Main Ad

Rabu, 16 Agustus 2017

Kita Merdeka! (KURNIA JR)

Dalam kenangan masa kecil saya, setiap 17 Agustus malam-pada panggung di tanah lapang-dipentaskan drama tiga babak.

Para pejuang yang bersenjata bambu runcing melawan tentara Belanda yang memegang senapan. Dicekam bunyi dentuman dari pelantang suara yang disetel maksimum dan cahaya merah berkedap-kedip, mata para penonton tak berkedip menyaksikan pasukan penjajah bergelimpangan di sela-sela batang pisang dan perdu. Mereka dihabisi oleh pasukan Republik yang selalu menang.

Fokus atas kenangan itu kini menajam pada satu hal: drama- drama Agustusan tiap tahun dulu tak dihiasi ornamen para tokoh berjubah agamis serta slogan bertendensi religius. Kami kenal Diponegoro yang bersorban, tapi sang pangeran tak pernah muncul di atas panggung dengan kudanya. Yang menyeruak di udara kampung hanya seruan "Merdeka atau mati!" dan "Sekali merdeka, tetap merdeka!"

Semua menonton, semua terhibur, dan semua bersatu dalam semangat pesta rakyat yang fitri. Entah dia Jawa atau Sunda, Batak atau Bugis, Bali atau Tionghoa. Dengan banyaknya pabrik tekstil dan lain-lain di kota saya, semua etnis ada bersama kami.

Anak-anak "pri dan nonpri" sama-sama ikut lomba balap karung, panjat pinang, makan kerupuk, dan lain-lain. Bahkan kala itu kami anak-anak tak memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan etnis atau agama di antara kami yang membatasi pergaulan. Kami tidak pernah mendapat masukan tentang aspek semacam itu sebagai kejanggalan dari orangtua atau guru mengaji.

Kini tanah lapang itu telah lenyap. Rumah-rumah sudah padat. Panggung Hari Kemerdekaan tidak lagi punya tempat. Mungkin kita berpikir, yang penting semangatnya, tetapi diam-diam saya merasa kasihan pada anak-anak masa kini yang tak mengalami sensasi indah yang kami rasakan dulu ketika seusia mereka.

Zaman memang telah berubah. Anak-anak masa kini bahkan ada yang diajari oleh orangtua atau orang dewasa, entah siapa, perihal perbedaan ras dan agama. Pengetahuan yang disengaja tak bebas nilai, yang tidak dibarengi kematangan berpikir dan bersikap, adalah bom waktu yang dapat menghancurkan tatanan sosial. Secara historis, kita merdeka sejak 1945, tapi anak-anak masa kini malah dibelenggu dengan penjajahan berbagai demonstrasi yang mengerkah hati nurani mereka sejak dini. Hati suci mereka telah cemar oleh perkara-perkara dangkal.

Mari kita berterus terang. Di hati kita masing-masing boleh jadi tersembunyi setitik, mungkin kecil, atau teramat kecil, kebencian pada etnis ataupun agama lain. Kedengkian yang seakan-akan ingin mengimbangi kecemburuan pada yang lain atau kecintaan pada etnis dan agama kita secara berlebihan, atau sekadar demi solidaritas pada golongan tertentu yang kita cintai.

Pada orang yang nalar dan potensi kebijaksanaan di dalam jiwanya lemah, noktah kebencian dan kedengkian itu jadi benih yang bertunas. Setelah akarnya menghunjam dan batangnya kukuh kuat,zaqum (pohon duri neraka) yang tanpa manfaat itu pun memperbudak nalar dan membengkokkan tabiat.

Kemunafikan sosial

Nilai-nilai humanitas dan religius yang ditanamkan di rumah atau lingkungan pergaulan dan sekolah tidak selalu berhasil mengerangkeng bibit-bibit hitam itu di relung batin. Kapan saja kita lengah, ia muncul sewaktu-waktu bagai monster yang bikin kacau kehidupan pribadi dan lingkungan sekitar kita.

Daya rasionalisasi tidak selalu bisa diandalkan meski relatif ampuh memperteguh integritas sosial dan religius yang toleran. Celakanya, setiap hari ada rangsangan yang mengada-adakan berbagai dalih yang mengendurkan kewaspadaan dan melepaskan tali pada leher hewan buas di dalam diri kita sehingga bebas menerkam sasaran kebencian, tak peduli ada kesalahan atau tidak di pihak sana!

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi, lingkungan yang homogen berpotensi menciptakan pribadi yang tidak terlatih menerima perbedaan, kendati tidak selalu berperilaku intoleran atau radikal. Terutama pada pribadi-pribadi yang sejak kecil terbiasa hidup di lingkungan primordial yang tak dicampuri faktor sosial eksternal, sangat kecil kemungkinan untuk bisa keluar dari cangkang yang dirasakan melindungi mereka sejak masa kanak-kanak. Hal ini terjadi pula pada mereka yang mengenyam pendidikan tinggi di kota mereka sendiri.

Selama 72 tahun eksistensi NKRI, polarisasi pri-nonpri, kini ditambah segregasi agama, apa boleh buat, masih eksis dan rentan dijadikan bahan bakar konflik sosial demi kepentingan politik pihak tertentu yang mencampakkan komitmen kebangsaan. Dengan kecenderungan eksklusif yang ditumbuhkan oleh lingkungan alamiah yang homogen semenjak kecil hingga dewasa pada pribadi-pribadi tertentu, bahan bakar itu laksana daun dan ranting kering yang hanya menanti percikan api untuk menghanguskan ladang nan luas.

Dengan populernya frase yang dicetuskan Jokowi, "demokrasi kebablasan", terbukti perkakas kehidupan sosial-politik yang bernama "demokrasi" kini bagaikan ular berbisa di tangan para pawang yang saling bersaing dengan daya hipnosis atau pesona mantra masing-masing. Ular itu tak lagi sekadar disuruh menari untuk menghibur penonton.

Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini perlu pemaknaan aktual perihal keberagaman ras dan agama dan pembongkaran kemunafikan sosial. Pola pikir picik dan sikap hidup bermuka dua, oportunisme orang dewasa mudah ditiru oleh anak-anak. Kalau kita abai pada realitas ini, itu artinya kita dengan sukarela mewariskan bangsa dan negara ini ke tangan generasi yang akan hidup dalam puak-puak yang saling menafikan satu sama lain, hingga jadi abu seluruhnya.

Mari kita yakinkan lagi diri kita dan generasi penerus bahwa kita merdeka! Sungguh-sungguh merdeka. Merdeka untuk menolak pengaruh pikiran picik dogmatis yang ingin membelenggu jiwa kita. Kita merdeka untuk hidup damai dalam keberagaman dan maju bersama. Kita yang maknanya mencakup Anda dan saya. Bukan kita dalam celoteh kaum ABG (anak baru gede) yang maksudnya kami, saya dan kelompok saya saja, tanpa Anda.

KURNIA JR

SASTRAWAN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Kita Merdeka!".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Profesor Substansial (SULARDI)

Berawal dari kiriman posting salah satu alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, berupa hasil pemindaian artikel saya yang dimuat di koran nasional. Dalam posting-an ada tertulis "karya Prof Sulardi". Celakanya, ketika saya meneruskan posting-an tersebut ke kolega, saya tidak sempat menghapus kata "karya Prof Sulardi" itu.

Menyadari hal itu, saya segera menyusuli dengan keterangan bahwa tulisan profberasal dari pengirim pindaian artikel itu. Tak dinyana, ralat tersebut dijawab demikian, "profesor substansial". Jawaban saya pun cukup ikon tersenyum.

Syarat berat

Saya percaya bahwa setiap dosen bermimpi menjadi profesor, jenjang jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi, seperti halnya prajurit yang bermimpi menjadi jenderal. Untuk menjadi profesor saat ini tidaklah semudah sebelum tahun 2010-an ketika belum dipersyaratkan ada artikel yang dimuat di jurnal internasional bereputasi, dalam hal ini terindeks Scopus.

Sesungguhnya, sudah banyak doktor di Indonesia yang mempunyai jabatan akademik lektor kepala, jabatan setingkat di bawah guru besar. Para doktor itu pun telah mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk mendapatkan gelar guru besar, 850-1.200 angka kredit. Problemnya, walaupun angka kredit itu telah mencapai angka yang dipersyaratkan, surat keputusan sebagai guru besar belum bisa didapatkan karena belum ada makalah yang dimuat di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus.

Dua tahun lalu, saya menulis artikel dengan judul "Guru Besar Itu Membumi atau Melangit". Merupakan tulisan kritik kepada pengambil keputusan di Kementerian Ristek dan Dikti   bahwa menjadi guru besar lebih menitikberatkan karya-karya yang tidak membumi, karya yang melangit di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Padahal, seharusnya karya seorang profesor itu bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, baik secara implementasi maupun secara teoretis. Bukan sekadar karya besar yang termuat dalam jurnal internasional yang tak terbaca masyarakat di lingkungannya.

Kita pahami bersama bahwa untuk sampai dimuat di jurnal terindeks Scopus, seorang pengajar bergelar doktor mesti bisa menulis dengan bahasa resmi PBB, salah satunya bahasa Inggris yang baik dan benar. Kedua, referensinya dikutip dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, dan berbayar. Jika tidak begitu, dapat dipastikan tidak dapat termuat di jurnal yang terindeks Scopus.

Sedalam apa pun keilmuan dan semenarik apa pun tulisannya, yang berasal dari hasil penelitian itu, tidak ada gunanya jika digunakan untuk memenuhi syarat menjadi guru besar apabila hanya dimuat di jurnal nasional. Begitu sulitnya sebuah karya dimuat dalam jurnal terindeks Scopus sampai Deddy Mulyana  menulis artikel dengan judul "Hantu Scopus" (Kompas, 12 Februari 2017).

Profesor substansial

Jawaban kolega, dengan mengatakan profesor substansial , itu ternyata sangat melegakan. Sebab, saya tidak dinilai mengaku-aku sebagai profesor.

Jawaban itu sekaligus memberikan semangat bahwa seorang akademisi lebih baik menunjukan karyanya daripada gelar-gelarnya, apalagi seorang profesor. Secara demikian, sudah saatnya bagi para doktor yang belum mampu menembus jurnal internasional bereputasi tetap bersemangat untuk berkarya dan menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini telah profesor secara substansial.

Wujud dari profesor substansial itu berupa pengakuan dari pemangku kepentingan, kepada para kolega kita dengan menempatkan kita di jajaran profesor yang formal. Karena itu, kita wajib pula menunjukkan diri, baik secara perilaku saat berinteraksi dengan mahasiswa yang merupakan kader penerus ilmuwan kita, dengan teman sesama dosen, dengan kolega, dan dengan siapa pun, menunjukkan diri sebagai ilmuwan yang mendalami ilmunya dengan bersahaja. Menyediakan diri menjadi orangtua yang membimbing para mahasiswa, siap menyampaikan gagasan terbaru dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan dapat menjadi teladan bagi para pengajar yunior.

Karena itu, marilah tetap terus berkarya, dengan temuan-temuan brilian, dengan gagasan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, termasuk di dalamnya dalam bersikap. Sejatinya, seorang profesor itu profesional di bidang keahlian masing-masing. Ronaldo, Lionel Messi, dan Maradona adalah contoh profesor di bidang sepak bola. Demikian halnya dengan Maria Sharapova, Serena Williams, Roger Federer, dan Nadal adalah profesor di bidang tenis. Masih banyak contoh lain profesor substansial dalam berbagai bidang, termasuk seni, budaya, agama, dan lainnya.

Marilah kita menunjukkan diri bahwa kita adalah profesor di bidang keilmuan kita walaupun belum mendapat surat keputusan sebagai profesor dari negara. Masyarakatlah sesungguhnya yang memercayai dan mengakui bahwa kita benar-benar profesional di bidang keahlian kita sehingga mereka layak memanggil kita prof, seperti alumnus saya dan beberapa kolega yang senantiasa memanggil saya prof, profesor substansial. Bukan prov, provokator.

SULARDI

DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Profesor Substansial".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Karakter Pembangunan Jokowi (DARMAWAN PRASODJO)

Esok hari, bangsa Indonesia akan menyambut dan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan RI. Slogan "Indonesia Kerja Bersama" yang tertera di logo HUT Kemerdekaan RI saat ini menunjukkan ajakan untuk bersama-sama bekerja membangun kemajuan Indonesia dan melanjutkan perjuangan menjadi bangsa yang terhormat.

Dengan segala keterbatasannya, berbekal karakter pantang menyerah, kerja ulet, rela berkorban, dan gotong royong, serta dengan rahmat Tuhan YME, para pejuang pendahulu kita mampu membawa Indonesia ke jajaran bangsa-bangsa merdeka di dunia. Jika dicermati dan direnungkan bersama, karakter pejuang inilah yang melandasi Presiden Jokowi dalam memimpin jalannya roda pembangunan demi mengisi kemerdekaan negara ini.

Bagi Jokowi, sebenarnya terbuka pilihan mudah dan cepat tanpa harus berpikir dan bekerja keras dalam menjalankan roda pembangunan, yakni membuat rakyat sekadar tersenyum sesaat. Caranya: menebarkan program-program pemerintah berbasis subsidi masif sehingga akan dipersepsikan baik hati dan seakan mengerti kemauan rakyat.

Namun, Presiden sadar bukan jalan tersebut yang harus ditempuh. Presiden Jokowi mengambil langkah sebaliknya. Jalan terjal, keras, dan tidak populis menjadi pilihan. Menurut dia, Indonesia harus melakukan lompatan besar dan kontinu sembari terus menjaga momentum capaian.

Cerminannya terlihat pada kebijakan pembangunan yang diambil, seperti merealokasi anggaran dari yang semula berbasis konsumtif dan subsidi masif menjadi berbasis produktivitas dan subsidi tepat sasaran. Langkah mendasar tersebut menjadikan ruang fiskal negara lebih baik, sekaligus secara bertahap mengantarkan asas keadilan; hanya rakyat yang berhaklah yang bisa mendapatkan subsidi finansial dari pemerintah.

Pilihan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk mengambil jalan terjal yang penuh tantangan saat ini jadi topik yang menarik di tengah masyarakat. Bagi pihak yang melihat dari sudut pandang jangka pendek dan terbiasa dengan the easy way, kebijakan Presiden mungkin bisa dinilai kurang memihak rakyat. Namun, bagi pihak-pihak yang memahami karakter bangsa dan dapat melihat secara jernih, pasti menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden merupakan langkah berani dan cerdas, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Ada yang mengatakan, pembangunan infrastruktur yang digiatkan pemerintah tidak menjadikan rakyat jadi lebih sejahtera, rakyat tetap saja miskin. Pandangan ini muncul saat kita menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Perlu dipahami, semangat pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tujuan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri, ruang dan skala ekonomi Indonesia akan meningkat berkali-kali lipat. Ruang-ruang baru yang tercipta inilah yang harus diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, yang dampaknya secara langsung akan dapat dinikmati dan dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri.

Menikmati berkah infrastruktur 

Pernahkah kita bayangkan betapa berat perjuangan yang harus dilalui oleh guru di pedalaman Papua sebelum terbangunnya Jalan Trans-Papua? Ibu Jhuliet Zuliarti, salah satu pengajar di SD Inpres Mbua di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, harus membayar Rp 15 juta (hampir lima kali dari gaji pokoknya) dari tempat tinggalnya di Wamena untuk menuju tempat mengajar. Hal ini dikarenakan tidak adanya jalan darat dan beliau harus menggunakan pesawat terbang angkut, yang menyisakan kapasitas untuk dua penumpang.

Namun, dengan adanya Jalan Trans-Papua yang dibangun dengan kerja keras Kementerian PUPR dan TNI dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, membelah bukit dan menembus belantara Papua, Ibu Jhuliet Zuliarti dapat merasakan manfaatnya. Biaya transportasi turun jadi Rp 1 juta dengan kendaraan roda empat. Jalan Trans-Papua saat ini baru selesai sebagian, bayangkan jika pembangunan Jalan Trans-Papua selesai seluruhnya. Seluruh wilayah Papua terhubung, harga transportasi jadi murah, harga bahan pokok turun dan kebijakan "BBM Satu Harga" berjalan lancar dan berkesinambungan. Semua hal tersebut akan menjadi efek lanjutan yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat Papua.

Imajinasi kita jadi lebih hidup lagi ketika menyaksikan betapa luar biasa dampaknya bagi rakyat di Sumatera Utara ketika Bandara Silangit direvitalisasi oleh pemerintah. Dengan memperpanjang landasan dan memperluas terminal hingga nanti bisa didarati pesawat Boeing 737-800 dan Airbus A320, dampaknya kini sudah dapat dirasakan. Jumlah penumpang meningkat dari 17.000 selama 2015 menjadi 100.000 selama 2016, dan diproyeksikan jadi 200.000 penumpang pada 2017.

Selanjutnya, untuk menggairahkan bisnis dan menarik wisatawan mancanegara, penerbangan langsung dari Malaysia, Singapura, dan Thailand ke Bandara Silangit segera dibuka. Selain itu, saat ini akses jalan menuju destinasi pariwisata Danau Toba sedang dibangun.

Di bagian selatan republik ini, kita melihat wajah-wajah anak muda di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang sebelumnya lebih banyak menganggur menjadi lebih banyak tersenyum karena bisa meningkatkan produktivitas dengan jadi bagian dalam geliat ekonomi yang sedang bertumbuh. Kebijakan Presiden untuk merevitalisasi Bandara Komodo Labuan Bajo dan membuka penerbangan langsung Jakarta-Labuan Bajo telah meningkatkan kunjungan wisatawan yang masuk melalui bandara tersebut. Pemerintah menargetkan 100.000 wisatawan pada 2017, dua kali lipat dibandingkan 2014. Hal ini telah memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pada sisi yang lain, di Pulau Jawa, tradisi mudik setiap Lebaran selalu jadi momok bagi pemudik dan pemerintah karena kemacetan dan kecelakaan terus terjadi secara menahun. Realitas tahun ini menunjukkan tradisi tersebut berubah: lebih lancar dan tertib karena Tol Trans-Jawa sampai Batang sudah bisa digunakan secara fungsional. Angka kecelakaan turun drastis. Diharapkan dengan penyelesaian Tol Trans-Jawa hingga Solo, tahun depan akan membuat kemacetan lalu lintas saat mudik Lebaran jadi sejarah masa lalu.

Kepala anak bangsa di daerah terluar saat ini bisa tegak, terhormat, dan bangga ketika harus berinteraksi dengan warga negara lain. Pembangunan perbatasan, yang selama ini dilihat sebagai beban pembangunan, diubah oleh Jokowi sebagai investasi untuk menumbuhkan ruang-ruang kegiatan ekonomi baru. Kondisi inilah yang sedang dirasakan oleh warga perbatasan di Kalimantan, Maluku Utara, NTT, dan Papua.

Pembangunan bandara dan pelabuhan Tapaleo, Bicoli, dan Wayabula di Maluku Utara, serta pembangunan jalan sepanjang 1.900 kilometer dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara meningkatkan konektivitas dan memperlancar alur logistik ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dampak positif sudah mulai terlihat. Arus manusia yang mewarnai kehidupan ekonomi di daerah perbatasan tidak lagi mengalir ke luar negara, tapi masuk ke dalam negeri. Di sini sangat terasa bahwa negara hadir.

Apa yang diuraikan di atas hanya sebagian kecil dari ratusan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia yang saat ini terus berlangsung. Pembangunan pembangkit listrik 35 GW, didukung proyek transmisi dan distribusi, akan memastikan istilah byarpet tidak lagi familiar di telinga anak-anak di sejumlah daerah. Revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Maluku yang didukung penyediaan kapal terjadwal lewat program Tol Laut akan menggerakkan lagi perekonomian maritim di Maluku. Tak ketinggalan, penyelesaian 69 bendungan di seluruh Indonesia hingga tahun 2019 yang didukung jalur irigasinya akan mengembalikan kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat pangan.

Berkah infrastruktur yang dibangun, meski masih dalam penyelesaian, telah dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat. Tantangan yang menjadi masalah utama dalam mengatasi kemiskinan, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, energi, dan transportasi, segera dapat diatasi. Pergerakan logistik kian mudah dan murah. Ruang-ruang pertumbuhan ekonomi baru mulai tercipta sehingga bisa membuka kesempatan kerja lebih luas.

Terus berjuang membangun negeri

Jalan terjal dan mendaki yang diambil Jokowi adalah manifestasi dari karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Memang langkah ini merupakan cara yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari dalam perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

Tentu banyak tantangan yang mengadang. Presiden tahu persis kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas, perlu realokasi, pemfokusan, serta kreativitas dalam belanja pemerintah. Ada hambatan regulasi ataupun ego sektoral antarkementerian/lembaga. Ada kebiasaan buruk yang dipandang sebagai sesuatu yang biasa seperti pungutan liar. Ada medan-medan berat untuk ditembus secara geografis dan kondisi alam. Dengan semangat kebersamaan, sebagaimana pesan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, Presiden bersama segenap elemen bangsa menunjukkan semangat berkobar pantang menyerah, keteguhan hati dan ketulusan jiwa untuk menghadapi dan menyelesaikan seluruh tantangan tersebut.

Bagi Presiden, beragam kebijakan yang diambil bukan tentang dirinya, bukan untuk jangka pendek, bukan pula untuk Pilpres 2019. Kebijakan itu untuk bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan berkeadilan secara sistematis dan berkelanjutan.

 DARMAWAN PRASODJO

DEPUTI I BIDANG INFRASTRUKTUR DAN ENERGI KANTOR STAF PRESIDEN

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Karakter Pembangunan Jokowi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Visi-Misi Merdeka (YUDI LATIF)

Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangunkan soal-soal; tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidakmerdekaanlah yang  tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal."

Pernyataan Bung Karno ini mengisyaratkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terbatas kebebasan sebagai "hak negatif" ("bebas dari" berbagai bentuk penjajahan, penindasan, dan pemiskinan), tetapi  juga kebebasan sebagai "hak positif" ("bebas untuk" mengembangkan diri dan nilai tambah demi mencapai kemajuan, keluhuran, kebahagiaan hidup). Pengalaman ketertindasan, diskriminasi, dan eksploitasi memang pantas diratapi, dilawan, dan diperingati.  "Tetapi manusia," ujar Isiah Berlin, "tidaklah hidup sekadar memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan positif, menghadirkan kebaikan." Kemerdekaan memimpikan banyak hal, yang hanya bisa dipenuhi jiwa merdeka. Di sinilah letak paradoks Indonesia masa kini.

Selama belasan tahun orde reformasi, kebebasan sebagai "hak negatif" mengalami surplus. Namun, kebebasan sebagai "hak positif" masih defisit.  Di satu sisi, ledakan kebebasan dari berbagai bentuk represi membangkitkan harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan sejahtera. Di sisi lain, kapasitas negara-bangsa untuk memenuhi ekspektasi itu dibatasi defisit jiwa merdeka di kalangan elite negeri yang membuat energi nasional terkuras untuk mempertentangkan hal-hal yang remeh-temeh dengan keriuhan berbagai manuver politik yang terputus dari persoalan rakyatnya.

Demi memperjuangkan kemerdekaan sebagai "hak positif", yang harus segera dijebol adalah hambatan mental (mental bloc). Warisan terburuk kolonialisme, feodalisme, dan otoritarianisme bukan terletak pada besaran kekayaan yang dirampas, penderitaan yang ditimbulkan, dan nyawa yang melayang, melainkan pewarisan nilai koruptif, penindasan, dan perbudakan yang tertanam dalam mental bangsa.

Indonesia bangsa besar dengan mental kecil yang masih belum terbebas dari mentalitas kaum terjajah dengan kompleks rendah diri. Dalam  Amanat Presiden pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1957, Bung Karno mengingatkan perlunya bangsa Indonesia memerangi diri sendiri, "zelfoverwinning atas diri kita sendiri", sehubungan kecenderungan menurunnya kesadaran nasional dan kekuatan jiwa nasional kita. Menurut dia, "Kelemahan jiwa kita ialah, kita kurang percaya kepada diri kita sendiri sebagai bangsa sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang percaya-memercayai satu sama lain padahal kita ini pada asalnya ialah rakyat gotong royong, kurang berjiwa gigih melainkan terlalu lekas mau enak dan 'cari gampangnya saja'. Dan, itu semua karena makin menipisnya 'rasa harkat nasional'-makin menipisnya rasa 'national dignity'-makin menipisnya rasa bangga dan rasa hormat terhadap kemampuan dan kepribadian bangsa dan rakyat sendiri."

Kemerdekaan tanpa jiwa merdeka membawa ledakan kebebasan dengan minus kapasitas dan produktivitas.  Euforia kebebasan dalam intensitas arus globalisasi mendorong kehidupan bangsa pengekor ini kian dibanjiri arus masuk informasi, teknologi, dan ideologi dari luar.  Tanpa kapasitas mengembangkan hak positif, arus masuk berbagai unsur globalisasi itu di satu sisi kian meluaskan adopsi teknologi tinggi; di sisi lain, kian menyempit peradaban tinggi. Semua itu membuat bangsa ini krisis identitas dengan kecenderungan polarisasi dan fragmentasi sosial yang kian parah.

Jauh-jauh hari Bung Karno telah mengingatkan,  "Revolusi Atom harus disertai Revolusi Mental. Revolusi Atom harus dikawani Revolusi Moral. Kita harus berani berpikir dalam alam damai, bukan dalam alam perang. Kita harus berani berpikir dalam alam percaya-memercayai, bukan dalam alam curiga. Kita harus berani berpikir dalam alam kerja sama, bukan dalam alam jegal-menjegal. Jikalau Revolusi Atom itu tidak disertai dengan Revolusi Mental dan Revolusi Moral, kemajuan yang dibawanya itu akan membawa manusia masuk terjungkal dalam jurangnya kebencanaan."

Visi negara merdeka

Setiap kali kemerdekaan diperingati, bangsa Indonesia harus kembali menghidupkan api semangat proklamasi; jiwa kemerdekaan  yang terpancar dalam semangat juang, semangat persatuan, dan semangat membangun negeri.  Ketiga semangat itu harus diletakkan dalam kerangka merealisasikan visi dan misi kemerdekaan bangsa. Bahwa motif terbesar meraih kemerdekaan adalah meraih kebahagiaan. Dalam Pembukaan UUD 1945, motif itu tersirat dalam alinea kedua, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia." Namun, dalam alinea itu juga disebutkan, pemenuhan atas motif meraih kebahagiaan itu hanya bisa terpenuhi sepenuhnya bilamana bangsa Indonesia bisa mencapai visi negara merdeka, yakni menjadi bangsa dan warga yang "merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".

Jika kita telaah secara lebih saksama, visi negara ini merupakan turunan dari cita Pancasila. Menjadi "merdeka" merupakan pancaran cita moral sila Ketuhanan dan Kemanusiaan. Bahwa di hadapan Tuhan dan Kemanusiaan, segala jenis manusia, apa pun perbedaan warna kulit, ras, dan golongannya bersifat setara. Saat yang sama, keberadaan manusia tak bisa berdiri sendiri, terkucil dari yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tak bisa tidak harus ada-bersama-dengan-cinta dengan mengembangkan rasa kemanusiaan penuh cinta kasih pada yang lain.

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kesetaraan ini adalah mental mandiri. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berpikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, serta bebas dari paksaan dan intervensi pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan serta kreativitas berbasis pengembangan ilmu dan teknologi.

Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajek jika warga Indonesia mengembangkan rasa cinta kasih dengan menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. Dalam suatu bangsa di mana korupsi merajalela, kedaulatan bangsa mudah jatuh ke dalam dikte bangsa lain.

Selain semangat mental egaliter, mandiri, dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan juga harus membebaskan diri dari berhala materialisme dan hedonisme. Kegagalan proyek emansipasi Revolusi Perancis yang melahirkan tirani kapitalis dan Revolusi Rusia yang melahirkan tirani  "nomenklatur" disebabkan keduanya sama-sama terpenjara dalam pemujaan terhadap materialisme. Menurut pandangan hidup Pancasila, materi itu penting, tetapi tidak boleh diberhalakan. Di hadapan Yang Maha Kuasa, materi itu bersifat relatif yang tak dapat dimutlakkan. Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan,  materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan semangat altruis (murah hati, suka menolong). 

Menjadi "bersatu" merupakan pancaran cita moral sila Persatuan. Dalam ada bersama, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan bangsa. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Dengan mental altruis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan pergaulan hidup kebangsaan multikultural dengan mentalitas gotong royong, "Bhinneka Tunggal Ika" (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat gotong royong, persatuan manusia/warga negara Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan dalam perbedaan, bisa merawat persatuan.

Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman diperlukan semangat mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, altruisme, dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan.  Maknanya, bukan hanya kesiapan mental menunaikan kewajiban sosial sesuai tugas dan fungsi, melainkan juga kerja keras mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia.

Menjadi "berdaulat" merupakan pancaran cita moral sila Kerakyatan. Bahwa menjadi bangsa berdaulat berarti memiliki kemandirian "keluar" (dalam relasi internasional) dan "ke dalam" (relasi dalam negeri) dalam mengambil keputusan. Dalam mengemban amanah pelayanan publik dalam kebangsaan majemuk, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan cara-cara permusyawaratan berlandaskan semangat cinta kasih. Ukuran utama cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subyek berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitasi, dan eksklusi, itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.

Menjadi "adil dan makmur" merupakan pancaran cita moral sila Keadilan Sosial. Dalam pandangan hidup Pancasila, keberadaan manusia sebagai roh yang menjasmani perlu papan, sandang, pangan, dan pelbagai kebutuhan material lain. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut keadilan sosial. Untuk itu, di samping kemerdekaan (emansipasi) politik, perlu juga ada kemerdekaan (emansipasi) ekonomi. Menjadi bangsa adil dan makmur meniscayakan pengelolaan basis material yang berorientasi menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial.

Misi negara

Dalam rangka merealisasikan visi negara merdeka, segenap elemen negara-bangsa dituntut mengemban misi negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Kalau kita cermati, keempat misi negara-bangsa tersebut merupakan perwujudan imperatif moral Pancasila. Misi "melindungi" merupakan imperatif moral Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Persatuan. Bahwa setiap warga, apa pun latar primordial dan di mana pun berada, wajib dilindungi hak hidupnya, hak miliknya, dan martabatnya; baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Misi "menyejahterakan" merupakan imperatif moral Keadilan Sosial. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan adalah bukti paling nyata idealitas Pancasila. Jalan mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak hanya mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Dengan kapasitas masing-masing, mereka harus bergotong royong memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, melakukan pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian dengan karakter kemandirian, sikap hemat, etos kerja, dan ramah lingkungan.

Misi "mencerdaskan"  merupakan imperatif moral sila Kerakyatan (demokrasi) dan Keadilan Sosial.  Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberatif-argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan (kearifan konsensual). Demokrasi yang imparsial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, berorientasi jauh ke depan, dan didasarkan pada asas rasionalitas. Semuanya itu menuntut prasyarat kecerdasan kewargaan.

Misi "melaksanakan ketertiban dunia" merupakan imperatif moral Kemanusiaan. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia dan antarsesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Dalam membumikan prinsip ini, para pendiri bangsa telah mewariskan kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal.

Dalam visi dan misi negara sebagai cerminan kebebasan positif itu begitu jelas tergambar, warisan terbaik bangsa ini bukanlah politik ketakutan (politics of fear), melainkan "politik harapan" (politics of hope). Bahwa rumah kebangsaan ini dibangun dengan penuh harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Ada begitu banyak masalah dihadapi bangsa ini. Namun, dengan jiwa merdeka, kita hadapi dengan optimisme mata terbuka. Usaha merealisasikan visi dan misi kemerdekaan perlu jiwa besar. Jiwa yang dilukiskan Bung Karno "djiwa jang berani menelan kesulitan-kesulitan, djiwa besar adalah djiwa jang berani menerkam segala kesulitan-kesulitan. Djiwa besar adalah djiwa jang mempunjai tjipta besar."

Dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kekuatan cinta mengatasi putus asa. Seperti dingatkan kembali oleh Bung Karno, "Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi-rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosanan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan-yang dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan napas dan berani terjun menyelami samudra yang sedalam-dalamnya."

YUDI LATIF

Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Visi-Misi Merdeka".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Karikatur (Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Karikatur".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Diorama Proklamasi di Monas//Kamus 1.100 Bahasa Daerah (Surat Kepada Redaksi Kompas)

Diorama Proklamasi di Monas

Saya terperanjat ketika membaca Kompas (28/6) menyaksikan foto tentang diorama di Monumen Nasional yang menampilkan peristiwa pembacaan teks proklamasi.

Sebagai pencinta sejarah yang sudah menulis buku Proklamasi: Sebuah Rekonstruksi, saya baru sadar bahwa diorama tentang proklamasi tersebut mengandung keganjilan dan tak sesuai dengan fakta sejarah.

Pertama, lukisan di dinding yang menjadi latar pembacaan teks proklamasi adalah pemandangan alam, bukan "Sang Pemanah" karya Henk Ngantung. Apakah ini bentuk ketidakcermatan, ketidaktahuan, atau ketidaksukaan rezim pembuatnya kepada sang pelukis?

Kedua, teras yang menjadi lokasi pembacaan teks proklamasi terlalu luas sehingga banyak ruang kosong, berbeda dengan foto-foto proklamasi yang memperlihatkan beberapa tokoh berdiri berdesakan sebagai latar.

Ketiga, konfigurasi para tokoh juga tak mendekati situasi sebenarnya. Tak ada dr Moewardi (ketua panitia sekaligus pemimpin Barisan Pelopor dengan ciri khas mengenakan peci) di belakang Latief Hendraningrat. Tak ada kedua perwira Peta di belakang Bung Hatta (Chudancho Sanusi dan Chudancho Saleh).

Keempat, karena penataan teras terlalu luas, tidak bisa ditampilkan massa di depan teras yang jumlahnya antara 300 orang (taksiran Fatmawati) dan 1.000 orang (taksiran Chudancho Latief). Akibatnya, peristiwa proklamasi dalam diorama ini terlihat kering, statis, elitis, dan tanpa gairah revolusi.

Sehubungan dengan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI, saya berharap pemerintah memperhatikan keakuratan sejarah dalam diorama di Monas supaya tak mewariskan ingatan sejarah yang salah kepada generasi penerus yang datang ke Monas dan melihat diorama. Perbaikan dan koreksi perlu dilakukan kalau tidak ingin dicap sebagai bangsa yang hanya punya ingatan pendek tentang sejarahnya sendiri.

OSA KURNIAWAN ILHAM

Jalan Saronojiwo I No 42A, Surabaya

Kamus 1.100 Bahasa Daerah

Polemik akurasi data antarinstansi di Indonesia tak hanya menyangkut pertanian dan pangan, tetapi juga budaya, khususnya jumlah etnisitas dan bahasa daerah.

Presiden Joko Widodo berpidato dan menyebutkan terdapat 714 suku dan 1.100 bahasa daerah di Indonesia. Badan Pusat Statistik menyatakan ada 300 kelompok etnisitas dan 1.340 suku bangsa ("Surat kepada Redaksi" dari AM Setiawan, Kompas, 4/4).

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyebutkan, 483 suku dan 719 bahasa daerah (Kompas, 16/7). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam penutupan Asian Youth Day 2017 menyampaikan ada 1.331 suku di Indonesia, sedangkan Kemdikbud melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Ari Santoso menginformasikan 646 bahasa daerah telah diverifikasi hingga Oktober 2016 (Kompas, 7/8).

Ada empat angka berbeda mengenai jumlah suku di samping satu angka mengenai kelompok etnisitas serta tiga angka berbeda mengenai jumlah bahasa daerah. Berdasarkan kebedaan angka itu, pertanyaan mendasar bagi petinggi Indonesia: lembaga mana paling kompeten mengumumkan angka valid dari jumlah suku dan bahasa daerah di Indonesia?

Mengapa Pemerintah Indonesia dalam usia yang ke-72 belum mampu mengoordinasikan data yang akurat dan valid? Inilah pekerjaan rumah sederhana dalam rangka mewujudkan Nawacita, khususnya menghilangkan egoisme antarinstansi demi memberikan informasi akurat kepada masyarakat.

Kemdikbud mengakui beda metodologi menyebabkan jumlah bahasa hasil pemetaan lembaga lain pun berbeda. Kiranya sejumlah lembaga yang melakukan pemetaan bersinergi demi efisiensi dan ketunggalan informasi resmi bagi eselon pejabat lebih tinggi. Terlepas dari beda angka di atas, terdapat 1.100 bahasa daerah di Bumi Pertiwi sesuai yang dinyatakan Presiden Jokowi. Sebagian besar bahasa daerah itu dalam 10-20 tahun mendatang akan lenyap jika tak didokumentasikan sejak sekarang. Karena itu, generasi setiap etnis yang masih ada sekarang wajib melestarikan bahasanya melalui penyusunan kamus. Berharap pada HUT ke-80 RI nanti, ada 1.100 kamus bahasa daerah.

WIM K LIYONO

Surya Barat, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Selamat bagi Pakistan dan India (Kompas)

Pakistan dan India secara berturut-turut merayakan ulang tahun ke-70 hari kemerdekaan- nya: Pakistan 14 Agustus, India 15 Agustus.

Tidak bisa hanya menyebut satu negara saja sebagai negara yang merayakan hari kemerdekaannya. Harus kedua-duanya: Pakistan dan India. Inggris lebih dahulu mengakhiri masa kolonialismenya dan menyerahkan kekuasaan kepada Pakistan di Karachi pada 14 Agustus 1947. Baru sehari kemudian, 15 Agustus 1947, Inggris menyerahkan kekuasaan kepada India di New Delhi.

Sejak saat itulah, Pakistan dan India, yang sebelum kemerdekaan menjadi satu, berjalan sendiri-sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Masing-masing melangkah di jalannya sendiri-sendiri dan berkembang menjadi negara yang sangat berbeda.

Di umurnya yang ke-70 tahun, semakin jelas sosoknya. Salah satu yang paling mencolok, sekaligus membedakan, adalah India menjadi negara demokrasi, bahkan negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara demokrasi, India memiliki militer.

Sebaliknya, Pakistan berusaha pula menapaki jalan demokrasi, tetapi berkali-kali mengingkari prinsip-prinsip demokrasi. Kalau India memiliki militer, sebaliknya, di Pakistan, militerlah yang memiliki negara. Militer ingin terus tidak hanya mengontrol jalannya pemerintahan, tetapi juga menguasai sumber daya alam dan memiliki hak-hak istimewa. Inilah yang menjadi sumber selalu munculnya persoalan di Pakistan hingga kini.

Tentu ada alasan yang kuat mengapa Pakistan "memilih jalan" tersebut? Sebagai negara yang berbatasan dengan Afganistan, negeri yang selalu bergolak, Pakistan membutuhkan perasaan aman. Masalah keamanan menjadi nomor satu demi keberlangsungan hidupnya. Karena itulah, Pakistan juga menjadi negara nuklir.

India pun memiliki alasan yang kuat mengapa memilih jalan demokrasi. Yang pertama perlu dicatat, India mewarisi benih-benih demokrasi yang ditabur dan ditanam oleh pemerintah kolonial Inggris. Benih demokrasi inilah yang bertumbuh dan berkembang subur.

Yang masih menjadi catatan saat kedua negara berumur 70 tahun adalah belum pudarnya, apalagi hilang, perasaan tidak saling percaya dan tidak hanya bersaing, tetapi bermusuhan di antara keduanya. Warisan persaingan, permusuhan, sejak mereka lahir masih tetap hidup. Sengketa masalah Kashmir, misalnya, menjadi salah satu kurang bagusnya hubungan kedua negara pemilik nuklir ini, yang tidak hanya bertetangga, tetapi bahkan bersaudara itu.

Apa pun, kita tetap mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan, sembari berharap kedua negara bisa segera membangun hubungan bertetangga yang baik sebagai saudara, sehingga akan memberikan sumbangan besar bagi perdamaian kawasan dan dunia.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Selamat bagi Pakistan dan India".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.