Sebanyak 21 nama itu telah diserahkan oleh panitia seleksi yang diketuai Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Jokowi, Senin (13/3). Kita sangat berharap mereka yang terseleksi ini benar-benar orang-orang terbaik, tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga nonteknis.
Integritas dan profesionalisme sebagaimana ditekankan Presiden Jokowi sebagai prasyarat menjadi sangat penting di sini. Sebab, para calon komisioner ini nanti yang akan mengendalikan OJK yang notabene lembaga "superbodi", dengan kewenangan demikian besar, luas, vital, strategis.
Sebagai lembaga, OJK tak hanya akan bertindak sebagai regulator, tetapi sekaligus juga pengawas industri jasa keuangan dengan aset mencapai Rp 16.000 triliun-an dan sangat vital dalam menggerakkan ekonomi dalam negeri.
OJK juga membawahkan mulai dari perbankan hingga asuransi, pasar modal,multifinance, dana pensiun, dan industri keuangan nonbank. Tanggung jawab dan wewenang sangat besar itu membuat kita semua berkepentingan yang terpilih adalah orang terbaik dengan integritas, kompetensi, kapabilitas, profesionalisme, dan rekam jejak tak diragukan.
Sejauh ini, dari 21 nama yang terseleksi, komposisinya cukup representatif. Ada calon dari Bank Indonesia, OJK sendiri, kalangan industri, Kementerian Keuangan, akademisi, dan wakil pemerintah lainnya; komposisi yang mungkin tak dimiliki dewan komisioner sebelumnya.
Di tengah sejumlah tudingan Menkeu terlalu mendominasi proses seleksi serta tudingan adanya kepentingan kelompok, bisnis, dan politis yang mewarnai proses seleksi, kita percaya panitia seleksi yang beranggotakan orang-orang yang integritasnya relatif tak diragukan telah memilih calon terbaik dengan senantiasa mengedepankan transparansi dan obyektivitas dalam proses seleksi.
Untuk menilai integritas calon, tentunya panitia seleksi juga tak main-main karena mereka dibantu data berbagai instansi, termasuk KPK dan PPATK.
Berikutnya, tongkat estafet seleksi ada di tangan DPR. Proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR ini akan memilih tujuh dari 14 orang yang akan diajukan Presiden untuk menduduki jabatan Dewan Komisoner OJK periode 2017-2022.
Prinsip integritas yang tak bisa ditawar-tawar yang ditekankan Presiden dan pansel sejak awal setidaknya mempersempit ruang di mana proses seleksi di DPR justru meloloskan figur-figur yang integritasnya dipertanyakan sehingga ketika menjabat justru bermasalah, seperti terjadi pada sejumlah komisioner atau pimpinan lembaga negara yang sebelumnya sudah di-fit and proper test di DPR. Kita berkepentingan untuk ikut mengawal dan mengawasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar