Main Ad

Senin, 22 Mei 2017

TAJUK RENCANA: Momen Kebangkitan Nasional (Kompas)

Peringatan 19 tahun reformasi dan perayaan 109 tahun kebangkitan nasional baru saja kita lakukan dengan berbagai cara di Tanah Air.

Ada karnaval, ada konser, ada upacara bendera, ada diskusi untuk merefleksikan perjalanan bangsa. Lagu nasional dinyanyikan, bendera merah putih dikibarkan. Peringatan kebangkitan nasional seperti menjadi magnet bagi bangsa ini menyuarakan keindonesiaan dan kebinekaan.

Sebagian perasaan anak bangsa seperti terkoyak dengan panas dan kerasnya pilkada Jakarta yang efeknya menyebar ke daerah. Perasaan tenun kebangsaan seperti terkoyak. Rasa kegalauan sebagian anak bangsa diperparah dengan penetrasi media sosial yang tidak bertanggung jawab. Media sosial terus memproduksi konten palsu guna memproduksi ketegangan antaranak bangsa dan mempertajam polarisasi.

Dalam situasi demikian, tepat imbauan Presiden Joko Widodo yang mengajak sesama anak bangsa untuk menghentikan saling menjelekkan. "Stop. Hentikan saling menjelekkan, saling menghujat, saling memfitnah, hentikan! Kita harus maju ke era yang produktif."

Di Tanah Air, memang terasa ada potensi gangguan politik. Namun, pada saat bersamaan, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia dari stabil pada Juni 2016 menjadi layak investasi (BBB-) pada Juli 2017. Mengacu pada Kompas 20 Mei 2017, peringkat utang Indonesia BBB- adalah yang terbaik sejak tahun 2000. Ini tentu capaian yang harus diapresiasi. Penilaian Indonesia layak investasi sebelumnya datang dari Fitch Ratings (21 Desember 2016), Moody's Investors Service (8 Februari 2017), dan Japan Credit Rating Agency (7 Maret 2017). Semua itu memberikan penilaian layak investasi untuk Indonesia.

Penilaian lembaga pemeringkat ini adalah modal bangsa untuk terus membangun. Situasi sosial politik haruslah terus dijaga. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta pimpinan partai politik pendukung pemerintah bisa berbagi peran untuk tetap menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif.

Kekompakan pemimpin bangsa dan kejujuran dalam komunikasi bisa mengidentifikasi problem yang ada di tengah masyarakat dan mencari solusi bersama. Ada perasaan ketidakadilan. Ada isu kesenjangan ekonomi dan sosial. Masalah itu dibicarakan bersama dan dicarikan solusi secara bersama dalam bingkai UUD 1945 dan Pancasila.

Masalah bangsa bukan untuk dieksploitasi yang justru mempertajam polarisasi, tetapi dicarikan solusi bersamanya. Presiden Jokowi-Wapres Kalla sangat strategis perannya untuk mencari solusi bersama.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Momen Kebangkitan Nasional".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

TAJUK RENCANA: Pilihan Tepat Rakyat Iran (Kompas)

Hassan Rouhani, presiden petahana Iran, akhirnya memenangi pemilihan presiden pada akhir pekan lalu dengan memperoleh 57 persen suara.

Pesaing kuatnya, mantan Jaksa Agung Ebrahim Raisi dari kubu konservatif, meraih dukungan 38 persen suara. Dari sekitar 41,2 juta suara (sekitar 70 persen dari pemilih yang menggunakan haknya), Rouhani, tokoh reformis, merebut 23,5 juta suara, sementara Raisi mendapatkan 15,8 juta suara. Dengan kemenangan tersebut, Rouhani memperoleh mandat dari rakyat lagi.

Kemenangan Rouhani tersebut mengirimkan pesan yang sangat jelas, pertama-tama kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei; dan kedua, pesan kuat kepada dunia internasional bahwa rakyat Iran menginginkan perubahan; bahwa rakyat Iran tidak mau kembali ke masa lalu, menjadi negara yang terisolasi secara diplomatik di dunia luar.

Kita katakan pesan kuat kepada Khamenei karena dalam politik Iran, presiden adalah orang terkuat kedua setelah pemimpin tertinggi. Selama ini dikenal bahwa Raisi adalah anak didik Khamenei. Akan tetapi, kekalahannya tersebut menjelaskan keinginan rakyat Iran yang mendukung reformasi yang dilakukan oleh Rouhani.

Kebijakan Rouhani, di masa pemerintahan pertama, membuka Iran pada dunia luar dan usahanya untuk membangun perekonomian Iran yang mandek, sama dengan yang diinginkan rakyat. Kesepakatan pemerintahan Rouhani (tentu dengan restu Khamenei) dengan P5 + 1 (lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB—Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Inggris, dan China) ditambah Jerman, mengenai penghentian program nuklir, memberikan dampak positif dan nyata bagi Iran. Iran keluar dari isolasi diplomatik dan roda perekonomian mulai berjalan lagi: tiadanya sanksi ekonomi dan dicairkannya aset negara yang dibekukan.

Yang dilakukan Rouhani tersebut sesuai dengan janjinya ketika kampanye pemilu presiden empat tahun lalu: mengurangi isolasi internasional yang disandang Iran. Janji Rouhani empat tahun lalu menyangkut pembukaan pintu kebebasan sosial dan politik juga dipenuhi meskipun belum seluruhnya tuntas.

Akan tetapi, semua itu dicatat oleh rakyat Iran. Rouhani berjanji dan memenuhi janjinya itu. Bertemunya antara ucapan dan tindakan itu yang antara lain menjadi alasan rakyat Iran kembali memercayai Rouhani untuk menjalani masa jabatan kedua.

Meskipun demikian, ke depan persoalan yang dihadapi Rouhani tidaklah mudah. Di dalam negeri, ia masih harus "berhadapan" dengan pemimpin tertinggi yang belum sepenuhnya mendukung program sosial dan politiknya; di luar, Rouhani harus menghadapi AS dengan Presiden Donald Trump yang sulit dipegang omongannya dan krisis Timur Tengah yang belum ada tanda berakhir.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Pilihan Tepat Rakyat Iran".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Ahok, Pemilu, dan Kotak Pandora (DENNY INDRAYANA)

Mitologi Yunani bertutur, di hari pernikahan Putri Pandora, Dewa Zeus memberikannya sebuah kotak yang sangat indah. Namun, kotak itu tidak boleh dibuka. Diliputi penasaran yang teramat sangat, Putri Pandora tergoda dan membukanya. Akibatnya, keluarlah segala macam teror dan kejahatan yang menyebar luas dan menjangkiti setiap manusia di dunia. Pandora terkejut dan sangat menyesal. Sambil bergidik takut, ia mengintip ke dalam kotak. Beruntung masih ada satu yang tersisa: harapan.

Relasi antara negara dan Islam adalah kotak pandora yang selalu menghangatkan perjalanan kita dalam ber-Indonesia. Selalu saja ada godaan untuk membukanya. Pada tataran hukum dasar, kotak Pandora mewujud dalam aspirasi mewujudkan negara Islam, yang diturunkan dalam bentuk penerapan syariat Islam, dan disimbolkan dalam Piagam Jakarta, bersama tujuh kata historisnya, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid dalam tulisannya, "Tak Usah Membuka Kotak Pandora" (Syariat Islam Yes Syariat Islam No, 2001) mencegah upaya formalisasi Piagam Jakarta menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kala itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca reformasi 1998, partai-partai Islam kembali mengupayakan masuknya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam perubahan Pasal 29 UUD 1945.

Berdasarkan penelitian disertasi yang saya lakukan, meskipun empat kali amandemen konstitusi pada 1999-2002 menghasilkan perubahan besar-besaran pada 96 persen bab, 89 persen pasal, dan 85 persen ayat, Bab XI tentang Agama adalah satu-satunya yang tidak mengalami perubahan titik-koma sekalipun. Hal itu menegaskan bahwa hubungan antara Islam dan negara adalah salah satu isu paling sensitif, alias kotak Pandora, dalam kehidupan kita berbangsa dan ber-Indonesia.

Sejarah mencatat, reformasi konstitusi 1999-2002 adalah upaya ketiga untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Dua upaya sebelumnya adalah ketika perumusan UUD kemerdekaan oleh BPUPKI pada tahun 1945 dan dalam sidang-sidang Konstituante 1956-1959. Ketiga upaya itu berujung dengan menghangatnya hubungan antara kelompok pro (Islam) dan kelompok kontra (nasionalis).

Untungnya, pertentangan itu hanya terjadi di ruang debat yang tertutup, diikuti oleh para pemikir negara yang terbatas, sehingga kotak pandora belum sepenuhnya terbuka dan Pancasila terus menjadi kunci sekaligus jalan tengah yang tetap menyatukan kita sebagai Indonesia.

Terbukanya kotak pandora

Namun, saya khawatir saat ini kotak pandora itu telah terbuka lebar. Salah satu godaan terbesarnya adalah perebutan kekuasaan dan kontestasi pemilu yang memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bukan hanya ke hadapan pemilih, melainkan ke seluruh insan Indonesia.

Dimulai dengan hangatnya Pemilihan Presiden 2014, yang sempat memunculkan isu Presiden Jokowi sebagai keturunan Tionghoa, kotak pandora makin terbuka lebar dengan Pemilihan Gubernur DKI 2017. Sosok gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan latar belakang agama, etnis, dan gaya bertuturnya yang tanpa diplomasi, menyebabkan kontestasi di Jakarta menjadi pembuka kotak pandora yang menyebarkan kehangatan suhu politik tidak hanya di ibu kota negara, tetapi juga ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke ujung dunia, di mana pun rakyat Indonesia berada.

Kali ini kotak pandora dibuka bukan dalam ruang-ruang tertutup Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Konstituante, ataupun MPR yang merumuskan konstitusi bernegara.

Kali ini kotak pandora terbuka lebar di ruang-ruang publik dalam suasana kontestasi pemilihan gubernur. Kebebasan berpendapat pasca reformasi, ditambah dengan kemajuan teknologi dan akses informasi melalui media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dan grup Whatsapp), menyebabkan isu SARA menjadi kotak pandora yang terbuka menganga bagi hampir semua insan Indonesia.

Akibatnya, polarisasi di tengah masyarakat makin luas dan sukar dibendung. Tanpa manajemen konflik dan penanganan yang bijak dan hati-hati, isu SARA sebagai kotak pandora ini berpotensi mengancam Indonesia.

Apalagi, kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai suhu hangat 2014, yang memanas di 2017, menjadi semakin mendidih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Pilkada serentak 2018 akan lebih luas, mencakup 171 daerah, termasuk tiga provinsi kunci, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meski tidak ada pribadi seperti Ahok, isu SARA sudah mulai tercium merembet ke kontestasi di setiap daerah, terutama di wilayah dengan komposisi masyarakat seperti Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Solusi hukum tidak cukup

Kontestasi pemilu yang sarat dengan nuansa SARA telah menjelma menjadi pembuka kotak pandora yang sulit untuk ditutup kembali. Tentu bukan berarti memilih karena preferensi SARA dilarang. Namun, kampanye SARA yang diskriminatif memang adalah kesalahan bagi kebinekaan Indonesia atau bangsa beragam mana pun di dunia.

Teorinya, kampanye dengan muatan SARA yang destruktif dilarang, bahkan merupakan tindak pidana pemilu. Undang-undang Pilpres, Pileg, ataupun Pilkada telah mengatur larangan dan ancaman pidana bagi setiap pihak yang terlibat pemilu jika memanfaatkan SARA sebagai materi kampanye yang menghina dan mengganggu keindonesiaan. Pendekatan hukum pidana demikian tentu salah satu solusinya. Sebagaimana pula setiap kontestasi pemilu seruncing apa pun harus berakhir di hadapan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun praktiknya, penegakan hukum pemilu, apalagi terkait tindak pidana, tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Tantangan bukan hanya pada profesionalitas, integritas, dan imparsialitas aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, hakim, dan para penasihat hukum yang terlibat dalam penanganan perkara, tetapi juga seluruh publik yang harus tunduk dan patuh pada hukum sebagai instrumen penyelesai konflik di tengah- tengah masyarakat.

Dalam negara yang demokratis, perbedaan yang berujung konflik sering kali tak terhindarkan dan kata putusnya adalah vonis pengadilan yang harus sama-sama kita hormati. Pertanyaannya adalah apakah proses penegakan hukum kita sudah layak dihormati, merdeka dari intervensi, dan bebas dari korupsi?

Apalagi, jika menyangkut isu SARA, khususnya keberagaman dalam beragama, penegakan hukum yang cenderung represif sering kali tidak mampu menjadi obat penawar luka yang telah berdarah merah. Kasus penodaan agama yang diputuskan pada Ahok adalah contoh nyata bagaimana emosi tiap-tiap pihak sudah telanjur terbelah tajam sehingga tidak mudah menerima putusan pengadilan yang utuh bulat tanpa dissenting opinion sekalipun.

Tidak ada jalan lain, proses penegakan hukum yang represif tetap harus didukung dengan solusi politik akomodatif yang memberikan kesejukan. Kotak Pandora yang sudah telanjur terbuka harus diupayakan ditutup kembali. Sebagaimana para pendiri bangsa ini dengan bijak menemukan jalan tengah Pancasila, Presiden dan seluruh pemimpin negeri, termasuk para tokoh agama dan masyarakat, harus berkumpul kembali, berembuk nasional di ruang terbatas dan mencari solusi bersama yang melengkapi—bukan mengintervensi—proses hukum yang ada.

Harapan masih tersisa di dalam kotak pandora. Mari bersama-sama menjaganya. Agar sebagai Indonesia kita tetap ada, dan bukan tiada.

DENNY INDRAYANA, GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA UGM; PROFESOR TAMU DI MELBOURNE LAW SCHOOL DAN FACULTY OF ARTS UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 6 dengan judul "Ahok, Pemilu, dan Kotak Pandora".


Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Signifikansi Hubungan Indonesia-Swedia (BAGAS HAPSORO)

Dimensi hubungan Indonesia-Swedia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat berbeda hubungan ini dengan periode dua dasawarsa sebelumnya ketika hubungan kedua negara didominasi isu-isu politik, seperti demokrasi dan hak asasi manusia.

Kondisi sekarang telah berubah. Indonesia telah menyelesaikan kasus Aceh dengan penandatanganan Piagam Helsinki tahun 2005. Indonesia juga mengalami perubahan di ranah demokrasi: dari sebuah negara yang dikungkung krisis multidimensi menjadi stabil, demokratis, dan maju secara ekonomi. Pemerintah Swedia kini melihat Indonesia menjadi tempat berusaha, pasar besar, dan ladang untuk berinvestasi.

Sejak tahun lalu sejumlah perjanjian telah ditandatangani, utamanya mengenai riset, teknologi, pertahanan, dan transportasi. Februari lalu, persetujuan kedua negara di bidang energi baru dan terbarukan.

Bagi Indonesia, Swedia kini sudah semakin dikenal. Selama beberapa dekade, Swedia telah menjadi pusat inovasi bagi teknologi-teknologi mutakhir. Swedia merupakan negara penemu Bluetooth, packaging Tetra Pak, Skype, dan Sportify. Semua prestasi ini membuat Swedia menjadi destinasi kuliah yang menarik bagi wirausaha dan inovator dunia di masa depan.

Peluang dan tantangan

Penguatan kerja sama Swedia- Indonesia kiranya merupakan peluang yang sangat baik. Sebab, dengan menduduki posisi ke-2 dalam Indeks Inovasi Global tahun 2016, Swedia adalah negara kaya inovasi yang telah menghasilkan penemuan-penemuan seperti cardiac pacemaker,GPS, dan sabuk pengaman tiga titik. Dalam beberapa bulan belakangan, saling tukar kunjungan periset dari universitas dari Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berlangsung sangat pesat. Utamanya dengan Universitas Lund, Stockholm University,University of Gothenburg,danUppsala University. Universitas- universitas itu menawarkan berbagai program kuliah, termasuk master dan doktor.

Hasil Indeks Inovasi Global, yang telah menempatkan Swedia berada di jajaran elite dunia dengan menduduki urutan kedua, dinilai berdasarkan sumber daya manusia dan indeks penelitian, infrastruktur, kemajuan bisnis dan pasar dagang, pengetahuan dan produksi teknologi dari sejumlah negara. Tujuannya adalah menemukan masyarakat-masyarakat yang paling maju dalam hal teknologi. Pendeknya, Swedia telah hadir di benak masyarakat Indonesia yang kini makin dekat dengan globalisasi.

Pemerintahan Swedia menyadari kalau moto triple helix (kerja sama antara pemerintah, industri, dan pendidikan) telah menjadikan negara itu maju di antara negara Skandinavia lainnya. Apalagi ditopang strategi ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah menjadi faktor penting yang mengangkat negara mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan hanya dari 100 tahun yang lalu, dan hingga kini terus mendedikasikan sumber daya mereka ke dalam bidang ini.

Sejak berpuluh tahun yang lalu, Swediajuga memiliki standar yang tinggi dalam pendidikan dan penelitian. Hal ini terbukti dengan penghargaan Nobel yang berasal dari Swedia. Pada 1901, penghargaan Nobeltelah memberikan berbagai anugerah dalam bidang fisika, kimia, medis, sastra, dan kemajuan dalam mempromosikan perdamaian dunia. Yayasan Nobel pertama kali didirikan tahun 1895 saat Alfred Nobel menuliskan warisan terakhirnya yang digunakan untuk penghargaan Nobel.

Swedia tak hanya terkenal dalam teknologi, tetapi juga dalam fashion, perabotan, dan musik. IKEA, pemimpin dalam perabotan dan perlengkapan rumah, didirikan olehIngvar Kamprad, seorang pengusaha asal Swedia yang memulai kariernya dengan menjual pemantik api di desa, sampai akhirnya ia menjadi pendiri perusahaan furnitur terlaris di dunia.

Hennes dan Mauritz, penemu merek pakaian H&M, juga merupakan retailerSwedia yang memulai karier mereka sebagai retailer pakaian wanita "Hennes" pada 1947. Hanya dalam beberapa tahun kemudian mereka menjadi retailer fashion yang trendi, modis, dan terkenal di kalangan anak muda.

Perusahaan-perusahaan multinasional Ericsson, Volvo, Electrolux, Sandvik, dan lainnya juga telah mengalihkan operasi mereka ke Swedia mengingat perkembangan ekonomi Swedia dan kualitas sumber daya manusia di sana. Swedia dipercaya memiliki potensi yang kuat dalam inovasi, yang menjadikannya destinasi populer bagi pengusaha dan mahasiswa.

Kunjungan Raja Gustav

Tulisan ini dibuat dalam rangka menyongsong kedatangan Raja Carl XVI Gustaf ke Indonesia pada 22-24 Mei 2017. Ini merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama kalinya dilakukan anggota Kerajaan Swedia sejak Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Swedia tahun 1952 atau 65 tahun lalu.

Kunjungan ini merupakan bukti meningkatnya ketertarikan masyarakat Swedia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Diharapkan selama di Indonesia, Raja Swedia dan Presiden RI dapat menandatangani kesepakatan dalam kerja sama transportasi, riset, dan kebudayaan.

Nilai perdagangan Indonesia dan Swedia pada 2016 tercatat bahwa Indonesia melakukan ekspor ke Swedia senilai 145 juta dollar AS, sedangkan nilai impor Indonesia dari Swedia mencapai 526 juta dollar AS. Patut dicatat, barang yang diimpor Indonesia rata-rata adalah high end. Di lain pihak, kebanyakan ekspor komoditas Indonesia adalah produk primer, seperti makanan, minuman, serta tekstil dan pakaian jadi.

Dengan digencarkannya "10 tujuan wisata di luar Bali", kita berharap wisatawan Swedia yang rata-rata berjumlah 35.000 orang dapat meningkat lagi pada tahun- tahun ke depan. Momentum sudah ada, tinggal pelaksanaannya lebih digiatkan dengan partisipasi semua pelaku, yakni pemerintah, pengusaha, dan akademisi.

BAGAS HAPSORODUTA BESAR RI DI SWEDIA, MERANGKAP LATVIA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Signifikansi Hubungan Indonesia-Swedia".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Reklamasi Teluk Jakarta//Bukti KTP-el//Klaim Asuransi (Surat Pembaca Kompas)

Reklamasi Teluk Jakarta

Suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya berorientasi kepada kepentingan warga dengan menjawab segala permasalahan yang ada. Harapannya, pembangunan juga dapat berefek berantai dari saat pembangunan itu berlangsung hingga pemanfaatan hasil pembangunan tersebut.

Begitu juga halnya dengan upaya reklamasi Teluk Jakarta. Banyak kontroversi mengenai hal ini, termasuk pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih yang selama kampanye banyak menyoroti sisi negatif reklamasi.

Berdasarkan kajian, pembangunan proyek reklamasi 17 pulau justru dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan di Jakarta dari keterbatasan lahan, banjir akibat air laut pasang (rob), hingga pengangguran. Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya telah menghitung manfaat proyek reklamasi bagi penyerapan sumber daya manusia, sedikitnya hingga 1,2 juta orang.

Saat ini Jakarta jelas menghadapi ancaman banjir, problem kependudukan, daya dukung lingkungan, ketimpangan kualitas wilayah, dan kualitas Teluk Jakarta yang terus menurun. Semua membutuhkan jalan keluar dan reklamasi menjadi solusi permasalahan multidimensi itu.

Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan di Ibu Kota seharusnya tidak membuat realisasi reklamasi menjadi tertunda. Reklamasi merupakan pembangunan yang lazim dilakukan di sejumlah negara dalam mengatasi masalah keterbatasan tata ruang. Terbukti banyak negara di belahan dunia sukses melakukan reklamasi, seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Hongkong, Jepang, Korea, dan Tiongkok. Semua bisa menjadi contoh nyata.

Karena itu, menyebutkan reklamasi merusak lingkungan justru anggapan yang sangat keliru. Saat ini teknologi sudah semakin canggih, ekologi dan reklamasi bukanlah hal yang terpisah. Dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat, reklamasi malah bisa membantu untuk mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik.

Menurut seorang pengamat tata ruang kota dari Universitas Trisakti, menghentikan reklamasi akan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai gugatan dari pengembang karena investasi yang mereka keluarkan tidaklah sedikit setelah mengantongi izin proyek.

Pemimpin DKI Jakarta yang baru sebaiknya mempelajari hasil penelitian terkait kebutuhan reklamasi karena dalam mengeluarkan kebijakan perlu pikiran jernih.

ACHMAD SUHARDI, JALAN RAWA BEBEK, PENJARINGAN, JAKARTA UTARA

Bukti KTP-el

Saya pengguna kartu Halo Telkomsel dengan nomor 0811663xxx (Halo pascabayar) dan 085355450xxx (AS prabayar) menerima SMS promosi untuk migrasi.

Harga layanan internet Telkomsel yang makin mahal membuat saya menindaklanjuti promo Halo Kick itu. Proses migrasi dilakukan di Grapari Telkomsel Padang, Jalan Khatib Sulaiman, 4 Mei 2017 pukul 14.30.

Menurut layanan pelanggan, untuk migrasi kartu AS prabayar menjadi Halo Kick diperlukan bukti fisik KTP-el. Karena KTP-el saya tertinggal di rumah, saya berinisiatif mengajukan SIM dilengkapi dengan fotokopi KTP-el. Namun, layanan pelanggan berkukuh bahwa aturannya adalah bukti fisik KTP-el.

Saya menginformasikan bahwa rumah saya jauh dari Grapari, memakan waktu untuk bolak-balik mengambil KTP-el. Namun, layanan pelanggan tersebut tetap meminta bukti fisik KTP-el.

ARIEF RAHMAN HAKIM, JALAN DR SUTOMO, PADANG

Klaim Asuransi

Saya memegang polis asuransi Commonwealth Life dengan nomor polis 000000228070.

Pada 14 Januari lalu saya masuk ke Rumah Sakit Island untuk pemeriksaan karena sering sakit perut dan dokter menyarankan pemeriksaan endoskopi. Hasilnya di usus ada polip dan perlu dilaser.

Pada 23 Januari saya mengajukan klaim ke Commonwealth Life. Sampai saya menulis surat ini, awal April 2017, Commonwealth Life masih belum juga mengganti biaya rumah sakit saya. Setiap ditanya, jawabannya selalu masih dikonfirmasi.

Apakah Commonwealth Life yang begitu besar perlu waktu berbulan-bulan untuk sekadar mengonfirmasi?

NG THIT KIAT, JALAN KALI ANYAR, TAMBORA, JAKARTA BARAT

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Nasionalisme Kebangsaan (YONKY KARMAN)

Nasionalisme yang bersemi pada 1908 jadi tonggak kesadaran baru perlunya Indonesia bangkit menjadi bangsa bermartabat. Rasa kebangsaan itu mencapai puncak dengan maklumat "kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia".

Selama beberapa puluh tahun, elemen-elemen kepemudaan, kesukuan, keagamaan, ideologi, dan profesi terlibat aktif dalam pembentukan identitas kebangsaan. Politik pecah belah penjajah tidak dapat membendung hasrat bersatu putra-putri Indonesia.

Setelah seabad Kebangkitan Nasional, nasionalisme Indonesia masih ambigu. Apabila di luar negeri, kita memperkenalkan diri, "Saya orang Indonesia." Menambah identitas primordial kesukuan atau keagamaan tidak diharapkan, juga tidak relevan. Di luar negeri, kita hanya menonjolkan identitas keindonesiaan. Namun, di dalam negeri, kita mudah menonjolkan identitas unsur-unsur keindonesiaan dan membangun sentimen primordial.

Atas nama demokrasi, kesadaran beragama diungkapkan secara berlebihan sehingga merusak kesatuan bangsa. Nasionalisme yang kompatibel dengan negara-bangsa adalah rajutan anak bangsa dari unsur komunitas agama, ilmuwan, pekerja seni, musisi, pelukis, usahawan, kaum profesional dari semua orang Indonesia.

Nasionalisme Pancasila

Meski sebagian besar orang Indonesia beragama, kebangsaan tidak identik nasionalisme religius. Atribut religius membuat nasionalisme didefinisikan sepihak oleh yang beragama, oleh yang beragama mayoritas di suatu wilayah, yang beraliran agama arus utama, yang mengklaim diri lebih religius karena status dan pendidikan.

Hubungan negara dan agama sudah selesai pada tataran konstitusional, tetapi lain dinamikanya pada tataran praktis. Para pendiri republik menghindar dari pilihan negara sekuler atau negara agama, dengan negara Pancasila. Itu bukan kemenangan politik sekuler. Kebanyakan mereka yang tidak setuju dengan ide negara agama tidak sekuler atau anti-agama, melainkan nasionalis-religius.

Masalah yang lalu muncul: seperti apa wujud negara Pancasila dalam praktik? Indonesia dalam praktik pasti tidak pernah sebagai implementasi sempurna Pancasila dalam keseluruhan ataupun tiap silanya. Pancasila adalah norma-norma ideal. Dalam istilah Bung Karno, Pancasila adalah leidstar (bintang pimpinan) yang dinamis, menggerakkan rakyat untuk berjuang, menuntun bangsa saat bergerak, memusatkan energi bangsa mewujudkan tujuan berbangsa.

Apabila nasionalisme Pancasila jadi panduan hidup bernegara dan berbangsa, niscaya itu menjadi magnet bagi partisipasi seluruh warga untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa. Baik untuk kelompok belum tentu baik untuk bangsa, tetapi baik untuk bangsa pasti baik bagi kelompok. Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya merupakan mosaik implementasi Pancasila sebagai kesatuan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Skor indeks persepsi korupsi Indonesia (2016) adalah 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih), peringkat ke-90 (dari 176 negara). Namun, skor China yang komunis adalah 40, peringkat ke-79. Tentu bukan agama yang jadi salah satu penyebab korupsi. Itu bukan hanya dua dunia berbeda, prinsip-prinsip juga berbeda. Tentu ada yang kurang ketika kesadaran beragama menguat berbanding terbalik dengan kesadaran memusuhi korupsi.

Indonesia dengan Pancasilanya adalah laboratorium unik hubungan negara dan agama. Dunia sudah lama mengakui hal itu dan kini semakin menarik perhatian.

Sekolah negeri di Barat hanya mengajarkan agama sebagai pengetahuan, tetapi sekolah negeri di Indonesia memfasilitasi pengajaran untuk lebih dari satu agama. Kecurigaan berlebihan terhadap agama sebagai penghalang sains atau demokrasi tak terbukti di Indonesia. Radikalisme dan ekstremisme berkembang bukan dari faktor tunggal agama, melainkan faktor-faktor kompleks.

Wajah kultural agama

Berbeda dari cara beragama orang Barat yang rasional, agama bagi kebanyakan orang Indonesia lebih bersifat kultural dan menjadi bagian dari identitas diri. Apabila teologi bersifat reflektif-rasional, agama lebih bersifat afektif. Berbagai agama di Indonesia melebur dengan kultur setempat, tampil beda dari agama di tempat asalnya.

Pentingnya agama sebagai bagian dari jati diri bangsa tak perlu dinafikan, terlebih di era globalisasi. Negara-negara maju di Barat menyadari globalisasi kapital dan perdagangan yang kini menyengsarakan warga sendiri. Karena itu, gerakan populisme di Barat menguat. Namun, ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang adalah hilangnya jati diri bangsa. Kita tidak seperti Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok yang jadi modern dengan tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisional. Bahkan, kultur itu melintas batas-batas negara.

Kebudayaan kita begitu beraneka ragam dan sporadis. Minim perhatian pemerintah untuk melestarikannya. Setiap budaya daerah dengan kekuatan kecil tak berdaya menghadapi gempuran masif globalisasi melalui kemajuan teknologi informasi. Satu- satunya kekuatan kultural yang tak mudah dilibas zaman adalah agama. Di situ kedudukan strategis agama Islam di Indonesia.

Islam bukan hanya agama yang dipeluk mayoritas orang Indonesia, melainkan bersama agama-agama lain membentuk jati diri bangsa. Islam Indonesia dengan wajah kulturalnya jadi benteng terakhir jati diri bangsa. Bangsa Indonesia, tak hanya yang Muslim, berkepentingan memelihara wajah kultural Islam di tengah kekosongan strategi kebudayaan Indonesia. Ketika globalisasi membuat orang tunggang- langgang mencari tambatan kultural, di Indonesia agama menjadi tambatan kultural.

Namun, wajah kultural agama dirusak oleh politisasi agama. Politik kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara. Politisi tidak segan-segan menjadikan agama sebagai komoditas politik, tak peduli apakah dengan begitu rusak pula marwah agama atau umat terbelah. Rumah ibadah menjadi tempat berkampanye kehadiran negara untuk mengoreksi atau memelihara marwah agama.

Politisi menarik agama ke panggung politik praktis yang dikuasai para pemburu kekuasaan. Mereka berlindung di balik marwah agama untuk menutupi inkompetensi dan tata kelola yang buruk. Dengan politik yang melibatkan agama, masuk pula agamawan ke dalam barisan politik dan memasukkan agama ke dalam kancah politik. Menjadi janggal ketika agama memicu kegaduhan dan konflik sosial.

Untuk menyelamatkan marwah agama dan menjaga kesatuan bangsa, negara tidak bisa berdiam diri membiarkan agama jadi obyek politisasi. Rumah ibadah dan dunia maya adalah ruang publik. Di situ negara harus hadir secara terukur untuk menjamin tidak adanya ujaran provokatif. Berulang-ulang dusta tanpa koreksi akan membuat ada orang yang percaya itulah kebenaran.

Tidak cukup jadi pengurus negara (negarawan). Tata kelola negara yang baik juga harus memproduksi politisi yang memegang teguh prinsip luhur politik dan agama, serta mewakafkan hidupnya untuk kesejahteraan rakyat. Tak banyak politisi seperti Bung Hatta, yang konsisten: nasionalisme kebangsaan mendarah daging dalam tutur dan lakunya.

YONKY KARMAN, PENGAJAR DI SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI JAKARTA

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Nasionalisme Kebangsaan".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Memaknai Peringkat Layak Investasi (ENNY SRI HARTATI)

Pada 19 Mei 2017, Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia dari BB+ menjadi BBB- atau menjadi layak investasi. Ini berarti bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara yang layak untuk investasi. S&P melihat bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia mengalami perbaikan, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor perdagangan internasional.

Dari sisi fiskal, S&P menilai Indonesia mampu mengurangi risiko. Pemerintah dianggap berhasil mengendalikan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Indonesia juga dinilai bisa mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto. Ke depan juga diproyeksikan terjadi perbaikan penerimaan negara sebagai dampak kebijakan pengampunan pajak dan pengelolaan pengeluaran yang terkendali.

S&P juga mengapresiasi kinerja moneter. Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai bank sentral yang memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. BI berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan sehingga terhindar dari gejolak. Perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali dan diikuti oleh nilai tukar rupiah yang stabil.

Selain dari fiskal dan moneter, S&P juga memasukkan variabel membaiknya kinerja sisi eksternal. Selama Januari-April 2017, kinerja neraca perdagangan surplus dengan pertumbuhan ekspor yang positif. Total ekspor mencapai 48,5 miliar dollar AS, naik 10,31 persen selama setahun dengan ekspor migas naik 18,26 persen dan ekspor nonmigas naik 9,16 persen. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, total ekspor hanya 45 miliar dollar AS atau turun 12,65 persen selama setahun. Sebagai dampak turunnya harga minyak dunia, ekspor migas turun 39,19 persen. Akibat penurunan harga komoditas, ekspor nonmigas turun 9,32 persen. Surplus selama 2016 lebih disebabkan oleh penurunan impor yang sangat tajam karena pertumbuhan ekspor sebenarnya masih negatif.

Status layak investasi pada level BBB- terakhir kali diberikan S&P pada 10 Oktober 1997. Indonesia membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk kembali mendapatkan status layak investasi dari S&P. Tak heran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melejit mencapai rekor tertinggi 146,4 poin menjadi 5.791,9 atau naik 2,6 persen pada Jumat lalu. Nilai tukar rupiah menguat dari Rp 13.405 per dollar AS menjadi Rp 13.320 per dollar AS.

Tak dimungkiri, para pelaku pasar keuangan memang terlihat nyata. Namun, ke depan, yang lebih penting adalah bagaimana membuktikan bahwa Indonesia memang negara yang sangat layak sebagai tujuan investasi. Tidak hanya investasi di sektor keuangan (portofolio), tetapi juga investasi langsung di sektor riil (FDI), terutama masuknya investasi ke industri manufaktur, industri hulu-hilir, dan industri padat karya.

Transformasi struktural

Dengan demikian, sekalipun neraca perdagangan telah surplus, Indonesia tetap harus berhati-hati dan tetap fokus pada kebijakan transformasi struktural. Belum lagi jika melihat kecenderungan penetrasi impor konsumsi yang semakin melonjak. Selama 2016, impor konsumsi tumbuh 13,54 persen selama setahun, sementara impor bahan baku dan modal masing-masing minus 5,37 dan minus 9,64 persen. Sekalipun selama Januari-April, penetrasi impor barang konsumsi relatif sudah menurun, 7,78 persen dan impor bahan baku dan modal sudah kembali meningkat masing-masing 15,85 persen dan 6,29 persen. Sayangnya, pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal bukan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur, tetapi lebih untuk pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur. Alhasil industri pengolahan pada triwulan I-2017 hanya mampu tumbuh 4,2 persen.

Di samping itu, sekalipun mengalami kenaikan prestasi, sebenarnya ekspor Indonesia juga belum kembali pulih seperti Januari-April 2015 yang mencapai 52,1 miliar dollar AS dan belum stabil. Jika dibandingkan dengan Maret 2017, kinerja ekspor April mengalami penurunan minus 10,3 persen. Kinerja ekspor rentan karena masih didominasi oleh komoditas, seperti kelapa sawit, mineral dan bahan tambang, serta karet.

Membaiknya transaksi perdagangan memang meningkatkan cadangan devisa. Dengan demikian, nilai tukar rupiah akan cenderung stabil. Apalagi, jika aliran modal masuk semakin deras setelah pengumuman S&P. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan, indikator itu saja belum cukup. Tantangan terbesar bagaimana investasi yang masuk dapat menciptakan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.

Selama era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Indonesia juga pernah menikmati derasnya aliran modal yang masuk. Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi juga tinggi, nilai tukar stabil, dan terjadi surplus neraca perdagangan yang cukup besar. Yang perlu diingat, deindustrialisasi justru terjadi dan sampai hari ini Indonesia gagal melakukan transformasi struktural. Akibatnya, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi masih saja tetap tinggi.

Untuk itu, peringkat layak investasi ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai status belaka. Ini harus mampu menggerakkan investasi yang produktif. Tentu, tidak cukup hanya mengelola risiko fiskal dan terwujudnya stabilitas saja. Kuncinya adalah efektivitas stimulus fiskal dalam menggerakkan dunia usaha. Juga tidak hanya sekadar percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan infrastruktur yang bisa menurunkan ekonomi biaya tinggi.

ENNY SRI HARTATI

DIREKTUR INSTITUTE FOR DEVELOPMENT

OF ECONOMICS AND FINANCE

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2017, di halaman 19 dengan judul "Memaknai Peringkat Layak Investasi".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.