Mungkin hanya Kurdi satu-satunya bangsa yang tidak memiliki negara. Mereka setidaknya tersebar di empat negara, yaitu Irak, Iran, Turki, dan Suriah. Pemimpin Kurdi di Irak, Massoud Barzani, berniat melakukan referendum yang dijadwalkan pada 25 September 2017.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung pelaksanaan referendum, tetapi empat negara yang sekarang dihuni warga Kurdi menolak memberikan kemerdekaan. Amerika Serikat dan koalisinya di Barat juga menolak upaya kemerdekaan bangsa Kurdi. Negara yang menolak referendum beranggapan, kemerdekaan Kurdi kian membuat rapuh stabilitas kawasan.
Netanyahu menyatakan, hak setiap bangsa untuk meraih kemerdekaan asalkan dengan cara sah. Ungkapan Netanyahu ini secara tidak langsung mendukung upaya Kurdi meraih kemerdekaan.
Bangsa Kurdi telah berupaya meraih kemerdekaan sejak akhir Perang Dunia (PD) I. Pada PD I Ottoman kalah dan koalisi Barat yang memenangi perang membagi-bagi kawasan Timur Tengah menjadi beberapa negara dan memasukkan Kurdi ke dalam beberapa negara.
Parlemen Irak menolak usulan referendum kemerdekaan Kurdi. Turki menyambut keputusan itu. Wakil PM Turki Bekir Bozdag menyatakan, referendum akan mengikis kedamaian dan keamanan wilayah. "Akan sangat besar harga yang harus dibayar dengan referendum," katanya.
Sekitar 8 persen dari 37 warga Irak adalah warga Kurdi. Mereka menempati sekitar 10 persen dari total wilayah Irak. Massoud Barzani mengisyaratkan akan menarik garis perbatasan sendiri untuk wilayah Kurdi jika Baghdad tetap menolak referendum kemerdekaan. Barzani memperingatkan, warga Kurdi akan melawan kelompok yang berusaha mengubah realitas di Kirkuk yang kaya minyak yang diklaim sebagai wilayah Kurdi.
AS dan koalisi Barat menilai upaya referendum itu sebagai sesuatu yang sangat berisiko. Apalagi, saat ini Pemerintah Irak sedang berjuang menghabisi pejuang Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).. "Referendum ini tidak punya prospek bagi legitimasi internasional," kata Brett McGurk, Utusan Khusus AS, seusai bertemu Barzani.
Jika benar negara Kurdi berdiri, hal itu akan mengubah peta wilayah dan politik kawasan Timur Tengah, seperti kemunculan negara Israel pada 1948. Peta politik Timur Tengah akan semakin kompleks dan stabilitas kawasan bisa makin rapuh.
Upaya meraih kemerdekaan masih panjang karena Iran, Turki, Suriah, dan Irak akan menggunakan segala cara, termasuk perang, untuk mempertahankan wilayah itu.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Jalan Panjang Bangsa Kurdi".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar