Pada 2012, konsultan internasional McKinsey Global Institute memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Sementara PricewaterhouseCoopers memprediksi Indonesia berada pada posisi keempat pada 2050.
Posisi tersebut dicapai, antara lain, karena Indonesia memasuki periode bonus demografi sejak 2015 dan puncaknya pada 2020-2040. Namun, ada catatan dari prediksi tersebut, Indonesia harus bisa mendayagunakan separuh warga negaranya, yaitu perempuan.
Mendorong perempuan berpartisipasi di dalam ekonomi bukan semata-mata karena alasan kesetaraan. Partisipasi perempuan sangat penting untuk menggerakkan ekonomi.. McKinsey mengajukan contoh konkret. Partisipasi angkatan kerja perempuan dalam perekonomian Amerika Serikat antara 1970 dan 2010 naik 11 persen dan membuat ekonomi negara itu bertambah 25 persen.
Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesetaraan jender dan partisipasi perempuan, dimulai dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender, Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Jender, hingga Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan masuk sebagai tujuan kelima dari SDGs.
Namun, menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 5,5, sementara laki-laki 8,3 pada skala 10 selama 20 tahun terakhir. Jumlah pengangguran terbuka pada perempuan lebih tinggi dan perempuan lebih banyak di sektor informal.
Capaian kita dalam Indeks Pembangunan Jender, Indeks Pemberdayaan Jender, dan Indeks Ketimpangan Jender landai. Itu berarti peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam perekonomian berjalan lambat.
Situasi itu menyebabkan, seperti disebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi yang diadakan harian Kompas dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, Indonesia kehilangan kesempatan atau potensi pertumbuhannya karena sumber daya manusia perempuan yang jumlahnya 50 persen memiliki kualitas hidup relatif rendah dan belum berperan optimal.
Banyak hal harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan, mulai dari penghapusan kekerasan, perkawinan anak, hingga stereotip yang merugikan peran jender perempuan. Masyarakat, termasuk dunia usaha, harus turut berperan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 September 2017, di halaman 6 dengan judul "Perempuan dalam Perekonomian".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar