Bidvertiser

Tutorial Belajar Menyetir Mobil Manual

Kamis, 14 Desember 2017

ARTIKEL OPINI: Pelajaran dari KLB Difteri (DJOKO SANTOSO)

Berita penetapan difteri sebagai status kejadian luar biasa sungguh sangat memprihatinkan. Pemberitaan terakhir, sudah ada kasus kejadian luar biasa (KLB) di 20 provinsi. Kementerian Kesehatan menyebutkan, hingga November 2017 sudah ada 561 kasus difteri, di mana sebanyak 32 orang meninggal.

Penyakit ini memang jahat karena dampak dari toksinnya yang menimbulkan komplikasi saluran napas dan miokarditis (radang dinding otot jantung). Penderita bisa mengalami paralisis atau lumpuh kranial (saraf kesadaran) dan perifer (saraf tepi) di otak. Sendi, tulang, dan ginjal pun bisa terserang difteri.

Siapa pun dan semua orang yang belum diimunisasi atau divaksinasi sangat mudah berisiko menjadi target serangan difteri. Ini bisa terjadi di belahan dunia mana saja, tak terkecuali negara maju. Bedanya di negara maju, angka fatalitasnya sangat mudah dikendalikan karena ditunjang oleh standar hidup yang lebih baik, mudahnya imunisasi massal, diagnosis yang lebih baik, dimungkinkannya pengobatan segera, dan perawatan yang lebih efektif.

Indikasi masalah

Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal, menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit ini sudah bisa dikuasai pada tahun 1990, tetapi kemudian muncul lagi pada 2009, dan dikuasai lagi pada 2013. Munculnya kejadian luar biasa ini seakan memberi sinyal bahwa ada masalah dalam memberikan perawatan di daerah wabah sehingga perlu penyempurnaan dalam kebijakan politik kesehatan kita. Masalah yang dimaksud termasuk—tetapi tidak terbatas pada—cakupan vaksinasi yang buruk, sistem surveilans penyakit, dan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Apakah program imunisasinya mulai kendor atau tidak efektif? Dari pengamatan, program imunisasi patut dicurigai efektivitasnya. Bisa jadi karena kurangnya persiapan dan kapasitas pemimpin di tingkat lokal dalam menjalankan program
vaksinasi seperti faktor melacak dan
menghitung vaksin yang akurat dan distribusi serta penyerapannya; target populasi, jadwal vaksinasi, strategi kampanye, kriteria kelayakan yang longgar.

Dalam kaitan ini, rasanya sulit diterima mengingat selama ini program posyandu dengan imunisasinya seakan menjadi satu paket di wilayah kerjanya. Profesionalitas mestinya dikedepankan, lagi pula ada program updating kompetensi setiap tahun.

Kemungkinan lain, justru sifat biologis penyakit difteri itu sendiri. Bahwa penularan memang tak pernah terputus sama sekali, dan wabah yang terisolasi akan terus terjadi, terutama di kalangan anak-anak, sepanjang tahun, dan penyakit ini mempertahankan endemisitas tingkat rendah di beberapa wilayah. Pada momen tertentu, setelah beberapa tahun mengalami penurunan infrastruktur kesehatan masyarakat, termasuk penurunan tingkat cakupan imunisasi difteri-tetanus dan vaksin pertusis (DTP) di antara anak-anak, biasanya terjadi kebangkitan difteri, terutama di pusat-pusat perkotaan.

Hal ini yang secara serius perlu kita cermati bersama agar peta jalan untuk keluar dari kasus wabah segera terealisasi. Munculnya epideminya kemungkinan dimulai di antara anak-anak dari daerah tempat program imunisasi anak-anak yang tidak memadai, lalu menyebar dengan cepat ke orang dewasa yang tidak dilindungi secara memadai.

Peran vaksinasi

Jika menengok dari Ukraina, pada tahun 1991 negara ini mengalami kembalinya epidemi difteri setelah beberapa dekade terkontrol dengan angka kurang dari 40 kasus sporadis yang dilaporkan setiap tahun. Kejadian meningkat berawal di ketiga provinsinya. Dua tahun kemudian epidemi telah menyebar ke separuh dari wilayah (provinsi), dan dua tahun kemudian semua (27) wilayah terpengaruh dengan puncaknya pada 1995 dengan angka di atas 5.000 kasus dan lebih dari 200 kematian dilaporkan terjadi.

Hal yang sama terjadi di bekas induknya, wabah merebak bertepatan dengan pecahnya Uni Soviet pada awal 1990-an, saat tingkat vaksinasi turun sangat rendah sehingga terjadi ledakan kasus difteri. Setahun kemudian ledakan meluas sebanyak 2.000 kasus, hingga menyebar ke seluruh bagian Eropa lain, di antaranya Belgia, Finlandia, Polandia, dan Jerman. Ini semua sangat terkait dengan karakter anak-anak yang tak divaksinasi.

Jelaslah bahwa vaksinasi sangat berkontribusi dalam konteks penyakit difteri. Dengan meluasnya penggunaan vaksin, dilaporkan tingkat difteri turun dengan cepat sejak tahun 1920-an. Analisis ini menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara sifat biologis penyakit dan program imunisasi sebagai penangkal serangan yang menakutkan. Untuk itu, menjadi sangat jelas dalam menentukan langkah keluar dari masalah wabah difteri.

Namun, harus diingat betapapun peta jalan itu jelas, akan menjadi kompleks ketika situasi ini dipersulit dengan kenyataan lemahnya dukungan ekonomi pada program promosi kesehatan, lengketnya desentralisasi sistem kesehatan masyarakat, yang berarti setiap wilayah sangat bervariasi dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga menyulitkan pemerintah pusat bergerak untuk keluar dari masalah ini.

Langkah pencegahan

Dalam upaya mendukung keberhasilan peta jalan bebas difteri, sangat penting untuk memperhatikan kebersihan pribadi. Hal ini mengingat fakta bahwa difteri ditularkan melalui inhalasi tetesan pernapasan di udara dan juga dapat melalui kontak fisik dengan barang-barang rumah tangga dan atau barang-barang pribadi yang terkontaminasi. Pengetahuan orangtua terhadap gejala demam, sakit tenggorokan, dan kelenjar bengkak seperti apa yang menuntut tindakan membawa pasien ke dokter juga diperlukan.

Kementerian Kesehatan juga perlu untuk bahu-membahu dengan Majelis Ulama Indonesia terkait kemungkinan penguatan lagi dari fatwa untuk mewajibkan orangtua memvaksinasi anak-anak kita, dan jika sudah, pengingatannya secara periodik perlu terus dilakukan. Selain itu, kebijakan yang mendukung gagasan (yang mungkin saja diperdebatkan) untuk menolak pendaftaran siswa yang tidak divaksinasi ke sekolah perlu segera mulai dipertimbangkan.

Dengan demikian, pemerintah harus memprakarsai program penguatan peningkatan imunisasi di antara anak-anak dan orang dewasa yang berisiko, terutama di daerah wabah, dan sekiranya sudah semakin siap, strategi imunisasi massal di lakukan dalam upaya untuk meminimalisasi epidemi yang bersifat meningkat secara eksponensial ini.

Hal lain adalah perlunya kampanye imunisasi massal diawali segera dan dilanjutkan dengan program memperkenalkan imunisasi anak rutin dengan toxoids DTP, yang diikuti oleh dosis penguat anak dari vaksin toksin diphtheria-tetanus (DT) yang dikombinasikan dengan dosis tokenoid tetanus-diphtheria remaja dewasa dan dewasa (Td).

Dengan situasi seperti ini, wabah yang menjadikan kita semua bersedih, yang semestinya bisa dihindari dengan penguatan dan penegakan program imunisasi universal pada bayi dan anak-anak, mestinya bisa dihindari. Nasi sudah menjadi bubur. Mari kita semua membantu program bersama ini agar tidak terulang.

DJOKO SANTOSO, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Kompas, 14 Desember 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: OKI dan Posisi Indonesia (Kompas)

Sikap tegas dan satu suara anggota Organisasi Kerja Sama Islam sangat penting untuk memperjuangkan solusi bagi dua negara Israel dan Palestina.

Pada sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu (13/12), kebersamaan itu penting untuk ditunjukkan. Apalagi, OKI yang dibentuk setelah Deklarasi Rabat 1969 awalnya memang fokus pada isu politik, khususnya soal Palestina. Kini OKI tak lagi fokus hanya memperjuangkan Palestina, tetapi negara anggota OKI pasti tidak lupa sejarah pembentukan organisasi ini.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel jelas mencederai seluruh perjanjian internasional yang terkait. Hal itu seolah meniadakan upaya damai yang dirintis oleh banyak negara dan banyak organisasi internasional pascaperang Arab-Israel tahun 1967.

"Saya akan menyampaikan penolakan kita, rakyat Indonesia, atas penetapan sepihak AS," kata Presiden Joko Widodo, seperti dikutip Kompas, Rabu (13/12). Upaya Presiden Jokowi ini telah didahului oleh kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Amman. Di ibu kota Jordania ini, Menlu Retno bertemu Menlu Jordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki.

Setelah menggelar pertemuan itu, Retno menyampaikan optimismenya terkait sidang darurat OKI. "Palestina mengapresiasi langkah Indonesia sebagai negara non-Arab yang cepat melakukan serangkaian diplomasi setelah keputusan Trump," ujarnya.

Sikap Indonesia amat tegas dan jelas, mendukung proses perdamaian, mendukung berdirinya negara Palestina merdeka yang bebas dan berdaulat. Sikap itu sesuai dengan amanat konstitusi bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Selama ini, AS memainkan peran penting dan dominan dalam perundingan perdamaian Timur Tengah meskipun berbagai upayanya tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun, dengan menetapkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, kita bertanya apakah benar AS tetap memperjuangkan solusi dua negara.

Sikap tegas Presiden Jokowi mewakili nurani bangsa Indonesia yang tidak ingin melihat lagi adanya penjajahan. Dan, hanya Indonesia yang dapat mempersatukan OKI di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Jika OKI satu suara, bukan tidak mungkin dapat menekan Trump untuk meninjau kembali keputusannya akan Jerusalem

Kompas, 14 Desember 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi (SYAMSYUDDIN RADJAB)

Publik dikejutkan dengan berita digelarnya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat—yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua MK—pada Rabu (6/12) oleh Komisi III DPR. Masa jabatan Arief sebagai hakim konstitusi akan berakhir April 2018.

Keterkejutan itu disebabkan karena selama ini tidak diketahui ada pengumuman dari DPR soal perekrutan dan pencalonan hakim konstitusi. Perekrutan dan pencalonan seharusnya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang diubah menjadi UU No 8/2011), asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menurut UU No 28/1999 dan TAP MPR No XI/MPR/1998.

Pencalonan Arief Hidayat oleh DPR secara tertutup dan sembunyi-sembunyi jelas melanggar peraturan perundang-undangan, etika, dan moral penyelenggaraan negara, apalagi terhadap seseorang yang akan menjaga konstitusi negara dengan gelar negarawan.

Proses pencalonan hakim konstitusi secara tertutup bukan kali ini saja terjadi. Setidaknya, dua mantan hakim konstitusi pernah menikmati praktik ini, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar—keduanya berakhir naas karena terlibat tindak pidana korupsi saat menjalankan tugasnya sebagai hakim MK.

Akil Mochtar menikmati perpanjangan masa jabatan sebagai hakim MK untuk periode kedua pada 2013-2018. Sementara Patrialis Akbar ditunjuk menjadi hakim konstitusi oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono lewat Keppres No 87/P Tahun 2013, juga tanpa melalui mekanisme seperti diatur dalam Pasal 19 UU MK. Hal ini memicu gugatan ke PTUN oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, dan pengadilan mengabulkan gugatan ini.

Bukan tidak mungkin, kasus perpanjangan jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi juga akan digugat oleh masyarakat karena proses dan tata cara pengajuan pencalonannya melanggar ketentuan perundang-undangan akibat tidak transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Seleksi hakim dan marwah MK

Pasal 20 Ayat 1 UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh setiap lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden, dengan jatah masing-masing tiga orang (Pasal 18 Ayat 1 UU MK) dan dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat 2 UU MK).

Pengaturan itu sangat penting untuk menghasilkan calon hakim MK yang berwawasan luas terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, tidak tercela, adil, dan bersifat negarawan sesuai Pasal 15 UU MK. Sejauh ini, perintah UU MK tentang pengaturan tata cara seleksi calon hakim MK di ketiga lembaga negara itu belum dibuat, baik dalam bentuk peraturan MA (perma), peraturan presiden, maupun peraturan DPR sehingga rawan untuk diselewengkan.

Ketiadaan pengaturan internal itu berakibat pada munculnya pengajuan calon hakim MK yang berubah-ubah. Kadang kala, proses tersebut berlangsung ideal sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik. Kadang juga penuh kontroversi, KKN, dan sesuai selera lembaga pengusul, seperti dalam kasus perpanjangan Arief Hidayat saat ini.

Secara ideal dan kelaziman, dalam pengisian jabatan publik lembaga negara, khususnya MK, lembaga pengusul membentuk panitia seleksi untuk merekrut calon hakim MK dengan mengumumkan kepada publik ada pendaftaran, seleksi, dan uji kelayakan melalui panel ahli, dengan melibatkan partisipasi publik dan wawancara sebelum yang bersangkutan direkomendasikan sebagai calon hakim MK.

Hal ideal itu kembali diterobos oleh Komisi III DPR sehingga melahirkan kecurigaan publik tentang kemungkinan ada barter dan lobi-lobi politik. Apalagi proses ini berlangsung di tengah silang sengkarut antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus KPK DPR terkait dengan pengajuan uji materi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) oleh karyawan KPK menyangkut hak angket dan juga Ketua DPR Setya Novanto yang menguji Pasal 12 dan Pasal 46 Ayat 1 dan 2 UU KPK ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Arief Hidayat.

Kecurigaan publik muncul karena perpanjangan status Arief Hidayat sebagai hakim MK dilakukan dengan proses tertutup dan melanggar ketentuan UU MK di tengah perseteruan KPK dan DPR, di mana pemenang perseteruan ini akan ditentukan oleh MK. Karena itu, wajar jika publik memberi kritik tajam atas langkah Komisi III DPR karena sikap permisifnya dan juga terhadap Arief Hidayat karena manuver ini menguntungkan bagi dirinya sendiri dalam upaya memperpanjang jabatannya sebagai hakim MK.

Arief pernah dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik MK pada April 2016 karena membuat surat katebelece kepada pejabat Kejaksaan Agung agar kerabatnya yang juga seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, bisa dititipkan dan dibina di lembaga itu.

Karena itu, di sinilah perlu dilakukan pengaturan seleksi calon hakim MK untuk mencegah kewenangan lembaga negara diselewengkan akibat ketiadaan pengaturan internal.

Perpanjangan jabatan

Istilah "perpanjangan" jabatan hakim MK sebenarnya tidak dikenal dalam UU MK. Apabila seorang hakim MK habis masa jabatan selama lima tahun-nya (Pasal 22 UU MK), lembaga pengusul harus menyeleksi ulang calon hakim MK untuk mengganti atau mengisi jabatan hakim MK melalui seleksi dan pemilihan, bukan diperpanjang atau dilanjutkan.

Sayangnya, revisi UU MK yang telah diundangkan menjadi UU No 8/2011 tidak memuat tata cara seleksi dan pemilihan hakim MK sehingga proses perekrutannya menjadi tidak jelas dan disesuaikan dengan selera dan kepentingan setiap lembaga pengusul. Tentu, kita tidak ingin kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar terulang kembali serta meruntuhkan marwah dan kepercayaan publik terhadap MK karena sejak dari awal prosesnya tidak benar.

Saya percaya, Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya selaku kepala negara akan menolak proses perpanjangan calon hakim MK yang cacat hukum dan melanggar etika serta mengembalikannya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 UU MK, di samping ketentuan UU No 28/1999 serta TAP MPR No XI/MPR/1998.

Hal ini penting guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan memegang teguh asas transparansi, partisipatif, obyektif, dan akuntabel demi menjaga marwah MK sebagai benteng pengawal konstitusi.

SYAMSYUDDIN RADJAB, Dosen Hukum Tata Negara UIN Alauddin, Makassar Direktur Jenggala Center

Kompas, 14 Desember 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Optimisme di Tahun Politik (Kompas)


Indonesia akan memasuki tahun politik dengan berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah dan persiapan Pemilihan Presiden 2019.

Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (12/12), Presiden Joko Widodo mengajak kalangan pelaku usaha dan investor tetap optimistis melihat perekonomian. Optimisme juga diungkapkan berbagai kalangan, mulai dari ekonom, birokrat dan teknokrat, hingga pelaku usaha.

Kita memiliki banyak alasan untuk tetap optimistis. Dari sisi fondasi makroekonomi, banyak pihak sepakat ekonomi Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar, stabil, dan terus bertumbuh. Dari sisi eksternal, optimisme didukung proyeksi ekonomi global yang kian membaik.

PDB dunia diprediksi IMF tumbuh 3,6 persen pada 2017 dan 3,7 persen pada 2018. Di sisi perdagangan, setelah mengalami stagnasi, perdagangan dunia diprediksi tumbuh 2,9 persen tahun ini. Ekspor Indonesia juga menunjukkan penguatan, terutama dengan membaiknya permintaan dan harga komoditas, khususnya batubara dan minyak sawit.

Prospek investasi juga membaik, dengan membaiknya peringkat daya saing, peringkat kemudahan berusaha, dan juga peringkat utang Indonesia. Berbagai langkah kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir, seperti deregulasi, debirokratisasi, dan pembangunan infrastruktur, juga menempatkan ekonomi pada posisi lebih baik untuk tumbuh dan mengambil momentum membaiknya ekonomi global.

Dari sisi politik, masyarakat kita relatif sudah cukup matang dalam berdemokrasi sehingga siklus politik rutin seperti pemilu atau pilkada bisa berlangsung baik tanpa gejolak. Dari pengalaman penyelenggaraan pemilu selama ini, meningkatnya belanja politik pemilu justru mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lewat meningkatnya permintaan dan daya beli kelompok ekonomi bawah.

Sejumlah agenda besar, seperti penyelenggaraan Asian Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah, juga berpotensi besar menjadi momentum tambahan pengungkit pergerakan ekonomi.

Setelah diprediksi tumbuh 5,1 persen tahun ini, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5,4 persen tahun depan. Tingkat inflasi dan suku bunga yang relatif rendah juga berpotensi mendorong laju sektor riil. Lapangan kerja diprediksi membaik dengan adanya rencana pemerintah lebih fokus pada upaya pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja lewat berbagai program padat karya, stimulus bantuan sosial, dan dana desa.

Semua gambaran positif itu tak lantas berarti kita mengabaikan berbagai risiko dan tantangan yang ada, baik internal maupun eksternal. Jangan sampai kita kehilangan fokus untuk berbenah dan bekerja keras mengejar target. Kita tak ingin kehilangan momentum dari berbagai perkembangan ekonomi dan politik, nasional maupun dunia.

Semua pihak berkepentingan untuk menjaga situasi dan kondisi di dalam negeri tetap kondusif agar kekhawatiran terkait memanasnya suhu politik tak sampai mengganggu iklim usaha dan perekonomian nasional

Kompas, 14 Desember 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Tantangan Perbankan 2018 (PAUL SUTARYONO)

Bank Indonesia menetapkan proyeksi pertumbuhan kredit pada 2018 sebesar 12-14 persen, lebih tinggi daripada 10-12 persen pada 2017. Sementara Otoritas Jasa Keuangan memasang proyeksi pertumbuhan kredit 11-12 persen pada 2018, lebih tinggi daripada 11,7 persen pada 2017, di tengah target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2018.

Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan kredit tumbuh sebesar 7,85 persen selama setahun per September 2017, menurun tipis dari 7,89 persen per Agustus 2017. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi sebesar 11,46 persen, naik dari 8,92 persen pada bulan sebelumnya. Pada situasi normal, pertumbuhan kredit jauh melampaui DPK.

Aneka tantangan

Apa saja tantangan perbankan pada 2018? Bagaimana kiat untuk mengatasinya?

Pertama, Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Janet Yellen akan memasuki masa pensiun pada Februari 2018. Ia akan digantikan oleh Jerome Powell. Pasar (investor) memprediksi kebijakan moneter The Fed tak akan berubah total di bawah Powell. Artinya, perubahan suku bunga acuan AS (Federal Fed Fund/FFR) pada 2018 berada di pundak Powell.

Untuk itu, BI wajib mencermati dampak perubahan FFR yang bisa memengaruhi kebijakan moneter. FFR diprediksi naik empat kali pada 2018, sejauh perkembangan ekonomi AS sesuai dengan harapan. Tatkala target pertumbuhan ekonomi AS tercapai, FFR akan melaju dari 1-1,25 persen hingga 2 persen seperti diisyaratkan Yellen.

Bagaimana sikap BI? BI akan menahan suku bunga acuan BI 7 Day Repo Rate (BI 7 DRR) pada 4,25 persen hingga akhir 2017. Tahun depan, BI sepatutnya menahan BI 7 DRR pada level 4 persen untuk mencegah dana asing agar tak terlalu banyak pulang kampung. Hal itu juga bermanfaat untuk menahan agar pelemahan nilai tukar rupiah tak terlalu dalam ketika pasokan dollar AS tertekan.

Kedua, kenaikan FFR itu akan menjadi kendala bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit lebih rendah lagi. Padahal, pemerintah memasang target suku bunga kredit satu digit.

Penurunan BI 7 DRR berturut-turut pada Agustus dan September 2017 masing-masing 25 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen merupakan stimulus untuk meningkatkan penyaluran kredit. Hal itu tersirat pada rasio kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio/LDR) yang mencapai 88,74 persen di tengah ambang batas 78-92 persen. Dengan bahasa lebih bening, fungsi intermediasi keuangan belum optimal karena permintaan kredit kurang berotot. Inilah tantangan sejati bagi bank.

Ketika suku bunga kredit tak turun lebih rendah lagi padahal suku bunga deposito sudah turun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) bank justru akan naik. NIM merupakan selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito.

Saat ini, NIM Bank Danamon 9,3 persen, BRI 8,13 persen, BCA 6,41 persen, Bank Mandiri 5,86 persen, CIMB Niaga 5,74 persen, BNI 5,5 persen, dan BTN 4,49 persen. Padahal, OJK akan membatasi NIM hingga 5 persen agar bank lebih efisien. Kenaikan NIM akan mendorong kenaikan laba tahun berjalan sehingga bank masih sanggup mengangkat laba 14,59 persen sekalipun dalam ekonomi yang sedang lesu.

Ketiga, untuk itulah bank dituntut menggenjot kredit untuk menyuburkan pertumbuhan ekonomi. Bank papan atas telah menyalurkan kredit infrastruktur, seperti Bank Mandiri Rp 132 triliun, BNI Rp 92,4 triliun, dan BCA Rp 20 triliun hingga September 2017, sedangkan BRI Rp 51,4 triliun hingga akhir 2017.

Mengingat kredit infrastruktur memiliki tenor menengah-panjang, kredit itu dikucurkan dengan kredit sindikasi. Model itu bertujuan untuk berbagi risiko (risk sharing) karena kian panjang tenor kredit, akan kian tinggi pula risikonya.

Bank perlu pula menggeber kredit ke sektor yang berbasis padat karya. Katakanlah, sektor pertanian yang tumbuh 11,41 persen dengan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) 1,82 persen, sektor real estat 7,37 persen (NPL 2,95 persen), sektor industri pengolahan 6,50 persen (NPL 3,19 persen), dan sektor transportasi 3,70 persen (NPL 3,93 persen). Derasnya kucuran kredit ke sektor itu dapat menaikkan kapasitas produk sehingga menyerap ribuan tenaga kerja. Hal itu dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka 7,04 juta orang atau 5,5 persen per Agustus 2017, menurun dari 5,61 persen per Agustus 2016.

Serapan tenaga kerja tinggi itu dapat mendongkrak daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi rumah tangga yang melemah dari 4,95 persen per triwulan II-2017 menjadi 4,93 persen per triwulan III-2017. Konsumsi rumah tangga menjadi kontributor tertinggi produk domestik bruto (PDB), yakni 55,56 persen, disusul investasi 31,87 persen dan ekspor 20,50 persen. Namun, bank wajib meningkatkan kualitas kredit meski NPL telah menipis dari 3,05 persen per Agustus 2017 menjadi 2,93 persen per September 2017.

Keempat, tahun 2018 merupakan batas akhir bagi bank untuk menyalurkan kredit ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk kredit produktif (kredit modal kerja dan investasi) minimal 20 persen. Kewajiban yang tertuang pada Peraturan BI Nomor 14/22/PBI/2012 itu bertujuan mendorong penyaluran kredit ke UMKM. Segmen itu meliputi 61 juta usaha mikro yang menyerap 114 juta tenaga kerja. Sungguh pasar yang mega luas dan sarat rezeki.

Target itu mudah dicapai BRI sebagai pemimpin pasar kredit mikro. Namun, tak mudah bagi bank papan atas lain untuk mengucurkan kredit mikro meski suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) akan turun dari 9 persen menjadi 7 persen mulai Januari 2018. Mengapa? Karena makin tinggi portofolio kredit, akan makin tinggi pula kredit segmen UMKM minimal 20 persen.

Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Bank demikian akan berbagi rezeki dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berupa kreditchanneling. Kredit itu merupakan bentuk kerja sama antara bank lebih besar kepada bank lebih kecil, biasanya dalam penyaluran kredit kecil dan konsumsi. Ujungnya, BPR akan memperoleh berkah berupa margin bunga.

Kelima, selain itu bank harus mampu mengatasi disrupsi teknologi. Perusahaan teknologi finansial (tekfin) merupakan ancaman nyata dengan model bisnis yang amat berbeda, misalnya tak diperlukan lagi tatap muka antara kreditor dan debitor.

Menurut Michael E Porter yang dikutip Warren J Keegan & Mark C Green (2003), terdapat lima kekuatan yang memengaruhi persaingan dalam suatu industri, yakni ancaman pemain baru, ancaman produk atau jasa pengganti, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, dan persaingan di antara anggota industri. Hebatnya, perusahaan tekfin merupakan representasi 1-4 dari lima kekuatan itu. Wow!

Kuncinya adalah menggali aneka inovasi untuk menghadapi ancaman itu, sebab pemanfaatan teknologi menjadi ancaman bagi lini depan layanan nasabah bank. Maka, bank hendaknya menggandeng perusahaan tekfin untuk bersaing ke depan. Kalau tidak, pangsa pasar bank bakal terkikis cepat atau lambat. Pun regulator BI dan OJK wajib mengawal perusahaan tekfin dengan aturan yang mengikat tetapi cukup longgar untuk pengembangan era digital di industri perbankan.

Perusahaan induk

Keenam, pemerintah segera membentuk perusahaan induk (holding company) BUMN jasa keuangan yang meliputi empat bank persero Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara. Hal itu ditargetkan akan tuntas pada triwulan II-2018.

Kemudian, bank-bank itu tersegmentasi menjadi berikut: Bank Mandiri fokus pada korporasi, BNI pada konsumer, BRI pada sektor UMKM, dan BTN pada perumahan. Mengingat belum ada bank pembangunan, Bank Mandiri dan BNI juga fokus pada pembangunan. Sejatinya, hal itu mengulang masa lalu. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1965 menetapkan semua bank pemerintah kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Dagang Negara diintegrasikan ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia.

Bank-bank umum dan Bank Tabungan Pos digabung menjadi Bank Negara Indonesia, sedangkan BI yang bertindak sebagai bank sentral berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit I, Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) menjadi Bank Negara Indonesia Unit II, Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III, Bank Umum Negara (BUN) menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV, dan Bank Tabungan Pos menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.

Namun, bank tunggal itu mendapat banyak tentangan dan tak berjalan lama. Alasan pokok dan penolakan terhadap bank tunggal itu karena gagasan tersebut tidak menjamin kestabilan ekonomi dan moneter. Akhirnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan mengubah struktur perbankan (Restrukturisasi Perbankan di Indonesia: Pengalaman Bank BNI, Tim Indef, 2003).

Segmentasi lahir kembali pada sekitar 1982, Bank Negara Indonesia 1946 fokus pada perindustrian, BRI pada pertanian, Bank Bumi Daya (BBD) pada perkebunan, Bank Dagang Negara (BDN) pada perdagangan, Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) pada ekspor impor, dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada pembangunan.

Pembentukan perusahaan induk itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kapasitas, skala usaha, dan profitabilitas. Bolehlah kita belajar dari perusahaan induk tambang BUMN. Perubahan status dari perusahaan persero menjadi anak usaha justru menjadi sentimen negatif sehingga harga saham PT Tambang Batubara Bukit Asam turun 4,87 persen, PT Aneka Tambang 2,94 persen, dan PT Timah 1,1 persen pada penutupan perdagangan 15 November 2017 (Kontan, 17/11).

Karena itu, perlu dibuat kajian akademis lebih dulu supaya pembentukan perusahaan induk tersebut lebih bermakna. Kajian itu akan memperkuat tujuan dan menekan resistensi. Nah, ketika bank dapat menghadapi aneka tantangan itu dengan tangkas tanpa gagap teknologi, fungsi sentral bank sebagai intermediasi keuangan akan terangkat naik lebih tinggi lagi. Kinerja demikian bakal menyuburkan pertumbuhan ekonomi nasional.

PAUL SUTARYONO, Pengamat Perbankan; Mantan Assistant Vice President BNI

Kompas, 14 Desember 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Surat Pembaca: Kiat Pemerataan Mutu//Setor Bermasalah (Kompas)

Kiat Pemerataan Mutu

Pemerataan mutu perguruan tinggi didorong dengan berbagi kiat (Kompas, 21/11). Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti antara lain menyebutkan program magang.

Dosen-dosen dari perguruan tinggi (PT) binaan magang di PT pembina 1–3 bulan. Sebaliknya, guru-guru besar dari PT pembina juga dikirim ke PT binaan untuk menjadi pembimbing dosen dan menjadi dosen tamu di PT binaan.

Awal dasawarsa 1990-an, program semacam itu disebut KPK (kegiatan pengumpulan kredit) sudah ada. Program S-2 (magister) Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana dibina oleh Program Pascasarjana (PPs) IPB melalui skema KPK. Guru-guru besar IPB "kelas berat", seperti Prof Dr Sayogya, Prof Dr Sediono M Tjondronegoro, menjadi dosen tamu di PPs Studi Pembangunan UKSW.

Ada seri pertemuan antara unsur pimpinan PPs Studi Pembangunan UKSW dan pimpinan PPs Studi Pembangunan IPB. Program berjalan 3 tahun sampai IPB menyatakan PPs-SP UKSW mandiri dan bisa dilepas dari IPB.

Pada hemat saya, skema KPK jadul itu lebih baik daripada cara "monev" (monitoring and evaluation) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jadi, tak ada salahnya kalau skema KPK dihidupkan lagi meskipun terbatas pada program pascasarjana. Kalau sumber daya manusia dan dana terbatas, KPK untuk program S-3 dulu saja.

Di Universitas Nottingham (UK) dulu ada penyediaan seri buku panduan praktis yang disebut "Rediguide". Buku-buku "Rediguide" itu ringkas-bernas, ditulis guru-guru besar yang sudah berpengalaman, acuan yang masih yunior. Pada hemat saya, baik sekali kalau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memprakarsai "proyek" penulisan seri panduan semacam "Rediguide" itu di PT-PT pembina.

Siasat pemerataan mutu PT dalam berita di Kompas disebut "berbagi kiat". Kiat adalah panduan praktis, yang dibuat senior berdasarkan pengalaman dan keahliannya. Kiat juga dipakai dalam litbang teknologi untuk "memoles" dan memberi sentuhan akhir pada purwarupa (prototype).

Namun, belajar dari kasus Challenger, kiat tidak boleh diterapkan di luar batas-batas ranah kesahihannya. Ketika saran menunda peluncuran sampai awal musim semi—karena bahan elastik menjadi rapuh pada suhu rendah—tidak diindahkan, meledaklah pesawat ulang alik Chalenger.

Maka, saran saya, dalam menerapkan kiat pemerataan mutu PT, mulailah dari skala kecil, terapkan prinsip "keekonomian skala", dan hindari "ledakan" anggaran.

