Selama ini DPR tidak menunjukkan performa yang diinginkan masyarakat, bahkan hampir selalu bertentangan. Dalam dua tahun terakhir ini, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dicanangkan selalu tidak dapat dipenuhi dengan beragam alasan.
Pada 2015, dari 37 target Prolegnas rancangan undang-undang prioritas, yang disahkan hanya tiga. Tahun berikutnya, dari 50 RUU, hanya 10 yang disahkan. Tahun ini, dari 50 RUU, sampai Juli baru empat yang disahkan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, anggaran DPR itu masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran eksekutif. Alokasi anggaran DPR dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya 0,34 persen, itu pun termasuk belanja pegawai yang sepenuhnya dikelola Sekretariat Jenderal DPR.
Seperti diberitakan Kompas, Minggu (13/8), pembangunan gedung baru diperlukan mengingat kondisi gedung yang ada tidak cukup mendukung kerja anggota DPR. Bahkan, kata anggota DPR, setiap berada di Gedung Nusantara I, tempat anggota DPR berada, mereka selalu sport jantung takut gedung roboh atau lift anjlok.
Untuk meloloskan proyek tersebut, DPR sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas rencana pembangunan gedung. Mengutip keterangan Kementerian PUPR, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kapasitas Gedung DPR sudah tidak mencukupi. Belum lagi jumlah pegawai di DPR sekarang mencapai 7.000 orang.
Bukan kali ini saja DPR berwacana membangun gedung baru. Pada Agustus 2015, DPR mengajukan anggaran Rp 1,6 triliun untuk membuat gedung baru dengan alasan yang tidak jauh berbeda. Namun, masyarakat menolak pembangunan gedung baru tersebut.
Pekan lalu, DPR kembali berwacana membangun gedung baru. Namun, rencana tersebut dibarengi wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Alasannya, rumah dinas anggota DPR di Kalibata terlalu jauh dari Senayan dan berada di kawasan rawan macet.
Wacana ini memancing diskusi perlu tidaknya pembangunan gedung mengingat pemerintah setiap tahun masih harus berutang untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Belum lagi soal daya beli masyarakat yang dirasakan menurun.
Kita melihat ada yang lebih penting didahulukan daripada membangun gedung baru. Waktu pengajuan pun dinilai kurang tepat karena menjelang pemilihan umum sehingga ada kekhawatiran dana tersebut "dimainkan" untuk kepentingan pemilu. Alangkah arifnya jika wacana tersebut dipikirkan secara matang dengan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul "Belum Ada Urgensi Gedung Baru".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar