Rumah saya di kompleks Pelni, Depok, termasuk yang kena gusur dalam proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi. Namun, sampai hari ini saya belum memperoleh ganti rugi. Padahal, proyek sudah disosialisasikan sejak 2006.
Sejak tiga tahun lalu saya tinggal di rumah kontrakan setelah rumah saya yang (akan) digusur tidak layak huni dan sudah membahayakan keselamatan. Sebagai pengajar di universitas, sungguh saya dan keluarga sangat terganggu, membuat saya tidak berkonsentrasi dalam bekerja.
Saya telah melalui perjuangan yang tidak singkat menghadapi liku-liku birokrasi, demonstrasi beberapa kali, bertemu pejabat terkait, bahkan sampai menyurati presiden saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga mengikuti berbagai rapat dengan pelaksana pengadaan tanah dan mengadu kepada Ombudsman RI. Namun, masalah tidak juga selesai. Padahal, Ombudsman RI sudah memenangkan kami dan menyampaikan kepada pemerintah agar membayar ganti rugi kepada kami.
Instansi yang bertanggung jawab membangun jalan tol adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Usaha Jalan Tol/Jasa Marga, Badan Pertahanan Nasional (BPN), dan Pemerintah Kota Depok. Namun, semua seolah lepas tangan.
Lewat berbagai perjuangan, pada Desember 2015 warga Sektor II (termasuk warga kompleks Pelni) dan BPN menyepakati nilai ganti rugi. Sebagian dari warga Sektor II akhirnya mendapatkan ganti rugi pada Mei 2016.
Namun, apa yang terjadi dengan saya sangat membingungkan. Ukuran luas tanah saya tidak sesuai. Tanah saya diukur berlebih secara signifikan oleh tim penilai dan tidak sesuai data di BPN. Malanglah nasib saya karena harus diukur ulang. Proses kembali ke awal.
Dari Mei 2016, klarifikasi baru selesai November 2016. Jadi, untuk mengukur ulang saja perlu waktu tujuh bulan. Beginilah berurusan dengan proyek pemerintah. Sejak November 2016 sampai sekarang, meskipun sudah divalidasi, ganti rugi tidak dibayarkan juga. Janjinya awal 2017, lalu bulan depan, kemudian bulan depannya lagi. Saya tidak tahu kapan janji ini ditepati.
Sementara rumah saya yang terkena proyek jalan tol sudah menjadi rumah hantu. Di kanan dan belakang rumah menganga galian jalan tol, menunggu runtuh. Sungguh, saya tidak tahu lagi ke mana harus mengadu. Saya berharap, pihak berwenang segera menindaklanjutinya.
ZULHASRIL NASIR
Guru Besar FISIP UI
Transaksi Palsu
Saya pelanggan Lazada. Kini saya kecewa karena ternyata ada transaksi di Lazada dengan kartu kredit saya. Padahal, saya tidak menggunakannya.
Tagihan Citibank (20/12/2016) mencatat ada transaksi Rp 11,3 juta, diubah jadi cicilan 12 kali. Saya sudah cek ke Citibank dan disarankan memblokir kartu. Sebaliknya, dari Lazada tidak ada respons.
Begitu mudahkah melakukan fraud di Lazada? Mengingat semua transaksi saya di Lazada menggunakan kartu kredit, keamanan saya jadi terganggu.
YENI MARYANI
Jalan Raya Kelapa Puan, Gading Serpong, Tangerang 15810
Belum Diterima
Pada 17 September 2016, saya dan delapan teman membeli tiket AirAsia tujuan Surabaya QZ-7688 untuk 3 November 2016 pukul 22.20. Kodebooking RES3XC, EKYY9K, ZIZ2QJ.
Pada 19 Oktober 2016 ada SMS dari AirAsia menginformasikan perubahan jadwal menjadi pukul 05.55, maju 16 jam. Kami minta pembatalan tiket dan pengembalian uang, 20 Oktober 2016, melalui E-Form Air Asia.
Pada 24 Oktober 2016 ada surel balasan dari AirAsia, menginformasikan proses butuh waktu 30 hari kerja. Referensi CAS-16709162-CB05CL, CAS-16719691-T8SJTQ, dan CAS-16713155-TWMSNR.
Setelah 30 hari kerja, uang belum diterima. Kami menghubungi call centerAirAsia, 7 Desember 2016, katanya pengembalian masih diproses. Karena uang belum diterima juga, kami menghubungi call center lagi pada 14 Desember 2016, lalu 3, 12, dan 22 Januari 2017, dijawab keluhan telah diteruskan.
Sampai saat ini sudah 75 hari kerja dari 24 Oktober 2016 dan uang belum juga kami terima.
IRMA JUNIARTI
Kompleks Billymoon, Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Surat Kepada Redaksi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar