Ada karnaval, ada konser, ada upacara bendera, ada diskusi untuk merefleksikan perjalanan bangsa. Lagu nasional dinyanyikan, bendera merah putih dikibarkan. Peringatan kebangkitan nasional seperti menjadi magnet bagi bangsa ini menyuarakan keindonesiaan dan kebinekaan.
Sebagian perasaan anak bangsa seperti terkoyak dengan panas dan kerasnya pilkada Jakarta yang efeknya menyebar ke daerah. Perasaan tenun kebangsaan seperti terkoyak. Rasa kegalauan sebagian anak bangsa diperparah dengan penetrasi media sosial yang tidak bertanggung jawab. Media sosial terus memproduksi konten palsu guna memproduksi ketegangan antaranak bangsa dan mempertajam polarisasi.
Dalam situasi demikian, tepat imbauan Presiden Joko Widodo yang mengajak sesama anak bangsa untuk menghentikan saling menjelekkan. "Stop. Hentikan saling menjelekkan, saling menghujat, saling memfitnah, hentikan! Kita harus maju ke era yang produktif."
Di Tanah Air, memang terasa ada potensi gangguan politik. Namun, pada saat bersamaan, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang Indonesia dari stabil pada Juni 2016 menjadi layak investasi (BBB-) pada Juli 2017. Mengacu pada Kompas 20 Mei 2017, peringkat utang Indonesia BBB- adalah yang terbaik sejak tahun 2000. Ini tentu capaian yang harus diapresiasi. Penilaian Indonesia layak investasi sebelumnya datang dari Fitch Ratings (21 Desember 2016), Moody's Investors Service (8 Februari 2017), dan Japan Credit Rating Agency (7 Maret 2017). Semua itu memberikan penilaian layak investasi untuk Indonesia.
Penilaian lembaga pemeringkat ini adalah modal bangsa untuk terus membangun. Situasi sosial politik haruslah terus dijaga. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta pimpinan partai politik pendukung pemerintah bisa berbagi peran untuk tetap menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif.
Kekompakan pemimpin bangsa dan kejujuran dalam komunikasi bisa mengidentifikasi problem yang ada di tengah masyarakat dan mencari solusi bersama. Ada perasaan ketidakadilan. Ada isu kesenjangan ekonomi dan sosial. Masalah itu dibicarakan bersama dan dicarikan solusi secara bersama dalam bingkai UUD 1945 dan Pancasila.
Masalah bangsa bukan untuk dieksploitasi yang justru mempertajam polarisasi, tetapi dicarikan solusi bersamanya. Presiden Jokowi-Wapres Kalla sangat strategis perannya untuk mencari solusi bersama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar