Bidvertiser

Tutorial Belajar Menyetir Mobil Manual

Sabtu, 17 Februari 2018

TAJUK RENCANA: Parpol dan Darurat Korupsi (Kompas)

Barang Bukti OTTdan Penetapan Tersangka - Dua petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2), menjukkan barang bukti yang di sita berupa sejumlah uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terjaring operasi OTT. Sebelumnya KPK, menetapkan anggota DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka. Fayakhun diduga menerima suap terkait kasus Bakamla.
ALIF ICHWAN

Barang Bukti OTTdan Penetapan Tersangka – Dua petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2), menjukkan barang bukti yang di sita berupa sejumlah uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terjaring operasi OTT. Sebelumnya KPK, menetapkan anggota DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi sebagai tersangka. Fayakhun diduga menerima suap terkait kasus Bakamla.

Harian ini menulis dengan judul besar, "Indonesia Darurat Korupsi". Judul itu dipilih karena kegeraman publik terhadap korupsi tidak kunjung reda.

credit="Istimewa

Dalam satu bulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tiga kepala daerah, yakni Bupati Jombang, Bupati Ngada, dan Bupati Subang. Bahkan, terdengar kabar lagi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Lampung Tengah. Sejak KPK didirikan 2004-2017, sudah 80 kepala daerah, yakni gubernur, bupati, atau wali kota, tertangkap tangan.

Melihat merebaknya korupsi di Indonesia, wajar memang Indonesia disebut darurat korupsi. Di sejumlah daerah bahkan dinasti korupsi turun-temurun. Di Subang, dalam 12 tahun, ketiga bupatinya terjerat kasus korupsi dan sejenisnya. Mulai dari Eep Hidayat, Ojang Suhandi, dan terakhir Imas Aryumningsih. Imas ditangkap KPK dan menjadi tersangka.

Maraknya korupsi tentunya harus disikapi. Sayangnya selalu terjadi salah resep dalam mengatasi korupsi. Pansus Angket DPR justru menyarankan agar KPK membentuk Lembaga Pengawas Independen untuk mengawasi sepak terjang KPK. Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa meminta KPK melaksanakan rekomendasi Panitia Angket. Jika tidak, DPR mengancam akan mengajukan hak angket lagi untuk KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, KPK tidak diperlukan di negara demokrasi. "KPK lebih cocok bekerja di Korea Utara," kata Fahri seperti dikutip sejumlah portal berita.

Reaksi anggota DPR itu salah resep. Membubarkan KPK bukan berarti tidak ada lagi korupsi di negeri ini, tetapi justru akan menyuburkan korupsi. Membentuk lembaga pengawas independen KPK dan usulan membubarkan KPK, menurut hemat kita, justru akan menghambat pemberantasan korupsi di negeri ini. Seharusnya, parpol melakukan introspeksi bagaimana mereka membangun kader-kader partai yang bersih dan berintegritas dan anti terhadap korupsi. Korupsi itu soal niat.

Bagaimana parpol mengidentifikasi mengapa sampai terjadi dinasti korupsi di Subang dan di sejumlah daerah. Di situ pasti ada yang salah. Mengapa vonis korupsi tidak pernah menjerakan? Mengapa beberapa calon kepala daerah ditangkap KPK menjelang pilkada? KPK juga perlu lebih hari-hati terhadap jebakan dan permainan politik di balik operasi tangkap tangan. Apakah karena biaya politik yang begitu mahal sehingga si calon kepala daerah harus mencari biaya kampanye dengan cara melanggar hukum?

Mencari solusi atas akar masalah korupsi itulah yang harus dicari partai politik. Melalui wakilnya di DPR, partai politik bisa mendesain undang-undang pilkada tanpa biaya politik mahal. Parpol bisa juga merancang pendampingan kepada kepala daerah atau calon kepala daerah mengenai apa itu korupsi, suap, gratifikasi kepada para kepala daerah.

Cara berpemerintahan yang bersih rasanya harus diajarkan kepada para calon kepala daerah. Sebab, dalam beberapa kasus, ada kepala daerah yang mengaku tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan korupsi. Parpol punya tanggung jawab besar untuk menciptakan Indonesia yang bersih

Kompas, 17 Februari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Kamboja Mengikuti Thailand (Kompas)

Keputusan Parlemen Kamboja mengesahkan Undang-Undang Lese Majeste telah menambah "tali" yang mengikat dan membatasi kebebasan bersuara.

Keputusan tersebut diambil secara bulat, 123 anggota Parlemen Kamboja, pada hari Rabu lalu. Dengan keputusan itu, Kamboja mengikuti langkah Thailand yang sudah terlebih dahulu menerapkan undang-undang tersebut. Thailand memberlakukan undang-undang itu bahkan sejak tahun 1908, dan masih tetap berlaku hingga saat ini. Bahkan, pada tahun 1976, sanksi terhadap pelanggar undang-undang itu diperkuat.

Menurut Pasal 112 hukum pidana yang berlaku di Thailand, seseorang yang "merusak nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bangsawan" akan dihukum penjara hingga 15 tahun.

Sanksi terhadap pelanggar Undang-Undang Lese Majeste di Kamboja tidaklah seberat di Thailand. Orang yang terbukti melanggar undang-undang tersebut di Kamboja akan dijatuhi hukuman satu hingga lima tahun dan denda 500 dollar AS hingga 2.500 dollar AS.

Meskipun sanksi hukum dan denda bagi pelanggar Undang-Undang Lese Majeste di Kamboja bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang berlaku di Thailand, pemberlakuan undang-undang tersebut tetap dianggap sebagai pembatasan baru terhadap kebebasan bersuara. Hal itu terutama dikaitkan dengan semakin dikuranginya kebebasan berpendapat di Kamboja di bawah pemerintahan PM Hun Sen.

Hun Sen yang sudah berkuasa sejak tiga dasawarsa silam semakin lama semakin dinilai—terutama oleh kelompok oposisi—mengurangi, membatasi kebebasan. Tahun lalu, misalnya, pemerintah membungkam lawan-lawan politik dan membekap kritik-kritik yang ditujukan kepada pemerintah.

Memang, keputusan tersebut diambil oleh pengadilan. Akan tetapi, pengadilan tidak sepenuhnya mandiri, dan lebih di bawah pengaruh kekuasaan Partai Rakyat Kamboja, partainya Hun Sen, yang berkuasa.

Pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Lese Majeste diperlukan untuk melindungi kehormatan dan reputasi raja. Akan tetapi, benarkah demikian? Bukankah Raja Norodom Sihamoni (64) selama ini hanya memainkan peran kecil dalam urusan-urusan publik, dan selalu berusaha untuk tetap low profile. Sementara kekuasaan hampir sepenuhnya di tangan dan dimainkan oleh PM Hun Sen. Perdana Menteri dapat dikatakan hampir menguasai secara absolut politik Kamboja.

Oleh karena itu, sebenarnya, jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi politik di Kamboja saat ini, pemberlakuan Lese Majeste lebih untuk kepentingan pemerintah—dalam hal ini Hun Sen— dan bukannya untuk kepentingan Raja Sihamoni. Undang-undang tersebut lebih merupakan penambahan senjata bagi pemerintah untuk melawan, menghadapi lawan-lawan politiknya.

Pemerintah bermain cantik untuk mempertegas kekuasaannya dengan bersembunyi di balik Undang-Undang Lese Majeste yang seakan-akan untuk kepentingan raja

Kompas, 1z Februari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Tantangan bagi Generasi Milenial (BENI SINDHUNATA)

Pertengahan November lalu, Partai Solidaritas Indonesia mengumumkan bahwa 60 persen calon anggota legislatif mereka yang lolos ujian adalah kaum milenial. Ini tentu positif jika melihat peran serta dan tanggung jawab generasi muda akan masa depan bangsa. Akan tetapi, jangan lupa, generasi muda ini juga memiliki tantangan bagi masa depan bangsa dan keberadaan mereka sendiri, khususnya ekonomi dan politik bangsa ini.

Dalam konteks inilah generasi milenial yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000, atau generasi Y, ini fokus pada tantangan bagi generasi muda dan peranan mereka bagi masa depan panggung ekonomi bisnis dan politik Indonesia.

Perlu dipahami bahwa parpol generasi muda tidak selalu identik bahwa mereka pilihan generasi milenial. Sebab, latar belakang pendidikan, pengalaman, ataupun lingkungan berperan serta langsung atau tidak.

Misalnya survei CSIS (4/11/2017) menunjukkan PDI Perjuangan terpopuler di kalangan kaum milenial (94,2 persen) di antaranya karena parpol ini pemenang Pilpres 2014. Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa generasi milenial optimistis terhadap pemerintahan saat ini (75,3 persen). Implisit menunjukkan bahwa partai generasi muda belum tentu tertarik atau populer bagi sesama generasi muda.

Sementara Doglas Boneparth mengatakan, kaum milenial ini tidak punya tujuan finansial yang jelas. Padahal, mereka umumnya berpenghasilan besar, tetapi banyak yang gagal dalam mengelola keuangan.

Oleh karena itu, Credit Suisse mengatakan bahwa generasi ini lebih buruk dalam pengelolaan keuangan daripada generasibaby boomers karena aturan keuangan yang lebih ketat daripada pendahulunya. Meski demikian, korporasi Swiss ini bilang bahwa generasi milenial bukanlah generasi pemalas karena mereka harus berjuang lebih keras dibandingkan generasi sebelumnya. Karena harga dan tanah yang naik tinggi dan mahal justru menuntut kerja lebihnya, seperti rumah, dana pensiun, tabungan, investasi, atau kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, tidak heran jika di masa depan banyak yang tidak sanggup membeli rumah.

Terlepas dari seberapa tinggi pilihan dan kesukaan warga Indonesia kepada kaum milenial atau generasi muda di panggung politik, tetapi diharapkan generasi muda ini bertingkah polah yang lebih baik daripada senior atau pendahulu mereka: generasi sebelumnya.

Dengan demikian akan terasa adanya warna, pembaruan, dan semangat baru. Apalagi mereka umumnya akrab dengan dunia media sosial dan internet ataupun teknologi yang, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sampai Oktober 2016, ada 132,7 juta pengguna internet dan 97 persen pengguna media sosial.

Kiprah mereka ditunggu

Apa pun kesimpulan dari para surveyor, ini  hanya sebagian cermin dan potret masyarakat milenial dan generasi muda tentang politik Indonesia sekarang dan ke depan. Ini bisa dimengerti mengingat bahwa tidak semua generasi muda atau kaum milenial ini bersikap sama tentang masalah tertentu, karena hal itu juga bergantung pada waktu, pengalaman, dan latar belakang.

Yang penting adalah bagaimana mereka—khususnya generasi milenial ini—akan berkiprah sekarang dan di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apakah mereka tetap mewakili dan mencerminkan suara dan hati nurani mereka, dan tidak hanya di media massa, tetapi terbukti dalam tindakan nyata bagi negara dan bangsa.

Generasi muda kaum milenial ini sudah banyak belajar dan melihat panggung politik nasional saat ini yang penuh dengan citra negatif. Ini merupakan tantangan dan kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi baik dan aktif bagi negara dan dirinya sendiri. Sebab, saat ini dan ke depan publik sudah lebih maju, tahu, dan berpendidikan.

Meskipun demikian, generasi muda jangan menganggap itu sebagai siklus zaman, tetapi justru tantangan dan tugas berat untuk merealisasikannya menjadi kenyataan. Dengan demikian, berbagai sikap, semangat, dan ide positif saat ini bukan hanya manis di bibir saja, melainkan justru harus direalisasikan.

Semua itu bisa dimulai di Pilkada 2018 atau Pilpres 2019. Peralihan dari generasi tua ke generasi muda adalah satu kondisi alami yang tidak bisa dihindari. Jangan hanya terjebak pada kurun waktu tertentu, apakah 2019, 2028, atau 2045, tetapi untuk jangka panjang dan masa depan.

Untuk itu, generasi muda Indonesia harus membawa perubahan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena publik dan rakyat sudah menyaksikan bagaimana perilaku, semangat dan sifat sebagian generasi sebelumnya selama ini,
baik ketika menjadi legislator maupun birokrat di pusat ataupun daerah.

Beni Sindhunata Direktur Eksekutif INBRA

Kompas, 17 Februari 2018


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Ketika Segala Berubah (RADHAR PANCA DAHANA)

Marilah kita sedikit berimajinasi, membayangkan hal yang sesungguhnya faktual ini: pada awal abad ke-18, seseorang harus mengarungi laut 70 hari untuk pergi dari London ke New York. Di paruh awal abad ke-20, pada 1911 kapal besar Olympic menyeberangi jarak yang sama dalam tujuh hari. Sepuluh kali lebih cepat dalam 200 tahun.

Bahkan kini kita bisa berbisnis di hari yang sama antara London dan New York karena hanya butuh 7,5 jam saja untuk menyeberanginya. Seratus tahun kemudian, teknologi supermodern menciptakan peningkatan kecepatan 50 kali atau 5.000 persen dibandingkan dengan peningkatan sebelumnya.

Hidup kita di zaman yang berlari tidak lagi dengan kecepatan (speed), tetapi percepatan (velocity) seperti dalam fakta di atas, tentu saja menciptakan perubahan yang tak ringan. Tidak hanya secara sosial, ekonomis, politis, tetapi juga personal hingga spiritual. Bisa dibayangkan bagaimana kita mencerap data dari sebuahflashdisk ukuran 2 cm yang memiliki data 256 miliar byte, sementara data yang dikirim sebuah modul pesawat angkasa Appolo 50 tahun lalu seberat 20 ton hanya berasal dari memori sebesar 4 kilobyte.

Apakah perangkat keras dan lunak di kepala kita mengunyah dan mencerna data yang begitu gigantik? Apa yang terjadi pada kesadaran kognitif kita yang berkembang dengan kecepatan rendah, sebagaimana evolusi biologis makhluk hidup dengan lompatan-katak, berhadapan dengan revolusi teknologi-nano dengan lompatan-kuantumnya? Apa yang terjadi dengan kemampuan hitung kita, yang 70 tahun lalu, ENIAC, kalkulator pertama yang tercipta dunia dengan berat 30 ton dan harus memenuhi gedung seluas 1.500 meter persegi, dan saat ini kita dapat melakukannya dari sebuah telepon pintar bahkan jam di lengan kita?

Sahabat, saudaraku, apa yang kita alami saat algoritma yang digunakan dalam teknologi di balik media sosial dapat menentukan bukan hanya konspirasi di balik penembakan massal di Las Vegas, Oktober tahun lalu, menyusup ke kartun kegemaran anak kita, Peppa Pig, yang memakan ayahnya sendiri termasuk bubuk pemutih mesin cuci? Bagaimana Google, Facebook, juga Instagram, lewat algoritmanya bisa menentukan bukan saja mobil favorit kita, melainkan juga warna pakaian dalam kita? Apa yang terjadi jikablockchain dengan cryptocurrencysemacam bitcoin satu saat mementahkan peran regulator yang konstitutif macam Bank Indonesia bahkan Otoritas Jasa Keuangan RI?

Dunia sudah berubah, terlalu berubah. Ia pun tentu mengubah, mengubah kita semua. Baik secara personal, komunal, nasional, bahkan mengubah secara halus, diam-diam, pemerintah kita, organisasi-organisasi kita, cara dan sikap kita mengoperasikan lembaga-lembaga itu semua? Lalu di mana kita, apa yang kita sadari, kita telah dan harus lakukan, dan seterusnya? Cukupkah kita pasrah dengan hanya mengamini apa yang dinyatakan sang menteri yang mengurusi (teknologi) informasi, bahwa itu semua "tak terhindarkan" (inevitable)?

Tidak. Tentu Anda setuju: tidak! Tidak ada selain ketetapan-Nya yang "tak terhindarkan". Banyak yang harus kita hindarkan. Setidaknya, bukan cuma untuk menyelamatkan tujuan dan mimpi bangsa ini, tetapi juga menyelamatkan hidup kita sendiri. Frase terakhir inilah sesungguhnya makna paling murni dari apa yang kita sebut dengan "kebudayaan".

Kebudayaan kita

Lalu di mana kebudayaan itu, kebudayaan kita, alias kebudayaan bangsa (Indonesia) ini? Saya tidak tahu. Maaf, jujur saya harus berkata, tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan mengatakannya. Karena kebudayaan (bangsa/nasional Indonesia) kita bukanlah celotehan satu mulut saja, tetapi ia harus menjadi mufakat semua pemangku kepentingan utama negeri ini. Dan, mufakat itu belum ada, belum pernah ada. Maaf, lagi-lagi, para bapak dan ibu bangsa ini belum berhasil—jika tidak bisa dibilang gagal—memufakatkan persoalan esensial di atas.

Mengapa esensial? Karena dalam pengertian apa pun, juga akademis, kebudayaan adalah dimensi atau tepatnya (esen)isi yang semestinya ada dan membentuk apa yang disebut dengan "bangsa". Bagaimana sebuah bangsa ada, terbentuk dan berkembang tanpa adat, tradisi atau budaya di dalamnya? Konklusi: bagaimana ada bangsa Indonesia jika kebudayaannya saja tak dapat kita jelaskan? Alhasil, bagaimana negara bisa dibentuk dan dijalankan untuk sebuah bangsa yang ia kenal pun tidak, alias tidak ada? Hikmahnya, kita berada dalam situasi yang begitu kritis, bahkan bisa jadi absurd.

Apa yang bisa dilakukan dalam situasi absurd di atas, mungkin hanya mengidentifikasi sifat-sifat superkritis yang menjadi bagian dari absurditas. Tidak lain gejala atau fenomena-fenomena kehidupan (sosial) yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita belakangan ini. Semua yang secara kategoris dapat digolongkan sebagai "produk-produk" kebudayaan, entah itu berbentuk artefak, ekofak, sosiofak, dan lainnya. Produk-produk dari satu hal yang sulit ditera, apalagi hanya dari simtom atau gejalanya saja.

Kita semua menjadi saksi, bahkan bisa jadi pelaku, dari semua gejala atau produk kebudayaan di atas. Kita membangun atau membeli rumah, misalnya, akan memilih bentuk minimalis, bergaya mediteranian, klasik-baroq european, dan sebagainya. Itulah yang tersedia dalam pasar properti kita. Itulah yang menjadi lanskap kota-kota besar kita. Lanskap yang sama kita dapatkan di kota-kota besar dunia. Lanskap universal. Identitas lokal, jati diri, bentuk dan arsitektur khas Bugis, Sasak, Batak, Minang, Jawa, dan lainnya? Jangan harap! Tidak laku. Dibuang dan mengambang di got-got kawasan universal itu.

Bangsa ini bukanlah bagian dari kebudayaan yang melahirkan Prambanan, tari kecak, tari saman, wayang kulit, atau pencak silat. Kita adalah bagian dari kebudayaan yang memproduksi remaja yang merakit bom sendiri untuk ia ledakkan di sebuah international franchisebersama tubuhnya sendiri. Kita adalah bagian dari produk macam seorang ibu yang frustrasi secara sosio-ekonomis (juga kultural) lalu menempatkan bayinya di kursi yang ia duduki hingga anaknya mati. Atau seorang remaja SMP yang membuka baju sekolahnya untuk menantang berkelahi kepala sekolah di kantor pimpinan itu sendiri.

Kita adalah bangsa dengan kebudayaan politik yang bertanggung jawab melahirkan seorang Setya Novanto, Akil Mochtar, dan sederet pemimpin publik/negara yang berkhianat pada konstitusinya sendiri. Kita adalah bagian dari publik yang sibuk melahirkan kebenaran-kebenaran (preferensial) kita sendiri—yang super subyektif hingga ke tingkat tidak peduli dan mempersetankan kebenaran lain—via media-media sosial beralgoritma (seperti diterangkan) di atas.

Cukup! Terlalu panjang halaman untuk menjejerkan semua kedegilan alias keterpurukan kebudayaan kita. Semua berkelindan antara sebab-sebab yang datang dari dalam (internal), semacam kelemahan-kelemahan adab yang tereksploitasi karena kekuatan adabnya (ter)lemah(kan), juga karena hebatnya sebab-sebab eksternal yang secara infiltratif dan interventif merasuk ke dalam diri (bangsa) kita. Menciptakan—mari kita terbuka hati—kecemasan, kekhawatiran, bahkan hingga di tingkat kengerian: akankah republik atau bangsa ini bertahan? Kecemasan yang seakan begitu cepat terdiseminasi juga ter-amplifyingketika pesta politik (tanpa budaya) seperti pilkada tahun ini atau pemilihan presiden tahun depan berlangsung dengan ancaman segregasi sosial yang tinggi.

Lalu bagaimana—sebagai inti tulisan ini—negeri atau bangsa seperti di atas harus menghadapi, mencerna, menjawab persoalan-persoalan kian kompleks, atau masa depan yang penuh ketidakterdugaan? Benarkah semua itu "tak terhindarkan"?

Di mana kita?

Tentu saja semua kedegilan atau keterpurukan hingga titik nadir kebudayaan kita di atas, bisa—dan sangat bisa—dihindarkan. Lebih dari itu, sesungguhnya kita memiliki kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas untuk memilin seluruh sebab di atas justru menjadi kekuatan. Kekuatan yang bangsa mana pun tidak pernah menyangka bahwa ia begitu luar biasa, hingga bukan hanya persoalan-persoalan rumit zaman kiwari dapat dijawab dengan baik, tetapi juga menciptakan tenaga (kreatif) yang memulihkan invaliditas kelebihan-kelebihan (kultural) bangsa ini.

Namun, semua itu tidak akan bakal terjadi jika kita masih saja, hingga detik ini, bersikap sangat konservatif, bahkan ortodoks, dalam soal pemikiran/gagasan. Lihatlah diri kita saat ini, mulai dari akar rumput yang memenuhi tepi jalan sebagai UKM atau jelata yang memenuhi antrean terminal bus dan kereta api, hingga mereka yang berada di pucuk pimpinan lembaga-lembaga (penyelenggara) negara. Adakah kita temukan ide-ide baru dan segar tentang bagaimana diri (bangsa) kita ini harus kita atur, gerakkan, dan ajak berkeringat deras untuk menghadapi realitas global yang cukup khaotik ini?

Di mana-mana kita masih saja mendengar nama-nama serta gagasan lama, jika tidak dibilang usang, seperti Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Supomo, Sukarno—yang notabenefounding fathers—direplikasi atau diduplikasi oleh tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat publik pengambil kebijakan. Nama-nama atau gagasan yang sudah lampau, lebih dari 70 tahun, bahkan seabad yang lalu.

Lalu di mana dan ke mana kita, para warga republik ini, setelah seabad kemudian? Setelah kemajuan demikian rupa dihasilkan: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur segala bidang, data keilmuan luar biasa dan sangat mudah didapatkan? Ke mana kecerdasan bangsa ini? Apakah bangsa ini hanya melahirkan kecerdasan dan kegeniusan di awal abad ke-20, seratus tahun lalu saja, lalu kini semua layu dan lembek seperti ketela yang diperam oleh ragi?

Sudah tiba saatnya kita semua bangkit. Hampir seabad kita tertidur. Sementara bangsa-bangsa lain sibuk membenahi dirinya sendiri: mempertanyakan hingga meredefinisi eksistensinya kembali, mengubah atau menghitung ulang visi kebangsaannya, mengamandemen semua konsensus atau mufakat yang telah dibuat para pendahulunya. Bangsa Amerika Serikat, misal saja, telah 12 kali mengamendemen konstitusinya hanya dalam abad ke-20 saja. Australia sedikitnya delapan kali, bahkan Myanmar yang dianggap sangat ortodoks itu sudah tiga kali mengamendemen konstitusinya, dibandingkan dengan negeri bagian Alabama sudah melakukan hal serupa 800 kali. Kita mafhum, bukan saja mereka, tetapi juga Rusia, China, India, bahkan Perancis, Jerman, dan banyak negara terkemuka melakukan revisi kebangsaan itu.

Saya sangat percaya, kita saat ini tidak terlalu imbesil setidaknya dibandingkan para pendahulu, bapak dan ibu bangsa kita dahulu. Kita punya kekuatan itu, kekuatan melahirkan pikiran dan gagasan tidak sederhana, yang dapat kita gunakan untuk menjadi arsenal dahsyat untuk menantang dunia saat ini, ketika pikiran lama sudah tidak lagi fit-in dan fix-in dengan kenyataan mutakhir kini. Tapi maukah kita berkeringat, berair-mata, bahkan berdarah untuk melahirkan itu? Maukah kita berhenti melena diri, keluar dari zona nyaman atau tempurung sempit yang memenjara pikiran, perasaan, hingga tauhid kita saat ini.

Sudah waktunya, saudaraku….

Radhar Panca Dahana Budayawan

Kompas, 17 Februari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Inovasi Digital yang Inklusif (NYOMAN PUJAWAN)

Banyak pesan penting dan menarik dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 23-26 Januari lalu.

Hadir dan memberikan pemikirannya pada forum bergengsi tersebut adalah para pemimpin negara, pemimpin perusahaan besar, maupun para pemikir terkenal. Salah satu tokoh yang isi pembicaraannya cukup menarik adalah Perdana Menteri Inggris Theresa May. Dalam pidatonya, Theresa May sangat lugas membawakan tema tentang bagaimana Inggris menghadapi inovasi teknologi yang telah mengubah lanskap bisnis, sosial, politik, maupun pelayanan publik.

Perkembangan teknologi dewasa ini memang luar biasa. Digitalisasi dan otomasi adalah dua kata yang mencerminkan perubahan besar yang menyertai kehidupan kita saat ini. Dua hal tersebut mengubah kehidupan sosial masyarakat, merevolusi model bisnis, serta mengubah cara pemerintah melayani masyarakat. Inovasi teknologi ini bahkan juga mengubah politik ekonomi dunia, mengubah cara orang mendapatkan pendidikan dan mengubah cara pengobatan terhadap berbagai penyakit.

Berbagai inovasi ini menawarkan kemudahan sekaligus memunculkan tantangan. Di bidang otomasi, berbagai teknologi baru mulai digunakan untuk kegiatan produksi, transportasi, dan pergudangan. Sebagai contoh, perusahaan daring (online) Amazon dan perusahaan logistik DHL telah menggunakan droneuntuk mengangkut barang pesanan pelanggan ke alamat mereka. Truk tanpa sopir juga sudah mulai diuji coba oleh beberapa perusahaan angkutan barang di AS.

Baru-baru ini perusahaan sepatu Nike dan Adidas merilis rencana mereka menggunakan robot dalam kegiatan produksinya. Alibaba, raksasa ritel daring di China, telah menggunakan robot untuk memindahkan barang di dalam gudang. Robot-robot tersebut mampu mengangkut barang dengan berat 500 kilogram dan memiliki sensor untuk menghindari tabrakan di area gudang.

Teknologi baru memang selalu menjanjikan kemudahan. Drone yang digunakan untuk mengirim barang ke pelanggan mengurangi persoalan kemacetan jalan. Penggunaan truk tanpa sopir diperkirakan bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi kecelakaan, dan mempercepat pengiriman barang sampai ke tempat tujuan karena truk tanpa sopir ini tak lagi dibatasi oleh jam kerja.

Persoalan

Terlepas dari berbagai keunggulan yang ditawarkan teknologi tersebut, ada banyak sisi lain yang harus kita waspadai. Salah satu tantangan nyata adalah lapangan pekerjaan. Otomasi di kegiatan produksi, transportasi, pergudangan, perbankan, serta digitalisasi perdagangan mengancam begitu banyak lapangan pekerjaan. ILO (Organisasi Buruh Internasional) bahkan memprediksi bahwa dalam 20 tahun mendatang sekitar 56 persen dari tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara akan terkena risiko tergantikan oleh mesin sebagai konsekuensi dari otomasi secara besar-besaran. Senada dengan itu, sebuah tulisan di Dailymail Online, 29 November 2017, menyebutkan bahwa sekitar 800 juta pekerja akan tergantikan oleh robot pada tahun 2030.

Kalau kita melihat struktur rantai pasok dari berbagai barang seperti sepatu dan garmen, saat ini Indonesia memperoleh banyak sekali lapangan kerja akibat kebijakan subkontrak yang dilakukan perusahaan pemegang merek besar dunia. Ketika robot makin banyak digunakan, konfigurasi rantai pasok global akan berubah, di mana produksi tidak lagi harus dilakukan di negara-negara dengan tenaga kerja murah seperti di Indonesia, tetapi bisa lebih mendekati pasar, termasuk di negara-negara maju yang biaya tenaga kerjanya mahal.

Perusahaan yang selama ini bekerja dengan model rantai pasok global karena ingin mencari lokasi produksi dengan biaya tenaga kerja murah akan mengubah strateginya menjadi apa yang mereka sebut sebagai nearshoring, yakni memindahkan fasilitas produksi ke lokasi yang dekat pasar. Tentu bagi Indonesia hal ini menghadirkan tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja di masa mendatang.

Penggantian tenaga kerja oleh mesin juga akan merambah berbagai pekerjaan lain, seperti pekerjaan kantoran yang sangat berulang, sistematis, dan teknis. Substitusi oleh mesin sudah dan akan terjadi di pekerjaan restoran cepat saji, sektor perbankan, agen perjalanan, dan di berbagai sektor lainnya.

Isu tergantikannya pekerjaan manusia oleh mesin sebenarnya sudah jadi diskusi yang cukup lama. Tahun 2011, dua profesor dari MIT, Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee, memublikasikan buku berjudulRace Against the Machine. Buku ini mengulas bagaimana teknologi memberikan kemudahan bagi manusia, tetapi juga memunculkan ancaman berkurangnya lapangan pekerjaan. Lebih lanjut juga dipaparkan data bahwa kemajuan teknologi tidak memberikan manfaat yang merata bagi semua orang. Kemajuan teknologi ditengarai justru menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi di kalangan masyarakat.

Peran pemerintah

Kemajuan teknologi memang tidak bisa dibendung. Perusahaan yang menjalankan bisnis, organisasi pemerintahan yang melayani masyarakat, ataupun masyarakat secara individu tidak mungkin mengelak dari perkembangan teknologi karena memang banyak kemudahan yang ditawarkan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Kementerian Perindustrian kabarnya sudah mulai mendorong perusahaan manufaktur besar untuk mengadopsi teknologi industri 4.0, sebuah inovasi yang menciptakan keterhubungan informasi dalam kegiatan produksi dan pengiriman barang. Namun, isu utama yang harus dihadapi pemerintah adalah konsekuensi dari implementasinya, bukan pada mau tidaknya perusahaan menggunakannya.

Tantangannya justru bagaimana pemerintah bisa berperan aktif dalam membuat kerangka yang komprehensif, yang mencakup regulasi, penyiapan SDM, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan inklusivitas dari perkembangan teknologi ini. Pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas bagaimana menghadapi risiko perubahan peta lapangan kerja ke depan.

Harus ada tim yang memformulasikan langkah-langkah strategis dalam mencegah termarjinalkannya sebagian masyarakat karena tidak cukupnya kesempatan kerja atau tak punya keahlian memadai untuk mengambil pekerjaan yang ada. Sudah banyak kita dengar bahwa inovasi teknologi akan memunculkan peluang pekerjaan baru, tetapi peluang itu butuh keahlian yang baru juga. Implikasinya, perlu ada perubahan besar di sektor pendidikan dan pelatihan kerja.

Sebagai rujukan, kita bisa melihat apa yang dilakukan Inggris, misalnya. Dalam pidatonya di Davos, PM May secara tegas menyatakan sikap dan kebijakan Pemerintah Inggris menghadapi inovasi teknologi yang sangat pesat itu. Pertama, menyediakan dana sekitar 45 juta pound sterling untuk mencetak para doktor pada bidang kecerdasan buatan. Kedua, mereka juga membentuk apa yang dinamakan Institute of Coding, sebuah konsorsium besar yang melibatkan sekitar 25 perguruan tinggi serta perusahaan besar, seperti IBM, Cisco, Microsoft, dan British Telecom. Misinya: menyiapkan tenaga kerja ahli dan terampil yang siap mengambil dan menciptakan pekerjaan di era ekonomi digital di masa mendatang.

Indonesia sebagai negara besar dengan ketimpangan ekonomi cukup lebar tentu harus bersiap lebih serius. Mampukah pemerintah menyiapkan lapangan kerja bagi lulusan sekolah/perguruan tinggi yang masuk ke dunia kerja maupun mereka yang pekerjaannya tergantikan oleh mesin? Apakah pemerintah sudah memformulasikan langkah strategis secara komprehensif, termasuk melibatkan perguruan tinggi dan industri? Sudahkah ada mitigasi terhadap risiko melebarnya gap ekonomi akibat inovasi teknologi dan terpinggirkannya sebagian masyarakat yang tak mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut?

Kita harus mampu membuat inovasi teknologi nyaman bagi setiap orang, mampu meningkatkan pemerataan, merealisasikan ekonomi berkeadilan sosial, dan meningkatkan inklusivitas. Di era digital dewasa ini, mendengungkan kembali perlunya keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi bahkan menjadi lebih penting dibandingkan dengan di era sebelumnya.

Nyoman Pujawan  Profesor Bidang Supply Chain Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Kompas, 17 Februari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Padat Karya Desa (IVANOVICH AGUSTA)

Padat karya desa mulai Februari 2018 dipadati misi menuntaskan utang kepada golongan bawah, yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran (Kompas, 28/1).

Kebijakan desa pun diubah guna mendukungnya. Kementerian Keuangan memajukan pencairan dana desa hingga satu semester, yaitu pada Februari, Maret, dan Juli. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) membubuhkan syarat 30 persen dana desa dialokasikan bagi upah kerja. Hanya warga sendiri yang swakelola membangun desa, bukan lagi mengontrak swasta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran Rp 11 triliun guna melengkapi infrastruktur antardesa. Kementerian Perhubungan menyusun konektivitas sampai ke desa.

Sayang, kedua utang pembangunan mengidap irasionalitas internal sehingga padat karya desa bagai misi mustahil. Dibutuhkan langkah ekstrem guna memenuhi mandatnya.

Irasionalitas kemiskinan

Situs Kementerian Keuangan melaporkan, selama 2014- 2016 pemerintah mengucurkan Rp 517 triliun untuk menanggulangi kemiskinan. Pada periode serupa, situs Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin hanya berkurang 36.540. Artinya, pengentasan satu orang miskin menelan dana pembangunan hingga Rp 14 miliar!

Anehnya, BPS mengumumkan garis kemiskinan September 2017 sebesar Rp 370.910 per kapita/bulan, serta Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,79. Artinya, sesungguhnya hanya diperlukan Rp 28.410 per kapita/bulan guna mengentaskan satu orang miskin. Secara keseluruhan butuh "cuma" Rp 9 triliun untuk menghilangkan kemiskinan 27 juta orang.

Irasionalitas program kemiskinan teruji hanya 4 per mil anggaran yang sampai kepada orang miskin! Sebesar Rp 508 triliun terbuang dalam wujud kegiatan penunjang pengurangan kemiskinan.

Distorsi program terbaca khusus di desa. Pembangunan selama 2014-2017 justru menurunkan proporsi pengeluaran 40 persen lapisan terbawah sebanyak 0,17 persen meskipun pengeluaran 20 persen lapisan teratas juga turun 2,34 persen. Bahwa indeks gini sebagai pengukur ketimpangan ekonomi tetap 0,32, hal itu ternyata ditopang lompatan pengeluaran 40 persen golongan menengah hingga 2,51 persen.

Irasionalitas pengangguran

Dalam lampiran terbitan survei ketenagakerjaan Agustus 2017, BPS mengingatkan lemahnya hubungan pengurangan angka kemiskinan dengan pengangguran. Artinya, kedua tujuan itu tidak selalu berhasil kala dimuat bersamaan seperti layaknya padat karya desa.

Dua indikasi memberatkan. Pertama, kemampuan pembangunan desa untuk menyerap tenaga kerja relatif tetap pada 66 persen per tahun. Selama Agustus 2016-2017, penduduk yang bekerja hanya meningkat 170.000 jiwa, padahal masih terdapat 2,39 juta penganggur.

Kedua, mencuat kontradiksi pengurangan angka pengangguran (bekerja minimal 35 jam seminggu), tetapi ditingkahi peningkatan setengah penganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu). Jumlah penganggur menurun 300.000 jiwa, tetapi setengah penganggur meningkat 150.000 jiwa. Jumlah mereka 6 juta jiwa.

Penduduk setengah penganggur inilah yang selama ini bekerja serabutan sepanjang proyek-proyek desa berlangsung. Kemendes-PDTT berhasil mengompilasi 92 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017. Terhitung pendapatan seluruh desa Rp 101 triliun, dan Rp 56 triliun dialokasikan bagi pembangunan. Ketika dipautkan dengan angka ketenagakerjaan, terbaca untuk mengangkat satu penganggur menjadi setengah penganggur saja dikeluarkan Rp 373 juta.

Namun, kenyataannya honor pekerja sudah mencapai 27 persen dana desa dan mendekati 270 juta hari orang kerja. Artinya, sekitar 2,4 juta pekerja paruh waktu selama penggunaan dana desa kemungkinan berasal dari luar desa akibat kontrak dengan perusahaan jasa konstruksi.

Mengetatkan data

Irasionalitas penanggulangan kemiskinan dan pengurangan penganggur desa bersumber dari melencengnya program dengan data kependudukan. Akibatnya, dana pembangunan tak terfokus bahkan meleset dari orang miskin dan penganggur. Ironisnya, kala efektivitas program terbukti memburuk sejak tahun 2007, justru anggaran program dilipatgandakan lantaran dikira menghapus kerak kemiskinan dan pengangguran.

Program padat karya desa akan terjerumus pada irasionalitas serupa, kecuali segera mengetatkan penggunaan basis data kemiskinan dan pengangguran. Apalagi upah kerja harian yang disodorkan pemerintah serupa upah kerja umum, sebesar Rp 100.000 per kapita/hari bagi tukang dan Rp 80.000 per kapita/hari bagi kenek. Konsekuensinya, buruh bangunan profesional pun tergiur memasuki padat karya, dan berpotensi menyisihkan kembali orang miskin ataupun penganggur.

Maka, pemerintah desa bersama pendamping wajib mengompilasi data penduduk miskin dan penganggur, lalu mencanangkannya sebagai calon utama pekerja padat karya desa. Alamat rumah tangga miskin dicatat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jika UU No 6/1997 tentang Statistik menjerat TNP2K untuk merahasiakan data, alternatifnya digunakan alamat keluarga miskin pra-sejahtera serta sejahtera I dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Data penganggur dikumpulkan dulu oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga. Mereka mendata warga yang tidak bekerja sebulan terakhir.

Momentum menguji efektivitas padat karya desa sudah mendesak. Sebab, Susenas pada Maret 2018 untuk mengukur kemiskinan dan Sakernas pada Februari 2018 guna menyurvei penganggur sama-sama menggali data kegiatan penduduk selama Februari 2018.

Ivanovich Agusta Sosiolog Pedesaan IPB

Kompas, 17 Februari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

ARTIKEL OPINI: Pemajuan Kebudayaan Berkemajuan (NADJAMUDDIN RAMLY)

Kebudayaan terkesan masih menjadi wilayah "pinggiran" dalam ranah pembangunan negara kita. Ini akibat dari masih kurangnya kesadaran akan pentingnya kebudayaan itu. Padahal, mestinya kini saatnya kebudayaan menjadi hulu pembangunan bangsa.

Kebudayaan adalah sistem nilai yang telah menjadikan kita sebagai manusia. Kebudayaan itu pula yang telah mengajarkan kita cara berpikir, makan, bersopan santun, menghargai pemimpin, cara melaut, bertani, bertoleransi, dan dimensi-dimensi imaterial lainnya. Tanpa kebudayaan, kita tidak mungkin memiliki sejarah yang adiluhung, bahkan tak memiliki karakter dan jati diri sebagai bangsa.

Dari segi karya budaya, kebudayaan leluhur negeri ini yang memberikan kita Candi Borobudur, Candi Muara Takus, upacara-upacara ritual, karya-karya seni, tenun, dan karya-karya budaya lain yang tidak mungkin dicapai melalui politik ataupun ekonomi. Kesadaran inilah yang mesti menjiwai UU Pemajuan Kebudayaan.

UU No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sudah disahkan pada 27 April 2017 setelah mengalami proses pembahasan yang sangat lama: 35 tahun! UU ini merupakan penerjemahan dari amanat Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945. Pada fungsinya yang paling mendasar, UU Pemajuan Kebudayaan merupakan suatu cara untuk menjamin keberlangsungan budaya, memberikan perlindungan formal, dan negara berkewajiban menjamin kelangsungan kreativitas budaya masyarakatnya.

UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan empat butir strategis (Pasal 1) yang jadi acuan pemerintah untuk memajukan kebudayaan, yaitu upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, melalui: (1) perlindungan; (2) pengembangan; (3) pemanfaatan; dan (4) pembinaan kebudayaan.

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Inventarisasi dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.

Strategi berikutnya adalah pengembangan, yang berarti upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan sebagai karakteristik masyarakat Indonesia. Adapun strategi pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan "obyek pemajuan kebudayaan" untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Terakhir adalah strategi pembinaan, yaitu upaya pemberdayaan SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Sistem data kebudayaan

Dengan disahkannya UU ini, ke depan akan ada sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber dan dari berbagai kementerian/lembaga. Di dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu itu berisi tentang objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan data lain terkait kebudayaan.

Sistem yang mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang berasal dari berbagai sumber—serta kementerian dan lembaga—ini merupakan hal yang baru. Yang sering kita lihat adalah hasil-hasil penelitian berupa data penting dari lapangan selama rezim Orde Baru hingga rezim pasca-Reformasi hanya jadi pajangan tebal di rak perpustakaan atau buku-buku teks yang jarang dilirik oleh penentu kebijakan budaya.

Dalam hal pendanaan, selain melalui APBN dan APBD, sumber pendanaan kebudayaan lainnya adalah dana perwalian kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah. Dana perwalian kebudayaan adalah sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola dengan baik melalui sebuah lembaga wali amanat dan disalurkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pemajuan kebudayaan.

Pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang kebudayaan. UU ini memberi kerangka bagi pengembangan strategi kebudayaan nasional.

Perlu komitmen daerah

Namun, ke depan, perlu dikonstruksi dan dirumuskan konsep-konsep ideal operasionalisasinya oleh aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Usaha dan aktivitas kultural, baik di tingkat regional maupun pusat, sudah semestinya bisa berkontribusi secara sosial, mental, dan ekonomis bagi rakyat. Posisi ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan usaha dan aktivitas kultural yang menegaskan keseriusan negara dalam mengembangkan dan memberdayakaan kebudayaan.

Hal ini bersumber pada kerelaan pemerintah daerah untuk menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai salah satu prioritas penganggaran. Sebab, sudah jadi rahasia umum, kebudayaan masih menjadi elemen marjinal dalam politik anggaran.

Selain itu, pokok pikiran kebudayaan daerah yang dirumuskan pemerintahan daerah, baik yang berupa tradisi lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional, masih belum jadi tolehan kebijakan. Masalahnya adalah kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan pokok pikiran kebudayaan tersebut.

Apalagi di tingkat daerah belum ada sinkronisasi nomenklatur. Di tingkat pusat urusan kebudayaan berada dalam ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di tingkat kabupaten masih banyak yang tergabung dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kondisi ini tentu saja akan mempersulit keinginan pusat yang menekankan kemenyatuan proses kultural dan edukasi.

Belum lagi SDM birokrasi di tingkat kabupaten yang lemah dalam hal penelitian sehingga desain pokok pikiran kebudayaan daerah tidak bisa dijamin kualitasnya. Pendataan memang dilakukan, tetapi masih sebatas menjadi arsip dan kurang digunakan dalam desain kebijakan. Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap kebudayaan nyaris kurang tersentuh.

Kini sudah seharusnya dinas kebudayaan di daerah memikirkan program-program dan desain yang berbasis keragaman akar budaya dan potensi alam. Jadi, ke depan, dinas kebudayaan tidak sekadar membuat program pengiriman duta kesenian atau mengisi acara kesenian dalam acara seremonial kabupaten/kota belaka.

Dinas kebudayaan di daerah juga berkewajiban membuat rencana strategis terkait pemajuan kebudayaan yang bertujuan memperkuat akar kebudayaan, mendesain rencana strategis berbasis temuan-temuan potensi, dan permasalahan kesenian dan kebudayaan di masyarakat setempat. Jika hal ini tidak dilakukan, peran dinas kebudayaan malah tidak sebanding dengan semangat para budayawan dan seniman rakyat lainnya yang terus hadir dalam menghidupkan dan mengembangkan kesenian mereka sejak lama tanpa kehadiran negara.

Nadjamuddin Ramly Dosen Universitas Tadulako; Bekerja di Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud

Kompas, 17 Februari 2018

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Main Ad

hati berbicara