Cari Blog Ini

Bidvertiser

Sabtu, 25 Maret 2017

TAJUK RENCANA: Indeks Pembangunan Manusia Turun (Kompas)

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia 2016 Indonesia yang turun di tengah stabilnya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan ada persoalan struktural.

Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) 2016, posisi Indonesia turun di peringkat ke-133 dari sebelumnya di posisi ke-100 di antara 188 negara yang diukur oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika dilihat dari arah IPM, Indonesia mencapai kemajuan bermakna sejak tahun 1990 untuk tiga komponen yang diukur, yaitu umur harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional bruto naik 135,4 persen, angka harapan hidup naik 5,8 tahun, lama bersekolah rata-rata 4,6 tahun, dan harapan lama bersekolah meningkat 2,8 tahun dalam periode 1990-2015.

Turunnya peringkat Indonesia pada sisi lain menggambarkan di tengah berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, capaian kita belum sebaik negara-negara lain.

Penyebab turunnya peringkat Indonesia adalah belum teratasinya kesenjangan pembangunan yang terjadi antara kota-desa, antar-provinsi, antar-pulau, tetapi yang paling nyata adalah ketimpangan jender. Kesenjangan tersebut mengurangi 18,2 persen nilai IPM kita.

Pada tahun 2015 nilai IPM laki-laki Indonesia adalah 0,712, sementara untuk perempuan 0,660. Ketimpangan nilai IPM tersebut disebabkan oleh rata-rata lama bersekolah anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yaitu 8,5 tahun berbanding 7,4 tahun; serta pendapatan bruto per kapita 13.391 dollar AS (sekitar Rp 178 juta) untuk laki-laki dan 6.668 dollar AS (sekitar Rp 88,7 juta).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, perempuan di Indonesia mendapat kebebasan relatif besar untuk mendapat pendidikan dan bekerja yang memberikan imbalan ekonomi dibandingkan dengan banyak negara Muslim lain.

Meski demikian, jika dilihat lebih dalam, masih terdapat kesenjangan jender secara struktural. Komnas Perempuan tahun 2014 menilai 365 peraturan daerah mendiskriminasi perempuan. Dalam kenyataan, masih terdapat kesenjangan upah, posisi manajerial, serta akses untuk kredit karena status laki-laki sebagai kepala keluarga. Salah satu yang ditengarai sebagai penyebab adalah budaya.

Laporan IPM tersebut perlu mendapat perhatian karena membantu mengukur model pembangunan dan capaian kita. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam pembangunan, apalagi perempuan adalah separuh dari jumlah penduduk. Ini berkaitan dengan komitmen pemerintah mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), memastikan setiap orang mendapat manfaat sama dari pembangunan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Indeks Pembangunan Manusia Turun".

Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Telkomsel network.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Powered By Blogger