penilaian akhir semester, ujian sekolah berstandar nasional (USBN), dan ujian nasional (UN). Semua ini berfokus hanya pada satu dimensi, yaitu kemampuan akademis-intelektual peserta didik. Alternatif penilaian dan evaluasi untuk memotret otentisitas sikap spiritual dan sosial perlu dikembangkan lagi.

Keempat, dari sisi tripusat pendidikan, kolaborasi antara sekolah dan rumah belum terbentuk sebagai tradisi yang melahirkan habitus pendidikan yang baik. Komite sekolah masih sering dicap sebagai tukang stempel kebijakan sekolah untuk menarik dana dari para orangtua murid. Partisipasi orangtua murid dalam pendidikan anak juga masih lemah. Kolaborasi sekolah dan rumah perlu diperkuat lagi karena orangtua adalah tetap pendidik utama peserta didik.

Pulangnya gagasan Ki Hajar di rumah pendidikan nasional perlu kita rayakan bagaikan menemukan anak yang hilang. Namun, ini membutuhkan sikap terbuka, reflektif, dan kritis. Caranya adalah dengan mulai mempertanyakan dan mengkritisi berbagai praksis pendidikan yang sudah ada, tetapi kurang selaras dengan gagasan Ki Hajar, sang pamong bangsa.

Doni Koesoema A Pemerhati Pendidikan dan Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong

Kompas, 20 Januari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: TNI dan RUU Terorisme (FAHMI ALFANSI P PANE)

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme telah berlangsung dua tahun lebih terhitung sejak pemerintah berinisiatif merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan disampaikan kepada DPR.

Inisiatif muncul sesudah bom Thamrin, 14 Januari 2016. Sejak saat itu muncul wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme yang lebih luas daripada perbantuan kepada Polri. Usul pelibatan TNI kembali ditegaskan dalam surat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Panitia Khusus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 8 Januari 2018.

Secara singkat Panglima mengusulkan, antara lain, perubahan judul RUU dari "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme" menjadi "Penanggulangan Aksi Terorisme", serta definisi terorisme yang menyasar ancaman kepada ideologi dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keamanan negara, dan keselamatan segenap bangsa. TNI juga mengusulkan perannya dalam pencegahan terorisme melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Sebelumnya dalam rapat dengan Pansus RUU Terorisme, Juni 2016, Panglima TNI (saat itu) Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan usulan pelibatan TNI dalam tujuh macam aksi, yakni aksi terorisme terhadap presiden/wapres dan keluarga, WNI di luar negeri, kedubes atau perwakilan RI di luar negeri, kedubes atau perwakilan negara sahabat di Indonesia, kapal dan pesawat terbang Indonesia, kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah Indonesia, serta aksi terorisme yang bereskalasi luas dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Hal yang menarik bukan sekadar substansi usulan TNI, melainkan juga penyampaian usulan TNI kepada DPR, pada Juni 2016 dan Januari 2018, yang menunjukkan belum ada kesepahaman di antara kementerian/lembaga pemerintah dalam menghadapi terorisme.

Ketidaksepahaman tersebut tampaknya tidak terselesaikan sehingga terjadi komunikasi langsung dengan DPR.

Sikap institusi dan pejabat pemerintah seharusnya seragam sejak RUU diajukan dua tahun lalu kepada DPR sebagai konsekuensi Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Andaikata ada perubahan konsepsi di tengah pembahasan, kementerian/lembaga harus menyatukan dulu pendapatnya, lalu menyampaikannya sebagai sikap presiden kepada DPR.

Pada hakikatnya pemimpin kementerian/lembaga adalah duta dan penyambung lidah presiden kepada DPR. Begitu pula fraksi-fraksi harus membahas dan menyatukan sikap dulu untuk kemudian membahas sikap DPR bersama pemerintah.

Reformasi sektor keamanan

Ketidaksepakatan dalam mengatasi terorisme disebabkan oleh belum tuntasnya reformasi sektor keamanan nasional. Pembagian tugas serta wewenang Polri dan TNI dalam menghadapi ancaman bersenjata, seperti terorisme dan separatisme, belum tertata sesuai perubahan lingkungan strategis di tingkat global dan regional.

Regulasi yang ada, misalnya UU Pertahanan Negara, UU TNI, UU Polri, dan UU Terorisme, juga belum mengantisipasi peningkatan kompleksitas ancaman keamanan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun urusan penegakan hukum justru bukan masalah krusial dalam pembahasan RUU Terorisme, dan tak pernah dipersoalkan Kemhan dan TNI.  

Selain itu, masih ada paradigma pemisahan wilayah pertahanan dan ancaman eksternal sebagai wilayah tanggung jawab TNI, sedangkan keamanan dalam negeri dan gangguan internal sebagai wilayah Polri. Padahal, teknologi membuat dunia siber dapat menisbikan urusan internal dan eksternal suatu negara.

Oleh karena itu, dunia siber dapat menjadi wilayah kompetisi dan kerja sama bidang keamanan dan pertahanan sekaligus, selain bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Selain teknologi informasi, globalisasi keuangan, arus barang dan jasa, serta investasi juga menisbikan batas internal dan eksternal negara, sekaligus batas pertahanan dan keamanan.

Internet telah menjadi bagian kehidupan manusia, bukan sekadar sarana komunikasi dan berbagi informasi. Konsekuensinya, internet dapat memperlancar urusan, mulai dari tugas polisi, intelijen, dan militer dalam mencegah serangan terorisme, hingga pemantauan situasi rumah secara daring oleh warga masyarakat.

Kelompok terorisme dapat merancang serangan dari luar negeri, mendidik pelaku serangan tunggal (lone-wolf terrorist) untuk meracik bahan peledak, atau menggelar propaganda memecah belah bangsa melalui jaringan komputer lintas negara, benua, dan samudra tersebut.

Dari tempat yang jauh secara bersamaan, infrastruktur sistem pendukung pengambilan keputusan (decision support system) pemerintah dan militer, kelistrikan, pembayaran dan sebagainya, juga dapat diserang untuk menimbulkan kerusakan atau menjadi cara bernegosiasi. Bahkan, proses pemilu di negara secanggih AS pun dapat dipengaruhi oleh negara dan aktor bukan negara asing melalui dunia siber.

Perubahan konteks strategis ini melahirkan ancaman perang hibrida. Jenis ancaman ini lebih kompleks daripada yang secara implisit didefinisikan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) sebagai campuran dari ancaman militer dan nonmiliter. Menurut Hoffman (2007), ancaman perang hibrida menggabungkan kapabilitas militer konvensional, taktik dan formasi bukan reguler, aksi terorisme, dan kriminalitas. Kapasitas dunia siber membuat ancaman hibrida kian kompleks.  

 Model ancaman hibrida harus diantisipasi oleh RUU Terorisme dan regulasi hankam lainnya. Karena ancaman keamanan sudah bercampur aduk bentuk dan sumbernya, pencegahan dan pemberantasannya juga harus dilakukan dengan kolaborasi antarkementerian dan lembaga mulai dari level strategis hingga operasional dan taktis. Adapun penegakan hukum tetap di tangan polisi, jaksa, dan peradilan.

Fahmi Alfansi P Pane Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia

Kompas, 20 Januari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Surat Kepada Redaksi: Bersepatu Bot di Pasar//Mohon Bantuan Direksi PLN//Tanggapan Honda//Tanggapan Sharp (Kompas)


Bersepatu Bot di Pasar

Setiap orang yang mau berbelanja di Pasar Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebaiknya memakai sepatu bot supaya aman.

Pasar tradisional yang selalu ramai pedagang dan pembeli itu, di musim hujan seperti sekarang, tak berubah kondisinya. Entah siapa pun bupatinya, pasar tetap saja kumuh, sumpek, becek, dan semrawut. Jika masuk ke sana tanpa sepatu bot, setiap melangkah melalui lorong-lorong berlumpur yang berbau menyengat salah-salah kita bisa jatuh terpeleset. Pakaian pun bisa kotor kecipratan lumpur dari orang-orang yang lalu lalang di dalam pasar.

Saya lahir tak jauh dari Pasar Gandrungmangu, sekitar 70 tahun silam. Pasar yang berada di belakang Stasiun Kereta Api Gandrungmangu itu termasuk pasar pemasok retribusi terbesar nomor empat ke kas Pemerintah Kabupaten Cilacap setelah Pasar Gede Cilacap, Pasar Kecamatan Kroya, dan Pasar Kecamatan Majenang.

Stasiun Gandrungmangu telah diperbaiki (diperbesar) seiring dengan kian banyaknya penumpang yang naik turun dari KA. Namun, antara pihak PT Kereta Api Indonesia dan pengelola Pasar Gandrungmangu (Pemkab Cilacap) tampaknya tak ada kerja sama yang harmonis.

Kesan yang muncul: kedua belah pihak hanya memikirkan diri sendiri, mengejar tambahan pendapatan ke kas kantor masing-masing, tanpa memperhatikan kondisi setempat dan sekitarnya yang semakin amburadul.

PT KAI menyewakan lahan miliknya di sekitar stasiun dan pasar. Oleh pedagang (penyewa), di atasnya dibangun kios-kios. Namun, mereka tak diarahkan membuat saluran guna mengalirkan air hujan yang melimpas dari areal jalur rel KA yang posisinya lebih tinggi. Air langsung turun ke jalan di belakang stasiun/depan pasar hampir 1 kilometer. Jalan pun berubah menjadi "sungai kecil".

Ratiman Sutardjo
Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Mohon Bantuan Direksi PLN

Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat karena Desa Lai Hau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mendapat arus listrik PLN. Namun, masih ada yang dikeluhkan: PLN sering memadamkan listrik tanpa pemberitahuan. Akibatnya, barang-barang elektronik banyak yang rusak.

Alasan pemadaman, menurut informasi yang kami dengar, adalah bahwa peralatan listrik sering rusak dan pohon tumbang. Kelihatannya daerah kami agak dianaktirikan karena listrik berjam-jam dibiarkan mati, sementara di Waingapu listrik padam paling lama satu jam.

Kami mohon bantuan direksi PLN di Jakarta untuk segera memperbaiki layanan listrik di desa kami.

Paul Karanggulimu
Jl Lai Hau, Lewa, Waingapu
Sumbawa Timur, NTT

Tanggapan Honda

Menanggapi surat Bapak Tony, "Suku Cadang Tidak Ada", di Kompas(28/12/2017), perkenankan kami Penyalur Honda Nagoya sebagai penyalur resmi Honda menyampaikan keprihatinan atas keluhan yang telah Bapak Tony sampaikan.

Kami telah menghubungi Bapak Tony dan pada 30 Desember 2017 kami telah menyelesaikan keluhan yang disampaikan. Saat ini kendaraan sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya dan Bapak Tony merasa puas.

Fajar Triyatna
Manajer Pelayanan Honda
Nagoya, Batam

Tanggapan Sharp

Sehubungan dengan surat Bapak Johan Pasagi di Kompas (11/12/2017) mengenai pelayanan purnajual produk TV Sharp, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak Johan Pasagi rasakan.

Atas keluhan itu, pada 21 Desember 2017 Kepala Sentral Pelayanan Sharp mengunjungi rumah Bapak Johan Pasagi, diterima Ibu Hermijati (istri), untuk menyampaikan langsung solusi terbaik untuk menangani TV Sharp tipe 29AXS500.

Pada 29 Desember 2017 TV tipe 29AXS500 itu selesai diperbaiki dan dikembalikan dengan kondisi sudah normal kembali. Penjelasan langsung telah kami sampaikan kepada Bapak Johan Pasagi yang tengah berada di luar kota.

Pandu Setio

Departemen Humas PT Sharp Electronics Indonesia

Kompas, 20 Januari 2018 

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Main Ad

hati berbicara