L Wilardjo Jalan Kasuari, Salatiga, Jawa Tengah

Setor Bermasalah

Hari Jumat, 15 September 2017, anak dan istri saya menabung melalui mesin setor tunai di area Bank Mandiri Cabang Kota Magelang sebesar Rp 7.250.000.

Namun, setoran tunai hanya diterima Rp 2.850.000, seperti tertulis di resi yang dikeluarkan mesin setor tunai Mandiri.

Sisa uang yang belum diterima mesin, Rp 4.400.000, dimasukkan kembali oleh anak saya dan mengulang prosedur setor tunai dari awal. Ternyata resi tidak muncul, sementara uang juga tidak keluar. Semua tertelan berikut kartu ATM. Di layar muncul tulisan mesin error alias tidak dapat digunakan.

Anak saya langsung melapor ke layanan pelanggan (CS) Bank Mandiri Cabang Kota Magelang, dengan Sdr Rifa R. Anak saya mendapat surat laporan pengaduan beserta kartu ATM baru.

Setelah 15 hari kerja, anak saya datang kembali. Setoran pertama yang ada resinya (Rp 2.850.000) telah dikreditkan kembali ke rekening. Namun, sisa uang tunai Rp 4.400.000 yang tertelan mesin tanpa resi tak dikembalikan.

Anak saya melapor lagi ke CS, dengan Sdr Himawan Harjito. Jawabannya, sedang diproses di PT Bank Mandiri Tbk Pusat di Jakarta. Anak saya harus menunggu lagi 15 hari kerja.

Ternyata, setelah menunggu selama 15 hari kerja, tetap tidak ada jawaban pasti. Alasannya, laporan pengaduan ditolak karena tidak ada bukti resi.

Sebagai orangtua, kami meminta kejelasan ke Bank Mandiri, bertemu Sdr Himawan Harjito beserta Manajer Operasional Vendi Cahya Nugraha. Mereka lagi-lagi menolak laporan pengaduan.

Kami sebagai orangtua tidak puas karena hampir dua bulan tidak ada penyelesaian. Sampai saya menulis surat ini, kami sudah menanti hampir tiga bulan.

BAMBANG PRIYAMBODO

Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah,Kota Magelang, Jawa Tengah

Kompas, 14 Desember 2017

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rabu, 13 Desember 2017

ARTIKEL OPINI: Kerawanan Pemilu (RAMLAN SURBAKTI)

Badan Pengawas Pemilu telah merumuskan Indeks Kerawanan Pilkada/Pemilu. Apakah yang dimaksud dengan kerawanan pemilu? Bawaslu periode 2012-2017 merumuskan kerawanan pemilu sebagai potensi gangguan terhadap setiap tahapan pemilu.

Pada tahapan kampanye, misalnya, kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin: lebih dari 30 persen dikategorikan sebagai Sangat Rawan, 10-30 persen dikategorikan sebagai Rawan, dan kurang dari 10 persen dikategorikan sebagai Aman. Gangguan seperti apakah yang akan dilakukan orang miskin terhadap tahapan pemilu? Solidaritas di antara orang miskin amat sangat lemah. Yang mungkin terjadi adalah calon yang kaya tetapi kalah dalam pemilu/pilkada akan menggunakan "biro jasa" demonstrasi untuk melakukan unjuk kekuatan yang merusak. Orang-orang yang digerakkan biro jasa tersebut belum tentu orang miskin. Kerawanan pemilu versi Bawaslu tidak jelas hendak melaksanakan fungsi Bawaslu yang mana.

Kerawanan atau malapraktik?

Kerawanan pemilu tak berkaitan dengan pengawasan pemilu karena pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu berfokus pada penilaian apakah suatu tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan UU. Kerawanan pemilu juga tak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum karena hanya menyangkut potensi gangguan terhadap tahapan pemilu dan sama sekali tak merujuk pada jenis pelanggaran. Indeks Pelanggaran Pemilu versi Bawaslu tidak berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu. Indeks kerawanan seperti itu mungkin berguna untuk antisipasi kemungkinan yang akan terjadi.

Namun, Indonesian Parliamentary Centre (IPC) menyebut 14 kerawanan Pemilu 2014, antara lain ketidakpuasan warga masyarakat terhadap daftar pemilih karena banyak yang tak terdaftar, kampanye yang menonjolkan kekuatan, surat undangan pemilih tak sampai pada pemilih terdaftar, jumlah logistik yang kurang, perbedaan persepsi tentang surat suara sah, pemungutan dan penghitungan suara melebihi waktu yang ditentukan dalam UU, serta dugaan tentang penggelembungan suara.

Kerawanan pemilu versi IPC tak membedakan potensi pelanggaran dari potensi irregularities (penyimpangan, tetapi bukan pelanggaran). Surat undangan yang tidak sampai pada pemilih terdaftar jelas merupakan penyimpangan, tetapi bukan merupakan pelanggaran; antrean pemilih yang panjang bukan pelanggaran, tetapi merupakan penyimpangan dari kenyamanan bagi pemilih. Sejumlah potensi pelanggaran, seperti jual-beli suara (antara calon/operator dengan pemilih dan antara calon/operator dengan petugas pemungutan dan penghitungan suara), serta penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak dilaporkan, misalnya, tidak disebut dalam kerawanan pemilu IPC. Singkat kata, kerawanan pemilu versi IPC tidak seluruhnya menyangkut potensi pelanggaran dan tidak menyebutkan potensi pelanggaran secara lebih lengkap.

Yang berkaitan langsung dengan tupoksi Bawaslu adalah tipologi pelanggaran pemilu (typology of electoral malpractice). Tipologi pelanggaran pemilu untuk konteks Indonesia adalah pelanggaran terhadap Ketentuan Administrasi Pemilu (KAP), pelanggaran terhadap Ketentuan Pidana Pemilu (KPP), dan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akan tetapi, tipologi seperti ini terlalu umum karena tak merujuk pada substansi proses penyelenggaraan pemilu. Dalam UU Pemilu belum ditentukan KAP, sedangkan ketentuan pidana sudah diatur dalam bab tersendiri. KEPP diatur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersama dengan KPU dan Bawaslu.

Tipologi pelanggaran pemilu yang merujuk pada substansi proses penyelenggaraan pemilu adalah manipulasi terhadap dasar hukum pemilu, manipulasi terhadap pilihan pemilih, serta manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Manipulasi tipologi pertama terjadi sebelum pemilu, manipulasi tipologi kedua terjadi di masa kampanye, dan manipulasi tipologi ketiga terjadi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.

Akan tetapi, tipologi ini kurang lengkap karena tak memberi tempat pada berbagai kasus pelanggaran setelah proses pemungutan dan penghitungan suara (pascapemilu). Karena itu, perlu ditambah satu tipe pelanggaran lagi, yaitu pelanggaran yang terjadi setelah pemungutan dan penghitungan suara. Alokasi kursi DPR yang berlebihan (over representation) kepada sejumlah daerah dan alokasi kursi yang kurang (under representation) kepada beberapa daerah (malapportionment), dan pembentukan daerah pemilihan yang hanya menguntungkan partai tertentu (gerrymandering) merupakan contoh pelanggaran pemilu yang termasuk manipulasi dasar hukum pemilu. Pelanggaran seperti ini tentu tak bisa ditangani Bawaslu, tetapi dapat dipersoalkan berbagai kalangan lain kepada Mahkamah Konstitusi.

Penggunaan uang dan sembako untuk mendapatkan suara pemilih, isu SARA untuk memengaruhi pilihan pemilih, mencela peserta pemilu lain dalam hal tertentu tetapi tanpa bukti (black campaign), penggunaan anggaran negara/daerah untuk memengaruhi pilihan pemilih (pre-election fiscal manipulation), pemberian dana kepada partai agar ditetapkan sebagai calon (uang mahar), penggunaan intimidasi atau ancaman kekerasan untuk memengaruhi pilihan pemilih, dan pemasangan iklan kampanye di televisi yang didominasi peserta pemilu tertentu merupakan contoh pelanggaran pemilu yang termasuk manipulasi pilihan pemilih.

Pengaturan tentang pemberian suara yang tak memperhatikan pemilih berkebutuhan khusus, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, kepala keluarga/kepala suku/kepala banjar mencoblos banyak surat suara atas nama keluarga/suku/banjar, penggunaan hak pilih pemilih lain, mengurangi suara suatu partai dan menambah suara partai lain, penghitungan suara yang tidak transparan, panitia pemilihan dan penyelenggara pemilu yang berpihak kepada peserta pemilu tertentu, serta ruang gerak pemantau pemilu yang dibatasi merupakan contoh pelanggaran pemilu yang termasuk manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara.

Peserta pemilu/calon yang kalah mengerahkan massa merusak kantor KPU atau kantor instansi pemerintah sebagai protes, peserta pemilu/calon tak melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu, penyumbang dana kampanye yang fiktif, menerima dana dari sumber yang dilarang UU dan tak menyerahkan dana itu ke kas negara, tak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye merupakan sejumlah contoh pelanggaran setelah pemungutan dan penghitungan suara.

Langkah prioritas

Sejumlah langkah perlu diambil Bawaslu. Pertama, memetakan jenis pelanggaran apa sajakah yang kemungkinan besar terjadi dan di daerah mana. Kedua, menyiapkan mekanisme pelaporan yang memudahkan pemilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu menyusun serta menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Ketiga, menyiapkan para petugas, baik dalam merespons laporan maupun dalam "jemput bola" mendekati warga masyarakat. Karena keengganan sebagian pemilih mengirimkan pengaduan, Bawaslu perlu mengambil langkah jemput bola.

Dan akhirnya, semua jenis pelanggaran wajib ditangani oleh Bawaslu. Akan tetapi, Bawaslu perlu menentukan "prioritas". Tiga contoh dapat dikemukakan di sini. Penggunaan isu SARA diperkirakan akan banyak digunakan di sejumlah daerah dalam Pilkada 2018. Jual-beli suara antara calon/operator dan pemilih/tokoh masyarakat atau antara calon/operator dan panitia pemilihan diperkirakan akan banyak terjadi pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pemilu di Indonesia sudah bebas, tetapi belum adil karena sebagian calon menggunakan uang dan sembako untuk membeli suara pemilih.

Partisipasi pemilih dalam pemungutan suara (voting turn out) belum maksimal, yaitu 71 persen pada Pemilu 2014, antara lain karena baik UU Pemilu maupun peraturan KPU belum memfasilitasi para pemilih yang memiliki kebutuhan khusus, seperti difabel, pasien, tenaga medis dan dokter di rumah sakit, mahasiswa yang berasal dari luar daerah, pekerja musiman di kota besar, dan pemilih yang harus ke luar kota karena pekerjaan.

RAMLAN SURBAKTI, Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Kompas, 13 Desember 2017
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Main Ad

hati berbicara