Mahalnya biaya jasa transportasi membuat jutaan orang berjibaku naik sepeda motor untuk mudik. Berbagai barang bergelantungan di badan sepeda motor yang kadang dinaiki lima orang: ayah, ibu, dua bocah, dan anak balita. Betapa mahalnya ongkos merayakan Lebaran. Tak hanya uang, tetapi juga jiwa.
Negara mestinya menangis dan menyesali. Cara negara menebus "dosa" sosial mestinya melalui pelayanan transportasi layak dan terjangkau serta infrastruktur yang baik. Namun, tampaknya hal itu jauh dari harapan. Problem transportasi dan infrastruktur tetap saja muncul setiap Lebaran tiba.
Lebaran mahal
Sambil membayangkan wajah orangtua, sanak-saudara dan handai taulan, jutaan manusia urban harus menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer untuk pulang. Kembali ke asal, ke sarang primordial penuh kehangatan. Air mata kebahagiaan pun tumpah, mungkin saja disertai air mata kesedihan karena "siksaan" yang dirasakan selama menempuh perjalanan.
Lebaran jadi terasa mahal dan mewah bagi orang- orang lemah. Banyak syarat yang harus dijawab dari soal fisik, psikologis sampai ekonomis-finansial.
Kagak ada matinye, kata orang Betawi. Mereka mirip tokoh-tokoh kartun, selalu terbanting-banting tetapi tetap hidup, selalu tertawa dan tetap eksis. Perbedaan nasib baik dan buruk jadi sangat tipis. Kesialan dan kebuntungan luluh dalam jiwa, menjadi energi sintasan (daya tahan hidup) yang tiada tara. Karena itu, perjalanan menggapai kebahagiaan Lebaran yang sarat ujian, bagi mereka terlalu kecil.
Namun, Lebaran tak hanya bicara soal kekayaan hati, ketangguhan mental, dan kekuatan spiritual, tetapi juga pemenuhan syarat ekonomis-finansial. Nah, inilah masalahnya. Tidak semua pemudik, orang urban memiliki privilese bernama tunjangan hari raya (THR).
Para pegawai negeri bisa menatap Lebaran dengan mata terang: ada gaji ke-13 yang jadi logistik cadangan. Para karyawan swasta bisa menebar senyum lebar karena perusahaan tempat mereka kerja memberikan uang tunjangan. Namun, jutaan orang urban yang hidup di luar struktur dan lembaga, mau minta THR kepada siapa?
Minta THR kepada wakil rakyat? Itu tak ada regulasi dan mekanismenya, bung. Dan, sejak kapan wakil rakyat bermurah hati kepada pihak-pihak yang mereka wakili? Bukankah mereka sendiri masih merasa kurang sejahtera di tengah limpahan uang gaji dan pelbagai tunjangan jabatan lain. Bukankah mereka kini "sedang berjuang" untuk semakin menunjukkan eksistensinya, antara lain dengan hak angket untuk "mengoreksi" KPK? Mereka sibuk, bahkan sangat sibuk untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingannya.
Absurditas
Sudah sangat lama rakyat menjadi yatim-piatu negara. Tak punya pengayem(penjamin kesejahteraan optimal) dan pengayom (protektor). Rakyat selalu dibiarkan bertarung dengan kekuatan modal yang mendominasi wilayah ekonomi. Tak sedikit pun tersedia ceruk untuk hidup wajar, lumrahe menungsa.
Rakyat miskin papa hanya bisa mengais-ais limbah pesta. Dengan penghasilan yang luar biasa kecilnya, rakyat miskin papa dipaksa bertahan dalam hidup berbiaya tinggi. Negara selalu menguji ketabahan rakyat untuk bisa hidup dalam absurditas yang diciptakannya. Konstruksi absurditas itu jauh lebih absurd daripada lakon-lakon Samuel Bechett dan Ionesco.
Namun, rakyat miskin papa selalu memiliki kebesaran jiwa. Tak pernah merengek dan mengemis fasilitas pada negara. Rakyat menjadi sangat tangguh justru karena kedalaman penderitaannya. Mereka jauh lebih kuat daripada kelas sosial menengah yang manja, serba menuntut dan kalau perlu korupsi.
Rakyat miskin-papa telah melupakan mitos-mitos tentang perubahan. Termasuk melupakan "ratu adil" baik yang diasumsikan dengan sistem sosial yang adil atau himpunan penyelenggara negara yang berhati baik serta para pelaku filantropi.
Rakyat semakin meyakini, nilai-nilai "ratu adil" itu semakin tergerus pragmatisme sempit sehingga potensi-potensi kebaikan pun terabsorsi. Ini terjadi pada hampir semua lini kehidupan, terutama politik dan ekonomi. Politik tidak lagi menjadi wahana pendorong perubahan yang berpihak pada rakyat. Partai politik nyaris menjadi "kendaraan rental" bagi para pemburu kekuasaan atau menjadi "perusahaan" yang berideologi keuntungan.
Demi kepentingan itu, parpol bahkan tega melukai rakyat, sang ibu kandung yang melahirkannya. Keadaan ini diperparah dengan dunia ekonomi neo-liberal yang hanya memproduksi kerakusan dan kekejaman pada rakyat. Ironisnya, berbagai dekadensi itu terjadi seiring riuhnya retorika nilai-nilai Pancasila. Bagaimana mungkin nilai-nilai Pancasila yang pro-kemanusiaan menyatu dengan neo-liberalisme yang anti-kemanusiaan?
Lebaran adalah oase spiritual dan sosial bagi rakyat secara lintas batas (agama, suku, golongan dan ras). Dalam oase itu rakyat menemukan kembali kemanusiaannya melalui penguatan komitmen atas nilai-nilai kebersamaan. Negara selayaknya terpanggil menjadi regulator dan fasilitator yang baik. Begitu juga dengan kalangan pengusaha.
Mereka semestinya bisa menempuh tindakan etis filantropis, dengan membagi keuntungan besarnya kepada rakyat, yang selama ini menjadi pasar potensial bagi produk-produk mereka. Jika gagasan penting itu bisa diwujudkan, air mata rakyat tidak akan terlalu banyak tumpah di jalan-jalan. Rakyat pun membalas negara dan budi baik pengusaha itu dengan kepercayaan.
INDRA TRANGGONO
Pemerhati Kebudayaan dan Sastrawan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar