Main Ad

Kamis, 27 April 2017

TAJUK RENCANA: Konsolidasi dan Perluasan Peran (Kompas)

Kongres Ulama Perempuan Indonesia memunculkan harap- an hadirnya peran yang lebih strategis bagi mereka dalam berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan kongres menyadarkan kembali bahwa perempuan dalam Islam tidak hanya dapat berperan di sektor domestik rumah tangga. Perempuan Islam, seperti telah ditulis dalam sejarah Indonesia, bisa memimpin pasukan saat melawan penjajah dan menjadi pahlawan nasional seperti ditunjukkan Cut Nyak Dhien.

Di tengah situasi kebangsaan yang menonjolkan identitas keagamaan dan kecenderungan budaya yang patrilineal, penyelenggaraan kongres itu seperti sebuah oase. Banyak yang bertanya, apa yang bisa diperbuat perempuan bagi bangsa dan negara kalaupun mereka menguasai secara fasih ilmu agama?

Melihat masalah aktual yang dibahas, kongres ulama perempuan ini seolah ingin menjawab pertanyaan di atas. Apalagi mereka yakin bahwa selama ini persoalan itu telah banyak dibahas di antara mereka dan bahkan diselesaikan. Namun, selama ini jauh dari publikasi.

Ketua Tim Pengarah KUPI Badriyah Fayumi menyatakan, kongres bertujuan melakukan konsolidasi untuk makin menguatkan peran dan kiprah mereka di tengah masyarakat. Kongres membahas tiga isu utama yang biasa dihadapi perempuan dan anak-anak: perkawinan anak, kekerasan seksual, serta perusakan alam dalam konteks keadilan sosial, migrasi, dan radikalisme. Dalam soal perkawinan anak, Indonesia berada di urutan kedua terbesar di Asia Tenggara setelah Kamboja.

Kongres yang juga dihadiri sejumlah perempuan ulama dari beberapa negara dan perempuan aktivis ini akan mengeluarkan rekomendasi meliputi tingkat keluarga, masyarakat, tokoh agama, perempuan ulama, pemerintah, dan negara. "Masalah di negeri ini tak mungkin diselesaikan oleh hanya satu pihak," ujar Badriyah.

Kita menjunjung tinggi peran perempuan, baik di sektor domestik maupun publik, yang sangat menentukan masa depan negeri ini. Bukankah mereka yang pertama kali mendidik anak-anak kita sejak dalam kandungan!

Dalam sejarah Islam, perempuanlah yang pertama kali beriman dan yang mati membela agamanya (syuhada). Ini menunjukkan betapa perempuan yang sering dianggap lemah dan kurang akal, kenyataannya lebih berani bersikap meski nyawa sebagai taruhannya.

Kita berharap kongres melahirkan rekomendasi yang aplikatif dalam menyelesaikan masalah berbangsa dan bernegara, seperti ditunjukkan perempuan ulama selama ini. Namun, peran itu harus semakin diperluas selaras dengan makin kompleksnya persoalan yang akan dihadapi masyarakat, baik di tingkat keluarga maupun negara.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Konsolidasi dan Perluasan Peran".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Siklus yang Selalu Berulang (Kompas)

Ketegangan di Semenanjung Korea adalah siklus yang selalu berulang setiap berlangsung latihan militer di selatan atau peringatan hari besar di utara.

Namun, krisis yang terjadi beberapa hari terakhir terasa lebih genting karena sejumlah hal. Di Korea Utara, program pengembangan nuklir dan rudal balistik semakin intensif, terlihat dari tujuh kali uji peluncuran rudal dalam tahun 2017 ini. Korut juga memperingati dua hari besar pada waktu berdekatan, yaitu ulang tahun pendiri Korut, Kim Il Sung, pada 15 April dan Hari Angkatan Bersenjata pada 25 April.

Di seberang perbatasan, Korea Selatan dilanda krisis politik seiring pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Adapun Amerika Serikat, sekutu utama Korsel, memiliki pemerintahan baru dengan pendekatan berbeda dari pendahulunya. Saat Presiden Barack Obama memilih bersabar, Presiden Donald Trump menyatakan kesabaran AS atas ulah Korut menipis. Semua opsi untuk menghentikan Korut, termasuk serangan militer, ada di atas meja.

AS pun mempercepat pemasangan sistem pertahanan anti rudal THAAD di Korsel dan mengirim armada kapal perang ke Semenanjung Korea. Di kubu Korut, militer memperingati Hari Angkatan Bersenjata dengan menembakkan artileri secara masif di wilayah Wonsan.

Bagi Korut, memiliki rudal dan menguasai teknologi nuklir adalah jaminan untuk mempertahankan keberadaan mereka sebagai negara. Dengan memiliki senjata nuklir dan rudal, di bawah komando Kim Jong Un yang sulit ditebak, ancaman Korut bagi Korsel, Jepang, bahkan Amerika Serikat, terasa nyata dan bisa datang kapan saja.

Namun, menyerang lebih dulu, misalnya seperti yang dilakukan AS ke pangkalan udara Suriah, bukanlah pilihan bijak. Selain karena itu tak bisa dijamin memusnahkan seluruh rudal Korut, ancaman serangan balasan jauh lebih mengerikan. Jarak Seoul ke Pyongyang lebih dekat daripada Jakarta-Cirebon dan Jepang hanya terpisah laut di timur. Artileri dan rudal Korut dengan mudah menjangkau dan kehancuran yang ditimbulkan tak terelakkan.

Untuk mengatasi isu Korut, tak ada jalan lain bagi AS, Korsel, dan Jepang selain melibatkan China. Pyongyang punya ketergantungan tinggi kepada China, yang menguasai 85 persen perdagangan luar negeri Korut. China juga tak ingin terjadi perang karena terancam kebanjiran pengungsi dari Korut.

Namun, mendorong China untuk membujuk Korut berdamai dengan Korsel tak mudah. China membutuhkan Korut sebagai penyangga, menjauhkan hampir 30.000 personel pasukan AS yang berada di Korsel dari perbatasan mereka. AS, Jepang, dan Korsel harus duduk bersama China dan Rusia, menemukan kepentingan bersama untuk memaksa Korut kembali ke meja perundingan dengan sanksi yang tepat dan mengembalikan stabilitas kawasan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Siklus yang Selalu Berulang".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

BBM Tak Tersedia//Barang Tak Sampai//Hasil Printer Jelek (Surat Pembaca Kompas)

BBM Tak Tersedia

Sejak Pertamina resmi meluncurkan solar jenis baru nonsubsidi, yaitu dexlite, pada 12 April 2016, banyak pengguna mobil diesel, termasuk saya, menyambut positif. Dengan kehadiran dexlite, kami bisa menggunakan solar berkualitas baik dengan harga relatif terjangkau.

Walaupun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan pertadex, solar Shell, dan solar Total, paling tidak dampak negatif menggunakan dexlite tidak seburuk biosolar bersubsidi terkait kerusakan mesin dan kenyamanan. Bagi pemerintah, tentu program ini juga bermanfaat untuk mengurangi beban subsidi dan pencemaran akibat asap knalpot.

Kepentingan konsumen yang paralel dengan kepentingan pemerintah seperti ini tentu menguntungkan kedua pihak. Sayangnya, kami masih kesulitan memperoleh dexlite di sejumlah kawasan di Jakarta. Sebagai contoh, tidak ada satu pun SPBU Pertamina yang menjual dexlite di sepanjang ruas Jalan Raya Pasar Minggu-Jalan Supomo, Tebet-Jalan Saharjo, Manggarai. Dalam daftar SPBU Pertamina yang menyediakan dexlite—dimuat di laman resmi Pertamina— SPBU No 341-2806-50 yang berlokasi di Jalan Supomo termasuk yang menyediakan dexlite.

Saya mencoba menanyakan dexlite ini kepada beberapa petugas pengisian BBM di beberapa SPBU Pertamina di Jakarta, ternyata mereka tidak tahu-menahu apa itu dexlite. Padahal, sudah genap satu tahun program ini diluncurkan.

Maka, melalui surat ini, saya memohon kepada pemimpin Pertamina dan Menteri BUMN untuk bisa memeratakan ketersediaan BBM nonsubsidi, khususnya dexlite, agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus mengurangi beban subsidi dari APBN.

R MANAGARA TAMPUBOLON

Jalan Swadaya I, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Barang Tak Sampai

Tanggal 10 Maret 2017, saya memesan barang dari China. Atas saran penjual, saya menggunakan jasa United Parcel Service (UPS) yang membutuhkan waktu 3-5 hari hingga ke alamat tujuan.

Menurut tracking system UPS, pada 11 Maret 2017, UPS China telah mengambil paket sampai di Indonesia pada 12 Maret 2017. Hari berikutnya (13 Maret 2017), status paket menunggu rilis dari clearing agency. Status paket berubah jadiwarehouse scan pada 19 Maret 2017 dan menjadi import scan pada 21 Maret 2017.

Karena saya membutuhkan paket tersebut segera, saya mengontak layanan pelanggan (CS) UPS Pasar Minggu. Ia menyarankan mengontak langsung kantor UPS di area kargo Bandara Soekarno-Hatta. Pihak UPS bandara menyatakan paket saya sudah dirilis dan sedang menuju kantor pusat UPS Pasar Minggu. Saya menelepon UPS Pasar Minggu, katanya hal itu tidak benar.

Setelah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak UPS, mereka tidak juga dapat menjelaskan mengapa paket saya tidak juga sampai setelah sedemikian lama. Alasannya, kendali pelepasan paket di tangan pabean.

Saya tanyakan apakah saya harus ke Soekarno-Hatta, UPS tidak tegas menjawab. Sebagai konsumen saya ingin paket saya sampai tepat waktu. Namun, komunikasi melalui surat elektronik sama sekali tidak membuahkan hasil.

Beberapa CS UPS pusat ada yang menutup telepon saya atau tidak mengangkat telepon walau sudah berkali-kali saya coba. Bahkan, nomor UPS bandara juga tidak dapat dihubungi lagi.

Saya membeli barang yang sama dari penjual yang sama dengan jasa ekspedisi lain pada 11 April 2017, sampai tanggal 13 April 2017, dan dirilis oleh kepabeanan pada hari yang sama. Artinya, semua alasan pihak UPS yang menyatakan bahwa kendali perilisan barang berada di tangan pabean pemerintah terbukti tidak benar.

CHRISTOFER C KOSASIH

Sunter, Jakarta Utara

Hasil Printer Jelek

Sebagai pengguna printer Epson L360, saya kecewa dengan hasil printer yang dihasilkan.

Sejak dibeli Juli 2016 dan sudah berulang kali bolak-balik ke service center—bahkan sudah dua kali printer headdiganti—belum ditemukan solusi permanen karena hasil printer yang cacat masih saja terjadi.

Saya pun sudah menyerah untuk bolak-balik ke service center. Adakah solusi dari Epson?

ARMANDO

Jl Sempurna, Kelurahan Tampan, Payung Sekaki, Pekanbaru

Dispenser Rusak

Saya membeli dispenser Denpoo pada 22 Maret 2017 di Giant BSD. Ketika dipakai, ternyata tidak bisa dingin.

Saya langsung lapor ke service centerpada 23 Maret pagi. Namun, tiga hari kemudian teknisi baru datang. Dispenser tidak dapat diperbaiki dan harus dibawa ke service center di Pluit.

Barang baru dijemput sesudah empat hari. Sampai 11 April 2017, perbaikan belum juga selesai.

NIANA LOKA HODIANTO

Jl Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Angket Politik DPR (OCE MADRIL)

DPR menggulirkan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket itu berkaitan dengan penolakan KPK untuk memberikan rekaman pemeriksaan.

Secara hukum, hak angket yang dilancarkan DPR ini agak aneh. Sebab, hak angket seharusnya hanya ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan terhadap sebuah lembaga negara. Hak angket tidak sama dengan fungsi pengawasan yang secara umum dimiliki oleh DPR. Ruang lingkup dan mekanisme penggunaan hak ini telah diatur secara defensif dan lebih ketat.

Ditulis jelas dalam Pasal 79 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU MD3 tersebut, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk menggunakan hak angket. Pertama, hak itu bertujuan untuk penyelidikan. Kedua, terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Ketiga, harus ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bukan informasi publik

Mencermati unsur penting dan ruang lingkung hak angket, apa relevansinya dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan KPK? Jelas tidak ada. Hak angket tidak dapat digunakan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Hak itu lebih ditujukan untuk pemerintah (kekuasaan eksekutif) dan lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian.

Apalagi jika obyek yang diangkat dalam angket adalah tindakan dan informasi seputar proses penegakan hukum suatu perkara. Instrumen pengawasan mana pun tidak bisa digunakan untuk hal ini kecuali mekanisme sistem penegakan hukum pidana itu sendiri.

Selain itu, prinsip independensi penegakan hukum harus dijunjung tinggi. Proses penegakan hukum merupakan kewenangan independen lembaga penegak hukum. Independensi ini tidak boleh diintervensi oleh lembaga mana pun. Tindakan penegakan hukum bermuara di pengadilan, bukan di DPR.

Penolakan KPK untuk membuka dan memberikan data pemeriksaan saksi/tersangka kepada Komisi III DPR adalah tindakan yang benar. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh membuka data dan dokumen secara sembarangan. Semua ada aturannya. KPK dapat melakukan itu hanya di persidangan pengadilan khusus tindak korupsi. Di luar itu, KPK tidak boleh melakukannya. Ada sanksi administratif, etik, dan pidana yang menunggu jika data itu dibuka tidak pada tempatnya.

Bahkan, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggolongkan informasi penegakan hukum sebagai informasi yang rahasia. Informasi itu dikecualikan dari sistem keterbukaan informasi publik. Ketentuan Pasal 17 UU No 14/2008 dengan tegas menyatakan demikian. Sebab, jika dibuka, maka dapat menghambat proses penegakan hukum, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana. Termasuk yang tidak boleh dibuka adalah informasi terkait identitas informan, pelapor, dan saksi yang mengetahui adanya tindak pidana. Informasi-informasi itu dapat dibuka kepada publik hanya di persidangan pengadilan.  

Pihak-pihak yang tanpa hak mengakses, memperoleh, dan memberikan informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 itu diancam hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 54 UU KIP, yaitu maksimal dua tahun pidana penjara dan pidana denda maksimal Rp 10 juta. Selain itu juga terdapat sanksi administratif.

Jika anggota DPR bersikukuh meminta dan memperoleh informasi terkait perkara yang sedang diusut KPK, mereka akan berhadapan dengan ancaman UU KIP ini. Hal yang sama juga berlaku bagi unsur pimpinan dan staf KPK.  

Intervensi politik

Penggunaan hak angket yang salah kaprah ini hanya menunjukkan kuatnya dorongan intervensi politik terhadap KPK. Aroma intervensi itu begitu kuat di tengah bergulirnya perkara korupsi KTP elektronik yang menyebut nama-nama politisi kuat di DPR. Tak menutup kemungkinan nama-nama itu pun diseret ke meja hijau.   

Serangan semacam ini seolah sudah menjadi strategi yang digunakan ketika KPK menangani kasus-kasus korupsi politik. Banyak pengalaman sebelumnya membuktikan hal itu.

Kali ini, hak angket digunakan sebagai pintu masuk untuk mengintervensi kinerja KPK. Boleh jadi hak angket bukanlah tujuan mereka, melainkan untuk mengganggu kinerja KPK untuk melanjutkan perkara korupsi yang sedang ditangani.

OCE MADRIL

Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM; Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Angket Politik DPR"

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Penyehatan Keuangan Bank (ANWAR NASUTION)

Diperlukan dua bentuk tindakan radikal untuk menyehatkan kondisi keuangan industri perbankan yang sangat terganggu dewasa ini.

Tindakan radikal pertama adalah dengan menambah modal bank agar memenuhi ketentuan modal minimum sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Tindakan radikal kedua adalah untuk membersihkan pembukuan bank dari kredit bermasalah agar tidak melanggar aturan kehati-hatian (prudential rules and regulations) industri perbankan. Tindakan darurat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini yang melonggarkan aturan prudensial atau kehati-hatian tersebut dapat menunda sementara kesulitan keuangan itu yang nantinya diharapkan akan dapat diatasi setelah harga-harga komoditas primer membaik kembali.

Gangguan pada kesehatan keuangan industri perbankan dewasa ini adalah bersumber dari penurunan tingkat harga komoditas primer di tingkat internasional yang terjadi terus-menerus selama beberapa tahun terakhir.

Komoditas primer ekspor Indonesia tersebut adalah terutama berupa hasil tambang, seperti batubara dan nikel, maupun hasil pertanian, seperti minyak kelapa sawit, serta hasil perikanan laut, yang terutama kita ekspor ke China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Pada gilirannya, penurunan ekspor bahan mentah tersebut telah mengganggu tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di daerah pertambangan dan perkebunan, maupun kemampuan dunia usaha untuk melunasi kreditnya sehingga meningkatkan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) industri perbankan. Akibat dari gabungan antara kemerosotan pendapatan dan kenaikan tingkat suku bunga, sektor rumah tangga juga mengalami kesulitan melunasi kredit rumah dan perabotnya maupun kendaraan bermotor.

Kebijakan pelonggaran sementara aturan prudensial oleh OJK dianggap tidak cukup karena jumlah NPL beberapa bank sudah mendekati jumlah modal dan cadangan atau provisinya. Melalui transaksi antarbank, kesulitan likuiditas suatu bank akan berjangkit pada bank-bank lain yang merupakan mitranya. Masa sementara itu pun sulit diperkirakan karena penurunan harga komoditas primer sudah berlangsung sejak tahun 2011 walaupun sudah mulai membaik sejak beberapa waktu terakhir.

Periode sekarang ini adalah sangat berbeda dengan sewaktu terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Pengaturan dan pemeriksaan bank dewasa ini jauh lebih baik daripada masa represi sektor keuangan pada masa Orde Baru.

Meski demikian, pada waktu itu, ekspor dan pendapatan nasional dapat segera ditumbuhkan kembali melalui devaluasi rupiah yang merosot nilainya dari Rp 2.300 per dollar AS menjadi di atas Rp 15.000 per dollar AS. Rahasianya adalah karena gabungan antara harga komoditas primer yang masih baik pada waktu itu dengan tingginya perdagangan internasional serta tingkat laju pertumbuhan ekonomi China dan India maupun negara-negara maju.

Devaluasi 1997 telah meningkatkan daya beli petani cokelat, sawit, dan ikan laut di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sehingga memungkinkan mereka membeli kendaraan bermotor dan melakukan umrah. Dewasa ini, tingkat harga komoditas primer yang menurun itu diikuti oleh rendahnya tingkat laju pertumbuhan ekonomi serta perdagangan dunia.

"Bail out" dan "bail in" perbankan

Ada lima cara untuk menambah modal bank. Cara pertama, meminta pemiliknya untuk menambah modal karena pada hakikatnya pemegang sahamlah yang wajib untuk memenuhi ketentuan perbandingan saham dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Cara kedua, mengeluarkan surat utang atau obligasi berjangka panjang yang dapat diakui sebagai modal inti (Tier 12). Obligasi bank ada yang diasuransikan dan ada yang tidak.

Cara ketiga adalah mengeluarkan obligasi yang dapat dikonversikan sebagai saham bank yang disebut sebagai contingent convertible (CoCo) bonds. CoCo bondsdapat diakui sebagai utang jangka panjang sehingga dapat digunakan untuk menambah modal inti bank. Cara keempat adalah mewajibkan deposan besar untuk ikut menanggung kerugian bank dengan cara mengonversikan sebagian atau seluruh depositonya ke dalam bentuk saham ataupun obligasi bank. Keempat cara ini disebut sebagaibail in di mana risiko bank ditanggung bersama antara pemilik bank dengan deposan serta kreditornya.

Cara kelima untuk memulihkan kembali kecukupan modal bank adalah melalui suntikan modal dari pemerintah. Secara bertahap, bank mengembalikan pinjamannya kepada pemerintah setelah keadaan membaik kembali. Cara ini dilakukan di seluruh dunia mulai dari krisis perbankan di negara-negara Skandinavia pada awal tahun 1990-an, di Asia tahun 1997-1998, krisis Rusia, maupun krisis di Amerika tahun 2007-2008. Selain menambah modal bank, pemerintah juga mendirikan perusahaan, seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang menjual ataupun melakukan strukturalisasi kredit bermasalah. Yang dibantu bukan saja bank, melainkan juga termasuk nasabahnya seperti perusahaan asuransi AIA dan industri mobil, General Motor, di Amerika Serikat.

Campur tangan pemerintah itu bisa menimbulkan biaya fiskal ataupun mendatangkan keuntungan bagi negara jika peminjam mengembalikan pokok kredit ditambah dengan bunga. Biaya fiskal krisis perbankan di Indonesia tecermin dari besarnya jumlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum dibayar dan mahalnya bunga Surat Utang Negara (SUN) yang terus-menerus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga hari ini.

Untuk menghindarkan beban fiskal, dalam pertemuan puncak (KTT) G-20 di Seoul pada tahun 2010 diputuskan agar pemerintah negara-negara anggota menghentikan kebijakan penalangan (bail out) dan menggantikannya dengan bail in. Bail in hanya bisa berjalan jika pemodal bank masih punya kekayaan maupun agunan yang berharga. Pengalaman dari krisis 1997 menggambarkan bahwa sebagian besar dari surat berharga, personal guarantee, atau jaminan pribadi pemilik bank atau pihak yang berutang adalah tidak berharga. Penjualan aset BPPN hanya secuil dari nilai BLBI. Campur tangan pemerintah juga dilakukan karena alasan politik, misalnya untuk membantu bank kolaps yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh para pemodal lemah.

Kreditor dan deposan di bank yang bermasalah dapat menanggung kerugian melalui dua cara. Cara yang pertama melalui penurunan nilai pasar obligasi serta tingkat suku bunganya. Cara yang kedua adalah melalui konversi obligasi menjadi saham bank. Menurut pemrakarsanya, bail in dapat digolongkan atas dua golongan. Kelompok pemrakarsa pertama adalah karena tekanan pemerintah kepada deposan dan pembeli besar obligasi untuk ikut serta menanggung kerugian bank. Kelompok pemrakarsa kedua karena adanya kesepakatan antara deposan serta pemegang obligasi dengan bank. Menurut aturan yang berlaku di seluruh dunia, deposan yang memiliki suatu jumlah deposito tertentu wajib ikut menanggung kerugian bank bermasalah.

Restrukturalisasi internal

Bank juga dapat mengatasi kekurangan modal dan kredit bermasalah dengan melakukan penghematan internal untuk mencapai dua sasaran sekaligus. Sasaran pertama adalah untuk menekan biaya produksi dengan mengurangi jumlah cabang maupun anjungan tunai mandiri (ATM) serta karyawan yang kurang produktif.

Efisiensi juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Risiko operasional termasuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bank. Sasaran kedua adalah untuk memupuk cadangan atau provisi maupun menjual aktiva serta agunan kredit atau kolateral yang ada. Pengalaman pada krisis 1997 dan 2008 juga menggambarkan bahwa sebagian besar agunan kredit bank yang dijaminkan hanya dapat dijual dengan tingkat harga obral. Pada gilirannya, pemupukan provisi akan mengurangi kemampuan bank menjalankan bisnisnya untuk memberikan kredit dan melakukan investasi.

Masalah pokok NPL di Indonesia adalah bukan pada nilai buku agunan kredit atau kolateral tersebut, tetapi pada harga pasarnya. Nilai buku kolateral itu hampir tidak ada kaitan dengan harga pasarnya. Dewasa ini, sebagian terbesar dari kolateral kredit bank adalah dimiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan dalam bentuk mesin pabrik, traktor, dan alat-alat berat maupun bangunan komersial yang berada di daerah pertambangan dan perkebunan di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Karena hampir tidak mungkin dipindahkan ke daerah perkotaan, harga kolateral yang ada di daerah terpencil tersebut merosot secara drastis bilamana perusahaan tersebut berhenti beroperasi.

Pelunasan kredit untuk perorangan dan rumah tangga kelihatannya lebih cerah karena individu perorangan dianggap lebih mampu melunasi kembali kreditnya setelah keadaan ekonomi kembali membaik sehingga ia bisa mendapatkan kembali pekerjaan dan memulihkan pendapatannya.

Kondisi di Indonesia

Mengikuti keputusan KTT G-20 di Seoul pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan bahwa suntikan modal untuk penyelamatan bank bermasalah hanya dapat dilakukan melalui bail in. Untuk menghindari krisis fiskal suntikan modal bank tidak lagi akan melakukan bail out. Logika aturan ini sangat baik karena adalah lebih baik jika pengeluaran APBN pemerintah itu dipergunakan untuk membelanjai pendidikan dan kesehatan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur guna meningkatkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Pengambilalihan BLBI oleh negara adalah juga bersifat regresif karena hanya menguntungkan pemiliknya yang merupakan orang kaya yang dibelanjai oleh penerimaan negara dari pajak serta utang negara yang lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat miskin. Demikian juga dengan amnesti pajak yang mengampuni perbuatan kriminalitas para penggelap pajak.

Karena dua alasan, tekad pemerintah untuk menjalankan bail in dan mengharamkan bail out bank-bank bermasalah di Indonesia tidak akan dapat direalisasikan. Alasan pertama adalah karena sistem keuangan Indonesia adalah didominasi oleh bank-bank komersial. Pangsa pasar industri bank komersial tersebut adalah dikuasai oleh lima bank negara dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Sumber pendapatan bank-bank negara dan BPD adalah berasal dari pemiliknya sendiri. Kekayaan keuangan serta transaksi keuangan pemerintah pusat dan BUMN dilakukan melalui bank-bank negara. Seperti hanya dengan pemerintah, pengusaha swasta nasional adalah mengutamakan bank miliknya sendiri. Pilihan lain bagi pengusaha nasional adalah bank asing yang membantu transaksi internasionalnya. Sementara itu, kekayaan keuangan pemda dan badan usaha milik daerah (BUMD) disimpan di BPD miliknya sendiri dan transaksi keuangan mereka pun dilakukan melalui BPD-nya.

Seperti tahun 1997, industri perbankan akan kolaps jika pemerintah tidak mencukupi modal dan membersihkan buku bank-bank negara dan BPD. Sebagian besar dari BLBI tahun 1997 adalah disuntikkan pada sekelompok kecil bank-bank milik negara itu.

Alasan kedua adalah karena pemerintah tidak mungkin akan memaksa BUMN dan BUMD untuk membeli CoCo bonds atau mengonversikan depositonya ke dalam bentuk obligasi CoCo bonds agar ikut menanggung kerugian bank-bank negara dan BPD. Hal seperti ini hanya memindahkan masalah dari satu BUMN ke BUMN lainnya. Yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan bank bermasalah hanyalah sekadar memindah- mindahkan penyimpanan rekeningnya ataupun rekening BUMN dan BPD non-bank dari satu bank yang sehat ke bank yang mengalami kesulitan.

ANWAR NASUTION

Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 6 dengan judul "Penyehatan Keuangan Bank".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Radikalisme dan Intoleransi (TB RONNY NITIBASKARA)

Kemunculan kelompok radikal dan intoleransi merupakan masalah yang cukup serius. Perilaku mereka kerap diikuti ujaran kebencian dan tak jarang berujung kejahatan dengan kebencian (hate crimes). Bahkan, beberapa negara maju-termasuk Amerika Serikat-menjuluki aksi mereka sebagai terorisme domestik.

Menghadapi kelompok tersebut, di Indonesia, dibutuhkan cara khusus untuk mencegah munculnya konflik sosial antara yang satu dan lainnya. Kenyataan ini pada taraf tertentu kerap menjadikan Polri berada dalam dilema ketika menyikapinya.

Eksistensi kelompok radikal dan intoleransi umumnya ditandai adanya gagasan dan pemikiran intoleransi dalam bentuk ujaran kebencian. Lambat laun, hal demikian dapat berubah menjadi suatu perbuatan jenis kejahatan dengan kebencian.

Ujaran kebencian merupakan perbuatan melalui kata-kata dan tulisan, yang menghasut, menyulut, dan menebarkan benih kebencian terhadap pihak lain dengan mempertajam jurang pemisah dan perbedaan. Di antaranya soal suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar-golongan, warna kulit, dan etnis. Sementara kejahatan berlandaskan kebencian merupakan perbuatan berbentuk kejahatan yang dimotivasi oleh ujaran kebencian.

Kejahatan berlandaskan kebencian berbeda dengan kejahatan biasa. Ferber (2004) dan Broad (1997) menuturkan, perbedaan utama adalah motivasi pelaku. Apabila motif perbuatan tersebut karena prasangka buruk, sentimen, kebencian, atau permusuhan terhadap ras, etnis, agama korban, dan sebagainya, maka itu dapat dikatakan sebagai kejahatan berlandaskan kebencian.

Salah satu ilustrasi kelompok radikal dan intoleransi yang kental dengan nuansa tersebut dapat dilihat di Amerika Serikat, seperti Ku Klux Klan, Neo-Nazi, dan South Florida Aryan Alliance. Salah satu persamaan ketiganya adalah mengagungkan ras kulit putih, bukan agama. Kebanyakan korban mereka berasal dari kaum minoritas, homoseks, kaum kulit hitam, dan Yahudi. Maka, patut digarisbawahi dengan saksama bahwa tidak selamanya kelompok radikal dan intoleransi memiliki motif berlandaskan agama tertentu.

Masalah dan tantangan

Polri telah lama mengindikasikan keberadaan kelompok radikal dan intoleransi di Indonesia. Sebagian besar langkah yang dipersiapkan Polri selalu bertujuan mencegah munculnya kekerasan berujung konflik sosial.

Salah satu program optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan tepercaya (promoter) adalah penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal; menguraikan kegiatan-kegiatan yang diterapkan dalam menghadapi kelompok tersebut seperti deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi; membangun daya cegah dan daya tangkal warga; kerja sama denganstakeholder; mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi; serta penegakan hukum yang optimal.

Keseluruhan kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan persuasif dan mediasi karena sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang kental dengan budaya silaturahim, musyawarah, dan mufakatnya.

Fakta menunjukkan kebanyakan permasalahan yang dialami Polri muncul saat penegakan hukum sebagai ultimum remedium tersebut membutuhkan aksi fisik di lapangan ketika kelompok radikal dan intoleransi melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan dan ketenteraman masyarakat, bangsa dan negara secara langsung. Selaku insan biasa, personel polisi sebagaimana manusia lainnya juga memiliki kelemahan. Celah seperti ini dapat berupa keberpihakan serta melakukan kekerasan yang tanpa disadari dapat meningkatkan eskalasi konflik.

Pada kasus kekerasan kolektif yang meletus menjadi konflik sosial di salah satu wilayah timur Indonesia bertahun-tahun silam akibat ulah kelompok radikal dan intoleransi, tidak sedikit personel Polri (juga TNI) terjebak dalam ketidaknetralan akibat kesamaan agama maupun etnis dengan pihak yang bertikai.

Kelompok yang memiliki kesamaan agama maupun etnis dengan personel Polri tersebut akan menganggap yang bersangkutan tidak solider, tidak membela "kaum"-nya-dan seterusnya-apabila tidak membela mereka. Godaan dan hasutan demikian tak jarang menggoyahkan kenetralan oknum bersangkutan. Sebagai polisi ia menyadari bahwa karena tugasnyalah harus berhadapan dengan mereka, melawan mereka, tapi akan dianggap semacam pengkhianat, diasingkan, dijauhkan karena hal tersebut. Sebaliknya, apabila memihak mereka, dirinya telah melanggar kewajiban dan amanah yang dibebankan kepadanya. 

Pada kasus serupa lainnya, ada beberapa oknum Polri-akibat emosi atau karena merasa korpsnya dilukai-menangani massa dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan korban jiwa yang akhirnya memperburuk keadaan. Kondisi demikian juga dapat dipengaruhi tekanan dan kelelahan yang ada pada yang bersangkutan. Dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan tidak pasti, polisi akan mengalami penurunan kemampuan mengontrol diri.

Setiap personel Polri tentu memahami ia berhak melakukan tindakan mematikan untuk melumpuhkan pihak lawan. Tetapi, kewenangan itu juga melihat situasi dan kondisi yang ada. Penggunaan senjata mematikan seperti penegakan hukum di atas merupakan pilihan terakhir.

Kenyataannya, yang terjadi di lapangan terkadang jauh dari yang diharapkan. Situasi dan kondisi sering tidak terkendali. Polisi kerap dijadikan sasaran karena dianggap representasi pihak yang berkuasa. Pada saat masyarakat mengalami disorder, mereka tidak melihat akar permasalahannya, tetapi hanya mempersoalkan kemampuan aparat keamanan. Segala emosi dan tindakan melebur menjadi satu aksi anarkisme berbentuk kejahatan dengan kebencian. Setiap individu akan beranggapan siapa pun yang merintangi mereka harus dilenyapkan.

Kekacauan demikian membuat petugas menghadapi situasi penuh permusuhan dan kecurigaan. Keadaan tersebut menuntut tindakan yang efisien. Berulang-ulangnya tindakan ini dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk perilaku yang bersangkutan jadi cepat, tegas, dan cenderung kurang berpikir panjang, hingga akhirnya terpaksa melakukan kekerasan.

Kedua contoh dilema di atas bukanlah satu-satunya permasalahan dan tantangan yang dihadapi Polri saat menghadapi kelompok radikal dan intoleransi secara langsung. Masih banyak problematika lain yang selalu mengiringi tugas Polri.

Fenomena ini dalam dimensi berbeda pernah dikemukakan Soekarno. Presiden pertama RI itu mengingatkanperjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Seperti itulah gambaran dilema yang dialami personel Polri ketika berhadapan dengan kelompok radikal dan intoleransi yang sebagian besar saudara sebangsanya sendiri.

TB RONNY RACHMAN NITIBASKARA

KETUA PROGRAM STUDI

PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL SEKOLAH STRATEGI DAN GLOBAL PASCASARJANA UI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Radikalisme dan Intoleransi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Rabu, 26 April 2017

Tunjangan Profesi Guru//HP Tak Berfungsi//Tidak Profesional (Surat Pembaca Kompas)



Tunjangan Profesi Guru

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru yang sudah bersertifikat bisa tersenyum manis karena tiap bulan mendapat tunjangan profesi satu kali gaji pokok. Namun, guru yang belum bersertifikat tersenyum kecut karena hanya mendapat tambahan perbaikan penghasilan (TPP) Rp 300.000 per bulan belum dipotong pajak.

Dari nominal yang diterima mungkin perbandingan antara guru non-sertifikasi dan yang sudah bersertifikat mencapai 1:10, suatu perbandingan yang kontras untuk ukuran guru yang bekerja dalam satu atap. Bukan bermaksud menuntut perubahan yang banyak, tetapi dengan nilai nominal Rp 300.000 yang berlaku sejak tahun 2005, apakah masih memadai untuk tahun 2017?

Sudah hampir 12 tahun tunjangan guru non-sertifikasi tidak pernah berubah, bahkan boleh dikatakan stagnan. Sebaliknya, untuk tenaga kependidikan sudah berlangsung perubahan yang cukup berarti. Padahal, beban kerja dan tugas guru antara yang sudah bersertifikasi dan non-sertifikasi pada intinya sama. Hanya saja kesejahteraannya berbeda signifikan.

Melalui surat pembaca ini, saya sebagai salah satu guru non-sertifikasi yang teranulir karena belum berkualifikasi S-1 berharap aturan pemberian TPP guru non-sertifikasi ditinjau kembali, terutama pada nominal besarnya tunjangan agar bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang.

Kenyataannya, guru bersertifikat bisa terus naik tunjangan profesinya seiring dengan kenaikan pangkat dan golongan. Tenaga kependidikan yang telah bersertifikat juga sudah beberapa kali naik gaji pokoknya, yang jelas memengaruhi besaran tunjangan yang diterimanya. Mengapa kami guru non-sertifikasi tidak mendapat kenaikan TPP?

Para pemangku kepentingan tentunya lebih mengetahui hal itu dan saya harap juga bijak dalam menyikapi permohonan ini. Kami bekerja juga butuh perbaikan, kepastian, tanpa mengesampingkan dedikasi dan tugas kami.

Demikian unek-unek saya, yang mungkin mewakili para guru yang belum bersertifikat.

YOGO DWI WASONO

Jalan Karanganyar, Ungaran

HP Tak Berfungsi

Berawal dari handphone Samsung Galaxy S7 saya yang sering hang dan harus di-restart,saya berkunjung ke Samsung Service Center di Supermall Surabaya, 21 Maret 2017. Di sana saya dibantu menginstal ulang dan upgrade operating system.

Namun, pada 17 April, Samsung S7 tersebut kembali hang dan terus menerus restart dengan sendirinya. Saya kembali ke Samsung Service Center Supermall Surabaya, diterima Sdri Nunik. Ia menawarkan penggantian mesin karena mesin memang rusak.

Berhubung Samsung S7 waterproof, saya menolak jika HP dibongkar karena saya khawatir akan merusak sealant pelindung anti-air.

Ketika saya minta penggantian unit baru, pihak Samsung Service Center menolak dengan berbagai alasan. Padahal, telepon seluler saya masih dalam masa garansi, dibeli pada 29 April 2016.

Saya sangat kecewa atas layanan purnajual Samsung Service Center karena seharusnya ini adalah ponsel premium dengan kualitas premium, yang saya beli dengan harga tidak murah.

Margareth Christine

Jalan Ngaglik, Surabaya

Tidak Profesional

Saya adalah pelanggan MyRepublic dengan nomor ID 1062702. Internet di rumah saya mati sejak Selasa (11/4) pukul 20.50.

Saya sudah menghubungi layanan pelanggan (CS) hingga lima kali, jawaban yang saya dapatkan adalah akan dikoordinasikan dengan bagian terkait. Nyatanya, sampai surat pembaca ini saya kirim, internet masih bermasalah.

Kamis (13/4) sekitar pukul 13.00, ada teknisi MyRepublic datang, tetapi kemudian pergi lagi dengan alasan lupa membawa kunci atau alat.

Ia mengatakan sore akan kembali, tetapi nyatanya ia tidak muncul-muncul lagi. Janjinya kerusakan internet akan ditangani dalam waktu 3 x 24 jam setelah ada laporan.

Billy Fernandez

The Icon, BSD

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 April 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".